Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK untuk tenaga pendidik (tendik) sejumlah 5.127.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrutmen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Diketahui, pengumuman seleksi PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026 dimulai pada 3 hingga 15 Juni 2026. Setelah itu pendaftaran akan dibuka hingga 14 Juni 2026.

Berikut jadwal rekrutmen PPPK Guru untuk sekolah rakyat 2026:

• Pengumuman seleksi 3-15 Juni 2026
• Pendaftaran seleksi 8-14 Juni 2026
• Seleksi administrasi 8-16 Juni 2026
• Pengumuman administrasi 17 Juni 2026
• Masa sanggah 18 Juni 2026
• Jawab sanggah 18-19 Juni 2026
• Pengumuman pasca sanggah 19-20 Juni 2026
• Penarikan data final 21 Juni 2026
• Penjadwalan CAT 22-23 Juni 2026
• Pengumuman lokasi CAT 24-25 Juni 2026
• Pelaksanaan CAT BKN 26 Juni-5 Juli 2026
• Pengolahan nilai 6-8 Juli 2026
• Pengumuman hasil kelulusan 9 Juli 2026
• Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) 13-19 Juli 2026
• Pengumuman hasil SKT 22 Juli 2026
• Pengumuman pasca sanggah SKT 27 Juli 2026
• Pengisian DRH dan pemberkasan 28 Juli-11 Agustus 2026.

Lantas apabila lolos seleksi, berapa gaji yang akan diterima oleh PPPK?

Gaji yang ditawarkan untuk PPPK bervariatif sesuai dengan jabatan dan penempatan. Gaji yang diberikan tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.11/2024 tentang Perubahan atas Perpres No. 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Berikut rincian gaji PPPK berdasarkan golongannya:

• Golongan I Rp1.938.500 - Rp2.900.900
• Golongan II Rp2.116.900 - Rp3.071.200
• Golongan III Rp2.206.500 - Rp3.201.200
• Golongan IV Rp2.299.800 - Rp3.336.600
• Golongan V Rp2.511.500 - Rp4.189.900
• Golongan VI Rp2.742.800 - Rp4.367.100
• Golongan VII Rp2.858.800 - Rp4.551.800
• Golongan VIII Rp2.979.700 - Rp4.744.400
• Golongan IX Rp3.203.600 - Rp5.261.500
• Golongan X Rp3.339.100 - Rp5.484.000
• Golongan XI Rp3.480.300 - Rp5.716.000
• Golongan XII Rp3.627.500 - Rp5.957.800
• Golongan XIII Rp3.781.000 - Rp6.209.800
• Golongan XIV Rp3.940.900 - Rp6.472.500
• Golongan XV Rp4.107.600 - Rp6.746.200
• Golongan XVI Rp4.281.400 - Rp7.031.600
• Golongan XVII Rp4.462.500 - Rp7.329.000.

Cara Daftar PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Cara mendaftar PPPK Guru untuk Sekolah Rakyat 2026 yakni dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buka situs resmi SSCASN BKN lalu pilih menu pembuatan akun dan isi data identitas sesuai dokumen kependudukan
2. Apabila sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan
3. Isi seluruh data pribadi, pendidikan, dan informasi yang diminta sistem
4. Pilih salah satu jabatan PPPK Sekolah Rakyat yang tersedia, seperti Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, atau Tenaga Administrasi
5. Pilih lokasi penempatan, di mana pelamar hanya dapat memilih satu wilayah penempatan
6. Kemudian tentukan lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) BKN
7. Unggah dokumen persyaratan.

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali bersiap membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 3 dan 4. Jadwal rekrutmennya pun dinanti oleh masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa pada seleksi PPPK 2026 mendatang, BGN akan membuka masing-masing 32.460 formasi pada tahap 3 dan tahap 4.

Pernyataan itu disampaikan Dadan saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pekan lalu, dikutip dari YouTube DPR RI, Senin (26/1/2026). Meski begitu, dalam forum tersebut Dadan belum merinci jadwal pasti pelaksanaan rekrutmen PPPK tahap lanjutan tersebut.

Kendati jadwal belum diumumkan, Dadan memastikan proses persiapan sudah berjalan. BGN, kata dia, telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait rencana seleksi PPPK tahap 3 dan 4.

Terkait dengan jumlah formasi, Dadan menjelaskan, kuota formasi seleksi PPPK Tahap 3 dan 4 akan dibuka dengan jumlah formasi masing-masing 32.460 orang.

Seleksi lanjutan ini dibutuhkan seiring dengan penambahan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) yang ditargetkan mencapai 358 KPPG di berbagai daerah. Penambahan unit layanan tersebut otomatis menuntut penguatan sumber daya manusia di lapangan.

Saat ini, jumlah SDM yang terlibat langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tercatat sudah mencapai 73.207 orang. Angka itu terdiri dari berbagai latar belakang dan peran strategis.

Rinciannya, terdapat 32.712 orang dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang meliputi 20.937 kepala SPPG dan 11.755 peserta magang. Selain itu, BGN juga melibatkan 20.310 akuntan serta 20.185 tenaga ahli gizi.

Tak hanya tenaga formal, BGN juga menggandeng relawan dalam jumlah besar. Hingga kini, tercatat 825.936 relawan telah terlibat di seluruh Indonesia dan bekerja di SPPG. Mereka mengisi berbagai peran penting, mulai dari kepala juru masak, pemorsian, persiapan makanan, pencuci food tray, pengemudi, kepala lapangan, petugas keamanan, hingga kebersihan.

Menariknya, mayoritas relawan tersebut merupakan warga lokal di sekitar SPPG, dan sebagian besar adalah kaum perempuan, yang menjadi tulang punggung operasional pelayanan gizi di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga menjelaskan perkembangan status kepegawaian di lingkungan Badan Gizi Nasional , yang terbagi dalam tiga komponen pegawai di setiap SPPG.

Untuk PPPK tahap 1, BGN telah merekrut dan menguji 2.080 orang, yang resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) terhitung sejak 1 Juli 2025.

Sementara itu, pada tahap 2, BGN melakukan seleksi terhadap 32.000 peserta. Dari jumlah tersebut, 31.250 orang merupakan kepala SPPG yang berasal dari lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Adapun 750 formasi lainnya dibuka untuk umum, yang kemudian diisi oleh 375 akuntan dan 375 tenaga ahli gizi.

Seluruh peserta tahap 2 telah melalui proses pendaftaran dan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Saat ini, mereka tengah memasuki tahap pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta pengusulan Nomor Induk PPPK.

Mereka akan mulai resmi menjadi PPPK per 1 Februari 2026.

JAKARTA - Cek jurusan kuliah yang dibutuhkan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) yang membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026 mulai 7 Januari 2026. Rekrutmen ini menyediakan 500 formasi yang tersebar di berbagai unit kerja strategis Kemenham.

Seleksi PPPK Kemenham 2026 terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, termasuk latar belakang pendidikan sesuai kebutuhan jabatan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id.

Kuota dan Lokasi Penempatan PPPK Kemenham 2026

Total 500 kuota PPPK Kemenham 2026 akan ditempatkan di beberapa unit kerja, antara lain:

1. Sekretariat Jenderal

2. Inspektorat Jenderal

3. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia

4. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia

5. Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

6. Kantor Wilayah Kemenham di 38 wilayah kerja di seluruh Indonesia

Syarat Umum PPPK Kemenham 2026

Beberapa persyaratan umum yang wajib dipenuhi pelamar, antara lain:

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan

4. IPK minimal 2,74

5. Memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan lain yang ditetapkan panitia

Daftar Jabatan dan Jurusan PPPK Kemenham 2026

Berikut rincian jabatan beserta jurusan yang dibutuhkan dalam seleksi PPPK Kemenham 2026:

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Kuota: 242

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

2. Perencana Ahli Pertama

Kuota: 82

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

3. Apoteker Ahli Pertama

Kuota: 2

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Farmasi disertai sertifikat profesi/kompetensi Apoteker

4. Penata Layanan Operasional

Kuota: 108

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Semua jurusan

5. Pengelola Layanan Operasional

Kuota: 66

Jurusan yang dibutuhkan:

D-3 Semua jurusan

Cara Pendaftaran PPPK Kemenham 2026

Pelamar dapat melakukan pendaftaran secara online melalui portal resmi SSCASN BKN di https://sscasn.bkn.id dengan mengikuti seluruh tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membuka lowongan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2026. Pendaftaran dibuka pada 7 hingga 23 Januari untuk lulusan D3 dan S1.

"Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara resmi mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2025," dikutip dari Instagram @kementerian_ham, Sabtu (3/1/2026).

Informasi lengkap mengenai tahapan, persyaratan, dan ketentuan pelaksanaan seleksi dapat diakses melalui tautan laman resmi https://kemenham.go.id/pppk-kemenham-2025.

Selain melalui halaman resmi tersebut, dokumen pengumuman dan berkas pendukung juga dapat diakses melalui tautan berikut https://s.kemenham.go.id/hub/pppk-kemenham-2025.

Kementerian HAM membuka 500 formasi PPPK di awal 2026 ini untuk lima jabatan dengan syarat jurusan sebagai berikut.

Jabatandan Jurusan

1. Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ilmu Administrasi Negara

S-1 Administrasi Publik

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Manajemen Publik

S-1 Manajemen

S-1 Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Administrasi Negara

D-IV Administrasi Publik

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Manajemen Publik

D-IV Manajemen

D-IV Ilmu Pemerintahan

Kuota: 242

2. Perencana Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan:

S-1 Ekonomi

S-1 Ekonomi Pembangunan

S-1 Manajemen

S-1 Administrasi Publik

S-1 Administrasi Negara

S-1 Kebijakan Publik

S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Hukum

S-1 Ilmu Politik

S-1 Statistika

S-1 Data Sains

S-1 Sistem Informasi

S-1 Manajemen Informasi

S-1 Manajemen Aset

D-IV Ekonomi

D-IV Ekonomi Pembangunan

D-IV Manajemen

D-IV Administrasi Publik

D-IV Administrasi Negara

D-IV Kebijakan Publik

D-IV Ilmu Pemerintahan

D-IV Ilmu Hukum

D-IV Ilmu Politik

D-IV Statistika

D-IV Data Sains

D-IV Sistem Informasi

D-IV Manajemen Informasi

D-IV Manajemen Aset

Kuota: 82

3. Apoteker Ahli Pertama

Jurusan yang dibutuhkan: S1 farmasi engan disertai sertifikat profesi/kompetensi poteker

Kuota: 2

4. Penata Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: S1 Semua jurusan

kuota: 108

5. Pengelola Layanan Operasional

Jurusan yang dibutuhkan: D3 Semua jurusan

Kuota: 66

Persyaratan

1. WNI yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Usia minmal 20 tahun dan maksimal 40 tahun

3. Pengalaman kerja minimal 2 tahun pada bidang yang dilamar

4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan tetap

5. 5. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah);

6. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, PPPK Paruh Waktu, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

8. Tidak pernah melakukan dan/ atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;

9. Tidak berstatus sebagai Peserta lulus seleksi calon ASN (CPNS/PPPK) yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;

10. Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi ASN (CPNS/PPPK) dan/atau setelah memperoleh nomor induk, sepanjang masih berada dalam masa sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;

11. Pelamar belum pernah mendaftar pada seleksi PPPK instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2025.

12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;

13. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan :

a. Memiliki ijazah sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar dengan IPK serendah-rendahnya 2,75

b. Bagi Lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah dan konversi IPK yang telah diseterakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan

teknologi;

14. Sehat jasmani dan rohani adalah keadaan tubuh yang bugar dan sehat, mampu mengelola emosi, berpikir positif dan dapat berinteraksi sosial

Tata Cara Pendaftaran

1. Buka laman https://sscasn.bkn.go.id untuk buat akun dengan mengisi formular yang disediakan

2. Catat dan ingat username dan password pada akun pendaftaran

3. Tidak boleh mendaftar lebih dari 1 jabatan dan atau 1 unit penempatan atau menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda karena dianggap gugur atau dikenakan sanksi

4. Cetak kartu pendaftaran

Jadwal Seleksi PPPK Kementerian HAM 2026

1. Pengumuman Seleksi: 31 Desember 2025 s.d 14 Januari 2026

2. Pendaftaran Seleksi: 7 s.d 23 Januari 2026

3. Seleksi Administrasi: 8 s.d 29 Januari 2026

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Januari 2026

5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 31 Januari s.d 2 Februari 2026

6. Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 1 s.d 3 Februari 2026

7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah: 4 Februari 2026

8. Pengumuman Jadwal Pelaksanaan Seleksi

Kompetensi (CAT): 8 s.d 10 Februari 2026

9. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (CAT): 11 s.d 17 Februari 2026

10. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi (CAT): 24 s.d 26 Februari 2026

11. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 7 s.d 16 Maret 2026

12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan (Tes Tertulis): 27 s.d 31 Maret 2026

13. Pengumuman Hasil Akhir (Kelulusan): 11 April 2026

14. Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 14 April 2026

15. Jawab Sanggah Hasil Kelulusan: 12 s.d 15 April 2026

16. Pengumuman Pasca Masa Sanggah Hasil Kelulusan: 26 April 2026

17. Pengisian DRH Nomor Induk PPPK: 27 April s.d 11 Mei 2026

18. Usul Penetapan Nomor Induk PPPK: 12 s.d 25 Mei 2026.

Demikian informasi seleksi PPPKKementerian HAM yang pendaftarannya akan dibuka mulai 7 Januari 2026. Semoga bermanfaat.

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) membuka seleksi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) untuk 3.003 formasi tenaga kependidikan di Sekolah Rakyat. Berikut informasi selengkapnya.

Menjelang akhir tahun ini Kemensos membuka penerimaan PPPK Tenaga Kependidikan untuk Sekolah Rakyat dimana Sekolah Rakyat ini merupakan proyek strategis nasional pemerintah di bidang Pendidikan.

Mengutip surat pengumuman Kemensos Nomor: 5094/1/KP.01.01/12/2025 tentang Seleksi Pengadaan PPPK untuk Tenaga Kependidikan (Tendik) pada Sekolah Rakyat di Lingkungan Kemensos RI Tahun 2025, formasi yang dibuka mencapai 3.003. Berikut formasi yang dibutuhkan:

1. Wali Asuh

2. Wali Asrama

3. Operator sekolah

4. Pengelola Keuangan

5. Tenaga Administrasi

Persyaratan Umum Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2025

Sesuai dengan pasal 23 Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2024, berikut ini persyaratan umummya:

1. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melama PPPK

2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih

3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Kepolisian Negara RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta

4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis

6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan

7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk Jabatan yang mempersyaratkan

8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar

9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang

ditentukan oleh Instansi Pemerintah

10. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

Persyaratan Khusus Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2025

1. PPPK Paruh Waktu di instansi pemerintah yangtelah ditetapkan nomor induk PPPK Paruh Waktu

2. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 50 tahun pada saat melamar

3. Bersedia bekerja secara sif dan atau diprioritaskan tingagal di asrama Sekolah Rakyat

Tata Cara Pendaftaran

A. Pelamar hanya dapat mendaftar pada satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan

B. Pelamar login melalui akun sscasn masing-masing di laman https://sscasn.bkn.go.id kemudian:

1. Melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti seleksi PPPK untuk tenaga kependidikan pada Sekolah Rakyat;

2. Memilih formasi jabatan pada Sekolah Rakyat yang tersedia, kemudian memperbaharui data kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar

3. Mengunggah pindai ijazah dan transkrip nilai sesuai kualifikasi pendidikan yang dipilih dalam bentuk pdf dengan ketentuan bahwa dokumen adalah pindai berwarna (tidak hitam putih) dokumen asli, bukan fotokopi, bukan fotokopi yang dilegalisir, dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas

4. Mengunggah pas foto digital formal terbaru dengan latar belakang merah.

Jadwal Seleksi PPPK Sekolah Rakyat 2025

1. Pengumuman Penerimaan: 3-7 Desember 2025

2. Pendaftaran: 3-7 Desember 2025

3. Seleksi Administrasi: 4-8 Desember 2025

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 8-9 Desember 2025

5. Masa Sanggah Seleksi Administrasi: 9-11 Desember 2025

6. Jawab Sanggah Seleksi Administrasi: 9-12 Desember 2025

7. Pengolahan Hasil Seleksi Administrasi setelah sanggah: 13-15 Desember 2025

8. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Setelah Sanggah: 16 Desember 2025

9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 16-17 Desember 2025

10. Pengumuman Jadwal Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan/Konfirmasi Peserta: 18-20 Desember 2025

11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 21-23 Desember 2025

12. Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 2-9 Januari 2026

13. Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 10-12 Januari 2026

14. Masa Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 11-13 Januari 2026

15. Jawab Sanggah Hasil Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan: 12-14 Januari 2026

16. Pengumuman Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan Setelah Sanggah: 15-16 Januari 2026

17. Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Pemberkasan: 17-26 Januari 2026

18. UsuI Penetapan NI PPPK: 20-30 Januari 2026.

Demikian informasi seleksi pengadaan PPPK Sekolah Rakyat 2025. Semoga bermanfaat.