Bisnis.com, CIREBON - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Cirebon hingga akhir 2025 menembus angka 229.640 jiwa, sehingga menempatkan daerah ini di posisi kelima tertinggi di Jawa Barat, di tengah perayaan hari jadi ke-544.

Dalam rentang 2021 hingga 2025, Kabupaten Cirebon tidak pernah keluar dari lima besar daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Meski secara tren jumlahnya menurun dari sekitar 271.000 jiwa pada 2021, penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk menggeser posisi Cirebon dari papan atas.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Dia menyebut, kompleksitas persoalan ekonomi di wilayahnya tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Penurunan angka kemiskinan memang terjadi, tetapi tantangannya masih besar. Kami terus berupaya menekan angka tersebut melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi lokal,” ujar Imron, Kamis (2/4/2026).

Menurutnya, karakteristik wilayah Kabupaten Cirebon sebagai daerah perbatasan membawa tantangan tersendiri. Ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses lapangan kerja formal, hingga masih dominannya sektor informal menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya angka kemiskinan.

Secara regional, ketimpangan antarwilayah di Jawa Barat masih terlihat jelas. Kabupaten dengan jumlah penduduk besar seperti Bogor dan Garut mendominasi angka kemiskinan, diikuti Bandung dan Cianjur. Dalam konteks ini, Cirebon berada dalam kelompok daerah dengan beban sosial-ekonomi cukup tinggi.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan daerah lain di wilayah Pantura, posisi Cirebon relatif sejalan dengan Indramayu yang juga mencatat angka kemiskinan tinggi. Hal ini mengindikasikan kawasan pesisir utara Jawa Barat masih menghadapi persoalan struktural, seperti rendahnya produktivitas sektor pertanian dan terbatasnya diversifikasi ekonomi.

Imron menegaskan, pemerintah daerah saat ini fokus pada penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan.

“Kami mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, program bantuan sosial juga terus disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat,” katanya.

Menurut Imron, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Cirebon membutuhkan intervensi yang lebih terarah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru dan menarik investasi ke daerah.

Apalagi, tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Barat secara umum menunjukkan perkembangan positif. Total penduduk miskin di provinsi ini turun dari sekitar 4,19 juta jiwa pada 2021 menjadi 3,65 juta jiwa pada 2025. Namun, penurunan tersebut belum merata di seluruh wilayah.

"Kabupaten Cirebon, dengan usia yang telah melampaui lima abad, kini dihadapkan pada tantangan untuk keluar dari bayang-bayang kemiskinan yang telah lama melekat. Kami akan menghadirkan kebijakan yang lebih agresif dan terukur, posisi daerah ini berpotensi tetap stagnan dalam daftar wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Barat," tutur Imron.

Bisnis.com, CIREBON - Tingkat kemiskinan di Kota Cirebon menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir. Namun, di balik angka yang tampak membaik itu, tersimpan tantangan struktural yang masih membayangi daya tahan ekonomi warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada 2025 sebesar 28.120 orang, turun 1.005 orang dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 29.171 orang. Secara persentase, angka kemiskinan Kota Cirebon juga turun dari 9,02% pada 2024 menjadi 8,66% pada 2025.

Penurunan ini melanjutkan tren jangka panjang sejak 2016, meski sempat terganggu lonjakan kemiskinan pada periode 2019–2021 akibat tekanan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19.

Plt Kepala BPS Kota Cirebon Ujang Mauludin menjelaskan penurunan kemiskinan tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi yang mulai dirasakan sebagian kelompok rentan.

Namun, ia mengingatkan, membaca kemiskinan tidak cukup hanya dari sisi jumlah dan persentase. "Penurunan jumlah penduduk miskin itu penting, tapi yang lebih krusial adalah melihat seberapa jauh pengeluaran mereka dari garis kemiskinan dan bagaimana ketimpangan di antara kelompok miskin itu sendiri,” ujar Ujang, Selasa (30/12/2025).

BPS mencatat, selama 2024–2025 Garis Kemiskinan Kota Cirebon justru naik 4,8%, dari Rp545.592 menjadi Rp571.809 per kapita per bulan. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar, baik makanan maupun nonmakanan, yang harus dipenuhi penduduk agar tidak dikategorikan miskin.

“Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, beban hidup minimum yang harus dipenuhi masyarakat semakin tinggi,” kata Ujang.

Kondisi ini menunjukkan penurunan kemiskinan belum sepenuhnya sejalan dengan stabilitas harga dan daya beli.

Lebih lanjut, indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan menunjukkan perbaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,18 pada 2024 menjadi 0,94 pada 2025. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,25 menjadi 0,16 pada periode yang sama.

Menurut Ujang, penurunan dua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran di antara kelompok miskin makin menyempit.

“Ini sinyal positif. Artinya, penduduk miskin tidak semakin tertinggal jauh, dan jarak pengeluaran mereka terhadap garis kemiskinan mengecil,” ujarnya.

Namun demikian, penurunan indeks tidak serta-merta menandakan kemiskinan telah tertangani secara fundamental. Struktur ekonomi Kota Cirebon yang didominasi sektor jasa, perdagangan kecil, dan pekerja informal membuat kelompok miskin tetap rentan terhadap gejolak harga dan perlambatan ekonomi.

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 10,23% warga KabupatenCirebon masih terjebak dalam kemiskinan. Pemerintah daerah dinilai belum melakukan upaya ekstra dan angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berada di angka 7,08%.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cirebon per Oktober 2025, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 229.640 jiwa.

Meski turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245.921 atau 11%, penurunan tersebut belum dianggap signifikan mengingat kesenjangan ekonomi di tingkat akar rumput masih melebar.

Secara nominal, penurunan sekira 16.280 ribu jiwa memang mencerminkan adanya perbaikan pengeluaran rumah tangga. Namun, indikator lain menunjukkan sinyal bahaya.

Dalam catatan tersebut, garis kemiskinan di Kabupaten Cirebon naik dari Rp475.046 per kapita per bulan menjadi Rp491.604, meningkat 3,49%.

Artinya, kebutuhan minimum untuk hidup layak ikut naik, sementara daya beli masyarakat miskin belum pulih sepenuhnya.

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa tren penurunan angka kemiskinan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan struktural.

"Ada paradoks di balik data itu. Jumlah penduduk miskin memang turun, tapi tingkat kerentanannya justru meningkat. Ini menunjukkan program pemerintah daerah masih bersifat jangka pendek," ucap Imron, Senin (3/11/2025).

Ia menambahkan, ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial masih tinggi, sementara sektor produktif seperti pertanian, UMKM, dan ekonomi kreatif belum diperkuat secara optimal.

Imron menambahkan, pemerintah daerah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dengan memperkuat sinergi antarinstansi dan memperluas akses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kami mendorong program berbasis pemberdayaan, bukan sekadar bantuan. Tahun depan kami akan memperluas pelatihan wirausaha dan akses modal bagi kelompok rentan," ujar Imron.

Imron pun menyebutkan, berbagai kalangan menilai langkah tersebut masih perlu diperkuat dengan kebijakan yang lebih terukur dan berorientasi hasil.

Selama ini, efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat desa dinilai belum merata. Beberapa desa pesisir dan wilayah selatan masih mengalami tingkat kemiskinan yang jauh di atas rata-rata kabupaten.

"Kemiskinan di Cirebon cenderung bersifat multidimensi. Selain faktor ekonomi, persoalan pendidikan, sanitasi, dan lapangan kerja turut menjadi penyumbang utama. Oleh karena itu, penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan kebijakan lintas sektor," tutur Imron.