Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti secara resmi melepas keberangkatan 120 mahasiswa Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS) untuk melakukan pendataan wilayah terdampak bencana di Sumatera. Keberangkatan menggunakan pesawat C130 Hercules TNI AU dilakukan dalam dua kloter dengan total 240 mahasiswa yang diberangkatkan pada hari berbeda. Sementara itu, mahasiswa lainnya diberangkatkan menggunakan pesawat komersial sehingga total mahasiswa yang diterjunkan ke wilayah terdampak bencana mencapai 510 orang.

Pelepasan dilaksanakan di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta (14/1) dan dihadiri oleh Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsekal Pertama TNI Erwin Sugiandi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta jajaran pimpinan BPS.

Mahasiswa Polstat STIS diberangkatkan menuju Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari kegiatan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Polstat STIS. Kehadiran mereka diharapkan dapat memperkuat penyediaan data pascabencana sebagai dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Dalam sambutannya, Amalia menegaskan pentingnya peran data dalam mempercepat pemulihan pascabencana.

“Kegiatan bantuan kemanusiaan ini sesuai dengan keahlian mahasiswa Polstat STIS, yaitu melakukan pendataan. Hasilnya akan menghasilkan dan memperkaya statistik kebencanaan,” jelas Amalia.

Lebih lanjut, Amalia menyampaikan bahwa keterlibatan mahasiswa Polstat STIS merupakan bagian dari dukungan BPS dalam penyediaan data pascabencana yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. BPS berperan sebagai koordinator bidang pengelolaan data dalam tim pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam sesuai Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026.

”Pendataan ini merupakan wujud komitmen BPS dan Polstat STIS untuk memenuhi arahan Presiden agar mahasiswa kedinasan dapat turun dan memberikan kontribusi di wilayah terdampak bencana,” jelas Amalia.

Selain mahasiswa Polstat STIS yang terdiri dari 227 mahasiswa dan 283 mahasiswi, BPS juga mengerahkan 50 pegawai BPS Pusat, serta pegawai BPS di kabupaten/kota terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Mahasiswa Polstat STIS akan bertugas sebagai enumerator lapangan bersama pegawai BPS untuk mendata rumah tangga terdampak, kondisi rumah, serta infrastruktur yang rusak. Pendataan dilakukan melalui kunjungan langsung ke rumah warga, pendataan di pengungsian, serta pencatatan kondisi bangunan atau infrastruktur berbasis foto dan titik koordinat (geotagging).

Data yang dihimpun akan dipadankan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta data pemerintah daerah dan BNPB. Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi satuan tugas penanganan bencana dalam menyusun langkah rehabilitasi dan rekonstruksi agar bantuan dan program pemulihan dapat disalurkan secara cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di tiga provinsi terdampak yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dalam keterangannya usai mengikuti taklimat awal tahun, menjelaskan bahwa Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

“Beliau menunjuk Bapak Jenderal Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas, Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai Menteri Koordinator BIdang PMK,” ujarnya di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026) malam

Menurut Pras, penunjukan Mendagri sebagai ketua satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi.

“Dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden memiliki pertimbangan dan meyakini bahwa di bawah Pak Mendagri dapat dikoordinasikan dengan lebih baik,” jelasnya.

Terkait target kerja, Menteri Pras menegaskan bahwa satgas akan bekerja secepat-cepatnya sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Sementara target prioritas pemerintah, kata Menteri Pras berfokus pada pembangunan hunian yang layak bagi para warga terdampak.

"Kalau target ya secepat-cepatnya. Kan tahap-tahapannya juga sudah ada ya. Untuk prioritas pertama tentunya adalah sesegera mungkin dibangun sebanyak-banyaknya hunian-hunian bagi saudara-saudara kita yang sekarang masih ada di pengungsian," katanya.

Lebih lanjut, Pras menyampaikan bahwa sejumlah pihak mulai dari kementerian/lembaga, Polri, hingga Danantara terlibat aktif dalam upaya pemulihan. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum, menurut Menteri Pras telah merencanakan penanganan berdasarkan data kerusakan.

"Untuk yang rusak ringan dan rusak sedang dalam waktu secepat-cepatnya untuk direalisasikan kompensasi, supaya saudara-saudara kita bisa segera memperbaiki rumahnya masing-masing dan kembali dari pengungsian, kembali ke kediaman masing-masing," kata Prasetyo.