Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menjadi Wakil Ketua Steering Committee C40 Cities. Forum terdiri dari sejumlah perwakilan pimpinan kota di dunia untuk membahas penanganan krisis iklim dunia.

Penunjukan tersebut dinilai menjadi pengakuan Jakarta dalam upaya penanganan iklim di kawasan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Oseania (ESEAO), serta menjadi contoh bagi kota-kota besar yang berkembang pesat.

Pramono mengatakan upaya ini mampu mendorong Jakarta memperkuat posisinya sebagai kota global untuk mencapai target net zero emission sehingga berdampak kepada masyarakat.

"Bagi Jakarta, komitmen terhadap aksi iklim bukan sekadar wacana, melainkan diwujudkan melalui langkah nyata yang holistik dan melibatkan berbagai sektor. Melalui peran sebagai Vice Chair Steering Committee C40, Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai kota global dengan mendorong kepemimpinan kolektif menuju pencapaian net zero emission, sekaligus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (24/5/2026).

Di sisi lain, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta, Marulina Dewi menyampaikan penunjukan tersebut menandakan kemampuan Jakarta dalam kerja sama internasional dan diplomasi antarkota di tingkat global.

“Kepercayaan yang diberikan kepada Gubernur Pramono Anung sebagai Vice Chair Steering Committee C40 Cities mencerminkan pengakuan dunia terhadap peran Jakarta sebagai kota yang aktif mendorong solusi iklim, pembangunan berkelanjutan, dan diplomasi kota,” jelasnya.

Menurutnya, Pramono akan mewakili suara kawasan ESEAO di tingkat global. Nantinya, Pramono akan membangun kerja sama dengan gubernur dan wali kota di dunia untuk mengatasi persoalan krisis iklim melalui langkah-langkah strategis.

“Momentum ini sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai mitra penting dalam jejaring kota global untuk membangun masa depan perkotaan yang lebih tangguh, inklusif, dan berkeadilan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, C40 Cities merupakan jaringan global yang terdiri dari hampir 100 kota besar di dunia dengan komitmen bersama untuk menangani krisis iklim.

Organisasi ini mendorong kolaborasi antarkota melalui pertukaran pengetahuan, pengembangan inovasi kebijakan, serta percepatan penerapan solusi iklim yang memberikan dampak nyata.

Kota-kota yang tergabung dalam C40 merepresentasikan lebih dari 700 juta penduduk dunia dan menyumbang sekitar seperempat perekonomian global. Dengan cakupan tersebut, C40 dinilai menjadi salah satu platform paling berpengaruh dalam mendorong aksi iklim di kawasan perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Dunia (WMO) berencana memangkas beberapa jabatan dan sedang meninjau prioritasnya karena puluhan negara termasuk Amerika Serikat, terlambat membayar iuran mereka.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang dibentuk pada tahun 1951 untuk mengoordinasikan data global prakiraan cuaca membentuk satuan tugas peninjauan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem peringatan dini bencana iklim yang mematikan.

WMO, yang anggarannya terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai melakukan restrukturisasi pada bulan Agustus untuk memangkas biaya di tengah reformasi PBB yang lebih luas, meskipun percepatan perubahan iklim akibat manusia meningkatkan risiko kematian akibat cuaca, terutama di negara-negara berkembang yang sistem peringatan dininya kurang memadai.

Juru Bicara WMO Clare Nullis mengatakan pihaknya berencana memangkas 26 posisi dan mengurangi perjalanan, menurut dokumen anggaran yang dilihat oleh Reuters.

"Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk tujuan tersebut dan bahwa kita dapat menghadapi masa depan," ujarnya dilansir Reuters, Sabtu (25/10/2025).

Gugus tugas akan mulai dibentuk pada bulan Januari untuk "menyesuaikan" pekerjaan WMO berdasarkan kendala pendanaan saat ini serta peluang-peluang baru seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam prediksi cuaca.

Pembayaran terlambat yang belum dibayar kepada WMO berjumlah sekitar 48 juta franc Swiss atau sekitar US$60 juta hingga akhir Agustus yang setara dengan dua pertiga anggaran tahunannya. AS berutang lebih dari 30 juta franc.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah berfokus untuk memastikan bahwa setiap uang pajak AS yang disumbangkan ke PBB memajukan kepentingan AS. Delegasi AS berpartisipasi dalam kongres tersebut.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah mengumumkan akan keluar dari beberapa badan PBB, dan Perjanjian Iklim Paris yang didukung PBB untuk memperlambat perubahan iklim, dan terlambat membayar badan-badan lainnya.

Trump telah berulang kali mempertanyakan efektivitas, biaya, dan akuntabilitas badan-badan internasional, dengan alasan bahwa mereka seringkali gagal melayani kepentingan AS.