Bisnis.com, TAPANULI TENGAH – Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan ratusan mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk mendukung pengelolaan data di wilayah terdampak bencana, khususnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan BPS mendapat tugas sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam Satuan Tugas (Satgas) penanganan bencana. Peran tersebut dijalankan melalui pendataan langsung di lapangan guna memastikan ketersediaan data yang akurat dan terpadu.

“Di daerah terdampak bencana, tugas kami adalah pengelolaan data. Kami telah menerjunkan 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS untuk melakukan pendataan, salah satunya dengan prioritas di Tapanuli Tengah,” ujar Sonny Rabu (21/1/2026).

Sonny menjelaskan para mahasiswa telah dibekali kuesioner, pelatihan, serta pembekalan sebelum diterjunkan ke lapangan. Data yang dikumpulkan mencakup individu terdampak, keluarga terdampak, hingga kerusakan infrastruktur, yang akan digunakan sebagai dasar intervensi, rehabilitasi, dan rekonstruksi oleh Satgas.

Menurutnya, pendataan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden agar BPS mengoordinasikan pembentukan data tunggal bencana. Dengan data yang akurat, proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat dilakukan tepat sasaran dan tepat waktu.

Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menilai data yang dihimpun BPS menjadi peta awal penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pemulihan pascabencana.

“Data ini menjadi panduan bagi kami untuk mengambil kebijakan, baik dalam aspek pemerintahan maupun penyusunan program percepatan pemulihan pascabencana, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Masinton.

Masinton menambahkan, data tersebut tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga sektor non-infrastruktur seperti ekonomi dan pertanian. Dengan dukungan BPS dan keterlibatan ratusan mahasiswa STIS, pemerintah daerah memiliki dasar yang lebih kuat untuk memastikan proses pemulihan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) resmi melepas keberangkatan 510 mahasiswa Politeknik Statistika (STIS) yang akan melaksanakan pendataan di daerah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pelepasan pemberangkatan perdana tersebut digelar pada Kamis (15/1/2026) di Terminal Keberangkatan Gedung Sadewa, Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kegiatan ini menandai dimulainya pelaksanaan pendataan sebagai bagian dari upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Kami juga menggunakan digital survey, aplikasi digital untuk mengumpulkan data, digital questionnaire," jelas Amel.

Pemberangkatan ratusan mahasiswa itu dilakukan menggunakan pesawat Hercules dan pesawat komersial. Amalia menjelaskan khusus untuk pesawat Hercules, pemberangkatan dilakukan dalam dua tahap.

“Kemarin 120 personil dan hari ini 120 personil atau mahasiswa yang kami berangkatkan dengan Hercules. Dan ini tentunya secara total 240 mahasiswa yang diberangkatkan dengan pesawat Hercules. Sisanya karena keterbatasan kapasitas pesawat Hercules kami berangkatkan dengan pesawat komersial,” katanya.

Data Pemulihan Bencana

Pendataan yang dilakukan mahasiswa STIS ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemulihan wilayah terdampak.

Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi menambahkan dari total 510 mahasiswa yang diberangkatkan, penempatannya akan dibagi ke sejumlah wilayah terdampak bencana, dengan Aceh menjadi daerah dengan jumlah penempatan terbanyak.

"Sementara kami fokuskan di 15 kabupaten dan kota yang paling terdampak. Di Aceh misalkan, di Aceh Tamiang, di Bandar Meriah, di Gayo Lues, di fokus di Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan yang paling terpengaruh" jelasnya.

Selain Aceh dan Sumatera Utara, mahasiswa STIS juga ditempatkan di Provinsi Sumatera Barat, di antaranya di wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

Kegiatan ini terintegrasi dengan program Praktik Kerja Lapangan (PKL), sekaligus merefleksikan kontribusi nyata mahasiswa kedinasan dalam mendukung agenda pemulihan pascabencana nasional.

Melalui pelepasan ini, BPS menegaskan komitmennya dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan terpercaya sebagai fondasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah. (Putri Astrian Surahman)

Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) memberangkatkan total 510 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera sebagai bagian dari Program Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-bencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, pihaknya berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data satgas tersebut.

“Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden (Prabowo Subianto) agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, nantinya para mahasiswa tersebut bertugas bersama pegawai BPS sebagai enumerator atau petugas lapangan yang mengumpulkan data dan informasi secara langsung untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak.

Ia mengatakan, pendataan akan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satgas penanganan bencana dalam menyusun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” kata Amalia.

Penugasan para mahasiswa ke wilayah bencana tersebut terintegrasi dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Total 240 mahasiswa diberangkatkan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dalam dua kloter pada dua hari berbeda.

Pemberangkatan perdana dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu pagi. Sementara itu, mahasiswa lainnya akan diberangkatkan menggunakan pesawat komersial.

Selain peserta didik Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat serta 1.059 pegawai BPS di 52 kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dalam tugas pendataan tersebut.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi melepas keberangkatan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Keberangkatan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dilakukan dalam dua kloter dengan total 240 mahasiswa yang diberangkatkan pada hari berbeda. Sementara itu, mahasiswa lainnya diberangkatkan menggunakan pesawat komersial sehingga total mahasiswa yang diterjunkan ke wilayah terdampak bencana mencapai 510 orang.

Pelepasan dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta (14/1) dan dihadiri oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Erwin Sugiandi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta jajaran pimpinan BPS.

Mahasiswa Polstat STIS diberangkatkan menuju Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat penyediaan data pascabencana sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Dalam sambutannya, Amalia menegaskan pentingnya peran data dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa Polstat STIS merupakan bagian dari dukungan BPS dalam penyediaan data pascabencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. BPS berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

”Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” jelas Amalia.

Selain mahasiswa Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta pegawai BPS di kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Mahasiswa Polstat STIS akan bertugas sebagai enumerator lapangan bersama pegawai BPS untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan BNPB. Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satuan tugas penanganan bencana dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.