Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun menekankan urgensi penguatan, pengembangan, dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah.

“DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu,” ujarnya dalam pidato Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan, melalui Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025.

Selain perbaikan DTSEN, lanjut dia, hal krusial lainnya adalah menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini dinilai membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

LKPP Tahun 2025 unaudited sendiri diserahkan oleh pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dan secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

“Hampir semua kementerian/lembaga memperoleh opini WTP dan hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang makin baik,” ucap Isma.

Dia menegaskan bahwa pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK, tetapi wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” kata dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai sektor usaha masih melakukan ekspansi, didukung realisasi investasi pada triwulan I 2026 yang melampaui target pemerintah.

Airlangga mengatakan pelaku usaha secara alami akan meningkatkan kapasitas produksi ketika melihat adanya peluang untuk meningkatkan penjualan.

"Saya percaya para pengusaha kalau ada kesempatan untuk meningkatkan produksi, secara natural mereka akan meningkatkan produksi, terutama para pengusaha kan ingin me-leverage, sehingga tentu penjualan yang lebih tinggi itu yang selalu diharapkan oleh para pengusaha," katanya di Jakarta, Senin.

Airlangga mencontohkan sejumlah kawasan ekonomi dan kawasan industri yang masih menunjukkan tren ekspansi, termasuk rencana perluasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik di Jawa Timur, untuk mengakomodasi tingginya minat investasi serta mendukung pengembangan ekosistem industri dan pelabuhan yang terintegrasi.

Sejak ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021, KEK Gresik berkembang menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Timur.

Hingga triwulan I 2026, kawasan tersebut mencatatkan investasi kumulatif sebesar Rp113,4 triliun, dengan investasi setelah penetapan KEK mencapai Rp108,2 triliun atau meningkat lebih dari 1.900 persen dibandingkan sebelum berstatus KEK.

Dari sisi ketenagakerjaan, KEK Gresik telah menyerap 45.860 tenaga kerja, dengan lebih dari 44 ribu di antaranya tercipta setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai KEK.

Selain itu, Airlangga menyebut tingkat keterisian KEK Kendal dan Batang juga telah mendekati kapasitas maksimal.

"Dan juga saya melihat minat dari sektor data center misalnya, itu ada demand tambahan sebesar 1,32 GW atau 1,2 GW yang sedang siap untuk masuk ke Indonesia," ujarnya.

Pernyataan Airlangga disampaikan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat dinamika global dan tantangan domestik yang mendorong sebagian pelaku usaha bersikap lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi.

Meski demikian, Airlangga menilai indikator investasi serta tingginya tingkat keterisian sejumlah kawasan industri menunjukkan aktivitas ekspansi dunia usaha masih terus berlangsung.

Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan realisasi investasi pada triwulan I 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, dengan pertumbuhan 7,22 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Penyerapan tenaga kerja juga meningkat menjadi 706.569 orang atau naik 18,93 persen (yoy).

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah.

Jakarta (ANTARA) - Setiap kebijakan ekonomi yang baik selalu lahir dari satu pondasi yang sama, yakni data yang akurat.

Pemerintah dapat menyusun arah pembangunan, dunia usaha mampu membaca peluang pasar, dan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan yang lebih merata apabila seluruh keputusan tersebut berpijak pada informasi yang lengkap dan dapat dipercaya.

Sebaliknya, ketika data tidak mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan, kebijakan berisiko kehilangan presisi dan efektivitas.

Dalam konteks itulah pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi sangat strategis. Sensus ini bukan sekadar kegiatan statistik yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali, melainkan sebuah upaya nasional untuk memotret denyut perekonomian Indonesia secara menyeluruh.

Melalui pendataan terhadap seluruh kegiatan usaha di luar sektor pertanian, pemerintah memperoleh gambaran mengenai struktur ekonomi, karakteristik dunia usaha, perkembangan ekonomi digital, hingga arah transformasi ekonomi yang sedang berlangsung. Data tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang semakin tepat sasaran.

Momentum pelaksanaan SE2026 juga bertepatan dengan fase penting perjalanan pembangunan Indonesia. Pemerintah tengah mengakselerasi hilirisasi industri, memperluas digitalisasi ekonomi, memperkuat investasi, mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus mempersiapkan fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Seluruh agenda besar tersebut membutuhkan basis data yang mutakhir agar kebijakan tidak hanya didasarkan pada asumsi, melainkan pada realitas ekonomi yang benar-benar terjadi.

Selama satu dekade terakhir, ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang patut diapresiasi. Meskipun menghadapi pandemi COVID-19, ketidakpastian geopolitik, gangguan rantai pasok global, dan perlambatan ekonomi dunia, Indonesia mampu kembali mempertahankan pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen.

Namun angka pertumbuhan tersebut sesungguhnya hanya menggambarkan kondisi makro. Di baliknya terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks: lahirnya jutaan usaha digital, berkembangnya ekonomi kreatif, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Dinamika inilah yang perlu dipotret secara lebih komprehensif melalui sensus ekonomi.

Kualitasdata

Dalam teori ekonomi publik dikenal adagium sederhana bahwa good data produce good policy. Artinya, kualitas kebijakan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Semakin akurat data yang tersedia, semakin tepat pula intervensi kebijakan yang dapat diberikan.

Pengalaman pelaksanaan Sensus Ekonomi 2016 membuktikan pentingnya prinsip tersebut. Hasil sensus tidak berhenti sebagai kumpulan angka statistik, tetapi dimanfaatkan sebagai kerangka sampel berbagai survei ekonomi nasional, penyusunan statistik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), statistik perdagangan, industri, jasa, hingga menjadi referensi penyusunan indikator pembangunan ekonomi nasional maupun daerah.

Data tersebut juga digunakan oleh kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, investor, serta pelaku usaha dalam menyusun berbagai kebijakan dan strategi pembangunan.

Sensus Ekonomi 2016 juga memperlihatkan bahwa struktur dunia usaha Indonesia didominasi oleh usaha mikro dan kecil yang tersebar hampir di seluruh wilayah. Temuan tersebut menjadi salah satu dasar penguatan berbagai program pemerintah, mulai dari perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan nasional, hingga penyusunan kebijakan pembinaan usaha yang lebih terarah.

Dari perspektif fiskal, data sensus juga memiliki nilai strategis. Basis data usaha yang semakin lengkap memungkinkan pemerintah memperluas basis ekonomi nasional secara sehat. Kebijakan perpajakan tidak lagi semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga pada penciptaan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mampu mengikuti perubahan struktur ekonomi.

Pendekatan ini menjadi semakin penting ketika aktivitas ekonomi digital berkembang sangat cepat dan menciptakan model-model bisnis baru yang sebelumnya belum banyak teridentifikasi.

Lebih dari itu, data sensus juga membantu pemerintah mengukur efektivitas berbagai program pembangunan. Apakah bantuan kepada UMKM benar-benar meningkatkan kapasitas usaha? Apakah kawasan industri mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru? Apakah pembangunan infrastruktur berhasil mendorong aktivitas ekonomi masyarakat? Jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut memerlukan data yang komprehensif, bukan sekadar indikator makro.

Transformasi usaha

Apabila menengok perjalanan sejak Sensus Ekonomi 2006 hingga Sensus Ekonomi 2016, terlihat bahwa struktur ekonomi Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada periode tersebut, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar lima persen bahkan ketika dunia menghadapi krisis keuangan global 2008–2009. Namun di balik stabilitas tersebut terjadi transformasi besar dalam struktur dunia usaha.

Kontribusi sektor jasa terus meningkat, perdagangan modern berkembang pesat, teknologi informasi mulai mengubah pola bisnis, sementara ekonomi digital tumbuh menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru. Dalam satu dekade terakhir, perubahan tersebut berlangsung jauh lebih cepat. Platform digital mempertemukan jutaan pelaku usaha dengan konsumen, transaksi elektronik meningkat tajam, dan ekonomi kreatif berkembang sebagai sumber nilai tambah baru.

Transformasi ini juga diperkuat oleh kebijakan hilirisasi industri yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Hilirisasi tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, tetapi juga mendorong tumbuhnya kawasan industri baru, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat daya saing ekspor Indonesia.

Namun transformasi ekonomi tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Sebagian pelaku usaha mampu beradaptasi dengan cepat terhadap teknologi, sementara sebagian lainnya masih menghadapi keterbatasan modal, akses pembiayaan, literasi digital, maupun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah memerlukan gambaran yang jauh lebih rinci mengenai kondisi dunia usaha agar intervensi kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor.

SE2026 dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Selain memotret jumlah dan persebaran usaha, sensus juga akan menghasilkan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, tingkat pemanfaatan teknologi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, investasi, hingga berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha.

Data tersebut akan membantu pemerintah memahami sektor mana yang memiliki prospek pertumbuhan tinggi, wilayah mana yang memerlukan dukungan lebih besar, serta bagaimana arah transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Dengan demikian, sensus ekonomi bukan sekadar menghitung jumlah perusahaan, melainkan membaca perubahan wajah perekonomian Indonesia secara utuh.

Kepercayaan publik

Keberhasilan sensus ekonomi pada akhirnya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Semakin tinggi tingkat partisipasi responden, semakin lengkap pula gambaran ekonomi nasional yang dapat disusun.

Masih terdapat anggapan bahwa pendataan ekonomi berkaitan langsung dengan perpajakan atau penyaluran bantuan pemerintah. Padahal, BPS menegaskan bahwa data yang dikumpulkan digunakan semata-mata untuk kepentingan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi individu maupun perusahaan tidak dipublikasikan, melainkan diolah menjadi gambaran umum mengenai kondisi perekonomian nasional.

Pemerintah menaruh harapan besar terhadap hasil SE2026. Kepala Badan Pusat Statistik mengibaratkan sensus ekonomi sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia. Melalui sensus ini pemerintah ingin mengetahui kondisi terkini dunia usaha, mendeteksi gejala-gejala dini yang memerlukan perhatian, sekaligus membangun basis data usaha yang paling lengkap untuk mendukung perumusan kebijakan nasional maupun daerah.

Harapan tersebut sangat beralasan. Indonesia tengah memasuki era transformasi ekonomi yang ditandai oleh berkembangnya ekonomi digital, meningkatnya investasi, percepatan hilirisasi, serta komitmen menuju ekonomi rendah karbon. Seluruh agenda tersebut membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Hasil SE2026 juga diharapkan mampu memetakan kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, mengidentifikasi karakteristik ekonomi digital, memotret perkembangan ekonomi lingkungan, hingga menyediakan kerangka data baru bagi berbagai survei ekonomi pada tahun-tahun berikutnya. Dengan demikian, pemerintah, pelaku usaha, akademisi, maupun investor memiliki pijakan yang sama dalam membaca arah perkembangan ekonomi Indonesia.

Pada akhirnya, esensi sensus ekonomi bukanlah sekadar mencatat jumlah usaha atau menyusun tabel statistik. Esensinya adalah memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari warung kecil di desa, usaha keluarga, UMKM, perusahaan rintisan berbasis digital, hingga industri besar terlihat dalam peta pembangunan nasional. Apa yang tidak tercatat akan sulit diperhitungkan; apa yang tidak diperhitungkan berisiko terabaikan dalam kebijakan publik.

Oleh karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sesungguhnya merupakan tanggung jawab bersama. Dari data yang berkualitas lahir kebijakan yang presisi; dari kebijakan yang presisi tumbuh dunia usaha yang semakin produktif; dan dari produktivitas yang meningkat akan lahir pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan berkeadilan.

Itulah hakikat sesungguhnya dari membaca denyut ekonomi nasional: memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar berpijak pada realitas, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA - Legacy Ballroom Surabaya memperkenalkan Odyssey Hall di Lantai 3 sebagai rekomendasi venue pernikahan yang mengutamakan kenyamanan dan keindahan. Melalui exclusive wedding showcase bertajuk LOVE (Legacy of Vows & Elegance) yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026, Odyssey Hall tampil memukau dengan dekorasi akad nikah tradisional yang dikemas secara elegan. Menariknya, lantai ini juga menyediakan area pre-function (indoor & outdoor) yang ideal untuk menggelar berbagai ritual adat, memberikan ruang yang lebih intim bagi calon pengantin dan keluarga besar.

Tien Gunarti, Director of Sales Banquet Legacy Ballroom, mengungkapkan antusiasmenya terhadap konsep baru ini "Kami memahami bahwa setiap calon pengantin menginginkan momen pernikahan yang tidak hanya sakral, tetapi juga memiliki sentuhan visual yang anggun dan berkesan. Melalui Odyssey Hall, kami ingin menunjukkan bahwa tradisi adat pun bisa dikemas secara modern tanpa kehilangan nilai luhurnya. Kehadiran area pre-function di lantai ini menjadi solusi sempurna agar seluruh rangkaian prosesi adat dapat berjalan dengan khidmat, intim, namun tetap terasa megah."

Selain keindahan venue, wedding showcase LOVE juga memanjakan lidah para pengunjung melalui sesi food testing eksklusif. Legacy Ballroom menghadirkan kurang lebih 30 pilihan menu kuliner yang bervariasi, mulai dari cita rasa Nusantara hingga hidangan Western. Bagi pencinta kuliner tradisional Jawa, terdapat menu wajib coba yang menjadi ikon tradisi adat, yaitu Ayam Ingkung dan Tumpeng Gebyok yang disajikan dengan cita rasa autentik. Tak kalah menarik, para pengunjung juga disuguhkan dengan aneka pilihan menu andalan lainnya. Pada stan live cooking, tersedia ragam ayam bakar kaya bumbu seperti Ayam Bakar Jimbaran, Ayam Pop Bakar, Ayam Bakar Madu, hingga Ayam Bakar Manado. Menu nasi pun disajikan secara spesial dan menjadi primadona hari ini, meliputi Nasi Goreng Rawon, Nasi Liwet, Nasi Jeruk, serta Nasi Kebuli.

Acara

LOVE (Legacy of Vows & Elegance) ini menjadi bukti nyata kolaborasi apik antara Legacy Ballroom bersama para vendor pernikahan kenamaan. Sinergi ini berkomitmen penuh untuk memberikan dan mewujudkan wedding impian terbaik serta tak terlupakan bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Untuk informasi dan reservasi, silakan hubungi WhatsApp 0812 1100 3131 / 0812 1100 3737 atau kunjungi Instagram @legacyballroom.id.

JAKARTA - Program The Development of Integrated Farming System in Upland Areas (UPLAND) sukses ciptakan ekosistem agribisnisdataran tinggi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Program yang memasuki fase pengakhiran (exit strategy) di tahun 2026 ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanian RI (Kementan).

Tidak tanggung-tanggung program ini dikembangkan di 14 kabupaten dengan luas mencapai 14.216 hektar. Proyek strategis tersebut mendapat dukungan Islamic Development Bank (IsDB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD).

Kerja keras ini demi menjawab tantangan pembangunan pertanian di wilayah dataran tinggi. Karena area tersebut selama ini dikenal selalu dihantui keterbatasan akses logistik dan pasar. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP) Kementan, Hermanto menyampaikan, bahwa capaian program ini bukan sekadar pembangunan fisik.

Momen Prabowo Panen Raya Jagung di Tuban, Naiki Alat Berat hingga Pakai Topi Koboi



"Kami menggunakan beberapa pendekatan untuk fondasi infrastruktur strategis bagi produktifitas pertanian. Ini mencakup irigasi, pipanisasi lahan kering, pembangunan embung, hingga jalan usaha tani untuk urat nadi distribusi hasil pertanian," ujar Hermanto dalam siaran pers tertulis di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih lanjut, dia juga mengatakan, pihaknya juga menggunakan strategi transformasi kelembagaan. Sebanyak 46 korporasi petani sukses dibangun di 14 kabupaten. Hal ini menjadi entitas bisnis yang mengelola produksi secara mandiri. Kinerja korporasi ini terlihat dalam dua bidang yaitu pasar global yang kompetitif dan pasar domestik yang stabil.

Di kancah internasional, data menunjukkan peningkatan volume yang signifikan pada korporasi-korporasi terpilih. Kelompok tani di Kabupaten Magelang mencatatkan lonjakan ekspor kopi ke Dubai dari 18 ton menjadi 80 ton tahun ini.

Dukung Swasembada Pangan, Sumbawa Bakal Lanjutkan Upland



Kemudian korporasi di Purbalingga berhasil mengirimkan 300 ton lada, sementara petani di Subang sukses menembus pasar Chinadengan 3 ton manggis premium. Sejalan dengan itu, korporasi petani juga membuktikan dominasinya di pasar domestik.

Terbukti hasil beras organik dari Magelang kini berhasil tembus pasar ritel modern, sebagai pasokan langganan bagi jaringan restoran KFC di sekitar wilayah tersebut. Di Tasikmalaya, telah berhasil dibangun kemitraan strategis dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi beras organik bagi para pegawai negeri sipil (PNS).

"Capaian korporasi yang sudah berhasil menembus pasar internasional dan lokal ini jadi pencapaian penting. Mereka menjadi percontohan bagi korporasi lainnya dalam hal manajemen profesional dan kepatuhan terhadap standar kualitas," tambah Hermanto.

Program ini merupakan manifestasi dari instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto terkait percepatan swasembada pangan. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman telah memastikan bahwa kebijakan ini fokus pada efisiensi rantai nilai.

Meningkatnya intensitas tanam di wilayah intervensi seperti di Magelang yang kini mencapai 5 kali panen dalam dua tahun, menjadi bukti efektivitas mekanisasi yang diterapkan. Dengan dukungan penuh dari IsDB dan IFAD, Kementerian Pertanian telah menciptakan model yang berhasil memangkas ketergantungan petani pada pola subsisten dan tengkulak tradisional.

Menjelang penutupan fase pendanaan pada tahun 2026, fokus Kementerian Pertanian kini bergeser pada pendampingan manajerial. Hermanto menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan petani setelah proyek berakhir.

"Pemerintah daerah dan pusat berkomitmen untuk terus membersamai korporasi petani ini. Infrastruktur yang sudah ada akan dirawat sebagai aset produktif, dan kami tengah mengintegrasikan korporasi ini dengan ekosistem perbankan serta kemitraan swasta agar akses modal dan pasar tetap terjaga," pungkasnya.

Dengan cetak biru yang telah terbentuk, model UPLAND kini diproyeksikan menjadi prototipe pembangunan pertanian berbasis kawasan di masa depan, yang menjamin bahwa dataran tinggi bukan lagi menjadi area pinggiran, namun jadi pilar ekonomi kedaulatan pangan Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia dinilai menghadapi ancaman yang tidak hanya berupa hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga krisis biokultural yang berpotensi mengikis pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam mengelola alam.

Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menilai hilangnya bahasa lokal, ritual, hingga praktik pengelolaan sumber daya alam dapat memutus hubungan antara manusia dan alam yang telah terbangun selama ratusan tahun.

Koordinator Eksekutif WGII Cindy Julianty mengatakan ancaman tersebut bahkan lebih kompleks dibandingkan hilangnya spesies atau kawasan hutan.

“Biokultural ini lebih rentan hilang daripada biodiversitas. Karena, yang terancam hilang bukan hanya spesies atau hutan, melainkan seluruh relasi yang membuat spesies, hutan, manusia, bahasa, ritual, dan pengetahuan tersebut saling terhubung,” kata Cindy.

Menurut dia, Indonesia bukan hanya merupakan negara megabiodiversitas dengan beragam ekosistem dan spesies endemik, tetapi juga negara megabiokultural yang menyimpan hubungan panjang antara manusia dan alam.

"Konsep megabiodiversitas umumnya mengacu pada sesuatu yang tangible, yang bisa dihitung secara fisik. Kenyataannya, aspek fisik tidak mungkin berdiri sendiri tanpa relasi," ujarnya.

"Ada keterkaitan antara alam dan budaya, antara alam dan manusia. Ketika bicara soal biokultural, berarti kita bicara tentang relasi, bahasa, praktik, spiritualitas, dan lanskap yang lebih besar," lanjutnya.

Cindy menilai ketika hubungan tersebut terputus, alam berpotensi dipandang hanya sebagai objek ekonomi.

“Ketika manusia kehilangan rasa keterhubungan dengan alam, alam hanya akan dipandang sebagai objek. Ketika alam hanya dilihat sebagai supply untuk kebutuhan manusia, maka eksploitasi dan destruksi menjadi sesuatu yang dianggap wajar,” katanya.

Dia mencontohkan hubungan tersebut melalui keberadaan berbagai varietas padi lokal di komunitas adat. Setiap jenis padi memiliki nama, fungsi, dan makna yang berbeda, termasuk untuk kebutuhan ritual.

“Ada jenis padi lokal yang tidak bisa digantikan, karena fungsinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan juga spiritual dan ekologis,” ujarnya.

Menurutnya, hilangnya padi lokal juga berpotensi menghilangkan praktik budaya yang menyertainya.

“Ketika padi lokal hilang, ritual yang terkait dengannya juga hilang. Ketika ritual hilang, cara masyarakat melihat sumber daya alam ikut berubah. Padi akan dipandang hanya sebagai komoditas untuk dijual. Ketika ritual hilang, hubungan antara manusia dan alam juga hilang. Peradaban yang terkait dengan alam juga akan ikut hilang,” kata Cindy.

Regenerasi Pengetahuan Terancam
WGII menilai masyarakat adat selama ini mengembangkan sistem pengelolaan alam yang dibangun melalui proses observasi panjang dan disesuaikan dengan karakteristik bentang alam masing-masing.

Di komunitas Kasepuhan, misalnya, dikenal pembagian kawasan leuweung titipan, leuweung tutupan, dan leuweung garapan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda, mulai dari kawasan sakral, kawasan perlindungan, hingga area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas berdasarkan aturan adat.

Komunitas Kasepuhan dan Baduy juga mempertahankan benih padi lokal melalui sistem lumbung tradisional, termasuk memanfaatkan tumbuhan tertentu sebagai pengawet alami.

Namun, Cindy menilai krisis biokultural juga dapat muncul ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap wilayah yang selama ini menjadi sumber pengetahuan mereka, termasuk akibat perubahan fungsi kawasan menjadi wilayah konservasi.

Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membatasi akses terhadap kayu untuk membangun rumah adat maupun tanaman obat yang selama ini digunakan secara turun-temurun.

“Salah satu bentuk krisis biokultural hari ini adalah matinya regenerasi pengetahuan dari para tetua adat kepada generasi muda. Warisan biokultural bukan konsep abstrak. Kita perlu mengembalikan perspektif pengelolaan sumber daya alam berdasarkan praktik yang sudah lama hidup dalam keseharian Masyarakat Adat,” ujarnya.

Menjelang penyelenggaraan Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (CBD COP17) di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026, perhatian dunia kembali tertuju pada target dalam menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati pada 2030.

Di Indonesia, WGII mencatat lebih dari satu juta hektare wilayah Indigenous Peoples' and Local Community Conserved Territories and Areas (ICCAs) telah didokumentasikan sebagai kawasan yang dikelola dan dilindungi masyarakat adat maupun komunitas lokal berdasarkan pengetahuan tradisional.

Indonesia ingin tumbuh lebih dari 8 persen, dan salah satu pengungkitnya adalah digital economy.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengembangan pusat data (data center) menjadi salah satu pengungkit utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi.

Sebab, data center menjadi infrastruktur penting bagi pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI) yang diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi di masa depan.

“Indonesia ingin tumbuh lebih dari 8 persen, dan salah satu pengungkitnya adalah digital economy. Dan kuncinya adalah tentunya AI, dan AI itu akan ada kalau infrastruktur data center-nya baik,” ujar Airlangga dalam acara 1-Dekade IDPRO 2026: Indonesia’s Future through the Development and Strengthening of Digital Talent in Indonesia’s Data-Centre Sector as an ASEAN Hub Centre of Excellence, di Jakarta, Rabu.

Airlangga mengapresiasi kontribusi IDPRO selama satu dekade terakhir dalam mendorong perkembangan industri pusat data nasional.

Menurut dia, sektor data center telah menjadi salah satu game changer bagi perekonomian Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan infrastruktur digital untuk mendukung aktivitas ekonomi dan transformasi teknologi.

Pemerintah juga terus memperkuat kerja sama digital di tingkat kawasan melalui Digital Economic Framework Agreement (DEFA) ASEAN yang diharapkan dapat ditandatangani pada KTT ASEAN mendatang.

Implementasi DEFA diproyeksikan meningkatkan potensi ekonomi digital ASEAN, sekaligus membuka peluang lebih besar bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi digital kawasan.

Lebih lanjut, Airlangga menilai Indonesia memiliki sejumlah keunggulan untuk mengembangkan industri data center, antara lain ketersediaan lahan, harga energi yang kompetitif, serta dukungan sumber energi domestik yang beragam seperti panas bumi, tenaga surya, dan tenaga air.

Pemerintah juga terus menyiapkan infrastruktur pendukung guna memastikan ketersediaan energi yang andal bagi pengembangan pusat data di berbagai wilayah Indonesia.

Selain pengembangan data center, Airlangga mendorong penguatan industri semikonduktor nasional melalui kerja sama dengan perusahaan teknologi asal Inggris, ARM, untuk pengembangan desain cip.

Langkah itu diharapkan menjadi fondasi bagi pengembangan berbagai teknologi masa depan, termasuk AI, internet of things (IoT), kendaraan otonom, hingga komputasi kuantum.

Dalam rangka mendukung pengembangan ekosistem tersebut, pemerintah menargetkan pelatihan bagi 15 ribu talenta muda di bidang semikonduktor dalam tiga tahun ke depan.

Program tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas sumber daya manusia nasional sekaligus mendorong lahirnya generasi insinyur digital yang mampu bersaing di tingkat global.

"Momentum ini harus kita jaga. Di antara negara ASEAN yang lain saya bisa katakan Indonesia lebih siap. Oleh karena itu, pengembangan talenta digital, data center, dan industri semikonduktor harus terus didorong agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi digital global," kata Menko Airlangga pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Regulasi nasional Indonesia terkait tata kelola environment, social, governance (ESG) sektor mineral kritis hanya selaras 39% sampai 51% dengan standar internasional, dengan kesenjangan terbesar pada pilar sosial yang mencapai 96%. Hal ini terungkap dalam laporan yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Dewan Energi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia.

Laporan bertajuk Analisis Kesenjangan Kerangka Regulasi Nasional dengan Standar ESG Internasional untuk Sektor Mineral Kritis di Indonesia tersebut mengkaji 117 peraturan nasional yang mencakup 21 undang-undang, 20 peraturan pemerintah, dan 50 peraturan menteri. Seluruh aturan ini disandingkan dengan tiga standar ESG global yang meliputi International Finance Corporation Performance Standards (IFC PS), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), dan Copper Mark/Responsible Minerals Initiative (CopperMark/RMI).

Dari kajian tersebut ditemukan 103 bukti kepatuhan yang beririsan antara regulasi nasional dan standar ESG global. Namun, 45% aturan nasional dinilai belum sepenuhnya selaras dan membutuhkan penyesuaian panduan pelaksanaan, sementara 23% belum diatur sama sekali dalam regulasi nasional.

Yang paling krusial, 96% dari kekosongan aturan tersebut berada pada pilar sosial yang mencakup mekanisme perlindungan masyarakat adat termasuk komitmen Free, Prior and Informed Consent (FPIC), akuisisi lahan, serta pemindahan tempat tinggal masyarakat.

Dari total 42 parameter ESG komprehensif yang dievaluasi yang meliputi pengelolaan air limbah, perlindungan keanekaragaman hayati, hak masyarakat adat, keselamatan kerja, hingga transparansi rantai pasok dan antikorupsi, sebanyak 40 parameter masih memiliki kesenjangan substansi teknis operasional yang memerlukan penguatan.

Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan Kemenko Perekonomian Agus Wibowo mengatakan penguatan aspek ESG menjadi keharusan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang bertanggung jawab.

"Penguatan pada aspek ESG wajib dilakukan untuk menjawab tuntutan global atas produksi mineral kritis yang diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Studi yang telah dibuat akan memudahkan pemerintah dalam melakukan penyesuaian pada peraturan yang sudah ada maupun menyusun peraturan baru agar selaras dengan standar ESG internasional. Harapan kita adalah agar studi ini dapat meningkatkan keselarasan regulasi nasional dengan standar ESG internasional," katanya, dikutip dari siaran pers, Rabu (23/6/2026).

Laporan ini juga menemukan bahwa meski regulasi nasional Indonesia sudah memiliki fondasi ESG yang cukup luas dan tersebar lintas sektor, aturan-aturan tersebut masih terfragmentasi dan belum menyentuh aspek teknis operasional yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan audit pasar global.

Direktur Eksekutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan Program Prioritas Ekonomi DEN Tubagus Nugraha mengatakan kajian ini membuka pemahaman bahwa ESG bukan persoalan satu sektor.

"Studi ini makin menunjukkan bahwa ESG bukan single point of view, karena aspek-aspek yang dinilai tersebar di berbagai sektor. Pemahaman yang substansial, terutama standar yang diakui secara internasional, penting bagi industri dan pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, serta membuka transformasi dan penyesuaian terhadap industri regulasi ESG global," katanya.

Laporan ini memberikan tiga rekomendasi strategis. Bagi pemerintah, diperlukan transformasi regulasi tata kelola ESG melalui penyusunan pedoman kepatuhan nasional dan pembentukan institusi koordinator lintas sektor. Bagi pembuat standar internasional, laporan mendorong mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen hukum resmi Indonesia dapat diakui langsung untuk menekan biaya audit. Bagi pelaku industri, laporan menekankan pentingnya membangun compliance register terintegrasi dan memperkuat unit kerja ESG.

Country Director WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan posisi strategis Indonesia sebagai pemegang cadangan mineral kritis justru bisa menjadi risiko jika tata kelola tidak diperkuat.

"Indonesia memiliki posisi strategis karena cadangan mineral kritis dan pengolahannya, namun posisi tawar tersebut bisa menjadi risiko, jika tata kelola tidak didukung secara komprehensif. Hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi dalam rencana pembangunan pemerintah. Studi kesenjangan ESG ini membantu mengidentifikasi 'kerugian tersembunyi', seperti emisi dan kerugian ekologis, yang dihadapi saat ini dan di masa depan," katanya.

Pada Pemilu 2024, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong sekitar 35 utusan masyarakat adat berkontestasi di berbagai tingkatan. Mereka menggalang puluhan ribu suara: 28.828 untuk DPRD kabupaten/kota, 12.459 untuk DPRD provinsi. Tidak satu pun menembus DPR RI.

Sementara itu, sekitar 1,9 juta anggota masyarakat adat yang tinggal di kawasan hutan bahkan tidak terdaftar sebagai pemilih. Bukan karena mereka menolak demokrasi, melainkan karena desain administrasi pemilu tidak mengenali keberadaan mereka.

Di negara yang konstitusinya mengakui masyarakat adat dan pemilunya disebut “berhasil,” bagaimana mungkin kelompok yang berjumlah puluhan juta jiwa tidak memiliki satu pun wakil di parlemen nasional?

Dalam tulisan saya sebelumnya di Katadata, saya menunjukkan bahwa 17,3 juta suara sah menguap pada Pemilu 2024 akibat ambang batas parlemen 4%. Kemudian wacana menaikkannya menjadi 7% adalah manuver elite petahana untuk melinierkan parlemen.

Kasus masyarakat adat memperlihatkan bahwa masalahnya lebih dalam dari sekadar ambang batas. Ia menyentuh pertanyaan paling mendasar tentang demokrasi kita: apakah desain pemilu yang semakin sempurna secara prosedural dengan sendirinya menghasilkan keterwakilan yang bermakna? Pengalaman masyarakat adat menjawab dengan tegas: tidak.

Tiga Saringan yang Tampak Netral

Naskah kebijakan yang disusun Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), AMAN, dan Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada Juni 2026, bertajuk Membuka Jalan bagi Wakil Masyarakat Adat, mengidentifikasi tiga dimensi prosedural yang bekerja sebagai "saringan berlapis" terhadap masyarakat adat. Ketiganya tampak netral berlaku sama untuk semua warga tetapi bekerja diskriminatif terhadap kelompok yang posisi sosialnya sudah timpang sejak awal.

Saringan pertama adalah administrasi kependudukan. Wilayah adat yang belum diakui formal kerap dianggap berada di dalam kawasan hutan negara, sehingga layanan perekaman e-KTP tidak bisa masuk. Tanpa e-KTP, warga adat lenyap dari daftar pemilih. Di sinilah benturan yurisdiksi antara Kemendagri, Kementerian Kehutanan, dan KPU menciptakan zona kosong birokratis: setiap lembaga merasa bukan kewenangannya, sementara 1,9 juta warga kehilangan hak konstitusional bahkan sebelum kontestasi dimulai.

Saringan kedua adalah penataan daerah pemilihan. Kajian Indonesian Parliamentary Center (IPC) pada 2017 menunjukkan bahwa penataan dapil yang mengabaikan prinsip kohesivitas memecah komunitas adat yang secara sosial-budaya utuh ke dalam beberapa dapil. Kasus Suku Gayo di Aceh adalah contoh konkret: kekuatan elektoral yang sesungguhnya signifikan menjadi tercerai-berai, dan kepastian representasi di DPR RI menjadi semu. Komunitas yang utuh dipecah oleh garis administratif yang tidak mengenali batas-batas sosialnya.

Saringan ketiga adalah konversi suara menjadi kursi. Ambang batas parlemen 4% menghukum kekuatan politik yang dukungannya terkonsentrasi secara wilayah, persis profil komunitas adat. Dan dalam sistem daftar terbuka, pemilu berubah menjadi perlombaan modal ekonomi antarcalon. Pada keduanya, utusan masyarakat adat hampir pasti kalah bukan karena mereka kurang kapabel, melainkan karena medan pertarungannya sudah dirancang untuk pemain dengan sumber daya yang sama sekali berbeda.

Anne Phillips dalam The Politics of Presence (1995) mengingatkan: bagi kelompok dengan sejarah peminggiran yang panjang, kehadiran nyata wakil dari kelompok itu tidak tergantikan oleh sekadar program yang bersimpati. Will Kymlicka menyebutnya lebih tajam: memberikan aturan yang sama tanpa penyesuaian terhadap kelompok yang posisinya tidak sama adalah kesetaraan yang hanya formal dan kesetaraan formal, pada hakikatnya, melanggengkan ketidaksetaraan.

Substansi dan Prosedur Bisa Berjalan Beriringan

Argumen paling umum yang dilontarkan terhadap penguatan dimensi substansial dalam desain pemilu adalah bahwa ia akan mengorbankan keadilan prosedural—khususnya prinsip kesetaraan suara. Data menunjukkan sebaliknya.

Pada 2022, ketika pemekaran melahirkan empat provinsi baru di Tanah Papua, SPD menyusun penataan dapil DPRD provinsi dengan menempatkan kohesivitas adat sebagai pertimbangan utama.

Dapil disusun mengikuti tujuh wilayah adat besar Mamta, Sareiri, Meepago, Lapago, Anim Ha, Domberai, berdasarkan konsultasi langsung dengan Dewan AMAN Papua. Hasilnya diukur dengan dua instrumen yaitu indeks proporsionalitas (LHI) dan deviasi harga kursi.

Di seluruh enam provinsi, kedua indikator menunjukkan hasil yang sangat baik. Proporsionalitas berkisar antara 1,06 persen (Papua Barat Daya) hingga 2,08% (Papua Selatan) angka yang mendekati nol berarti pembagian kursi nyaris sempurna sebanding dengan proporsi penduduk. Deviasi harga kursi juga rendah, artinya suara setiap warga bernilai setara.

Temuan ini membuktikan satu hal yang selama ini dianggap mustahil: melindungi keutuhan komunitas adat dalam penataan dapil tidak mengorbankan keadilan suara. Tegangan antara prosedural dan rekognisi yang selama ini dianggap tak terelakkan terbukti bisa diselesaikan dalam kerangka hukum pemilu yang sudah ada, bahkan tanpa perlu mengubah satu pasal pun.

Cermin yang Lebih Besar

Kasus masyarakat adat bukan anomali. Ia adalah cermin paling jelas dari masalah yang lebih luas dalam desain demokrasi elektoral Indonesia: bahwa prosedural yang semakin canggih berjalan seiring dengan penyingkiran substansial yang semakin halus.

Kita sudah melihatnya pada 17,3 juta suara yang menguap akibat ambang batas parlemen. Kita melihatnya pada normalisasi politik uang, di mana jumlah pemilih yang menolak justru menurun dari 9,8% pada 2019 menjadi 8% pada 2024.

Dalam temuan SPD yang tertuang dalam buku Selamat Datang Otokrasi (2024) bahwa pemilu di Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai arena kompetisi yang setara, melainkan alat konsolidasi kekuasaan. Polanya sama: pemilu yang semakin rapi secara teknis, tapi semakin jauh dari keterwakilan yang bermakna.

Pembahasan RUU Pemilu yang sedang berlangsung adalah kesempatan untuk memutus pola itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah mewajibkan pembenahan ambang batas sebelum 2029. Pasal 185 huruf (f) UU Pemilu sudah menyediakan landasan untuk penataan dapil berbasis kohesivitas adat.

Instrumennya ada. Yang selama ini kurang adalah kemauan untuk menguji setiap prosedur terhadap satu pertanyaan substansial: apakah desain ini menyingkirkan atau merangkul mereka yang paling membutuhkan suara?

Selama pertanyaan itu tidak diajukan, pemilu kita akan terus berhasil secara prosedural dan gagal secara substansial. Masyarakat adat akan terus diakui dalam konstitusi, tapi tidak pernah dihitung dalam demokrasi. Dan jarak antara janji kesetaraan dan kenyataan penyingkiran akan terus diselubungi oleh satu kata yang paling berbahaya dalam politik kita: prosedur.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan komitmennya untuk menjadikan sagu sebagai fondasi kedaulatan pangan, pelestarian budaya, perlindungan ekosistem, dan penguatan ekonomi masyarakat adat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri saat membuka Festival COLO Sagu 2026 yang mengusung tema “Sagu Menghidupi. Dari Tradisi Menuju Kemandirian Ekonomi” dilansir dari laman resmi Pemprov Papua.

Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Colo Sagu Nusantara, panitia pelaksana, akademisi, komunitas adat, pelaku UMKM, serta seluruh mitra yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Bagi orang Papua, sagu bukan sekadar bahan pangan. Sagu adalah identitas, sejarah dan bagian dari perjalanan hidup masyarakat adat yang diwariskan dari generasi ke generasi,” ujarnya.

Ia menilai sagu memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan global, khususnya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, sagu dinilai mampu menjadi fondasi kedaulatan pangan sekaligus membuka peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Papua.

Karena itu, Pemprov Papua terus mendorong penguatan ekosistem sagu melalui perlindungan kawasan sagu, pemberdayaan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat, pengembangan riset dan inovasi, serta peningkatan nilai tambah produk turunan sagu agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Dia juga menekankan, pembangunan sagu membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, komunitas lingkungan hingga masyarakat.

“Ketika seluruh elemen bergerak bersama, maka sagu tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat Papua,” katanya.

Fakhiri menegaskan, semangat pelestarian dan pengembangan sagu sejalan dengan visi pembangunan Papua Cerah, yakni terwujudnya transformasi Papua yang sehat, sejahtera, dan harmoni. Melalui penguatan pangan lokal berbasis sagu, Papua diharapkan mampu membangun masyarakat yang sehat, mandiri secara ekonomi, sekaligus menjaga harmoni antara manusia, budaya, dan alam.

Menutup sambutannya, Gubernur Fakhiri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga hutan sagu, melindungi tanah adat, serta mengembangkan inovasi dan hilirisasi produk sagu agar manfaatnya dapat kembali dirasakan oleh masyarakat Papua sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengejar realisasi Program 3 Juta Rumah di tengah minimnya alokasi fiskal negara. Menariknya, program ini tak hanya dirancang untuk mengentaskan ketimpangan pemilikan rumah semata, melainkan diharapkan turut mengentaskan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang saat ini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di area padat penduduk DKI Jakarta dilaporkan mencapai 834.000 rumah tangga.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat tercatat menyumbang porsi paling masif. Di mana, sebanyak 262.000 rumah tangga yang tinggal di wilayah tersebut menempati tempat tinggal tidak layak huni.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, upaya penanganan kawasan kumuh khususnya di Jakarta masih menghadapi tantangan biaya. Sehingga pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara masif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bahkan menyebut kebutuhan dana penanganan kawasan kumuh tahun depan belum sepenuhnya tertampung dalam pagu indikatif TA 2027.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan pihaknya baru mendapat alokasi pagu indikatif 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Ara membeberkan, pagu indikatif yang ada saat ini belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk target 2 juta unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga penanganan kawasan kumuh.

Karenanya, Kementerian PKP secara resmi melayangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun. Sehingga pagu tahun depan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program 3 Juta Rumah yang diproyeksikan mencapai Rp106 triliun.

Perinciannya, output prioritas utama akan menyasar program BSPS senilai Rp57,29 triliun untuk menyokong 2 juta unit rumah. Pemerintah menilai program ini menjadi salah satu pilar utama penopang target 3 juta rumah.

Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau 421 tower rumah susun (rusun). Langkah ini diambil guna merespons tingginya aspirasi kebutuhan hunian vertikal dari berbagai daerah.

Adapun, sisa anggaran akan disebar untuk rumah khusus sebesar Rp8 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi senilai Rp519 miliar di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar.

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” ujar Ara.

Bertumpu Pada Alokasi BSPS 5.000 Unit

Adapun khusus tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan bakal menangani kawasan kumuh di Jakarta dengan mengandalkan alokasi BSPS yang ditetapkan sebanyak 5.659 unit.

Meski belum mampu mencakup total rumah tangga yang tinggal di RTLH DKI Jakarta, angka tersebut dilaporkan telah meningkat signifikan dari total alokasi awal yang hanya sebanyak 158 unit rumah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.

Adapun, menanggapi pernyataan BPS yang menegaskan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kawasan kumuh paling tinggi, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.350 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa total alokasi BSPS Tahun ANggaran 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 375.200 unit.

Dia menjelaskan, target hingga Juli 2026 dapat tembus 23,84% dari kuota awal atau sekitar 89.000 unit dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2,04 triliun.

Akan tetapi, pada awal Juni 2026 realisasi penanganan BSPS secara nasional baru mencapai 13,51% dengan nilai anggaran terealisasi Rp1,15 triliun.

“Tapi saya masih optimis kita bisa kejar ini, karena prosesnya semuanya verifikasi. Bulan Oktober 2026 pelaksanaan fisik ditargetkan selesai 100% atau paling telat November 2026,” imbuhnya.

Perlu Upaya Konsolidasi - Koordinasi dengan Pemda

Meskipun pemerintah pede dapat mengentaskan kawasan kumuh dengan program BSPS, sejumlah pakar menilai hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara fundamental.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konsolidasi lahan oleh pemerintah. Kemudian, penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal.

Hal tersebut dinilai jauh lebih relevan ketimbang hanya menjalankan proses renovasi. Mengingat, area tersebut akan tetap padat penduduk dan bakal menimbulkan sederet persoalan baru ke depan.

“Kalau bicara Jakarta, idealnya dilakukan konsolidasi lahan. Kenapa? Karena kalau lahan yang terbatas akan lebih layak kalau kawasan itu ditata ulang. Karena dengan keterbatasan lahan tadi, hunian vertikal itu daya tampungnya lebih besar,” ujarnya.

Selai itu, penataan ulang kawasan dengan pembangunan hunian vertikal bakal menciptakan kawasan yang lebih sehat dan mudah diakses. Dengan demikian, tingkat kelayakan hidup masyarakat dapat jauh lebih terjamin.

“Kalau rumahnya itu hanya diperbaiki melalui bedah rumah bagus sebenarnya, tapi itu bisa jadi masalah kota dalam jangka panjang. Rumahnya tetap kecil, lingkungannya juga sempit. Kemudian secara teknis kapasitasnya terbatas, karena rumahnya sudah penuh,” tambahnya.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pemerintah perlu mendorong upaya konsolidasi lahan masyarakat untuk dibangun hunian vertikal. Hal itu diperlukan demi mengatasi padatnya pemukiman di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga didorong untuk dapat lebih aktif menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta.

“Seharusnya kementeriannya itu melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pemda setempat, yang tau kapasitas adalah Pemda setempat,” tegasnya.

Tigor menekankan, tak hanya Jakarta Barat, sejumlah wilayah di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di mana, apabila hal ini dikerjakan secara taktis upaya penanganan kawasan kumuh di Jakarta sebenarnya dapat rampung dalam waktu dekat.

Selain itu, Tigor juga menyebut pemerintah perlu mulai gencar melakukan sosialisasi agar minat masyarakat tinggal di hunian vertikal jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan guna memuluskan upaya penanganan tata kota ke depan.

“Kementerian Perumahan Rakyat itu bukan cuma bangun rumah, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mau pindah ke Rusun, nah ini yang belum ada sampai sekarang,” pungkasnya.

SEOUL - Perusahaan galangan kapal Samsung Heavy Industries mengumumkan rencana untuk mengembangkan pusat data terapung (FDC) di permukaan laut untuk mengatasi kurangnya lahan dan konsumsi air yang tinggi dari pusat data tradisional.

Untuk mewujudkan proyek ini, perusahaan telah menandatangani kemitraan strategis dengan perusahaan pelayaran Yunani, Capital Clean Energy Carriers.

Di antara fitur utama desain pusat data terapung termasuk penggunaan sistem pendingin berbasis air laut, yang memungkinkan server didinginkan secara alami dengan lebih hemat energi.

Struktur ini juga diharapkan menggunakan gas alam cair (LNG) sebagai sumber energi utamanya, selain dirancang untuk beroperasi secara fleksibel di area pelabuhan, pesisir, atau sungai.

Samsung juga memperkenalkan konsep FDC 50 megawatt (MW), yang telah menerima persetujuan awal dari Biro Perkapalan Amerika (ABS) dan Lloyd’s Register untuk standar keselamatan dan asuransi maritim.

Selain itu, perusahaan bekerja sama dengan Supermicro untuk menguji daya tahan server kecerdasan buatan (AI) di lingkungan laut.

Inisiatif ini dipandang sebagai alternatif untuk membangun pusat data di darat, yang sering dikritik karena penggunaan sumber daya air dan lahan yang tinggi.

Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan termasuk erosi air asin, kelembaban tinggi, getaran, dan stabilitas struktural akibat gelombang.