Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa ritel daring global Amazon.com Inc. didenda sebesar US$2,25 juta atau sekitar Rp44,8 miliar (kurs: Rp17.927) untuk menyelesaikan tuntutan Komisi Perdagangan Federal (FTC) Amerika Serikat atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Adil (FCRA).

Manajemen Amazon dinilai sengaja menolak memberikan catatan transaksi kepada para konsumen korban pencurian identitas, sehingga menghambat proses pemulihan korban dari kerugian akibat tindakan penipuan siber.

Gugatan hukum yang diajukan oleh Departemen Kehakiman (DOJ) atas rujukan dari FTC mengungkapkan perusahaan teknologi tersebut berulang kali gagal mematuhi Pasal 609(e) dalam FCRA.

Regulasi itu mewajibkan korporasi menyerahkan dokumen aplikasi bisnis dan riwayat transaksi penipuan kepada korban selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan diajukan.

Penyelidikan otoritas menemukan Amazon bahkan tidak memiliki kebijakan tertulis untuk merespons permintaan konsumen ini hingga awal 2025.

Direktur Biro Perlindungan Konsumen FTC Christopher Mufarrige menjelaskan penolakan akses data ini mempersulit posisi masyarakat yang tengah menghadapi masalah hukum dan finansial. Kebijakan internal perusahaan dinilai tidak berpihak pada asas perlindungan data bagi para korban kejahatan finansial di platform digital.

“Amazon sering kali menempatkan korban pencurian identitas dalam cobaan berat yang tidak masuk akal dengan menuntut mereka mengidentifikasi pencuri yang mencuri informasi mereka sebelum Amazon merilis catatan yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum—catatan yang dapat membantu korban melindungi diri mereka sendiri dan pulih dari tindakan penipuan tersebut,” ujar Christopher seperti dikutip dari website resmi otoritas, Rabu (1/7/2026).

Dokumen gugatan merinci banyak konsumen yang menghubungi layanan pelanggan Amazon justru mendapatkan penolakan dengan dalih menjaga privasi. Agen layanan pelanggan menolak membagikan detail akun penipuan yang menggunakan kartu kredit korban.

Dalam satu kasus ekstrem, seorang konsumen diminta menebak dengan tepat nama yang digunakan oleh pelaku pencurian identitas, di mana permintaan tersebut tetap ditolak oleh sistem meskipun korban telah melakukan 30 kali percobaan tebakan.

Selain kepada individu, Amazon kedapatan menolak memberikan catatan transaksi kepada aparat penegak hukum yang bertindak atas nama korban pencurian identitas.

Sejumlah konsumen yang frustrasi bahkan mengirimkan salinan panduan resmi FCRA dan FTC ke kantor Amazon dengan harapan mendapatkan data mereka, namun perusahaan tetap mengabaikan kewajiban hukum tersebut.

Sanksi finansial senilai US$2,25 juta ini mencetak rekor denda tertinggi untuk kategori pelanggaran Pasal 609(e) sepanjang sejarah kelembagaan FTC. Selain hukuman materiil, pengadilan mengeluarkan perintah yang melarang Amazon mengulangi pelanggaran serupa serta mewajibkan korporasi memfasilitasi seluruh permintaan data dari korban maupun penegak hukum secara transparan.

Manajemen Amazon juga diwajibkan mengirimkan notifikasi khusus kepada seluruh konsumen yang pernah mengajukan permohonan data sejak April 2024 namun belum menerima hak mereka.

Langkah pemulihan ini diambil setelah komisi melakukan pemungutan suara dengan hasil 2-0 untuk melimpahkan kasus ke pengadilan federal distrik Columbia. Langkah tegas ini menjadi peringatan bagi pelaku industri e-commerceglobal untuk tidak mengabaikan regulasi perlindungan konsumen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat, kasus penyalahgunaan dan penyebaran data pribadi masih menjadi perhatian berbagai pihak. Data sensitif seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), SIM, nomor telepon, hingga informasi rekening perbankan kerap menjadi sasaran penyalahgunaan yang dapat merugikan pemiliknya.

Mulai dari penipuan, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan akses layanan keuangan menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Karena itu, kesadaran untuk menjaga kerahasiaan data pribadi menjadi langkah penting yang harus dilakukan setiap individu.

Sejumlah praktisi keamanan informasi mengingatkan agar masyarakat tidak sembarangan membagikan dokumen pribadi melalui media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital yang tidak jelas keamanannya. Dokumen seperti KTP, KK, dan SIM sebaiknya hanya diberikan kepada pihak yang memiliki kepentingan resmi dan tepercaya.

Selain itu, masyarakat juga disarankan menutupi sebagian informasi penting saat mengirimkan salinan dokumen, menggunakan kata sandi yang kuat, serta mengaktifkan fitur verifikasi dua langkah pada akun digital yang dimiliki.

Kesadaran menjaga data pribadi juga dinilai menjadi bagian dari upaya membangun keamanan digital yang lebih baik. Masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa kembali setiap tautan, formulir, maupun permintaan data yang diterima secara daring.

Jika menemukan indikasi penyalahgunaan atau permintaan data yang mencurigakan, masyarakat diimbau tidak memberikan informasi apa pun dan segera melakukan verifikasi kepada pihak terkait melalui kanal resmi.

Mendukung hal itu, Direktur Utama PNM, Kindaris mengungkapkan, perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun melalui kesadaran dan kedisiplinan setiap individu.

Data pribadi, jelas dia, merupakan aset yang sangat berharga. Menjaga kerahasiaannya bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar dari berbagai risiko penyalahgunaan.

‘’Di era digital saat ini, kehati-hatian dalam membagikan informasi menjadi kunci utama untuk menciptakan ruang digital yang aman dan tepercaya,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (10/6/2026).

Melalui peningkatan literasi digital dan kepedulian terhadap keamanan data, masyarakat diharapkan semakin mampu melindungi identitas serta hak-hak pribadinya di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Bisnis.com, JAKARTA — Firma keamanan siber Socket menemukan adanya 108 ekstensi Google Chrome yang didesain untuk mencuri informasi pengguna, menyuntikkan iklan, hingga menyediakan akses backdoor.

Hingga saat ini, perangkat lunak berbahaya tersebut tercatat telah dipasang oleh lebih dari 20.000 pengguna. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total pengguna Chrome, serangan ini dinilai sangat berbahaya karena sifatnya yang terorganisasi.

Berdasarkan laporan Socket, ratusan ekstensi tersebut dipublikasikan melalui lima akun pengembang yang berbeda. Akun-akun tersebut antara lain GameGen, InterAlt, SideGames, Rodeo Games, dan Yana Project.

Peneliti Keamanan Socket, Kush Pandya mengatakan seluruh ekstensi tersebut terhubung pada satu infrastruktur komando dan kontrol (C2) yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya operasi tunggal di balik penyebaran malware tersebut.

“Seluruh 108 ekstensi tersebut mengarahkan kredensial yang dicuri, identitas pengguna, dan data penjelajahan ke server yang dikendalikan oleh operator yang sama,” kata Pandya dilansir dari The Hacker News Kamis, (16/4/2026).

Dari total temuan tersebut, sebanyak 54 ekstensi dirancang khusus untuk mencuri identitas akun Google melalui protokol OAuth2. Modus ini memungkinkan peretas memperoleh alamat surel, nama lengkap, hingga foto profil pengguna.

Selain pencurian identitas, sebanyak 45 ekstensi lainnya disisipi dengan universal backdoor. Fitur berbahaya ini memungkinkan pelaku untuk membuka tautan URL apa pun secara otomatis sesaat setelah peramban dijalankan.

Dalam operasionalnya, ekstensi ini menyamar sebagai alat utilitas yang tampak sah untuk menghindari kecurigaan. Beberapa kategori yang digunakan meliputi klien bilah sisi Telegram, gim slot dan Keno, hingga alat pengoptimal YouTube dan TikTok.

Socket juga menyoroti ancaman spesifik pada ekstensi 'Telegram Multi-account' dan 'Web Client for Telegram – Teleside'. Perangkat ini mampu mencuri sesi aktif Telegram Web dan mengambil alih akun pengguna secara penuh.

Selain pencurian sesi, lima ekstensi ditemukan menggunakan API declarativeNetRequest milik Chrome untuk menghapus tajuk keamanan dari situs web target. Hal ini memudahkan pelaku menyuntikkan iklan judi pada platform video populer.

Meskipun identitas pelaku belum diketahui secara pasti, analisis kode sumber menemukan adanya komentar dalam bahasa Rusia di beberapa bagian program. Temuan ini menjadi petunjuk awal mengenai asal kampanye tersebut.

Socket menyatakan telah melaporkan temuan ini kepada Google agar segera ditindaklanjuti. Namun, hingga laporan diterbitkan, sejumlah ekstensi tersebut terpantau belum dihapus sepenuhnya dari Chrome Web Store.

Pengguna yang telah memasang salah satu dari ekstensi tersebut disarankan untuk segera menghapusnya. Selain itu, pengguna diimbau untuk melakukan log out dari semua sesi Telegram Web melalui aplikasi seluler demi keamanan data.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ada banyak modus penipuan yang dilancarkan penjahat siber melalui platform pesan singkat populer, WhatsApp. Selain metode phishing dengan link palsu, ada juga modus penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan fitur pembagian layar (screen-sharing).

Modus penipuan melalui fitur screen-sharing kian meningkat dan menjerat banyak korban. Penipu mengelabui korban untuk mengakses data pribadi mereka, sehingga bisa menyebabkan kerugian berupa pencurian identitas hingga uang.

Biasanya, penipu menyamar sebagai perwakilan customer service. Mereka lalu meyakinkan korban untuk membagikan layar HP sebagai langkah menyelesaikan masalah tertentu.

Saat korban patuh, penipu bisa dengan mudah mencuri detail login, OTP, dan informasi perbankan yang tampak di layar, dikutip dari Mashable India, Senin (10/11/2025).

Menanggapi fenomena penipuan baru ini, Meta memperkuat pertahanan WhatsApp dengan tool keamanan baru berbasis kecerdasan buatan (AI). Tool ini difokuskan untuk mencegah penipuan screen-sharing yang kian populer.

Bentuknya berupa sistem peringatan real-time yang akan mewanti-wanti pengguna sebelum membagikan layar ketika sedang melakukan panggilan video (video call) dengan kontak tak dikenal.

Dengan begitu, pengguna bisa lebih berhati-hati sebelum menyetujui screen-sharing dengan kontak asing, misalnya dari customer service atau layanan serupa.

Perlu diketahui, penipuan online biasanya sukses karena memanipulasi kepercayaan, urgensi, dan kontrol ke korban. Banyak korban ditekan dan dibuat percaya bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar selamat dari 'petaka'. Saat korban panik, di situlah penipu bisa memanipulasi mereka.

Pakar memperingatkan agar pengguna WhatsApp tak pernah membagikan layar ke kontak asing. Diingatkan pula bahwa kode verifikasi dan password merupakan data pribadi yang tak boleh diserahkan ke siapa pun, meski kesannya bisa dipercaya.

Belakangan ini Meta kian memperketat sistem keamanan pada platformnya. Perusahaan sudah meruntuhkan 8 juta akun terafiliasi penipuan dan menghapus lebih dari 21.000 pages palsu yang menyamar sebagai perwakilan customer service di beberapa negara, termasuk Myanmar, Kamboja, Laos, Uni Emirat Arab, dan Filipina.

Bagi 2 miliar pengguna WhatsApp, sistem peringatan terbaru WhatsApp mungkin terdengar sederhana. Namun, ini merupakan upaya yang diharapkan efektif untuk membasmi penipuan di platform pesan singkat tersebut.

Jakarta, CNBC Indonesia - Berita soal kebocoran data atau informasi rahasia kerap terjadi. Bahkan, perusahaan besar dengan sistem keamanan canggih juga bisa menjadi sasaran.

Ternyata kebocoroan bisa terjadi dari manapun. Security Strategist ITSEC, Anton Dwi Suhartanto, mengatakan kebocoran bukan hanya dari sistem penyedia jasa, namun juga kelalaian konsumen sendiri.

"Jadi terkait credential leak itu tidak hanya bisa leak dari sistemnya penyedia jasanya, tapi bisa jadi dari customernya itu sendiri," kata dia ditemui usai acara "Is The Securities Industry Ready for The Next Wave of Cyber Threats?", beberapa saat lalu.

Dari pengamatan ITSEC selama ini, kebanyakan informasi bocor disebabkan oleh malware stealer. Sistem berbahaya itu bisa tertanam di perangkat untuk mencuri kredensial hingga mengakses email yang ada di dalamnya.

Kemudian data akan dikumpulkan oleh pencuri data dan diperjualbelikan melalui forum peretas. Risiko yang muncul beragam, mulai dari pencurian identitas hingga pembobolan yang merugikan keuangan korban.

"Dan ketika sudah didapatkan, malware stealer akan dikumpulkan ke si attacker, si pencuri data. Namanya broker kredensial gitu ya. Jadi dia memperjualbelikan di forum gitu ya," ucap Anton.

Anton juga mengatakan ITSEC merekomendasikan para penyedia jasa untuk bisa menginformasikan adanya kebocoran kredensial milik individu.

ITSEC bisa mendapatkan informasi kebocoran itu hingga raw data, dari host name, username dan perangkat yang digunakan.

"Jadi ketika kita bisa mendapatkan, kita akan menginformasikan ke customer kami dalam hal ini penyedia jasa ya, bahwa eh ternyata malware streamer ini, kredensial yang bocor ini ternyata memang murni dari si perangkatnya nasabah seperti itu," jelasnya.

Pengguna layanan juga terkadang tidak menggunakan tool untuk memitigasi kejadian kebocoran. Salah satunya tak mengaktifkan fitur two factor authentication, untuk mencegah adanya informasi yang bocor.

"Jadi dari sistem itu sudah punya fitur yang namanya MFA (Multi-factor Authentication). Kadang-kadang nasabahnya sendiri yang males menggunakan MFA gitu ya. Jadi dia tidak mengaktifkan OTP-nya, tidak mengaktifkan two factor authentication-nya. Ya akibatnya ketika kredensial itu bocor, ya bisa dimanfaatkan seperti itu," Anton menuturkan.

Untuk itu, penting bagi pengguna layanan internet mengaktifkan fitur keamanan berlapis seperti MFA. Hal ini akan menyulitkan upaya penipu membobol data.

Peretasan di Indonesia Naik 2 Kali Lipat

Mengutip data riset dari berbagai sumber, Anton mengatakan sepanjang 2024 hingga 2025, peningkatan serangan siber dilaporkan lebih dari dua kali lipat di Indonesia.

Lebih perinci, ada 96 insiden serangan siber di 2025. Sedangkan di 2024 sebanyak 36 kejadian.

Salah satu sektor yang jadi sasaran serangan ada industri layanan keuangan. Korbannya bukan hanya bank, namun juga menimpa industri broker hingga sekuritas.

Jenis serangannya pun beragam. Mulai dari web attack, bocornya informasi sensitif dan serangan DDoS.

Serangan ransomware juga marak digunakan. Anton menjelaskan korban akan diminta bayaran tertentu untuk membebaskan data yang berhasil diambil.

Jika data tersebut tidak ditebus, maka akan segera dipublikasikan di berbagai web ataupun forum peretas.

"Jadi serangannya cukup beragam, ransomware mungkin dari kita semua pernah mengalami serangan tersebut. Bahkan modusnya pun ransomware itu ternyata tidak hanya merusak data atau informasi, tetapi juga melakukan pencurian," jelasnya.

"Jadi oknumdari ransomware itu tidak hanya merusak. Kalau dulu kan oke dirusak, terus mau datanya dikembalikan, bayar sekian. Ternyata kalau tidak mau bayar data tersebut juga akan di-publish, di dark web, di deep web, di hacker forum dan lain sebagainya," dia menambahkan.