Bisnis.com, MEDAN - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut mencatat pertumbuhan positif dalam pendapatan asli daerah (PAD) Sumut yang pada kuartal I/2026 telah mencapai 26,09%.

Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan penerimaan dari sektor pajak daerah berandil besar dalam realisasi PAD yang di awal tahun ini tercapai sebesar Rp1,6 triliun.

"Realisasi penerimaan PAD di sektor pajak daerah menunjukkan posisi yang baik, dari target pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp6,2 triliun, sudah tercapai Rp1,6 triliun atau 26,09%,” ujar Sutan, Kamis (30/4/2026).

Ada tujuh sumber penerimaan pajak daerah yang mengerek realisasi PAD Sumut Triwulan I/ 2026. Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) menjadi yang utama dengan realisasi Rp415 miliar dari tahun 2026 sebesar Rp1,8 triliun, atau sekitar 22,92%.

Lalu, penerimaan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan target sekitar Rp1 triliun, terealisasi Rp261 miliar atau 23,88%; pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari target Rp1,8 triliun, terealisasi Rp522 miliar atau 28,97%.

Adapula pajak air permukaan (PAP) dari target Rp147 miliar yang terealisasi Rp43 miliar atau 29,23%; pajak rokok dari target Rp1,3 triliun terealisasi Rp384 miliar atau 27,97%; dan pajak alat berat target Rp1,2 miliar terealisasi Rp1,05%.

Sedangkan opsen pajak mineral bukan logam batuan (MBLB) terealisasi Rp661 juta atau 18,55% dari target Rp3,5 miliar.

Sutan mengatakan Bapenda Sumut terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD sekaligus mempermudah masyarakat dengan menjalankan berbagai program strategis, antara lain mengoptimalkan operasional layanan Samsat Malam, memperkuat sosialisasi kepada masyarakat dengan bersinergi dengan Satlantas dan Jasa Raharja, hingga mempersiapkan gelaran Gebyar Pajak 2026 untuk mengapresiasi masyarakat yang taat bayar pajak.

Sutan menyampaikan bahwa Bapenda Sumut optimistis mampu mencapai target tahunan penerimaan. Dia pun mengimbau masyarakat untuk lebih tergerak membayar pajak yang menjadi kewajibannya.

“Karena pajak yang dibayarkan merupakan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dan Ekonomi Sumut. Mari dukung kemajuan daerah dengan menjadi warga negara yang bijak dan taat pajak," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino menilai rencana pemerintah daerah untuk memberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per pohon kelapa sawit per bulan bertentangan dengan aturan hukum.

Dia menilai kebijakan tersebut perlu ditelaah kembali agar tidak bertentangan dengan filosofi pengenaan pajak maupun aturan hukum yang berlaku.

“Perda, Pergub, maupun Raperda yang sedang berproses terkait PAP ini perlu ditinjau ulang,” kata Sadino dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

“Konsep dasar Pajak Air Permukaan sejatinya bukan dikenakan terhadap tanaman, melainkan terhadap aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan secara nyata,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa secara filosofis, Pajak Air Permukaan dikenakan atas aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Karena itu, penerapannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh para pelaku usaha.

Untuk diketahui, sejumlah daerah yang berencana menerapkan pajak tersebut diantaranya Pemprov Riau, Sumatera Barat, hingga Bengkulu.

Mereka menerapkan PAP menyusul menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Misalnya Pemprov Sumbar mengincar pendapatan Rp 1 triliun tahun 2026 dengan target penerimaan PAP sebesar Rp 594 miliar dengan fokus awal pada perkebunan sawit non-rakyat.

“Rencana ini memantik protes dari kalangan pelaku sawit yang bisa mengganggu daya saing industri sawit nasional,” jelas dia.

Sadino menegaskan secara hukum pemerintah daerah tidak dapat menetapkan objek pajak secara bebas. Kebijakan daerah wajib mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menjelaskan, dalam regulasi tersebut telah ditegaskan bahwa objek PAP hanya berlaku jika terdapat aktivitas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

“Kalau tidak ada pengambilan atau pemanfaatan air, maka tidak ada objek pajaknya. Yang bisa dipajaki itu air permukaan, bukan air hujan yang langsung turun dan diserap tanaman,” katanya.

Sadino, menilai skema PAP berbasis jumlah pohon kelapa sawit masih menyisakan persoalan teknis penghitungan di lapangan. Menurutnya, setiap pohon memiliki kelas dan kebutuhan air yang berbeda.

Sementara dalam praktik perkebunan sawit umumnya tidak terdapat aktivitas khusus seperti pemompaan atau pengambilan air permukaan untuk penyiraman, melainkan hanya memanfaatkan aliran air alami.

‘’Pohon kelapa sawit itu tidak seragam. Ada yang muda, produktif dan pohon tua gimana menentukannya pemanfaatan airnya. Saya kira ini salah memahami. Masak pajak kok diskriminatif hanya untuk pohon sawit,” ujarnya.

Sadino, menilai kebijakan perpajakan terhadap sektor kelapa sawit perlu mempertimbangkan karakter industri perkebunan sebagai hasil budidaya yang membutuhkan investasi besar dan perawatan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, kelapa sawit berbeda dengan komoditas tambang seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Kelapa sawit merupakan tanaman yang produktivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan dan dukungan investasi pelaku usaha.

“Beban pajak yang berlebihan justru berpotensi menurunkan minat pelaku usaha untuk melakukan budidaya sawit secara optimal,” kata dia.

“Sawit ini ibarat angsa bertelur emas. Kalau terus diperas dengan beban pajak berlebihan, dikhawatirkan angsanya tidak lagi produktif karena kekurangan asupan gizi Ya lama-lama mati dan komoditas sawit akan tinggal menunggu waktu kematian karena terlalu banyak beban,” lanjut Sadino.

Menurut Sadino, kondisi tersebut berisiko mengganggu daya saing sawit nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dia menilai kebijakan pajak yang tidak memiliki kepastian hukum dapat berdampak langsung pada minat investasi di sektor perkebunan.

“Keseimbangan bisnis sawit bisa terganggu. Saat ini saja investor mulai kurang bergairah karena persoalan kepastian hukum,” ungkapnya.

Sadino berharap pemerintah daerah kembali pada prinsip dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.

Menurutnya, pajak hanya layak diterapkan apabila benar-benar terdapat aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang terukur.

“Filosofi Pasal 28 ayat (1) Pajak Air Permukaan adalah pajak atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan,” kata dia.

“Bagaimana cara ngambilnya dan setelah diambil dimanfaatkan untuk apa saja. Itu baru bisa dihitung. Kalau air hujan yang turun langsung dan diserap pohon sawit ya ndak boleh dipajakin,” tegasnya.

Di tengah kekhawatiran kebijakan pajak yang dinilai berpotensi menekan industri, kinerja sektor sawit nasional justru menunjukkan tren yang masih kuat pada awal tahun ini.

Kinerja Sawit Menguat, Serapan Pasar Tinggi

Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama, mulai dari produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor. Pada saat yang sama, stok minyak sawit nasional justru menurun, mencerminkan tingginya penyerapan pasar.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah (CPO) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,015 juta ton, meningkat dibandingkan Januari 2026 sebesar 4,778 juta ton. Secara total, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) mencapai 5,495 juta ton, naik dari 5,232 juta ton pada bulan sebelumnya.

“Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama,” demikian dikutip dari data GAPKI, Rabu (22/4/2026).

Dari sisi permintaan, konsumsi domestik juga meningkat menjadi 2,305 juta ton dari 2,105 juta ton pada Januari 2026. Kenaikan terutama ditopang sektor pangan yang menjadi kontributor utama penggunaan minyak sawit di dalam negeri.

Kondisi ini menegaskan peran strategis sawit sebagai penopang kebutuhan domestik sekaligus sumber ekspor, di tengah dinamika kebijakan dan pasar global.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana sejumlah pemerintah daerah memberlakukan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per batang kelapa sawit per bulan menuai kritik keras dari kalangan ahli hukum.

Kebijakan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin, menegaskan bahwa konsep pemajakan terhadap pohon sawit melalui skema PAP merupakan kebijakan yang tidak logis dan salah kaprah dalam memahami definisi pajak air permukaan.

canva.com Golongan masyarakat yang perlu melakukan izin penggunaan air tanah.

Menurutnya, air permukaan secara hukum merujuk pada sumber air seperti sungai, danau, waduk, rawa, maupun genangan air lain yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah.

“Pohon kelapa sawit hanya menyerap air hujan atau embun secara alami melalui tanah bukan menyedot air permukaan dengan menggunakan mesin pompa. Memajaki sunnatullah atas proses alami tanaman adalah bentuk pemaksaan aturan,” ujar Zainal dalam siaran persnya, Minggu (19/4/2026).

Zainal menjelaskan, UU HKPD secara jelas mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pada Pasal 1 angka 52 UU HKPD mendefinisikan pajak air permukaan sebagai pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Sedangkan, dalam Pasal 30 UU HKPD, dasar pengenaan pajak harus dihitung berdasarkan volume air yang diambil.

Unsplash/swankyfella Ilustrasi air.

Artinya, pajak hanya dapat dikenakan apabila terdapat tindakan aktif mengambil air, misalnya penyedotan air sungai menggunakan pompa, pengukuran melalui water meter, kemudian dialirkan untuk kebutuhan tertentu.

“Selama tidak ada pengambilan air secara nyata dari sungai atau danau, maka tidak ada obyek pajak air permukaan. Pohon sawit tidak mungkin diukur berapa meter kubik air permukaan yang dipakai,” katanya.

Sejumlah daerah yang berencana menerapkan PAP tersebut, di antaranya Pemprov Riau, Sumatera Barat, hingga Bengkulu.

Mereka kini sedang menggodok aturannya.

Misalnya Pemprov Sumbar menargetkan pendapatan Rp 1 triliun dari pungutan tersebut.

Sebagai langkah awal tahun 2026, Sumbar menargetkan penerimaan PAP sebesar Rp 594 miliar dengan fokus awal pada perkebunan sawit non-rakyat.

Lebih jauh, Zainal mengingatkan prinsip hukum perpajakan nullum tributum sine lege, yakni tidak boleh ada pajak tanpa dasar undang-undang.

“Undang-undang tidak pernah mengatur pajak atas proses biologis tanaman. Jika dipaksakan, maka ini bukan pajak ganda, melainkan pungutan yang tidak memiliki landasan hukum,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, tambahan beban pungutan daerah berpotensi menekan daya saing industri sawit nasional di tengah berbagai tekanan regulasi yang sudah dihadapi sektor tersebut.

Menurutnya, kebijakan PAP justru kontraproduktif terhadap agenda strategis pemerintah, termasuk program mandatori biodiesel B50 yang membutuhkan efisiensi biaya produksi.

“Kebijakan ini bisa menjadi sabotase tidak langsung terhadap kebijakan energi nasional karena menambah biaya baru bagi industri sawit,” kata Zainal.

Kebijakan PAP merupakan ujian baru bagi industri sawit, setelah penyitaan lahan dan pengenaan denda oleh Satgas PKH.

Dari sisi investasi, munculnya kebijakan pajak daerah yang memperluas obyek pungutan di luar undang-undang dinilai mengirimkan sinyal buruk bagi investor.

Investor membutuhkan stabilitas dan kepastian regulasi.

“Munculnya kebijakan daerah yang memperluas obyek pajak di luar undang-undang mengirimkan sinyal buruk bahwa regulasi di daerah rentan diubah demi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca pemotongan dana oleh pemerintah pusat.

Padahal sebagai sektor unggulan Indonesia, seharusnya sawit mendapat perlindungan investasi.

Inilah paradoks sawit di Indonesia,’’ jelasnya.

Zainal berharap pemerintah daerah di sejumlah provinsi sentra sawit segera menghentikan rencana penerapan PAP terhadap pohon kelapa sawit dan menyesuaikannya kembali dengan UU HKPD serta PP Nomor 35 Tahun 2023.

Ia juga mendorong pemerintah pusat mengambil langkah korektif.

“Presiden perlu memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mengevaluasi kebijakan ini. Jika tetap dipaksakan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” katanya.

Menurutnya, tanpa koreksi segera, kebijakan tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Saya khawatir, jika kebijakan ini tidak mendapat penolakan keras dan segera dibatalkan, jangan-jangan di masa depan pemerintah juga akan memungut pajak pernapasan atas udara yang kita hirup, sama konyolnya dengan memajaki air yang diserap secara alami oleh pohon sawit saat ini,” pungkasnya.

Bisnis.com,BANDUNG — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat berupaya mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Alat Berat pada tahun anggaran 2026. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menurunkan petugas khusus untuk melakukan pengecekan langsung meter penggunaan air di lapangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, penerimaan dari Pajak Air Permukaan diproyeksikan mencapai Rp72,6 miliar. Sementara itu, Pajak Alat Berat ditargetkan menyumbang sekitar Rp930 juta.

Meski demikian, kontribusi kedua sektor tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan sumber pajak utama daerah. Sebagai perbandingan, penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp6,2 triliun, sedangkan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp3,3 triliun.

Kepala Bapenda Jawa Barat, Asep Supriatna, mengatakan bahwa kecilnya proyeksi PAP dan Pajak Alat Berat disebabkan oleh jumlah objek pajak yang memang terbatas jika dibandingkan dengan PKB maupun BBNKB. Namun demikian, Bapenda tetap berupaya memaksimalkan potensi yang ada.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah menugaskan petugas khusus di setiap kantor Samsat untuk melakukan pengecekan langsung ke objek pajak.“Petugas tersebut akan memeriksa meter penggunaan air secara langsung di lapangan. Biasanya objeknya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air permukaan,” katanya dikutip Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, setidaknya setiap kantor Samsat akan memiliki satu petugas yang ditugaskan untuk menyisir perusahaan pengguna air permukaan di wilayah kerjanya.“Kalau sebelumnya Bapenda hanya menerima data dari SDA atau ESDM, sekarang kami memiliki tim internal yang turun langsung ke lapangan,” ujarnya.

Asep berharap langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan Bapenda dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat. Menurutnya, peningkatan penerimaan pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan. “Ujungnya tentu untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, DHARMASRAYA — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, berupaya untuk mengoptimalkan pajak air permukaan yang memiliki potensi mencapai Rp9,3 miliar.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani mengatakan regulasi terkait pajak air permukaan sebenarnya telah lama ada, tetapi implementasinya belum optimal sehingga perlu ditegaskan kembali melalui sosialisasi dan verifikasi lapangan.

“Makanya kami mengingatkan kembali agar seluruh pihak memahami kewajiban dan mekanismenya. Ini bukan sekadar sosialisasi, tetapi langkah konkret agar potensi pendapatan daerah yang selama ini belum optimal benar-benar terealisasi,” katanya, dalam keterangan resmi, dikutip pada Minggu (8/3/2026).

Dia menyebutkan estimasi potensi yang ada saat ini masih bersifat awal dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil. Di mana terdapat berbagai faktor seperti jumlah intake, dampak lingkungan, serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar masih harus dihitung secara teknis dan menyeluruh.

Sebagai tindak lanjut, tim teknis provinsi bersama tim kabupaten akan turun langsung melakukan verifikasi lapangan guna memastikan perhitungan dilakukan secara akurat, transparan, dan berkeadilan.

"Kami menargetkan proses ini dapat diselesaikan secepat mungkin agar pelaporan bulanan ke pusat berjalan lancar dan penerimaan bisa segera masuk sebagai bagian dari PAD," harapnya.

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumbar Media Iswandi menjelaskan bahwa program penghitungan potensi pajak ini telah dimulai sejak 2022, namun saat itu baru difokuskan pada objek produksi seperti pabrik atau fasilitas pengolahan perusahaan.

“Tahun ini fokus diperluas ke sektor perkebunan non-rakyat, karena dalam regulasi sudah ditegaskan bahwa objek non-rakyat termasuk dalam basis pengenaan,” jelasnya.

Dia menyebutkan, estimasi awal potensi pajak air permukaan di Dharmasraya diperkirakan mencapai sekitar Rp9,3 miliar per tahun. Namun angka tersebut masih berdasarkan prediksi awal dari satu titik intake utama dan belum melalui pengecekan menyeluruh di lapangan.

"Jika ditemukan ketidakpatuhan, telah tersedia mekanisme hukum berupa peringatan bertahap hingga sanksi denda, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum," ujarnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau terus menggesa revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan pajak air permukaan. Revisi regulasi tersebut ditargetkan rampung pada Maret 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Ninno Wastikasari, mengatakan saat ini draf revisi Pergub masih dalam tahap penyempurnaan karena terdapat sejumlah perubahan substansi.

“Untuk revisi Pergubnya masih ada perubahan. Kami juga baru rapat terkait itu bersama Pak Sekda,” ujarnya Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan, pihaknya menargetkan pekan depan draf revisi sudah diajukan ke Biro Hukum untuk proses harmonisasi. Setelah itu, regulasi tersebut masih harus melalui tahapan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami usahakan pekan depan sudah masuk harmonisasi di Biro Hukum. Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai, karena masih ada review lagi dari Depdagri setelah dari Biro Hukum,” katanya.

Selain revisi nilai dasar air, Bapenda juga tengah mengkaji rencana penetapan pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit. Namun, kebijakan tersebut belum akan diterapkan tahun ini dan masih dalam tahap kajian mendalam.

“Kalau untuk pajak air permukaan berdasarkan pohon kelapa sawit, tahun ini kami kaji dulu supaya lebih kuat untuk penerapannya. Karena potensinya sangat besar,” ujarnya.

Sebelumnya, Bapenda Riau telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya terkait penetapan nilai dasar air sebagai komponen utama dalam perhitungan pajak air permukaan.

Dalam proses pembahasan, Bapenda telah melakukan simulasi terhadap tiga opsi nilai dasar air, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000.

“Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada tiga opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000,” kata Ninno.

Berdasarkan data realisasi 2024, penerimaan pajak air permukaan di Provinsi Riau tercatat sebesar Rp52 miliar. Dari hasil simulasi, potensi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dinilai cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, penerimaan pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200, potensi penerimaan diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Adapun jika ditetapkan Rp1.000, proyeksi penerimaan sekitar Rp96 miliar.

“Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD,” jelasnya.

Pemprov Riau berharap revisi Pergub ini dapat memperkuat dasar hukum pemungutan pajak air permukaan sekaligus mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Satu di antara langkah yang sedang disiapkan adalah merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Riau terkait nilai perolehan air permukaan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Ninno Wastikasari mengatakan revisi tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sejak 2025, khususnya dalam penetapan nilai dasar air.

"Kami sudah melakukan simulasi bersama pimpinan. Ada 3 opsi nilai air yang dikaji, yakni Rp1.700, Rp1.200, dan Rp1.000," kata Ninno Wastikasari, Senin (9/2/2026).

Berdasarkan data penerimaan pajak air permukaan pada 2024 yang mencapai sebesar Rp52 miliar, ketiga simulasi tersebut menunjukkan potensi peningkatan PAD yang cukup signifikan.

Jika menggunakan nilai Rp1.700, PAD dari pajak air permukaan diproyeksikan mencapai Rp160 miliar. Sementara dengan nilai Rp1.200 diperkirakan sebesar Rp115 miliar. Sedangkan jika Rp1.000 sekitar Rp96 miliar.

"Dari simulasi itu terlihat bahwa potensi kenaikannya sangat besar dalam mengoptimalkan PAD," ucapnya.

Sementara itu, terkait wacana pajak air permukaan untuk sektor perkebunan sawit, Ninno menyebutkan kebijakan tersebut merupakan usulan inisiatif dari DPRD Riau dan masih dalam tahap kajian.

"Pajak air permukaan sawit ini masih memerlukan kajian mendalam. Namun, skema serupa sebenarnya sudah diterapkan di Sulawesi Barat dan Sumatra Barat," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Ninno juga menyatakan Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus mematangkan kajian, agar kebijakan tersebut bila nantinya diterapkan dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD daerah.

Sebelumnya DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi. Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

"Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis," kata Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

"1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini," katanya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

"Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama," ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan PAD.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau menanggapi rencana pengenaan pajak air permukaan (PAP) terhadap perkebunan kelapa sawit skala besar di Provinsi Riau.

Wacana penarikan pajak yang disebut mencapai Rp1.700 per batang per bulan dinilai kurang tepat dan berpotensi menambah beban pajak berlapis bagi pelaku usaha sawit.

Sekretaris Eksekutif Gapki Cabang Riau Marianto mengatakan, pengusaha kelapa sawit saat ini telah menanggung berbagai jenis pajak dan pungutan, baik pajak pusat, pajak sektor, pajak daerah, hingga pungutan wajib lainnya.

“Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah [PAD]. Namun, rencana pengenaan pajak air permukaan terhadap perkebunan kelapa sawit korporasi yang ditaksir dapat mencapai Rp3–4 triliun per tahun perlu dikaji secara lebih mendalam, proporsional, dan berbasis fakta lapangan,” ujarnya Kamis (5/2/2026).

Dia memerinci, pajak yang telah dibayarkan pengusaha sawit mencakup pajak pusat seperti PPh badan sebesar 22% dari laba, PPN, PPh 21 atas gaji karyawan, PPh 23 atas jasa dan sewa, PPh 26 atas transaksi luar negeri, serta PPh final Pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan.

Selain itu, terdapat pula pajak sektor berupa pajak bumi dan bangunan (PBB) perkebunan, pajak daerah seperti pajak air, pajak alat berat dan retribusi, pajak ekspor berupa bea keluar, serta dana wajib seperti pungutan BPDP, termasuk kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO).

Marianto menegaskan, secara definisi, air permukaan adalah seluruh air yang terdapat di permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2017, meliputi air sungai, jaringan irigasi, danau, situ, waduk buatan, serta mata air. Definisi tersebut tidak mencakup air hujan yang jatuh dan meresap secara alami ke dalam tanah.

“Objek pajak air permukaan adalah kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang mengandung unsur kesengajaan. Dalam konteks perkebunan kelapa sawit, tanaman sawit memanfaatkan air secara alami melalui siklus hidrologi, tanpa adanya tindakan pengambilan air permukaan secara sengaja oleh pelaku usaha,” jelasnya.

Terkait besaran pajak yang diwacanakan, Marianto menilai pengenaan PAP sebesar Rp1.700 per batang per bulan akan jauh lebih besar dibandingkan pajak bumi dan bangunan.

Saat ini, PBB untuk pekebun sawit rakyat hanya berkisar Rp70.000 per hektare per tahun, sedangkan PBB untuk perusahaan perkebunan berada di kisaran Rp300.000 hingga Rp400.000 per hektare per tahun, tergantung tipe dan jumlah bangunan.

Dia juga mengutip hasil kajian hidrologi dan neraca air di kebun sawit yang menunjukkan sumber pasokan air utama tanaman sawit berasal dari curah hujan.

Studi neraca air di kebun PTPN IV, misalnya, menunjukkan bahwa 100% pasokan air tanaman berasal dari hujan, sementara hanya sebagian kecil yang keluar sebagai aliran permukaan.

“Evapotranspirasi tanaman sawit mencapai sekitar 91% dari total curah hujan. Ini menunjukkan sawit tumbuh berbasis air hujan atau green water, bukan mengambil air dari sungai atau danau [blue water] dalam skala komersial yang menjadi dasar pengenaan pajak,” katanya.

Gapki Cabang Riau juga merujuk sejumlah penelitian ilmiah tentang jejak air (water footprint) yang menyimpulkan bahwa proporsi penggunaan air permukaan oleh tanaman sawit sangat kecil. Penelitian di Riau dan Kalimantan menunjukkan kontribusi blue water hanya sekitar 2%–8% dari total kebutuhan air, sedangkan sisanya didominasi green water dari hujan.

“Di Riau, rata-rata blue water hanya sekitar 8,08 meter kubik per ton TBS, sementara green water mencapai lebih dari 535 meter kubik per ton. Data ini memperkuat bahwa sawit tidak secara masif mengambil air permukaan sebagaimana yang kerap digambarkan dalam diskusi pajak,” ujar Marianto.

Dia menambahkan, studi water footprint juga memperlihatkan bahwa tanaman sawit menyerap air dari zona akar atas yang berasal dari air hujan yang terserap tanah, bukan dari aliran air permukaan atau sumber air industri.

Karena itu, Gapki Riau menilai pengenaan pajak air permukaan terhadap perkebunan sawit perlu mempertimbangkan fakta ilmiah dan kondisi riil di lapangan agar kebijakan yang diambil tetap adil dan berkeadilan bagi dunia usaha.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit, khususnya yang dikelola oleh korporasi.

Kebijakan ini ditegaskan tidak menyasar perkebunan rakyat melainkan hanya perusahaan besar yang menjalankan usaha sawit secara komersial.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan, pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan, selain industri.

“Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis,” ujar Abdullah.

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pada perkebunan rakyat. Fokus utama pemerintah daerah adalah kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar dan menggunakan sumber daya air permukaan secara masif.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi izin usaha perkebunan (IUP) maupun hak guna usaha (HGU).

“1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

“Artinya, kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama,” ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, PEKANBARU – Pemerintah di Provinsi Riau mulai mengkaji serius potensi penerimaan pajak air permukaan dari sektor perkebunan kelapa sawit raksasa yang beroperasi di wilayah ini.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah (OPD) DPRD Riau Abdullah mengatakan pajak air permukaan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum yang memasukkan sektor perkebunan sebagai pengguna air permukaan bersama industri.

“Dalam Permen PU terkait air permukaan ini kan menyasar tidak hanya industri, tapi juga sektor perkebunan karena menggunakan air permukaan. Kenapa kita ke korporasi? Karena korporasi ini adalah perkebunan dalam hal bisnis,” ujar Abdullah, Senin (2/2/2026).

Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada pembahasan yang mengarah pajak air permukaan pada perkebunan rakyat. Dia menyebut, kebun sawit korporasi yang beroperasi dalam skala besar menggunakan sumber daya air permukaan secara masif sehingga harus membayar pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Pansus OPD, luas perkebunan kelapa sawit di Riau mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 600.000 hektare lebih disebut berjalan tanpa izin yang jelas, baik dari sisi Izin Usaha Perkebunan (IUP) maupun Hak Guna Usaha (HGU).

“1,5 juta hektare ini yang kita hitung dan akan dikejar dengan pajak air permukaan. Kita akan hitung volume penggunaan air permukaan dari 1,5 juta hektare IUP dan HGU ini,” jelasnya.

Sebagai pembanding, Abdullah mencontohkan penerapan pajak air permukaan di Sulawesi Barat. Dengan luas perkebunan sawit sekitar 50.000 hektare, provinsi tersebut mampu mengantongi penerimaan pajak air permukaan hingga Rp250 miliar per tahun.

“Artinya kalau mereka 50.000 hektare, kita 1,5 juta hektare. Makanya muncul angka Rp3 triliun sampai Rp4 triliun per tahun di Riau. Di Sulbar mereka sudah menerimanya. Di Sumbar tinggal menagih lagi. Nah, apa salahnya kita di Riau menerapkan hal yang sama,” ungkapnya.

Jika kebijakan ini dapat diterapkan secara optimal, Pansus OPD DPRD Riau memperkirakan potensi pajak air permukaan di Provinsi Riau bisa mencapai Rp3–4 triliun per tahun, sekaligus menjadi sumber baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fiskal daerah, tetapi juga mendorong tata kelola sumber daya alam yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai rencana pengenaan pajak air permukaan (PAP) pada perkebunan kelapa sawit akan menambah beban industri dan menekan daya saing sawit.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono menuturkan, kebijakan tersebut akan menambah beban industri sawit dan akan menyebabkan industri sawit Indonesia semakin tidak kompetitif.

Apalagi, Eddy menjelaskan bahwa industri sawit saat ini sudah menghadapi berbagai beban, termasuk pungutan ekspor (PE), bea keluar (BK), dan devisa hasil ekspor (DHE) yang ditahan 50%.

Bahkan, Eddy menilai pengenaan pajak baru atas air permukaan tersebut diprediksi justru akan menekan hargacrude palm oil(CPO) dan berdampak pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani, khususnya sawit rakyat yang memiliki ketahanan finansial lebih terbatas.

“Ini semuanya menambah beban di industri ini karena akan menekan harga CPO dan ujung-ujungnya akan menekan harga TBS petani,” kata Eddy kepadaBisnis, dikutip pada Senin (2/2/2026).

Menurut Eddy, setiap rencana kebijakan yang menambah beban industri sawit perlu dipertimbangkan dengan bijak agar sektor ini tetap kompetitif dan tidak terpuruk.

“Sebaiknya rencana kebijakan yang akan menyebabkan beban baru, sebaiknya dipertimbangkan dengan bijak agar industri sawit tidak terpuruk dan tetap kompetitif,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah daerah diketahui mulai menggodok aturan PAP pada pohon sawit. Namun, rencana pengenaan pajak daerah sebesar Rp1.700 per batang kelapa sawit per bulan tersebut menuai penolakan keras dari kalangan petani sawit

Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI) menilai rencana tersebut sangat memberatkan petani kecil dan berpotensi menekan keberlanjutan sawit rakyat.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto meminta agar usulan pajak daerah tersebut dikaji ulang, bahkan membatalkannya.

“Kebijakan ini tidak berpihak pada petani kecil, tidak transparan, dan berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang besar. Pajak seharusnya menyejahterakan rakyat, bukan menyengsarakan,” ujar Darto dalam keterangan tertulis.

Menurut Darto, jika dihitung secara keseluruhan, dampak kebijakan PAP pada sawit rakyat sangat signifikan. Dia mencontohkan, luas perkebunan sawit rakyat di Provinsi Riau mencapai sekitar 1,7 juta hektare dengan kepadatan rata-rata 136 pohon per hektare, sehingga jumlah pohon sawit rakyat diperkirakan sekitar 231,2 juta batang.

Jika seluruh pohon dikenakan pajak Rp1.700 per batang per bulan, sambung dia, total beban pajak bagi petani rakyat bisa mencapai sekitar Rp393 miliar per bulan atau Rp4,72 triliun per tahun. Sementara itu, di tingkat petani, beban pajak ini setara dengan Rp231.200 per hektare per bulan atau sekitar Rp2,77 juta per hektare per tahun.

Di samping itu, dampak pajak juga langsung menggerus pendapatan petani dari harga TBS. Dengan asumsi harga TBS sekitar Rp3.000 per kilogram dan produksi rata-rata 1,2 ton per hektare per bulan, maka pendapatan kotor petani mencapai sekitar Rp3,6 juta per hektare per bulan.

Dia menyampaikan beban pajak Rp231.200 per hektare setara dengan penurunan harga TBS sekitar Rp190–193 per kilogram sehingga harga yang diterima petani turun lebih dari 6% menjadi sekitar Rp2.800 per kilogram, belum termasuk biaya pupuk, panen, transportasi, dan potongan pabrik.

Selain itu, tekanan riil bisa lebih besar karena pabrik sawit juga terdampak kebijakan ini. “Pabrik pasti tertekan dan ujungnya harga beli ke petani akan turun lagi. Kerugian bisa mencapai 6–10% per kilogram TBS,” pungkasnya.

Bisnis.com, PEKANBARU-- DPRD Riau menyoroti masih minimnya setoran pajak daerah yang dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pendapatan asli daerah (PAD).

Data pemprov mencatat kondisi fiskal Provinsi Riau pada akhir 2025 menunjukkan proyeksi realisasi pendapatan sebesar 86,77% atau senilai Rp8,21 triliun dari pagu Anggaran Perubahan APBD sebesar Rp9,47 triliun.

Rinciannya, proyeksi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,19 triliun atau hanya sebesar 80,59%, sedangkan pendapatan transfer sebesar Rp4,02 triliun atau sebesar 94,36%, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp6,22 miliar atau sebesar 67,26%.

Sementara untuk realisasi belanja daerah sepanjang 2025 lalu tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau sebesar 83,70%.

Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ikhwan, menegaskan upaya peningkatan PAD saat ini disebabkan daerah sudah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana bagi hasil atau dana transfer dari pemerintah pusat, melainkan harus dimaksimalkan dari potensi pajak daerah yang selama ini belum tergarap optimal.

"Masih banyak potensi pajak yang belum dipungut secara maksimal, salah satunya dari kendaraan bermotor dan angkutan truk yang menggunakan pelat nomor luar daerah atau non-BM," ujarnya Rabu (21/1/2026).

Selain itu, DPRD Riau juga tengah mendorong penyusunan dan penguatan peraturan daerah terkait pendapatan dari sektor kendaraan dan industri kelapa sawit yang kontribusinya dinilai masih sangat minim terhadap kas daerah.

Dia turut menyoroti rendahnya setoran pajak air permukaan dari pabrik kelapa sawit (PKS) di Riau. Dari sekitar 206 PKS yang beroperasi, setoran pajak air dinilai tidak sebanding dengan kapasitas produksi.

Menurutnya, penghitungan pajak tidak lagi perlu bergantung pada meteran air semata, melainkan harus berbasis kapasitas produksi dan kebutuhan air masing-masing pabrik agar tidak membuka celah praktik kongkalikong.

“Kita ingin perhitungan pajak air ini lebih adil dan transparan, berdasarkan kapasitas produksi dan kebutuhan riil air. Supaya tidak ada lagi permainan dan potensi kebocoran PAD,” tegas Parisman.

Untuk memperkuat pengawasan, DPRD Riau menggandeng aparat penegak hukum, mulai dari Kapolda, Wakapolda hingga Kajati, agar optimalisasi PAD dapat berjalan lebih tegas dan terukur. Langkah ini dinilai penting mengingat ruang fiskal daerah semakin terbatas.

Selain itu, DPRD Riau juga memanggil sejumlah perusahaan, khususnya yang bergerak di sektor alat berat, yang banyak menggunakan kendaraan pelat luar daerah. Dari hasil pembahasan, terungkap bahwa keberatan utama perusahaan mengganti ke pelat BM adalah karena besaran pajak yang lebih tinggi di Riau.

Tak hanya itu, perbedaan aturan uji KIR bak truk antar daerah juga menjadi perhatian. Parisman menyebut, di Riau tinggi bak truk dibatasi maksimal 90 sentimeter, sementara di daerah lain seperti Sumatra Utara diperbolehkan di atas satu meter. Akibatnya, banyak pengusaha memilih mengurus KIR ke luar daerah.

“Kondisi ini harus kita bahas kembali regulasinya, supaya bisa lebih akomodatif, adil, dan tetap memberi dampak positif terhadap PAD Riau,” pungkasnya.

Sebelumnya, belanja modal Pemerintah Provinsi Riau pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan signifikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengungkapkan jika pada tahun-tahun sebelumnya belanja modal berada di kisaran Rp2 triliun hingga Rp3 triliun, maka pada tahun ini anggaran belanja modal hanya sekitar Rp600 miliar.

Syahrial menjelaskan, penurunan tersebut tidak terlepas dari masih adanya kewajiban keuangan pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, Pemprov Riau tercatat memiliki utang tunda bayar Rp1,8 triliun dan sudah dibayar tahun lalu hingga tersisa sekitar Rp150 miliar. Sementara pada tahun 2025 masih terdapat sisa tunda bayar serta kewajiban pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota yang harus diselesaikan.

“Belanja modal kita memang turun cukup drastis karena kita masih menanggung kewajiban tahun-tahun sebelumnya. Ini yang harus kita selesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Dia menyebutkan, pada tahun 2025 realisasi belanja modal Pemprov Riau tercatat sekitar 50%. Namun angka tersebut merupakan akumulasi dari belanja berjalan sekaligus pelunasan utang dan sisa bayar tahun 2024. Kondisi tersebut menjadi fokus pembenahan pemerintah daerah pada tahun 2026.

“Di 2026 ini kita rapikan semuanya. Kita pastikan mana yang menjadi tunda bayar benar-benar belanja yang bersifat kontraktual, sehingga tetap bisa berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi daerah,” jelas Syahrial.

Bisnis.com, PALEMBANG— Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Selatan melaporkan realisasi pajak daerah hingga 31 Desember 2025 mencapai 102,46% dari target.

Kepala Bapenda Sumsel, Achmad Rizwan mengatakan capaian tersebut setara Rp3,92 atau melebihi sasaran di tahun lalu yang sebesar Rp3,83 juta.

"Ini (realisasi pajak lebih 100%) menunjukkan kesadaran wajib pajak yang terus meningkat dan optimalisasi potensi di berbagai sektor," kata dia, Jumat (2/1/2026).

Menurut Rizwan, tingginya capaian di tahun 2025 didorong oleh beberapa komponen pajak unggulan terutama Pajak Air Permukaan (PAP) dan PBB-KB.

Secara rinci capaian dari masing-masing sektor, meliputi PAP sebesar Rp45,13 miliar atau 170,08%, PBB-KB mencapai Rp1,71 triliun atau 116,72%, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp778,88 miliar atau 100,97%.

Meski demikian, imbuh dia, terdapat sejumlah sektor yang belum mencapai 100% pada tahun lalu, seperti BBN-KB yang hanya 84,14% dari target, Pajak Rokok 94,82%, serta pajak alat berat 64,58%.

“Masih ada beberapa (sektor) yang masih dibawah target, dan ini akan menjadi evaluasi agar menjadi penguatan strategi di tahun ini (2026),” ujarnya.

Berikut daftar lengkap realisasi pajak daerah Sumsel tahun 2025 di masing-masing sektor.

• Pajak Air Permukaan :

Target : Rp.26.540.973.333,-

Realisasi : Rp.45.139.844.782,- (170,08%)

• PBB-KB :

Target : Rp.1.473.535.793.624,-

Realisasi : Rp.1.719.840.624.162,- (116,72%)

• Pajak Kenderaan Bermotor :

Target : Rp.771.441.317.846,-

Realisasi : Rp.778.888.270.431,- (100,97%)

• Pajak Rokok :

Target : Rp.730.171.774.938,-

Realisasi : Rp.692.337.957.922,- (94,82%)

• BBN-KB :

Target : Rp.797.803.083.370,-

Realisasi : Rp.671.258.239.000,- (84,14%)

• Pajak Alat Berat :

Target : Rp.6.000.000.000,-

Realisasi : Rp.3.874.594.593,- (64,58%)

• Opsen Pajak MBLB :

Target : Rp.27.874.543.494,-

Realisasi : Rp.16.506.805.333,- (59,22%)