JAKARTA - Asrul Azis Taba, tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Asrul tidak terima atas penetapan tersangka oleh KPK.

Asrul Azis Taba (ASR) merupakan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

"Klasifikasi perkara: sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa penetapan tersangka," sebagaimana termuat dalam laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan yang dilihat Sabtu (13/6/2026).

Praperadilan tersebut didaftarkan pada 10 Juni 2026 setelah yang bersangkutan ditahan Lembaga Antirasuah pada 8 Juni. Praperadilan ini terdaftar dengan nomor perkara: 89/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL dengan sidang perdana yang dijadwalkan pada 19 Juni 2026

Sebelumnya, KPK mengumumkan penahanan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 pada Senin 8 Juni 2026.

Lihat video: Susul Eks Menag Yaqut, KPK Jebloskan Dua Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji ke Sel!



Dua tersangka baru yang dimaksud yaitu, Ismail Adham (ISM) selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) dan Asrul Azis Taba (ASR) selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri.

Keduanya ditahan usai memenuhi panggilan KPK untuk pemeriksaan dalam kapasitas sebagai tersangka. "KPK kembali melakukan penahanan untuk dua orang tersangka, yaitu ISM dan ASR," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein saat konferensi pers Senin, 8 Juni 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia tampak mengenakan rompi oranye KPK setelah diperiksa sekitar 9 jam sejak kemunculannya di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (3/6/2026) malam dan keluar dari ruang pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026) pukul 08.36 WIB

Sekadar informasi, Silmy Karim telah melaporkan total harta kekayaan sebesar Rp234,59 miliar dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025. Laporan tersebut disampaikan pada 14 Maret 2026 dan telah berstatus verifikasi administratif lengkap.

Berdasarkan dokumen LHKPN, sebagian besar kekayaan Silmy berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp184,02 miliar. Aset properti tersebut tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur, dengan beberapa di antaranya merupakan hasil sendiri.

Salah satu aset dengan nilai terbesar adalah tanah dan bangunan seluas 743 meter persegi dan 863 meter persegi di Jakarta Selatan senilai Rp43,52 miliar. Selain itu, terdapat tanah dan bangunan seluas 1.860 meter persegi dan 853 meter persegi di Jakarta Selatan yang dilaporkan bernilai Rp31,92 miliar.

Selain properti, Silmy juga melaporkan kepemilikan alat transportasi dan mesin senilai Rp8,48 miliar. Koleksi kendaraannya antara lain dua sepeda motor Harley Davidson, Jeep CJ7, Mercedes Benz 280E, Toyota Land Cruiser, Jeep Wrangler, serta Mercedes G63 tahun 2022 yang menjadi kendaraan dengan nilai tertinggi sebesar Rp6 miliar.

Dalam laporan tersebut, Silmy juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp11,39 miliar dan surat berharga sebesar Rp8,70 miliar. Sementara itu, kas dan setara kas yang dimilikinya mencapai Rp31,01 miliar.

Secara keseluruhan, total harta yang dilaporkan mencapai Rp243,59 miliar. Setelah dikurangi utang sebesar Rp8,99 miliar, nilai kekayaan bersih Silmy tercatat sebesar Rp234,60 miliar.

Dokumen LHKPN tersebut diterbitkan oleh sistem pelaporan elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari kewajiban penyelenggara negara untuk mengumumkan harta kekayaannya kepada publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia tampak mengenakan rompi oranye KPK setelah diperiksa sekitar 9 jam sejak kemunculannya di Gedung Merah Putih KPK, pada Rabu (3/6/2026) malam dan keluar dari ruang pemeriksaan pada Kamis (4/6/2026) pukul 08.36 WIB

Silmy keluar dengen mengenakan rompi oranye, memegang sebuah dokumen dengan tangan diborgol. Dia langsung menunju mobil tahanan.

Selain Silmy, mantan Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, serta empat orang lainnya juga memakai rompi oranye KPK.

Sebelumnya, pada Selasa (2/6/2026) KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat.

Diketahui, OTT tersebut terkait dugaan penyimpangan pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

Dalam rentang 2-3 Juni 2026, KPK menangkap 17 orang yang terdiri dari 8 orang penyelenggara negara atau aparatur sipil negara dan 9 pihak swasta yang berperan sebagai perantara dalam pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian.

Adapun Simly Karim sempat dicari keberadaannya oleh KPK, hingga akhirnya dia menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu malam. Dia diperiksa dalam kapasitasnya Dirjen Imigrasi periode 2023-2024.

KPK telah menyita sejumlah kendaraan roda tiga dan roda empat dari para pihak yang telah diamankan, yakni 7 mobil, 15 motor, dan 11 sepeda.

"Selain itu juga tim mengamankan logam mulia dalam bentuk emas ada sekitar ratusan gram," ucap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026) malam.

JAKARTA - Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ( Gus Yaqut ), turut menjenguk suaminya pada momen Iduladha 1447 Hijriah. Dalam kunjungannya ke Gedung Merah Putih KPK, Eny membawakan tempe goreng, makanan kesukaan Gus Yaqut.

"Aku hari ini kan kebetulan memang jatahnya untuk mengirim barang buat beliau ya. Jadi yang pasti aku ngirimnya ya tempe goreng kesukaan beliau gitu kan," ujar Eny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Eny mengatakan, Gus Yaqut tidak meminta makanan khusus pada momen Iduladha. Menurut dia, suaminya memiliki penyakit gerd sehingga harus menghindari makanan bersantan.

"Kebetulan abah kan ada gerd ya, jadi enggak, enggak bisa dahar yang pakai santen gitu. Jadi yang ringan-ringan aja, yang non-santen gitu," lanjut dia.



Eny Retno, istri mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut). Foto/Jonathan Simanjuntak

Eny juga mengaku suaminya tidak pernah membahas perkara hukum kasus kuota haji yang sedang dihadapi kepada keluarga. Menurutnya, Gus Yaqut lebih banyak berbicara soal keluarga dan anak-anak saat berkomunikasi dengannya.

"Abah enggak pernah cerita tentang kasus ke kami, ya. Saya memang komit begitu, biar beliau sama lawyer-lawyer aja kalau cerita. Kalau sama saya, sama anak-anak, pasti ngomongnya tentang anak-anak, tentang Ibu, gitu. Jadi dibawa biar hal-hal yang menguatkan beliaulah ya, karena sekuat-kuatnya Abah pasti juga akan merasa tercabut dari apa yang beliau sayangi, itu sakit ya, gitu," kata Eny.

JAKARTA - Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuningan, Jakarta Selatan tampak ramai pada Rabu (27/5/2026). Momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah dimanfaatkan keluarga tahanan untuk melepas rindu dengan kerabat mereka yang tengah menjalani penahanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, keluarga tahanan mulai berdatangan ke kawasan rutan usai salat Iduladha. Meski jam besuk belum dibuka, satu per satu keluarga tampak mengantre sejak pagi demi mendapatkan giliran terdepan.

Sejumlah keluarga terlihat sudah mengantre sejak pukul 08.00 WIB. Beberapa di antaranya juga membawa makanan untuk kerabat yang ditahan guna merayakan suasana Iduladha bersama di dalam rutan.

Momen kunjungan tersebut tak hanya dimanfaatkan keluarga tahanan beragama muslim. KPK juga memberikan kesempatan kepada tahanan non-muslim untuk menerima kunjungan keluarga.

Salah satu keluarga yang terlihat datang ialah Silviana Rinita Harefa, istri mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel). Silviana datang bersama ibu dan anaknya untuk bertemu Noel.



"Baru dibuka jam 10.00 WIB. Tapi, keluarga kayaknya antusias banget pengen merayakan Iduladha bersama di dalam. Jam 7 tuh udah ada yang antre di depan tadi. Karena pintu belakang kan ditutup, jadi harus lewat pintu depan," ujar Silviana saat ditemui, Rabu (27/5/2026).

Silviana mengaku tak pernah absen menjenguk suaminya pada momen hari raya sejak Noel ditahan. Menurut dia, waktu kunjungan saat Iduladha dimanfaatkan betul untuk berkumpul bersama keluarga.

"Yang sebelumnya kan cuma 2 jam, tapi kemarin dapet informasi terbaru ditambah satu jam. Dari harusnya kan jam 10 sampai jam 12, tapi kemarin aku liat di grup WhatsApp juga ada jam 10 sampai jam 1 siang. Ada penambahan jam lah jadi 3 jam," terang Silviana.

Dalam kunjungan kali ini, Silviana juga membawakan bekal makanan untuk suaminya. Ia memilih nasi kebuli agar suasana Iduladha lebih terasa.

"Hari ini ada sih (bawa makanan). Dari panitia kan sudah kompromi gitu ya, jadi ada nasi kebuli. Karena ini hari Idul Adha jadi nasi kebuli, kan ciri khasnya kambing ya. Terus ada pastel, gorengan, terus ada minumannya es kelapa," lanjut Silviana.

Selain berharap dapat merayakan Iduladha bersama keluarga, Silviana juga berharap hakim dapat memutus perkara suaminya dengan adil. Meski demikian, ia menegaskan keluarganya akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan.

"Kalau penginnya sih bebas ya. Ini kan ya keinginan seorang istri dan keluargalah. Tapi kalau emang nggak ini mah ya udah kita patuh dengan hukum yang berlakulah ya," tandas dia.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi para tahanan kasus dugaan korupsi untuk melaksanakan salat Iduladha 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026). Puluhan tahanan tampak keluar dari rumah tahanan menggunakan mobil tahanan KPK untuk menuju lokasi pelaksanaan salat Iduladha.

Hanya saja, awak media tidak bisa memasuki kawasan salat. Sementara, para tahanan telah rampung melaksanakan salat sejak pukul 07.10 WIB. Tahanan perempuan terlihat mengenakan gamis bernuansa muslimah, sementara tahanan laki-laki memakai baju koko lengkap dengan kopiah.

Sejumlah tahanan yang terlihat hadir di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut), Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Bupati Pati nonaktif Sudewo, hingga mantan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemnaker, Irvian Bobby Mahendro alias Sultan Kemnaker.



Meski menjadi perhatian awak media, para tahanan memilih irit bicara usai pelaksanaan salat. Tidak ada satu pun yang memberikan keterangan.



Hanya Gus Alex yang sempat menyapa awak media sambil memastikan kondisinya baik. "Sehat," kata Gus Alex.

Selain memfasilitasi pelaksanaan salat Iduladha, KPK juga membuka layanan kunjungan keluarga bagi para tahanan. Layanan kunjungan tersebut dijadwalkan berlangsung pada hari yang sama mulai pukul 10.00 hingga 13.00 WIB.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memfasilitasi puluhan tahanan muslim beribadah pada peringatan iduladha 1447 Hijriah/2026. Diketahui, Hari Raya Iduladha jatuh pada Rabu (27/5/2026).

“Dalam rangka memperingati Hari Raya Iduladha 1447 H, KPK memfasilitasi pelaksanaan ibadah sholat Ied bagi para tahanan muslim, di Masjid Al-Ikhlas Gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).

Budi menjelaskan, hal ini sebagai wujud pemenuhan hak-hak dasar para tahanan Lembaga Antirasuah. Ia mengungkapkan, saat ini terdapat 62 orang tahanan. Dari jumlah tersebut, hanya lima yang bukan pemeluk agama islam.

"Saat ini, dari total 62 orang tahanan di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih dan Gedung C1, terdapat 52 orang tahanan beragama Islam yang akan mengikuti ibadah ini," ujarnya.

Selain fasilitasi kegiatan beribadah, KPK juga memberi waktu kunjungan keluarga tahanan pada hari yang sama. Menurutnya, kunjungan dijadwalkan sejak pukul 10.00-13.00 WIB.

"KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi dan pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum," ucapnya.

"Karena itu, pelaksanaan ibadah keagamaan rutin difasilitasi dengan tetap mengedepankan tata tertib yang berlaku di lingkungan rutan," pungkasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) memfasilitasi tahanan nasrani untuk beribadah di momen peringatan Kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada Kamis (14/5/2026). Fasilitas ini diberikan untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar para tahanan, termasuk hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya.

"Dari total 65 orang tahanan di rutan KPK, terdapat 8 orang tahanan beragama nasrani yang akan mengikuti ibadah tersebut. Kegiatan ibadah dijadwalkan berlangsung pada pukul 13.30 hingga 15.30 WIB," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Budi melanjutkan, pihaknya rutin memfasilitasi pelaksanaan ibadah keagamaan dengan tetap mengedepankan aspek keamanan dan ketertiban di lingkungan rutan. "KPK memandang pemenuhan hak beribadah merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi dan pembinaan bagi para tahanan selama menjalani proses hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Budi menyatakan jadwal kunjungan keluarga dan kerabat telah digelar pada Rabu (13/5/2026).

Diketahui, dari 65 tahanan KPK saat ini, 54 orang di antaranya beragama Islam, Kristen 5 orang, Katolik 3 orang, Hindu 1 orang, dan Buddha 2 orang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Perpanjangan ini merupakan kali kedua perpanjangan masa tahanan bagi Gus Yaqut.

Perpanjangan pertama diteken pada 31 Maret 2026 yang lalu untuk 40 hari ke depan. Artinya, perpanjangan itu akan berakhir pada 9 Mei 2026. "Perpanjangan penahanan kedua ini, untuk 30 hari ke depan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).

Budi melanjutkan, perpanjangan dilakukan lantaran proses penyidikan belum rampung. Menurutnya, proses penyidikan perkara ini masih mengumpulkan keterangan saksi.

"Perpanjangan ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogress, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," ujarnya.

Seusai perpanjangan ini, Gus Yaqut sempat menyampaikan salam kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Diketahui, Gus Ipul tengah berada di Gedung Merah Putih KPK untuk minta saran terkait pengadaan di Kemensos. "Salam buat Gus Ipul ya," kata Gus Yaqut saat meninggalkan kantor KPK, Jumat (8/5/2026).

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Marjani (MJN), ajudan Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka.

Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan. "Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin (13/4/2026).

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN," ujarnya.

"Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Lihat video: Abdul Wahid Ditetapkan Sebagai Tersangka Pemerasan, Minta Jatah Preman Rp7 M



Marjani akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 13 April sampai 2 Mei 2026 di rutan KPK cabang Gedung ACLC C1.

Marjani disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12 huruf f dan/atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bersama-sama AW, MAS, serta DAN.

JAKARTA - Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer (Noel) meniru mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) mengajukan pengalihan status penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari rutan menjadi tahanan rumah. Kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar mengungkapkan alasan kliennya ingin mengajukan pengalihan tahanan menjadi tahanan rumah.

Aziz mengungkapkan, pihaknya ingin mengetahui apakah ada keadilan dalam prosesnya menindaklanjuti keputusan KPK yang sempat mengalihkan penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji sekaligus mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dari tahanan rutan menjadi tahanan rumah.

“Klien kami yaitu Immanuel Ebenezer dan keluarganya sedang mengajukan juga permohonan untuk tahanan rumah. Sebenarnya semangat dari keluarga dan tim kuasa hukum itu adalah mau melihat sejauh mana sih penegakan hukum ini berkeadilan atau hanya tebang pilih?” kata Aziz di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/3/2026).

“Ketika ini dekat dengan kekuasaan, ada interest tertentu dengan kekuasaan yang saat ini terlibat di pemerintahan, kemudian dia dipermudah untuk dapat tahanan rumah. Sedangkan yang sudah tidak ada interest kemudian dipersulit. Sebenarnya kita mau melihat itu saja, kita mau mengukur, ada measure bagaimana penegakan hukum ini, implementasinya ini, ada enggak sih equality before the law. Kita mau lihat itu sebenarnya,” sambung dia.

Aziz menyoroti keputusan KPK yang sempat menolak ketika kliennya ingin melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh pada tahap penyidikan. Noel, kata dia, hanya diberi izin dua kali untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada saat kasus belum dilimpahkan ke pengadilan.

“Keluhannya sampai saat ini Bang Noel itu ada diabetes, ada gula, dan juga ada penyumbatan pembuluh darah. Nah, makanya kemarin dari pengadilan sudah diberikan (izin) untuk medical check up yang menyeluruh dan alhamdulillah sudah terjadi, sudah dilakukan,” tutur dia.

“Atas rekomendasi dari dokter, harus ada operasi kecil terhadap Immanuel Ebenezer untuk penyumbatan di pembuluh darahnya mencegah adanya stroke mendadak nantinya. Itu permohonan yang kita ajukan ke pengadilan. InsyaAllah pekan depan (diputuskan hakim),” jelas dia.

Diketahui, publik menerima informasi adanya pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut pada 21 Maret 2026. Padahal, peralihan ini dilakukan pada 19 Maret setelah KPK menerima permohonan pengajuan pada 17 Maret 2026.

KPK awalnya menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2026. Setelah beberapa hari menalani tahanan rumah hingga berlebaran di kediamannya, Gus Yaqut kini kembali menjadi tahanan rutan sejak 24 Maret.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkal sembunyi-sembunyi saat mengalihkan penahanan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dari rutan ke tahanan rumah. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengklaim, pihaknya telah menyampaikan kepada pihak-pihak terkait perihal pengalihan tersebut.

Ia pun membantah adanya intervensi. "Sejauh ini tidak ada, karena tidak sembunyi-sembunyi juga. Karena pihak-pihak yang menurut undang-undang harus menerima pemberitahuan sudah kami berikan pemberitahuan," kata Asep kepada wartawan, Kamis (26/3/2025).

Diketahui, publik menerima informasi adanya pengalihan tahanan rumah Gus Yaqut pada 21 Maret 2026. Padahal, peralihan ini dilakukan pada 19 Maret setelah KPK menerima permohonan pengajuan pada 17 Maret 2026.

KPK awalnya menahan Gus Yaqut pada 12 Maret 2026. Setelah beberapa hari menalani tahanan rumah hingga berlebaran di kediamannya, Gus Yaqut kini kembali menjadi tahanan rutan sejak 24 Maret.

"Iya, alhamdulilah saya bisa sungkem ke ibu saya, ke ibunda saya," kata Gus Yaqut saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/3/2026).