Bisnis.com, JAKARTA— Mayoritas pengguna internet di Indonesia mengakses internet selama 4–6 jam per hari pada 2026. Kelompok ini mencapai 43,4% dari total responden dalam Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2026 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Survei yang sama mencatat jumlah pengguna internet Indonesia telah mencapai 235,26 juta jiwa pada 2026 dengan tingkat penetrasi internet sebesar 81,72% dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 33,6% responden mengaku mengakses internet selama 1–3 jam per hari. Sementara itu, 13,4% responden menggunakan internet selama 7–10 jam per hari, 4,3% selama lebih dari 10 jam per hari, dan 1,2% selama kurang dari satu jam per hari.

Dibandingkan dengan 2025, mayoritas responden atau 84,6% menyatakan durasi penggunaan internet mereka tidak mengalami perubahan. Adapun 12,1% responden mengaku waktu penggunaan internet meningkat, sedangkan 3,3% menyebut durasi penggunaan internet mereka menurun.

Dari sisi akses, mayoritas masyarakat masih mengandalkan data seluler operator untuk terhubung ke internet dengan porsi 64,6%. Meski demikian, penggunaan Wi-Fi rumah mencapai 32,6%, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 28,4%.

Sementara itu, akses internet melalui Wi-Fi kantor, sekolah, atau kampus tercatat sebesar 1,5%, sedangkan penggunaan hotspot voucher di ruang publik dari operator internet mencapai 0,6%. Adapun akses melalui Wi-Fi publik sebesar 0,4% dan hotspot atau tethering dari ponsel teman maupun orang tua sebesar 0,3%.

Survei APJII juga menunjukkan bahwa smartphone atau handphone masih menjadi perangkat utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses internet. Sebanyak 84,31% responden menggunakan smartphone untuk terhubung ke internet.

Perangkat lain yang digunakan untuk mengakses internet meliputi laptop atau notebook sebesar 9,41%, smart TV atau konsol gim sebesar 3,02%, tablet sebesar 2,39%, serta desktop atau PC sebesar 0,85%. Sementara itu, perangkat lainnya hanya menyumbang 0,02%.

Berdasarkan kelompok generasi, penggunaan smartphone tertinggi tercatat pada kelompok Pre-Boomers sebesar 97,7%, diikuti Baby Boomers sebesar 93,8%, Generasi X sebesar 87,5%, Milenial sebesar 82,4%, dan Generasi Z sebesar 81,8%.

Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, penggunaan smartphone mencapai 93,1% pada kelompok tidak tamat SD, 92,8% pada lulusan SD, 90,8% pada lulusan SMP, 82,2% pada lulusan SMA, dan 65,2% pada lulusan sarjana.

Selain memotret pola penggunaan internet, survei tersebut juga mencatat sejumlah kasus keamanan digital yang dialami pengguna. Penipuan online menjadi kasus yang paling banyak dialami dengan porsi 13,6%, diikuti pencurian data pribadi atau phishing sebesar 7,8%, serta perangkat terkena virus sebesar 7,4%.

Kemudian, sebanyak 4,2% responden mengaku tidak dapat mengakses akun pada aplikasi tertentu dan 3,6% mengalami kasus keamanan lainnya. Di sisi lain, 63,3% responden menyatakan tidak mengetahui atau tidak pernah mengalami kasus keamanan saat mengakses internet.

Saat menghadapi masalah keamanan digital, 35,9% responden memilih meminta bantuan kepada teman, keluarga, atau saudara. Sebanyak 30,5% mencoba menyelesaikan masalah sendiri, 13,9% meminta bantuan profesional seperti penyedia layanan servis, dan 11,9% melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Adapun 7,8% responden mengaku tidak melakukan tindakan apa pun.

Dalam menjaga keamanan data saat berinternet, 25,9% responden menggunakan kombinasi kata sandi yang sulit ditebak. Sebanyak 19,9% responden mengaku lebih waspada saat menggunakan aplikasi yang meminta data pribadi, sementara 19,0% rutin mengganti kata sandi secara berkala.

Namun demikian, masih terdapat 21,4% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak pernah melakukan upaya menjaga keamanan data saat mengakses internet. Selain itu, 9,6% responden hanya menggunakan aplikasi yang telah terverifikasi dan 2,4% memasang perangkat lunak antivirus sebagai langkah perlindungan tambahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas anak usaha PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), PT FPT Metrodata Indonesia membidik pertumbuhan kinerja pendapatan dan laba bersih double digit seiring meningkatnya kebutuhan layanan keamanan siber di tengah memanasnya tensi geopolitik global dan ancaman serangan digital.

Presiden Direktur PT FPT Metrodata Indonesia Edwin Putraoetama Octosa mengatakan di tengah meningkatnya risiko geopolitik global, ancaman serangan siber kini semakin sering dimanfaatkan sebagai modus kejahatan untuk mencari keuntungan finansial, termasuk melalui ransomware dan pencurian data.

Seiring dengan meningkatnya ancaman serangan digital, lanjutnya, hal tersebut justru berimbas positif terhadap kinerja penyedia solusi keamanan siber.

Perusahaan patungan grup Metrodata Electronics dan perusahaan asal Vietnam tersebut menyatakan masih mencatatkan kinerja positif hingga kuartal I/2026 dan mematok target baik top line maupun bottom line sebesar dua digit.

“Dengan adanya ancaman cyber security yang meningkat, kita mencoba memberikan solusi buat para pelanggan. Itu yang diharapkan memiliki dampak positif untuk perusahaan. Kami membidik kinerja positif baik dari top line dan top line ” ujarnya, Kamis (21/5/2026).

Edwin menargetkan kontribusi pendapatan dari lini virtual SOC dapat tumbuh seimbang dengan lini bisnis lain.

Sejauh ini, sektor perbankan masih menjadi pasar terbesar layanan keamanan siber karena ketatnya regulasi industri keuangan. Namun, permintaan dari sektor lain juga mulai meningkat, terutama perusahaan yang melakukan integrasi layanan digital dengan industri perbankan.

“Bank tentu tidak mau terintegrasi dengan perusahaan yang sistem keamanannya belum aman. Akhirnya mereka juga butuh solusi cyber security,” katanya.

Untuk ekspansi bisnis, perusahaan saat ini masih fokus menggarap pasar domestik dengan menyasar segmen perusahaan menengah hingga besar, khususnya yang memiliki 50 hingga 300 pengguna sistem digital.

Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama dari sisi kenaikan harga chipset global yang berpotensi meningkatkan biaya perangkat keras pendukung keamanan siber.

“Chipset sekarang mahal dan langka. Itu yang bisa memengaruhi biaya hardware. Kalau software dan manpower masih lebih terkontrol,” katanya.

PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL) membukukan peningkatan pendapatan sebesar 21,4% YoY menjadi Rp6,7 triliun pada kuartal pertama tahun 2026. MTDL juga berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 158,9 miliar di kuartal I 2026 dari kombinasi dua lini bisnis utamanya, Distribusi TIK serta Layanan Solusi dan Konsultasi.

Pada kuartal pertama tahun ini, unit bisnis Distribusi telah menghasilkan pertumbuhan pendapatan sebesar 23,8% YoY. Portofolio produk MTDL yang beragam terutama dari Notebook dan smartphone menjadi kekuatan utama unit bisnis Distribusi dalam menghadapi kondisi saat ini yang penuh tantangan. Secara khusus, segmen telekomunikasi (khususnya smartphone) terus menunjukkan ketahanan.

Terbukti, pada tiga bulan pertama 2026 ini segmen ini tumbuh hingga 45,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

Adapun unit bisnis Solusi dan Konsultasi Digital membukukan pertumbuhan pendapatan 7,2% YoY. Pertumbuhan pendapatan unit bisnis ini didukung peningkatan permintaan layanan dari industri-industri utama, seperti jasa keuangan dan telekomunikasi. Dimana permintaan layanan dari industri jasa keuangan tumbuh 10,9% YoY, sementara permintaan layanan dari industri telekomunikasi tumbuh 8,8% YoY.

Di tengah panasnya perkembangan geopolitik yang sedang berlangsung, MTDL terus fokus pada perluasan basis pendapatan berulang (recurring income) untuk meningkatkan stabilitas pendapatan dari unit bisnis Solusi dan Konsultasi.

JAKARTA - Perusahaan penyedia solusi penyimpanan dan perlindungan data global Synology mencatatkan tingkat kesediaan pengguna untuk merekomendasikan produknya mencapai 98% dalam laporan 2026 Gartner Voice of the Customer for Backup and Data Protection Platforms. Dalam laporan tersebut, Synology juga diakui sebagai "Strong Performer" di pasar solusi backup dan perlindungan data.

"Pengakuan Synology dalam laporan ini menunjukkan momentum kuat yang telah dibangun ActiveProtect sejak peluncuran," kata Executive Vice President Synology Data Protection Group Jia-Yu Liu dalam keterangan tertulis pada Jumat (15/5/2026).

Menurut Jia-Yu, meningkatnya ancaman siber dan kompleksitas infrastruktur teknologi informasi membuat dunia usaha membutuhkan sistem perlindungan data yang lebih sederhana dan efisien. ActiveProtect dikembangkan sebagai solusi backup terintegrasi untuk menggantikan pendekatan perlindungan data konvensional yang terpisah-pisah.

Synology menyebut solusi perlindungan datanya saat ini telah melindungi lebih dari 31 juta enterprise workloads di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Gartner tersebut, Synology memperoleh rating kumulatif 4,9 dari skala 5 berdasarkan ulasan 55 pengguna korporasi terverifikasi hingga 31 Desember 2025.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap sistem perlindungan data dinilai semakin meningkat seiring percepatan transformasi digital di berbagai sektor industri. Ketergantungan dunia usaha terhadap data untuk mendukung operasional, layanan pelanggan, dan keberlangsungan bisnis turut mendorong permintaan terhadap solusi keamanan siber dan pemulihan data.

Indonesia Country Manager Synology Clara Hsu mengatakan proses backup kini tidak lagi hanya sebatas membuat salinan data. Menurut dia, perusahaan juga harus memastikan data dapat dipulihkan dengan cepat, aman, dan tetap otentik saat terjadi insiden siber.

Sebab itu, Synology mendorong penerapan strategi backup 3-2-1-1-0 yang mencakup tiga salinan data, dua jenis media penyimpanan berbeda, satu salinan di lokasi terpisah, dan satu salinan offline atau immutable. Pendekatan tersebut dinilai penting bagi sektor finansial, pemerintahan, manufaktur, pendidikan, kesehatan, hingga layanan publik yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap data.

Synology optimistis dapat memperkuat penetrasi pasar perlindungan data di Indonesia. Solusi tersebut dilengkapi fitur immutable backup, air-gapped, dan verifikasi otomatis yang dirancang mendukung berbagai ekosistem digital mulai dari endpoint, server, virtual machine, database, hingga lingkungan hybrid berbasis cloud dan on-premises.

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Firma keamanan siber Socket menemukan adanya 108 ekstensi Google Chrome yang didesain untuk mencuri informasi pengguna, menyuntikkan iklan, hingga menyediakan akses backdoor.

Hingga saat ini, perangkat lunak berbahaya tersebut tercatat telah dipasang oleh lebih dari 20.000 pengguna. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total pengguna Chrome, serangan ini dinilai sangat berbahaya karena sifatnya yang terorganisasi.

Berdasarkan laporan Socket, ratusan ekstensi tersebut dipublikasikan melalui lima akun pengembang yang berbeda. Akun-akun tersebut antara lain GameGen, InterAlt, SideGames, Rodeo Games, dan Yana Project.

Peneliti Keamanan Socket, Kush Pandya mengatakan seluruh ekstensi tersebut terhubung pada satu infrastruktur komando dan kontrol (C2) yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya operasi tunggal di balik penyebaran malware tersebut.

“Seluruh 108 ekstensi tersebut mengarahkan kredensial yang dicuri, identitas pengguna, dan data penjelajahan ke server yang dikendalikan oleh operator yang sama,” kata Pandya dilansir dari The Hacker News Kamis, (16/4/2026).

Dari total temuan tersebut, sebanyak 54 ekstensi dirancang khusus untuk mencuri identitas akun Google melalui protokol OAuth2. Modus ini memungkinkan peretas memperoleh alamat surel, nama lengkap, hingga foto profil pengguna.

Selain pencurian identitas, sebanyak 45 ekstensi lainnya disisipi dengan universal backdoor. Fitur berbahaya ini memungkinkan pelaku untuk membuka tautan URL apa pun secara otomatis sesaat setelah peramban dijalankan.

Dalam operasionalnya, ekstensi ini menyamar sebagai alat utilitas yang tampak sah untuk menghindari kecurigaan. Beberapa kategori yang digunakan meliputi klien bilah sisi Telegram, gim slot dan Keno, hingga alat pengoptimal YouTube dan TikTok.

Socket juga menyoroti ancaman spesifik pada ekstensi 'Telegram Multi-account' dan 'Web Client for Telegram – Teleside'. Perangkat ini mampu mencuri sesi aktif Telegram Web dan mengambil alih akun pengguna secara penuh.

Selain pencurian sesi, lima ekstensi ditemukan menggunakan API declarativeNetRequest milik Chrome untuk menghapus tajuk keamanan dari situs web target. Hal ini memudahkan pelaku menyuntikkan iklan judi pada platform video populer.

Meskipun identitas pelaku belum diketahui secara pasti, analisis kode sumber menemukan adanya komentar dalam bahasa Rusia di beberapa bagian program. Temuan ini menjadi petunjuk awal mengenai asal kampanye tersebut.

Socket menyatakan telah melaporkan temuan ini kepada Google agar segera ditindaklanjuti. Namun, hingga laporan diterbitkan, sejumlah ekstensi tersebut terpantau belum dihapus sepenuhnya dari Chrome Web Store.

Pengguna yang telah memasang salah satu dari ekstensi tersebut disarankan untuk segera menghapusnya. Selain itu, pengguna diimbau untuk melakukan log out dari semua sesi Telegram Web melalui aplikasi seluler demi keamanan data.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengguna perangkat seluler yang memanfaatkan fasilitas pengisian charger USB di tempat umum kini dihadapkan pada risiko keamanan siber yang dikenal sebagai juice jacking.

Fenomena ini merujuk pada pemanfaatan port USB sebagai pintu masuk bagi peretas untuk menyalin data atau menyuntikkan perangkat lunak berbahaya (malware).

Istilah juice jacking pertama kali muncul pada tahun 2011 setelah demonstrasi "Wall of Sheep" di ajang Defcon. Dalam simulasi tersebut, para peneliti menunjukkan betapa mudahnya sebuah ponsel dikompromikan melalui kios pengisian daya palsu.

Kabel USB memiliki fungsi ganda, yakni menyalurkan daya listrik dan memindahkan data melalui set pin yang berbeda. Titik risiko terletak pada pin data tersebut, yang dapat membuka sesi komunikasi tersembunyi saat perangkat terhubung ke perangkat keras yang telah dimodifikasi.

Pakar keamanan internet dan Chief Revenue Officer SIMO, Eric Plam, menjelaskan bahwa stasiun pengisian daya yang telah dikompromikan dapat terlihat normal bagi pengguna. Layar perangkat tetap menunjukkan status pengisian daya seperti biasa tanpa ada tanda-tanda mencurigakan.

“Di balik layar, port berbahaya tersebut mungkin mencoba menginstal malware atau menyalin informasi sensitif milik pengguna,” kata Eric Plam dilansir CNET Rabu, (15/4/2026).

Selain port publik, kabel USB yang dimodifikasi juga menjadi ancaman karena dapat berisi komponen mikroskopis yang berperan sebagai aksesori tepercaya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mengeluarkan perintah atau membaca data tanpa adanya petunjuk visual pada perangkat korban.

Secara teknis, terdapat tiga kategori utama serangan juice jacking. Pertama adalah pencurian data sederhana, di mana port yang terkompromi mencoba menarik berkas, foto, hingga daftar kontak yang terekspos saat koneksi disetujui.

Kategori kedua adalah instalasi malware yang bersifat lebih intrusif. Perangkat lunak berbahaya yang terpasang dapat memantau aktivitas pengguna secara berkelanjutan atau memberikan akses jarak jauh kepada peretas bahkan setelah kabel dicabut.

Kategori yang paling serius adalah serangan firmware. Serangan ini menargetkan perangkat lunak tingkat rendah yang mengendalikan perangkat keras, sehingga perubahan yang terjadi sangat sulit dideteksi dan dihapus oleh sistem operasi biasa.

Meskipun ancaman ini nyata secara teknis, data menunjukkan bahwa kasus juice jacking di tengah masyarakat umum masih sangat minim. Hingga November 2025, belum ada laporan kasus yang terdokumentasi secara publik mengenai infeksi melalui port USB di fasilitas umum.

Eric Plam menambahkan bahwa meskipun otoritas seperti FBI dan FCC sering mengeluarkan peringatan, perangkat modern saat ini sudah memiliki pertahanan yang kuat. Sistem operasi terbaru biasanya memblokir jalur serangan klasik dengan menonaktifkan transfer data secara otomatis.

Perangkat berbasis iOS dan Android kini mewajibkan otorisasi eksplisit dari pengguna sebelum aksesori apa pun dapat membuka saluran data. Hal ini secara efektif menutup celah yang sering dimanfaatkan pada standar koneksi lama seperti SlimPort atau MHL.

Pengguna disarankan waspada jika muncul perintah tak terduga untuk "memercayai" perangkat atau mengizinkan transfer berkas saat hanya ingin mengisi daya. Tanda lain yang perlu diperhatikan adalah lonjakan penggunaan data yang aneh atau daya baterai yang terkuras lebih cepat dari biasanya.

Jika diduga telah menjadi korban, pengguna harus segera mencabut kabel, mengaktifkan mode pesawat, dan memulai ulang perangkat. Penghapusan profil atau aplikasi yang tidak dikenal serta perubahan kata sandi secara menyeluruh sangat disarankan untuk menjaga keamanan akun.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 65 miliar serangan siber tercatat menghantam jalur koneksi digital atau pintu akses data (Application Programming Interface/API) di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2025.

Lonjakan serangan sebesar 23% ini menjadi alarm keras bagi perusahaan yang tengah keranjingan mengadopsi kecerdasan buatan (AI), namun abai mengunci pintu masuk data.

Ketergantungan perusahaan pada AI untuk layanan pelanggan hingga otomatisasi bisnis kini menciptakan celah keamanan yang kian menganga. Menurut Laporan 2026 Apps, APIs, and DDoS State of the Internet (SOTI) dari Akamai, kecepatan inovasi yang tidak dibarengi keamanan jalur data ini memicu kerugian finansial nyata di pusat pertumbuhan digital kawasan.

Data menunjukkan fenomena mengkhawatirkan di mana 61% serangan pada jalur data tahun lalu melibatkan aktivitas yang tidak wajar. Para peretas kini beralih strategi. Mereka tidak lagi membongkar paksa pintu keamanan, melainkan "menyamar" dan menyalahgunakan logika bisnis aplikasi.

Direktur Teknologi dan Strategi Keamanan untuk wilayah Asia Pasifik-Jepang Akamai Reuben Koh mengatakan di seluruh kawasan Asia-Pasifik, penerapan kecerdasan buatan (AI) mempercepat transformasi bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan ini juga telah menyebabkan kesenjangan tata kelola yang semakin melebar.

“Sehingga memaksa berbagai organisasi untuk meninjau kembali lanskap risiko mereka secara keseluruhan,” kata Reuben dikutip Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan berbagai organisasi harus memprioritaskan pembangunan tata kelola operasional yang lebih kuat agar inovasi dapat terus berjalan dengan cepat.

Mereka juga perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas terhadap API mereka, mengelola bot dan agen AI, melakukan pemantauan real-time di seluruh tumpukan sistem, serta mengintegrasikan keamanan ke dalam aplikasi mulai dari tahap pengembangan hingga saat runtime.

Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat mengakibatkan gangguan operasional yang meluas, kerugian finansial yang besar, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Dia menuturkan penjahat siber kini menggunakan robot (bot) pintar bertenaga AI untuk meniru perilaku manusia guna mengelabui sistem keamanan tradisional. Modusnya beragam, mulai dari transaksi ilegal otomatis, pencurian data massal, hingga memicu permintaan data berulang-ulang yang bertujuan menguras kuota AI perusahaan yang harganya sangat mahal.

Selain itu, serangan yang menargetkan proses transaksi digital mencatat pertumbuhan eksplosif hingga 104% secara global dalam dua tahun terakhir. Berbeda dengan serangan konvensional yang hanya membanjiri jaringan, serangan ini langsung melumpuhkan proses spesifik seperti transaksi perbankan dan layanan belanja daring.

Tren pembuatan aplikasi instan dengan bantuan AI, atau dikenal sebagai "vibe coding", menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat perusahaan meluncurkan layanan baru. Di sisi lain, kecepatan ini sering melahirkan kesalahan pengaturan pada pintu akses data yang langsung dibuka ke publik tanpa pengawasan manusia.

"Perusahaan kini dipaksa meninjau kembali risiko mereka secara keseluruhan karena kecepatan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," ujarnya.

Di negara maju seperti Singapura dan Jepang, kata Reuben, tantangan utama terletak pada sulitnya memantau jutaan pintu akses data yang sangat masif.

Sementara itu, di negara berkembang seperti Vietnam dan Thailand, pesatnya digitalisasi belum dibarengi dengan ketersediaan ahli keamanan siber yang cukup.

Guna memitigasi risiko, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan langkah strategis seperti mengetahui secara pasti setiap pintu akses data yang terbuka secara real-time, membedakan antara pengguna manusia, asisten AI yang sah, dan robot jahat, serta menanamkan protokol keamanan sejak hari pertama pembuatan aplikasi.

“Terakhir, memastikan perlindungan tetap bekerja saat aplikasi sedang digunakan oleh pelanggan,” kata Reuben.

Bisnis.com, JAKARTA — Kelompok peretas atau hacker Iran terus menyasar infrastruktur vital Amerika Serikat yang berdampak pada terganggunya rantai pasok barang-barang dari Negeri Paman Sam ke lebih dari 61 negara.

AS merespons dengan menyita infrastruktur digital milik kelompok peretas pro-Iran Handala.

FBI dalam keterangan resminya mengatakan domain yang disita teridentifikasi memfasilitasi aktivitas siber berbahaya atas nama aktor negara asing. Otoritas mengambil kendali infrastruktur tersebut guna menghentikan operasi berbahaya dan mencegah eksploitasi lebih lanjut terhadap sektor privat.

"United States Government telah mengambil kendali atas domain ini untuk mengganggu operasi siber berbahaya yang sedang berlangsung," tulis pengumuman penyitaan tersebut dilansir dari TechCrunch, Kamis (26/03/2026).

Penyitaan ini mencakup situs publikasi hasil retasan serta situs yang digunakan untuk aksi doxing terkait militer Israel.

Serangan siber terhadap Stryker memberikan dampak operasional yang luas pada perusahaan dengan 56.000 karyawan tersebut. Stryker mengonfirmasi adanya gangguan sistem di 61 negara yang menghambat proses pesanan, manufaktur, dan pengiriman produk medis ke berbagai fasilitas kesehatan.

Berdasarkan laporan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat, insiden ini terkonfirmasi bukan merupakan serangan ransomware. Pelaku melakukan pencurian data sebesar 50 terabyte dan penghapusan sistem secara masif yang menyasar perangkat berbasis Windows.

Peneliti keamanan siber Kevin Beaumont mengatakan pelaku diduga mendapatkan akses ke layanan Active Directory milik perusahaan. Mereka memanfaatkan fitur Microsoft Intune untuk menghapus data pada ratusan ribu server, komputer, dan ponsel karyawan secara jarak jauh melalui kebijakan bring-your-own-device.

Kelompok Handala mengeklaim aksi tersebut sebagai balasan atas serangan militer pemerintah Amerika Serikat terhadap sebuah sekolah di Iran. Mereka menargetkan Stryker karena status perusahaan sebagai kontraktor utama Departemen Pertahanan AS dengan nilai kontrak mencapai US$450 juta atau sekitar Rp7,61 triliun.

Kehadiran bisnis Stryker di Israel, termasuk akuisisi produsen perangkat ortopedi OrthoSpace pada 2019, turut menjadi pemicu utama serangan tersebut. Kelompok peretas ini mengidentifikasi korporasi yang berbasis di Michigan itu memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan strategis militer Barat.

Vice President of AI Strategy & Security Research Exabeam Steve Povolny mengatakan operasi siber kini menjadi pilihan respons asimetris selama periode ketegangan politik regional.

Kelompok proksi memberikan ruang bagi negara penyokong untuk memiliki penyangkalan yang masuk akal atas aksi destruktif tersebut.

"Grup seperti Handala mengaburkan garis antara aktivisme dan operasi negara untuk mencapai sinyal strategis tertentu," kata Povolny dalam pernyataan resmi di California, Selasa, (10/03/2026).

Menurutnya, organisasi yang secara tradisional tidak menganggap diri mereka sebagai target geopolitik kini mulai terancam.

Penyelidik spionase siber independen Nariman Gharib mengatakan penyitaan infrastruktur oleh FBI tersebut efektif mengganggu struktur organisasi kelompok peretas. Namun, ia memperingatkan bahwa aktivitas kebocoran data kemungkinan akan tetap berlanjut melalui kanal media lain yang berafiliasi dengan negara.

Field CTO Claroty Skip Sorrels mengatakan keamanan siber di sektor kesehatan kini harus diprioritaskan sebagai bagian dari keselamatan pasien secara menyeluruh. Peretas cenderung mencari jalur dengan hambatan terkecil untuk menguasai akses administratif dan melumpuhkan operasional sistem fisik-siber.

Stryker saat ini terus berkoordinasi dengan Direktur Siber Nasional Gedung Putih dan Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) untuk investigasi mendalam. Investigasi terkait dampak pencurian data masif tersebut masih terus berlangsung guna menentukan mitigasi jangka panjang bagi perusahaan.

NEW MEXICO - Laporan internasional mengungkapkan bahwa seorang peretas memanfaatkan kecerdasan buatan Claude, milik Anthropic, untuk mencuri sekitar 150 GB data sensitif pemerintah Meksiko, termasuk catatan wajib pajak, data pemilih, kualifikasi karyawan, dan berkas catatan sipil.

Menurut peneliti keamanan Gambit Security, serangan dimulai Desember lalu dan berlangsung hampir sebulan.

Peretas dilaporkan menggunakan Claude untuk mengidentifikasi kerentanan jaringan, menghasilkan skrip eksploitasi, dan mengotomatiskan proses pencurian data.

Peretas diyakini telah menyamarkan Claude dengan berpura-pura menjalankan program "bug bounty", sehingga melewati penghalang keamanan model tersebut.

Melalui manipulasi berulang, Claude akhirnya menghasilkan ribuan laporan teknis termasuk rencana serangan terperinci dan target internal yang dapat diretas.

Investigasi juga menemukan bahwa peretas menggunakan ChatGPT sebagai alat tambahan untuk memahami jaringan dan menemukan metode peniruan identitas, tetapi model tersebut menolak permintaan berbahaya.

Di antara lembaga yang terdampak adalah otoritas pajak, lembaga pemilu, dan beberapa pemerintah negara bagian seperti Jalisco, Michoacán, dan Tamaulipas.

Anthropic dalam tanggapannya mengkonfirmasi bahwa semua akun yang terdampak telah ditangguhkan dan menambahkan bahwa versi terbaru Claude Opus 4.6 memiliki perlindungan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan serupa di masa mendatang.

Sejauh ini, identitas peretas belum teridentifikasi dan belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sektor ritel dan e-commerce menjadi sasaran empuk kejahatan siber sepanjang 2025. Pencurian data melalui aplikasi palsu, ransomware, aktivitas phising, hingga spam marak menyasar para pengguna yang mengandalkan belanja secara digital.

Dalam Buletin Keamanan 2025 yang dirilis Kaspersky, sebanyak 14,41% pengguna di sektor ritel tercatat menghadapi ancaman berbasis web, sementara 22,20% lainnya mengalami ancaman langsung di perangkat (on-device).

Pada tingkat korporasi atau, sekitar 8,25% perusahaan ritel dan e-commerce tercatat terdampak serangan ransomware.

Adapun yang paling mencolok, jumlah pengguna B2B unik di sektor ritel dan e-commerce yang mengalami deteksi ransomware melonjak hingga 152% pada 2025 dibandingkan 2023.

Selain ransomware, phishing masih menjadi ancaman dominan. Kaspersky mengidentifikasi sekitar 6,7 juta serangan phishing yang menargetkan pengguna toko online, sistem pembayaran, dan perusahaan pengiriman sepanjang 2025.

Dari total tersebut, lebih dari separuh atau 50,58% secara spesifik menyasar toko online.

Lebih terperinci, dari tren yang dicatat Kaspersky dalam Buletin Keamanan 2025, kebiasaan digital sehari-hari pengguna menjadi titik rawan baru serangan siber.

Berbelanja dan memesan makanan melalui aplikasi seluler dalam beberapa waktu terakahir menjadi rutinitas masyarakat.

Kendati demikian, Kaspersky mengungkap bahwa bahkan aplikasi yang tampak sah dan diunduh dari toko aplikasi resmi tidak selalu menjamin keamanan data.

Sepanjang 2025, sejumlah insiden menunjukkan pencurian data dan kredensial keuangan dapat terjadi melalui aplikasi populer, termasuk layanan pemesanan makanan.

Pada segmen B2B, peningkatan deteksi ransomware sebagian besar dipicu oleh satu aktor dominan. Jumlah pengguna unik di sektor ritel dan e-commerce yang mengalami deteksi ransomware meningkat sebesar 152% pada 2025 (November 2024 – Oktober 2025) dibandingkan dengan 2023 (November 2022 – Oktober 2023).

Kaspersky mencatat penyebaran cepat keluarga Trojan-Ransom.Win32.Dcryptor sebagai faktor utama lonjakan kasus pada periode 2024–2025.

Varian ransomware ini memanfaatkan utilitas DiskCryptor yang sah untuk mengenkripsi partisi disk sistem korban, sehingga menyulitkan pemulihan dan meningkatkan dampak operasional bagi perusahaan ritel dan e-commerce.

Aktivitas phishing yang masif juga menunjukkan bahwa teknik serangan lama tetap relevan. Dari November 2024 hingga Oktober 2025, produk Kaspersky memblokir 6,7 juta upaya untuk mengakses tautan phishing yang menargetkan pengguna toko online, sistem pembayaran, dan layanan pengiriman.

Dari upaya tersebut, 50,58% menargetkan pembeli online, 27,3% meniru sistem pembayaran, dan 22,12% menargetkan pengguna perusahaan pengiriman (delivery).

Sementara itu, puncak belanja online terus menguntungkan para penyerang.

Periode peningkatan aktivitas promosi menurunkan kewaspadaan pengguna dan memungkinkan skenario phishing dan spam yang sudah dikenal untuk berbaur dengan lalu lintas pemasaran yang sah, sehingga meningkatkan tingkat keberhasilan serangan.

Anna Larkina, pakar analisis data web dan privasi di Kaspersky menyampaikan, terjadi pergeseran bertahap dari kueri kata kunci sederhana ke cara yang lebih personal seperti percakapan dan visual untuk menemukan apa yang akan dibeli.

"Karena model-model ini bergantung pada masukan pengguna yang lebih luas, penanganan data yang cermat akan tetap menjadi pertimbangan penting untuk menjaga kepercayaan pengguna," tuturnya, Senin (22/12/2025).

Untuk menjaga privasi dan keamanan data masyarakat, berikut langkah-langkah yang direkomendasikan Kaspersky:

1. Jaga privasi dengan alat-alat pintar

Berhati-hatilah dengan apa yang dibagikan dan hindari mengunggah gambar atau detail pribadi dalam pertanyaan. Interaksi Anda membantu membangun profil yang digunakan untuk iklan dan peningkatan layanan.

2. Verifikasi pengirim dan tautan

Jangan percaya diskon atau pemberitahuan pesanan dari sumber pihak ketiga. Selalu periksa kembali alamat pengirim dan ketik URL situs web toko secara manual ke browser daripada mengklik tautan apa pun yang diterima.

3. Teliti toko sebelum membeli

Jika berbelanja di toko online baru atau yang tidak dikenal, luangkan waktu sejenak untuk memeriksa keabsahannya. Cari ulasan pelanggan, pastikan alamat situs web dieja dengan benar, dan konfirmasikan bahwa halaman situs terlihat profesional dan rapi.

4. Pantau transaksi kartu perbankan secara teratur

Jadikan kebiasaan digital (misalnya, seminggu sekali) untuk masuk ke perbankan online atau aplikasi seluler untuk meninjau semua transaksi terbaru. Jika menemukan sesuatu yang mencurigakan, blokir kartu dan hubungi bank segera.

Bisnis.com, JAKARTA—Indonesian Risk Professional Association (IRPA) menyoroti ancaman siber terhadap sektor keuangan dan infrastruktur kritis. Hal itu turut mengancam ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Alan Yazid, menyatakan, kegagalan siber berskala besar bisa mematikan layanan penting, menghancurkan kepercayaan nasabah, dan memicu krisis likuiditas.

Untuk merespons ancaman yang berkembang itu, IRPA merilis publikasi berbasis risiko yang ditujukan kepada semua bank di Indonesia untuk menguatkan kewaspadaan sektor industri terhadap gelombang ancaman yang semakin canggih.

“Kami merilis pemeringkatan berbasis risiko dengan metodologi ketat, didukung oleh Perbanas Institute,” ujar Alan dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Hal itu disampaikannya dalam IRPA Annual Risk Professional Summit 2025 di Bandung, Jumat (12/12/2025). Para pakar risiko menyoroti kompleksitas ancaman siber yang kini melibatkan aktor lintas negara, dengan potensi dampak sistemik terhadap stabilitas industri keuangan nasional.

Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Muliaman Hadad menegaskan bahwa risiko siber kini menjadi ancaman nyata yang hampir pasti akan dijumpai oleh setiap lembaga keuangan.

“Sekitar 10 tahun lalu belum terlalu mengancam. Kini, setiap bank pasti akan kena serangan siber. Pasti. Tinggal tergantung mereka siap atau tidak,” katanya.

Dia menekankan bahwa manajemen risiko bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi agar pertumbuhan berlangsung solid dan sehat.

Kekhawatiran para pakar semakin diperkuat oleh kasus dugaan peretasan yang menyerang sistem pembayaran BI-FAST, infrastruktur real-time yang dikelola Bank Indonesia untuk mendukung transformasi digital sistem pembayaran nasional.

Sejak 2024 hingga Maret 2025, terdeteksi anomali transaksi dan dugaan aktivitas penipuan elektronik yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem transfer BI-FAST, dengan potensi kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.

Dugaan peretasan ini bahkan terhubung dengan beberapa bank peserta yang mengalami transaksi tidak sah dan anomali dana lewat BI-FAST.

Bank Indonesia menegaskan bahwa infrastruktur BI-FAST secara keseluruhan masih aman dan berstandar internasional. Namun, insiden tersebut menunjukkan bahwa titik terlemah sering terjadi pada pengamanan internal peserta atau penyelenggara layanan.

Ketua LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) Gandung Troy Sulistyantoro mengingatkan bahwa dampak serangan siber juga sangat terkait dengan reputasi dan kredibilitas lembaga.

Kerugian akibat pencurian data, ransomware, dan penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan efek domino yang lebih luas terhadap kepercayaan publik.

Dari sisi pemerintah, perwakilan BSSN Slamet Aji Pamungkas menyoroti bahwa ancaman siber kini semakin kompleks—kini sering muncul melalui rantai pasok digital atau pihak ketiga. Dia juga mengingatkan bahwa sekitar 70% aspek keamanan bergantung pada perilaku manusia.

“Karena itu, literasi digital dan kualitas SDM menjadi aspek krusial yang tak bisa diabaikan dalam strategi mitigasi risiko nasional,” imbuhnya.

Rektor Perbanas Institute Hermanto Siregar menjelaskan bahwa survei Federal Reserve AS menyebut kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi market shock dalam 12–18 bulan mendatang, yang apabila berinteraksi dengan ketegangan geopolitik, berpeluang memperburuk disrupsi siber dan teknologi.

“Risiko-risiko ini kini makin sering muncul dalam penilaian stabilitas keuangan global, diperparah oleh tekanan inflasi yang menetap dan suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi sehingga mempertebal kompleksitas lanskap risiko ekonomi digital,” jelasnya.

LONDON - Netmarble Corp. mengumumkan pada hari Kamis bahwa data pribadi 6,1 juta pengguna dan karyawan telah terekspos dalam upaya peretasan di situs game PC miliknya.

"Kami telah mengonfirmasi dan sedang mengambil tindakan terkait kebocoran data pelanggan yang disebabkan oleh upaya peretasan eksternal pada 22 November," ujar Netmarble dalam sebuah pengumuman yang diunggah di situs webnya seperti dilansir dari Yonhap.

Perusahaan tersebut menyatakan bahwa informasi yang diyakini telah terekspos meliputi data pelanggan untuk situs layanan game PC kasualnya, informasi tentang pemilik warnet afiliasinya sebelum tahun 2015, dan data beberapa karyawan, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.

Informasi yang bocor meliputi nama pelanggan, tanggal lahir, dan kata sandi terenkripsi; nama dan alamat email pemilik warnet; serta nama, alamat email, dan nomor telepon karyawan.

Netmarble menekankan bahwa informasi sensitif seperti nomor identifikasi pribadi tidak terpengaruh.

"Kami mohon maaf atas kebocoran informasi pribadi akibat insiden peretasan ini. Kami sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh sistem dan akan melakukan segala upaya untuk mencegah insiden serupa terulang kembali," ujar perusahaan tersebut.