Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan pentingnya reformasi sistem multilateral dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tetap relevan menghadapi tantangan global yang terus berkembang, termasuk konflik geopolitik, kecerdasan buatan, hingga krisis lingkungan.

Hal itu disampaikan Sugiono usai menghadiri Security Council High-Level Open Debate bertema “Upholding the Purposes and Principles of The UN Charter and Strengthening the UN-Centered International System” di Markas Besar PBB, New York.

Pertemuan tersebut dipimpin Menteri Luar Negeri Republik Rakyat China (RRC) sekaligus Presiden Dewan Keamanan PBB pada Rabu (27/5/2026) waktu setempat.

“Hari ini saya menghadiri open debate Security Council yang juga untuk memenuhi undangan dari presiden dari Security Council yang saat ini dari China,” kata Sugiono.

Menurut Sugiono, forum tersebut menjadi momentum evaluasi untuk memperkuat PBB dan mereformasi sistem multilateral agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika global saat ini.

Ia menilai struktur dan pendekatan PBB yang dibentuk pasca-Perang Dunia II perlu disesuaikan dengan tantangan dunia modern yang jauh lebih kompleks dibanding 80 tahun lalu.

“Kalau dalam bahasa yang lebih mudah kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi,” ujarnya.

Sugiono menyoroti masih banyaknya titik konflik global yang belum terselesaikan secara efektif, padahal tujuan utama lahirnya PBB adalah menciptakan perdamaian antarbangsa.

Indonesia, lanjutnya, juga menekankan pentingnya reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih representatif, khususnya bagi negara-negara berkembang atau Global South yang dinilai belum memiliki keterwakilan memadai dalam proses pengambilan keputusan internasional.

“Banyak suara-suara yang berasal dari umumnya global south itu tidak terwakili,” kata Sugiono.

Ia juga menyinggung banyak isu penting di Dewan Keamanan yang akhirnya terhambat akibat penggunaan hak veto oleh negara-negara tertentu.

“Tadi juga disampaikan oleh beberapa negara bahwa banyak concern-concern yang kemudian diveto di Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Meski demikian, Indonesia menegaskan bahwa reformasi tidak boleh membuat PBB kehilangan relevansi. Sebaliknya, organisasi tersebut harus diperkuat agar mampu menjawab tantangan global yang semakin dinamis.

Sugiono menyebut tantangan dunia saat ini tidak hanya berupa perang dan konflik geopolitik, tetapi juga perkembangan artificial intelligence, isu lingkungan, hingga dampak ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah.

Ia secara khusus menyoroti situasi di kawasan Iran dan Selat Hormuz yang dinilai memiliki dampak besar terhadap perekonomian dunia.

Dalam forum tersebut, Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap perjuangan rakyat Palestina dan solusi dua negara sebagai jalan penyelesaian konflik.

Sugiono menilai isu Palestina menjadi ujian nyata terhadap kredibilitas PBB dan Dewan Keamanan dalam menegakkan mandat perdamaian internasional.

“Palestina merupakan satu tes terhadap PBB, kepercayaan yang diberikan kepada PBB,” ujar Sugiono.

Menurut Sugiono, peran PBB dan Dewan Keamanan menjadi sangat penting dalam mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Ia menegaskan bahwa penderitaan dan kekerasan yang terus terjadi di Palestina menunjukkan pentingnya langkah konkret komunitas internasional.

“Kemerdekaan rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara merupakan sesuatu yang mutlak harus dicapai,” tandas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan menghasilkan dampak nyata di lapangan.

Komitmen tersebut menjadi dasar bagi langkah Indonesia mencalonkan diri kembali sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB periode 2029–2030.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam agenda Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 yang digelar pada Rabu (14/1/2026).

“Indonesia menyadari bahwa tantangan utama PBB hari ini adalah bagaimana memastikan reformasi di tubuhnya tidak sebatas wacana belaka,” ujar Sugiono.

Menurutnya, dalam momentum delapan dekade PBB, Indonesia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi di bawah payung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia mendorong agar PBB menjadi organisasi yang lebih responsif, efisien, dan mampu memberikan dampak konkret di lapangan.

“Karena itu, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB tahun 2029–2030. Hal ini bukan untuk prestise semata, tetapi untuk memastikan sistem multilateral tetap berfungsi di tengah tekanan global yang semakin besar,” tegasnya.

Sugiono menilai pencalonan tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memperbaiki dan mereformasi institusi multilateral.

Dia menekankan bahwa di tengah tatanan dunia yang semakin kompleks atau multiplex, multilateralisme kini berkembang sebagai sebuah ekosistem yang ditopang oleh beragam platform kerja sama.

“Ketahanan nasional dibangun dengan hadir secara konsisten di berbagai arena itu, dengan prinsip yang jelas dan arah yang kita tentukan sendiri,” katanya.

Dalam konteks tersebut, Indonesia aktif berpartisipasi di berbagai forum strategis global seperti BRICS, G20, APEC, dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Sugiono menegaskan keterlibatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memilih kubu tertentu, melainkan untuk menjembatani kepentingan dan memperluas ruang strategis Indonesia.

“Keterlibatan Indonesia di BRICS dan proses menuju OECD tidak saling meniadakan. Keduanya mencerminkan satu pendekatan yang sama, yaitu strategic diversification yang konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif,” ujarnya.

Pendekatan serupa, lanjut Sugiono, juga menjadi landasan Indonesia dalam memimpin Developing Eight (D8) pada periode 2026–2027. Pemerintah menargetkan keketuaan D8 yang lebih berorientasi pada hasil, dengan fokus pada penguatan perdagangan intra-D8, ketahanan pangan dan energi, serta kerja sama di bidang ekonomi biru, sains, dan teknologi.

“Fokusnya jelas, jobs, growth, and resilience. Di tengah dunia yang semakin transaksional, D8 memberi ruang bagi Global South untuk berkolaborasi dan membangun ketahanan bersama,” tuturnya.

Lebih jauh, Sugiono menegaskan bahwa cara pandang tersebut juga membentuk keterlibatan Indonesia dengan dunia Islam. Ia menyebut dunia Islam sebagai mitra strategis yang perlu dikelola secara terencana, lintas sektor, dan berkelanjutan.

“Pendekatan ini berangkat dari pengalaman Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dengan rekam jejak moderasi yang sangat kuat. Modalitas ini memberi Indonesia kredibilitas sekaligus tanggung jawab untuk membentuk kerja sama dengan dunia Islam secara lebih substantif,” pungkas Sugiono.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi Dunia (WMO) berencana memangkas beberapa jabatan dan sedang meninjau prioritasnya karena puluhan negara termasuk Amerika Serikat, terlambat membayar iuran mereka.

Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), yang dibentuk pada tahun 1951 untuk mengoordinasikan data global prakiraan cuaca membentuk satuan tugas peninjauan yang bertujuan untuk meningkatkan sistem peringatan dini bencana iklim yang mematikan.

WMO, yang anggarannya terpisah dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai melakukan restrukturisasi pada bulan Agustus untuk memangkas biaya di tengah reformasi PBB yang lebih luas, meskipun percepatan perubahan iklim akibat manusia meningkatkan risiko kematian akibat cuaca, terutama di negara-negara berkembang yang sistem peringatan dininya kurang memadai.

Juru Bicara WMO Clare Nullis mengatakan pihaknya berencana memangkas 26 posisi dan mengurangi perjalanan, menurut dokumen anggaran yang dilihat oleh Reuters.

"Kita perlu memastikan bahwa kita siap untuk tujuan tersebut dan bahwa kita dapat menghadapi masa depan," ujarnya dilansir Reuters, Sabtu (25/10/2025).

Gugus tugas akan mulai dibentuk pada bulan Januari untuk "menyesuaikan" pekerjaan WMO berdasarkan kendala pendanaan saat ini serta peluang-peluang baru seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam prediksi cuaca.

Pembayaran terlambat yang belum dibayar kepada WMO berjumlah sekitar 48 juta franc Swiss atau sekitar US$60 juta hingga akhir Agustus yang setara dengan dua pertiga anggaran tahunannya. AS berutang lebih dari 30 juta franc.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemerintah berfokus untuk memastikan bahwa setiap uang pajak AS yang disumbangkan ke PBB memajukan kepentingan AS. Delegasi AS berpartisipasi dalam kongres tersebut.

Di bawah Presiden AS Donald Trump, Washington telah mengumumkan akan keluar dari beberapa badan PBB, dan Perjanjian Iklim Paris yang didukung PBB untuk memperlambat perubahan iklim, dan terlambat membayar badan-badan lainnya.

Trump telah berulang kali mempertanyakan efektivitas, biaya, dan akuntabilitas badan-badan internasional, dengan alasan bahwa mereka seringkali gagal melayani kepentingan AS.