JAKARTA - IPB University bersiap mengimplementasikan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sebagai salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru . Implementasi RPL ditargetkan mulai berjalan pada semester genap tahun akademik 2026/2027.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, Prof Deni Noviana, mengatakan penyelenggaraan RPL di IPB University telah memiliki landasan regulasi, organisasi pengelola di tingkat insitusi dan program studi (prodi), serta pedoman pelaksanaan.

Salah satu tahap persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan calon asesor yang akan melakukan penilaian terhadap peserta yang mendaftar melalui jalur RPL.

"Setelah seluruh perangkat dan tim penilai terbentuk, kami menargetkan implementasi RPL dapat dimulai pada semester genap tahun akademik 2026/2027," katanya, melalui siaran pers, Rabu (1/6/2026).

Prof Deni menjelaskan, RPL akan menjadi salah satu jalur penerimaan mahasiswa baru untuk program sarjana (S1) maupun pascasarjana, kecuali program profesi dokter dan beberapa program profesi lainnya. Melalui mekanisme ini, pengalaman kerja maupun hasil belajar yang telah dimiliki peserta dapat diakui sebagai capaian pembelajaran setelah melalui proses asesmen.

Menurutnya, RPL merupakan kebijakan strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi profesional, praktisi, aparatur sipil negara (ASN), maupun individu yang telah memperoleh kompetensi melalui pengalaman kerja, pelatihan, sertifikasi, dan pembelajaran nonformal.

Secara nasional, pengakuan hasil belajar melalui RPL dapat mencapai maksimal 70 persen dari total beban studi. Meski memperoleh pengakuan atas sebagian capaian pembelajaran, mahasiswa yang diterima melalui jalur RPL tetap mengikuti proses perkuliahan reguler bersama mahasiswa lainnya hingga menyelesaikan seluruh persyaratan akademik.

"RPL bukan jalan pintas untuk memperoleh gelar. RPL merupakan mekanisme akademik yang mengakui kompetensi melalui proses asesmen yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, perluasan akses harus berjalan seiring dengan penjaminan mutu," tegasnya.

Melalui pelaksanaan RPL, IPB University berharap semakin banyak masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa mengabaikan standar mutu akademik, sekaligus memperkuat posisi IPB sebagai salah satu perguruan tinggi rujukan nasional dalam penyelenggaraan RPL.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University kembali menyelenggarakan Strategic Talk Series 2 dengan tema “Marketomics: Beyond Market Economics” pada Rabu (24/6/2026) di Ruang Equilibrium FEM IPB. Strategic Talk Series merupakan bagian dari rangkaian kegiatas Dies Natalis FEM IPB University yang pada kesempatan kali ini, Departemen Manajemen bertindak sebagai host peyelenggaraan.

Kegiatan ini menghadirkan Ir Budi Purwanto, ME sebagai narasumber utama, dengan pembahas Prof Dr Ir Dedi Budiman Hakim, MEc, Prof Dr Ir Yusman Syaukat, MEc, Dr Ir Suharno, MA Dev, dan Dr Ranti Wiliasih, SP, MSi.

Dalam paparannya, Budi Purwanto menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap cara ilmu ekonomi dan manajemen membaca pasar modern. Menurutnya, ekonomi pasar konvensional selama ini terlalu berfokus pada indikator seperti harga, pertumbuhan, inflasi, dan efisiensi, sementara aspek yang lebih mendasar seperti penciptaan nilai, keberlanjutan, kualitas kelembagaan, dan sinkronisasi antar pasar belum cukup diperhatikan.

Karena itu, ia memperkenalkan konsep “Marketomics” sebagai pendekatan baru untuk memahami pasar sebagai suatu ekosistem yang saling terhubung. Pendekatan ini tidak hanya melihat pasar modal, tetapi juga keterkaitan antara pasar tenaga kerja, pasar produk, dan pasar keuangan dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang.

Menurut Budi, indikator ekonomi selama ini sering kali diperlakukan sebagai representasi penuh dari kondisi kesejahteraan masyarakat, padahal indikator tersebut hanyalah alat pelacak. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi misalnya, belum tentu menggambarkan pengalaman nyata kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif untuk membaca kesehatan ekonomi secara utuh.

Dalam forum tersebut, Budi juga menjelaskan bahwa Marketomics terinspirasi dari pendekatan genomik atau omics dalam ilmu hayati, yaitu membaca sistem secara menyeluruh dan saling terhubung. Dengan pendekatan tersebut, ekonomi dan manajemen tidak lagi dipandang sebagai proses linear sederhana, tetapi sebagai ekosistem kompleks yang melibatkan berbagai dimensi seperti produksi, pemasaran, akuntansi, kelembagaan, perilaku, hingga legitimasi sosial. Ia menegaskan bahwa fokus utama Marketomics bukan semata-mata efisiensi dan pembentukan harga, melainkan bagaimana nilai ekonomi diciptakan, didistribusikan, dipertahankan, dan diterima secara sosial. Karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya diagnosis risiko, kualitas pasar, keberlanjutan sistem, dan keseimbangan antar sektor ekonomi.

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Empat guru besar Institut Pertanian Bogor (IPB) University menawarkan berbagai inovasi pengelolaan sumber daya hayati berkelanjutan melalui orasi ilmiah yang membahas sektor perkebunan, perikanan, akuakultur, dan kehutanan.

Dalam konferensi pers pra orasi ilmiah secara daring di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, para guru besar menyoroti pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan, perubahan iklim, ekonomi biru, dan keberlanjutan sumber daya alam.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Prof. Hariyadi memperkenalkan konsep "nexus baru" dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang mengintegrasikan produktivitas, efisiensi sumber daya, mitigasi perubahan iklim, digital agriculture, ekonomi sirkular, dan pemberdayaan pekebun.

"Konsep nexus baru yang perlu dibangun sebagai kerangka kerja integratif dari produktivitas, ketahanan iklim, circular bioeconomy, pemantauan digital, inklusi sosial ekonomi, dan hasil riset sebagai bukti ilmiah," kata Hariyadi.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Wini Trilaksani menyoroti potensi hasil samping perikanan sebagai sumber biomolekul bernilai tambah yang dapat mendukung ekonomi biru.

Menurut dia, bagian ikan yang selama ini dianggap limbah seperti mata, kulit, tulang, dan gelembung renang dapat diolah menjadi produk pangan fungsional, nutrasetikal, kosmetik, hingga biomaterial.

"Ekonomi biru tidak hanya dibangun dari laut yang menghasilkan komoditas, tetapi dari kemampuan ilmu pengetahuan mengubah setiap fraksi biomassa menjadi nilai," ujarnya.

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Prof. Agus Oman Sudrajat menjelaskan bahwa kontrol hormonal reproduksi ikan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan akuakultur nasional.

Ia menyebut teknologi hormonal mampu mempercepat reproduksi, meningkatkan kualitas benih, mempercepat domestikasi, serta mendukung ketersediaan benih secara berkelanjutan.

Di bidang kehutanan, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Prof. Siti Badriyah Rushayati menegaskan pentingnya jasa lingkungan hutan dalam menghadapi triple planetary crisis yang meliputi perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan.

Menurut dia, hutan berperan dalam penyimpanan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, memperbaiki kualitas udara, serta mendukung kesehatan masyarakat melalui konsep healing forest.

"Jasa lingkungan hutan harus ditempatkan sebagai bagian integral dari kebijakan pembangunan agar tercipta keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat," kata Siti.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Program cetak sawah rakyat dilakukan melalui pendekatan partisipatoris bersama penduduk desa, baik orang asli maupun transmigran

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Hasil penelitian IPB University menyatakan program cetak sawah rakyat di Papua berhasil dikembangkan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan lahan.

Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB (PSP3-IPB) Fredian Tonny Nasdian saat mempertahankan disertasinya berjudul Komunitas Pertanian Pangan Berkelanjutan di Merauke: Penetrasi Neoliberal dalam Transformasi Tata Kelola Lokal di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin.

Fredian mengatakan program cetak sawah rakyat seluas 20 ribu hektare di Merauke dan sekitar 9 ribu hektare di Sorong dijalankan bersama masyarakat desa, baik orang asli Papua maupun transmigran, melalui proses partisipasi dan negosiasi.

"Program cetak sawah rakyat dilakukan melalui pendekatan partisipatoris bersama penduduk desa, baik orang asli maupun transmigran," katanya.

Menurut dia, lahan yang digunakan tetap menjadi milik masyarakat karena warga secara sukarela meminjamkan lahan untuk pengembangan sawah. Pelaksanaan program juga disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk mempertahankan kawasan hutan di sekitar lahan pertanian dan menghindari area dengan kemiringan tinggi.

Pendekatan tersebut, lanjutnya, berbeda dengan sejumlah program pengembangan pertanian skala besar yang selama ini dinilai mengabaikan aspek sosial dan ekologis masyarakat setempat.

Penelitian yang dilakukan pada Juni hingga November 2025 itu mencakup 46 kampung di sembilan distrik Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kajian dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, serta survei terhadap 594 responden.

Hasil penelitian menunjukkan komunitas yang didominasi eks transmigran memiliki peluang keberlanjutan program paling tinggi. Posisi berikutnya ditempati komunitas campuran orang asli Papua dan eks transmigran, sedangkan komunitas yang didominasi orang asli Papua dengan pola mata pencaharian subsisten tradisional memiliki peluang keberlanjutan yang lebih rendah.

Fredian menjelaskan ketahanan dan swasembada pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga menyangkut tata kelola yang menentukan akses masyarakat terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat pembangunan.

Ia menilai keberhasilan program cetak sawah rakyat tidak cukup diukur dari luas lahan yang dicetak maupun volume produksi yang dihasilkan.

"Keberhasilan Cetak Sawah Rakyat Merauke 2025 tidak cukup dinilai dari luasan dan tonase, tetapi dari kemampuan tata kelola memelihara legitimasi sosial, mengelola kerumitan spasial, dan membagi manfaat secara adil di dalam komunitas," katanya.

Dalam penelitian tersebut, Fredian memperkenalkan konsep sodality governance, yakni tata kelola hibrida yang menggabungkan target peningkatan produksi pangan dengan keadilan sosial dan kedaulatan komunitas lokal.

Secara empiris, konsep itu diwujudkan melalui pembentukan Brigade Pangan yang melibatkan petani milenial dari komunitas orang asli Papua dan eks transmigran dengan memadukan nilai-nilai lokal dan pengalaman pertanian modern.

Ia merekomendasikan agar pemerintah memenuhi prasyarat perlindungan sosial dan ekologis dalam setiap program perluasan cetak sawah rakyat serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis.

Menurut dia, pendekatan tersebut diperlukan agar target swasembada pangan dapat berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Prof Dwi Hastuti, Pakar Pengasuhan dan Perkembangan Anak IPB University , menilai bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses penerimaan masuk sekolah dasar ( SD ).

Hal ini ia kemukakan menanggapi ramainya perbincangan kebijakan yang memungkinkan anak usia 5,5 tahun masuk SD.

Ia tetap memandang usia enam tahun sebagai batas yang lebih ideal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar.

Menurutnya, ketentuan usia minimal enam tahun yang dianjurkan pemerintah didasarkan pada pertimbangan perkembangan anak. Pada usia tersebut, anak mulai mengalami transisi dari masa kanak-kanak awal menuju usia sekolah, ditandai dengan kematangan berpikir, sosial, dan emosional yang lebih baik.

“Kalau ada anak usia 5,5 tahun yang sudah menunjukkan kematangan sosial, emosional, dan kemandirian yang baik, mungkin bisa menjadi pengecualian. Namun secara umum, anak usia 5,5 tahun masih banyak yang belum cukup matang untuk menghadapi tuntutan sekolah dasar,” katanya, melalui siaran pers, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa kesiapan masuk SD tidak hanya diukur dari kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Ada enam aspek perkembangan yang perlu diperhatikan, yaitu kognitif, fisik-motorik, sosial, emosional, moral-spiritual, dan bahasa.

Dari sisi kognitif, anak yang siap masuk SD sudah mampu berpikir lebih konkret, menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, serta mulai memiliki kemampuan berpikir kritis. Sementara dari aspek fisik-motorik, anak sudah mampu melakukan berbagai aktivitas secara mandiri, seperti menggunakan toilet, mencuci tangan, hingga mengikuti instruksi sederhana.

Kematangan sosial dan emosional juga menjadi indikator penting. Anak yang siap sekolah umumnya sudah mampu berbagi, bekerja sama, berempati, menghormati orang lain, serta mengendalikan emosinya dengan lebih baik. Menurut Prof Dwi, kemampuan-kemampuan tersebut merupakan bekal penting agar anak dapat beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan proses belajar yang lebih terstruktur.

Sebaliknya, jika anak masuk SD sebelum siap secara perkembangan, terdapat sejumlah risiko yang dapat muncul. Salah satunya adalah menurunnya rasa percaya diri karena merasa tertinggal dibandingkan teman-teman sebayanya. Kondisi ini dapat memicu stres, perasaan minder, hingga meningkatkan risiko menjadi korban perundungan.

“Yang perlu dibangun pada anak bukan hanya kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan hidup seperti percaya diri, empati, kemampuan mengendalikan diri, dan toleransi. Fondasi inilah yang akan mendukung keberhasilan anak dalam jangka panjang,” jelasnya.

Menurutnya, keputusan memasukkan anak ke SD sebaiknya didasarkan pada kesiapan perkembangan secara menyeluruh, bukan semata-mata usia atau kemampuan akademik awal.

Oleh karena itu iamenilai bahwa memastikan anak benar-benar siap belajar dan berkembang jauh lebih penting dibandingkan mempercepat anak masuk sekolah.

“Lebih baik anak masuk SD ketika ia sudah matang, mandiri, dan percaya diri. Tujuan pendidikan bukan sekadar membuat anak cepat sekolah, tetapi membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkembang secara optimal,” pungkasnya.

Pemerintah memastikan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita belum jadi dinaikkan.

Meski sebelumnya sempat muncul rencana penyesuaian harga, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan HET Minyakita hingga kini tetap berada di level Rp15.700 per liter.

Budi mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian harga Minyakita.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan harga eceran tertinggi untuk minyak goreng. Jadi, HET minyak goreng masih Rp15.700 per liter," kata Budi di IPB University, Bogor, Jawa Barat, Jumat (12/6), melansir Antara.

Menurutnya, pemerintah memang sempat menyiapkan skenario kenaikan HET Minyakita. Namun, rencana tersebut belum dijalankan karena sejumlah syarat dan kondisi pasar dinilai belum terpenuhi.

"Dulu kan syaratnya kalau harga CPO stabil, kondisinya sudah memungkinkan. Tapi sampai sekarang, sampai saat ini tidak naik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Di tengah belum berubahnya harga Minyakita, pemerintah kini lebih fokus memperluas distribusi minyak goreng rakyat tersebut ke pasar-pasar tradisional melalui perusahaan pelat merah sektor pangan seperti Perum Bulog dan ID Food.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh akses minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga ketersediaan pasokan di pasar.

Selain distribusi, pemerintah juga menyiapkan penyesuaian dalam program bantuan pangan. Jika sebelumnya sebagian pasokan Minyakita digunakan dalam paket bantuan pemerintah, ke depan bantuan tersebut dapat menggunakan minyak goreng merek lain.

Budi mengatakan pemerintah juga meminta produsen meningkatkan produksi minyak goreng kategori second brand atau merek pendamping Minyakita. Produk tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif bagi masyarakat sekaligus membantu menjaga ketersediaan pasokan minyak goreng.

"Jadi tidak hanya Minyakita, tetapi minyak goreng second brand juga sudah banyak. Jadi sudah mudah untuk didapatkan," kata Budi.

Sebelumnya, pemerintah sempat membuka opsi menaikkan HET Minyakita menyusul kenaikan harga CPO. Pada awal Juni lalu, Budi menyebut pemerintah telah menyepakati perlunya penyesuaian harga, meski belum menentukan besaran maupun waktu pemberlakuannya.

Saat itu, pemerintah masih menunggu stabilisasi harga CPO dan tandan buah segar (TBS) sawit sebelum menetapkan HET baru. Harga CPO yang sempat menyentuh rata-rata Rp15.445 per kilogram menjadi salah satu pertimbangan utama dalam pembahasan tersebut.

Usulan kenaikan harga Minyakita sendiri sudah mencuat sejak April lalu dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Namun hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan untuk menaikkan HET, sehingga harga Minyakita tetap bertahan di level Rp15.700 per liter.

JAKARTA - Dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi yang berdaya saing, Pesantren Darunnajah 14 Nurul Ilmi, Serang, resmi menggelar Program Pelatihan Kewirausahaan dan Pemasaran Digital, pada Minggu, (7/6/2026).

Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi berkelanjutan antara pihak pesantren dengan para pakar, dosen, serta mahasiswa pascasarjana dari IPB University.

Pelatihan yang berlangsung di lingkungan kampus Pesantren Darunnaja 14 ini bertujuan untuk mentransformasi unit usaha pesantren agar lebih profesional, sehingga mampu menjangkau pasar yang lebih luas, mulai dari skala lokal hingga ke platform digital nasional.

Dalam pelatihan ini, peserta dibekali empat materi utama yang dirancang khusus untuk pengembangan UMKM berbasis pesantren. Pembekalan diawali dengan materi Legalitas dan Perizinan oleh Dr. Rafnel Azhari dan Dr. Uci Sulandari, yang menekankan bahwa dokumen seperti NIB, PIRT, dan sertifikasi halal adalah syarat mutlak untuk membangun kepercayaan konsumen.

Setelah fondasi legalitas dipahami, peserta diajarkan strategi Komunikasi Pemasaran Berbasis Nilai oleh Rizma Ilfi, M.I.Kom., guna mengintegrasikan nilai-nilai luhur pesantren, seperti amanah dan ikhlas ke dalam model pemasaran modern.

Lebih lanjut, peserta juga mendapatkan sesi praktik Digital Branding & Marketplace bersama Rabiah Putri, S.Pd., CTT. Sesi ini membekali peserta dengan keterampilan mengelola media sosial profesional, teknik fotografi, hingga cara menembus e-commerce besar seperti Shopee dan Tokopedia.

Terakhir, guna memastikan kesehatan bisnis, Abdullah Alhayad Arafah, ST. memaparkan Manajemen Keuangan Digital. Secara unik, materi tata kelola pajak dan penyusunan laporan keuangan ini diajarkan menggunakan pendekatan pemrograman Python untuk menjamin efisiensi dan akurasi.

Sebagai tindak lanjut, setiap peserta dibekali action plan 30 hari untuk mematangkan identitas mereknya. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan Pesantren Darunnajah sebagai model percontohan nasional dalam mencetak pesantren yang inovatif, mandiri secara ekonomi, dan berdampak luas bagi umat.

Para peserta juga diarahkan untuk menjadikan identitas unik pesantren sebagai kekuatan utama.

"Konsumen tidak hanya membeli produk, mereka membeli nilai dan cerita di balik produk tersebut," ujar Rabiah Putri.

Dengan memanfaatkan jaringan alumni dan santri sebagai brand ambassador, produk pesantren diharapkan memiliki posisi tawar yang unik di mata konsumen.

Antusiasme terlihat jelas saat peserta yang terdiri dari pengelola unit usaha, santri, dan pengurus pesantren mempraktikkan langsung pembuatan konten kreatif dan pengaturan akun bisnis.

Sebagai tindak lanjut, setiap peserta dibekali dengan action plan untuk 30 hari ke depan, mencakup finalisasi identitas merek hingga analisis performa konten secara berkala.

Kolaborasi antara Pesantren Darunnajah dan IPB University ini diharapkan menjadi model percontohan bagi pesantren lainnya di Indonesia.

Dengan memadukan pendidikan karakter dan keahlian bisnis modern, pesantren kini membuktikan diri mampu bertransformasi menjadi aktor ekonomi yang mandiri, inovatif, dan memberikan dampak luas bagi umat.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Transformasi sektor perkebunan nasional dinilai tidak bisa hanya bertumpu pada perusahaan dan pemerintah. Keterlibatan generasi muda melalui inovasi, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk menjaga daya saing industri perkebunan Indonesia di tengah tantangan pangan, energi, dan perubahan iklim.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara (PT Perkebunan Nusantara III) Denaldy Mulino Mauna mengatakan, sektor perkebunan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang.

"Kita harus bersama-sama membangun sektor perkebunan Indonesia. Masa depan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah, tetapi oleh seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan bangsa," kata Denaldy dalam Studium Generale bertema Membangun Masa Depan Sektor Perkebunan Indonesia: Inovasi, Talenta Muda, dan Keberlanjutan di IPB University, Bogor, Selasa (9/6/2026).

Denaldy menjelaskan, transformasi industri perkebunan saat ini semakin berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan tuntutan keberlanjutan. Karena itu, keterlibatan generasi muda dinilai menjadi kebutuhan untuk mempercepat adaptasi sektor perkebunan terhadap perubahan global.

"Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perkebunan Indonesia di tingkat global," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan alumni IPB University. Turut hadir Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa IPB University M. Abdan Rofi, Founder Rembuk Pemuda Aidil Afdan Pananrang, serta Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University Deni Noviana yang membuka acara secara resmi.

Deni mengatakan, forum yang mempertemukan dunia akademik dan industri penting untuk memperluas wawasan mahasiswa mengenai tantangan pembangunan nasional sekaligus kebutuhan dunia kerja yang terus berubah.

"Kolaborasi seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tantangan pembangunan secara langsung dari para pelaku industri. Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional ke depannya," kata Deni.

Presiden BEM KM IPB M Abdan Rofi menilai berbagai tantangan yang dihadapi sektor perkebunan dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menghadirkan solusi baru melalui inovasi dan pengembangan teknologi.

"Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Transformasi sektor perkebunan hari ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi, membangun teknologi baru, dan menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Aidil Afdan Pananrang menegaskan bahwa pembangunan nasional membutuhkan kontribusi seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang akan menjadi aktor utama pembangunan di masa depan.

"Kerja-kerja untuk mengoptimalkan peluang bagi kemajuan bangsa bukanlah kerja satu atau dua pihak saja. Ini adalah kerja bersama lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju," kata Aidil.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pembahasan mengenai peluang karier di sektor perkebunan, pemanfaatan teknologi pertanian dan perkebunan, hingga strategi membangun industri yang lebih berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, PTPN menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan dunia akademik untuk mendukung pengembangan talenta muda dan transformasi sektor perkebunan nasional.

BOGOR - Peran generasi muda penting dikuatkan dalam mendorong transformasi sektor perkebunan Indonesia di tengah tantangan ketahanan pangan, energi, serta perubahan iklim global. Sektor perkebunan memiliki posisi strategis dalam mendukung perekonomian nasional, sehingga membutuhkan dukungan inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif talenta muda untuk menjaga daya saing di tingkat global.

“Kita harus bersama-sama membangun sektor perkebunan Indonesia. Masa depan sektor ini tidak hanya ditentukan oleh perusahaan atau pemerintah, tetapi oleh seluruh pihak yang memiliki komitmen untuk mendorong kemajuan bangsa,” kata Dirut Holding Perkebunan Nusantara (PT Perkebunan Nusantara III), Denaldy Mulino Mauna dalam Studium Generale bertema “Membangun Masa Depan Sektor Perkebunan Indonesia: Inovasi, Talenta Muda, dan Keberlanjutan” di Institut Pertanian Bogor (IPB University), Selasa (9/6/2026).

Mengungkap Strategi Holding Perkebunan Nusantara Melakukan Transformasi Bisnis

Di hadapan ratusan mahasiswa dan alumni IPB University , Denaldy menekankan, penguatan inovasi dan pengembangan talenta muda menjadi fondasi utama dalam menghadapi transformasi industri. Khususnya pada aspek digitalisasi, peningkatan produktivitas, dan penguatan daya saing global sektor perkebunan Indonesia. “Generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong transformasi digital, peningkatan produktivitas, serta penguatan daya saing perkebunan Indonesia di tingkat global,” tambahnya.

Selain dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan alumni IPB University, kegiatan ini turut dihadiri M Abdan Rofi (Presiden KM IPB), Aidil Afdan Pananrang (Founder Rembuk Pemuda), serta Prof Deni Noviana (Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University), yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

Dalam sambutannya, Prof Deni menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum yang mempertemukan dunia akademik dengan pelaku industri secara langsung. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memperkuat pemahaman mahasiswa terhadap tantangan pembangunan nasional.

Kolaborasi seperti ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami tantangan pembangunan secara langsung dari para pelaku industri. ”Ini adalah bentuk sinergi yang perlu terus diperkuat untuk melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kemampuan menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan nasional ke depannya,” ujarnya.

Presiden BEM KM IPB, M. Abdan Rofi, juga menyoroti tantangan sektor perkebunan saat ini dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk menghadirkan inovasi baru. “Setiap tantangan selalu menghadirkan peluang. Transformasi sektor perkebunan hari ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk menciptakan inovasi, membangun teknologi baru, dan menghadirkan solusi yang memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional,” katanya.

Sementara itu, Founder Rembuk Pemuda, Aidil Afdan Pananrang, menegaskan pembangunan bangsa merupakan kerja kolektif seluruh elemen masyarakat. “Kerja-kerja untuk mengoptimalkan peluang bagi kemajuan bangsa bukanlah kerja satu atau dua pihak saja. Ini adalah kerja bersama lebih dari 200 juta jiwa yang memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan Indonesia terus bergerak maju,” jelasnya.

Studium Generale ini berlangsung secara interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Mahasiswa terlibat dalam dialog mengenai berbagai isu strategis, mulai dari peluang karier di sektor perkebunan, pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan, hingga strategi mewujudkan industri yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

PTPN menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan ekosistem perkebunan nasional. Salah satunya melalui kolaborasi dengan dunia akademik dan penguatan peran generasi muda sebagai bagian penting dari transformasi sektor perkebunan Indonesia.

JAKARTA - Ratusan mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan IPB University menghadiri program SNI Goes to Campus di IPB University. Acara ini untuk mendukung penguatan standardisasi nasional dan tata kelola pangan berkelanjutan di Indonesia.

Program ‘SNI Goes to Campus’ di IPB University merupakan sinergi strategis antara Badan Standar Nasional (BSN)

, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), serta Garudafood sebagai salah satu pelaku industri nasional.

Kolaborasi lintas sektor ini dijadwalkan akan terus bergulir dan menyambangi berbagai perguruan tinggi lainnya di seluruh wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026, guna mencetak generasi muda yang sadar mutu dan siap berdaya saing tinggi.

Prof. Dr. Ir. Yulin Lestari selaku Direktur Transformasi Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Institut Pertanian Bogor (IPB University) dalam sambutannya menekankan pentingnya pengintegrasian aspek standardisasi ke dalam kerangka kurikulum pendidikan tinggi sebagai upaya strategis meningkatkan kesiapan lulusan dalam memasuki dunia kerja.

Nindya Malvins Trimadya selaku Ketua Tim Kerja Diseminasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyampaikan apresiasinya terhadap partisipasi industri dalam program ‘SNI Goes to Campus’.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha memegang peran penting dalam mendekatkan pemahaman standardisasi dengan praktik nyata di dunia kerja.

‘Keterlibatan perusahaan seperti Garudafood membuktikan bahwa penerapan standar bukan hanya urusan laboratorium, tetapi menyentuh seluruh aspek operasional bisnis. Ini pesan yang perlu diterima mahasiswa sedini mungkin’, ungkapnya, melalui siaran pers, Jumat (5/6/2026).

Garudafood menghadirkan Head of Q-SHE & MFG Innovation, Bangun Raharjo, sebagai narasumber utama.

Kehadiran perwakilan manajemen ini bertujuan untuk membagikan pengalaman empiris serta praktik terbaik implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam rantai produksi industri makanan dan minuman skala besar.

Dalam paparannya, Bangun Raharjo menegaskan bahwa SNI bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi bagian dari budaya kerja perusahaan yang mengakar.

‘Standar bukan hanya tentang memenuhi persyaratan dan regulasi, tetapi tentang membangun disiplin, konsistensi, dan kepercayaan sehingga menjadi budaya kerja yang dijalankan setiap hari. Karena itu, kami percaya mahasiswa yang memahami pentingnya standardisasi sejak dini akan memiliki kesiapan lebih baik untuk masuk ke dunia industri, yang kemudian berkembang dengan berkontribusi pada produk yang aman, bermutu, dan berdaya saing’, ujar Bangun Raharjo.

Sebagai wujud komitmen terhadap budaya mutu, Garudafood secara sukarela telah menerapkan SNI pada kategori produk biskuit sejak tahun 2014, meskipun regulasi belum mewajibkannya. Langkah ini mencerminkan keyakinan perusahaan bahwa standardisasi merupakan investasi jangka panjang untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar.

Lebih lanjut, forum ini menjadi momentum penting bagi Garudafood untuk menggaungkan edukasi mengenai keamanan pangan (food safety) dan standardisasi produk kepada civitas academica. Perusahaan menilai bahwa sektor perguruan tinggi memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam menyebarluaskan kesadaran akan produk pangan yang aman, bermutu, dan memiliki sistem ketertelusuran yang jelas, sehingga asal bahan baku hingga proses distribusinya dapat diketahui.

Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo mengingatkan pentingnya kesiapan industri dalam implementasi regulasi Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sawit.

Hal ini menyusul Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5).

“Perubahan sebesar itu membutuhkan integrasi teknologi informasi, sinkronisasi regulator, kesiapan pelabuhan dan perbankan, kepastian hukum, serta simulasi perdagangan yang matang,” kata Sudarsono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak diterapkan secara tergesa-gesa karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian pasar, mengganggu iklim investasi hingga melemahkan daya saing Indonesia di pasar global jika tata kelolanya belum benar-benar siap.

“Kalau implementasi dipaksakan terlalu cepat, pasar justru dapat masuk ke fase wait and see. Dalam perdagangan global, ketidakpastian sering lebih berbahaya dibanding regulasi ketat itu sendiri,” katanya.

Lebih jauh, Sudarsono memahami bahwa tujuan pemerintah untuk memperkuat pengawasan ekspor, meningkatkan kontrol devisa, serta mencegah praktik under invoicing dan transfer pricing.

“Negara sebenarnya selama ini sudah hadir sangat kuat melalui bea cukai, perpajakan, sistem perbankan, kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE), perizinan, dan berbagai instrumen pengawasan lainnya,” ujar Sudarsono.

Ia pun mendorong pemerintah melakukan penguatan tata kelola secara bertahap melalui transparansi data, integrasi DHE, peningkatan audit, dan pengawasan digital sebelum melangkah menuju konsentrasi perdagangan dalam satu entitas besar.

Menurutnya, kekuatan negara tidak diukur dari seberapa besar kontrol terhadap perdagangan, melainkan dari tingkat kepercayaan pasar terhadap konsistensi penegakan aturan.

“Negara yang kuat bukan negara yang paling banyak mengendalikan perdagangan, tetapi negara yang paling dipercaya menegakkan aturan secara konsisten,” kata dia.

Sebagai rekomendasi, Sudarsono meminta pemerintah memprioritaskan digitalisasi penuh data ekspor dan integrasi lintas lembaga, penggunaan harga referensi internasional untuk mendeteksi anomali transaksi, transparansi beneficial ownership perusahaan perdagangan, penguatan pengawasan DHE, audit berbasis data real time, serta penegakan hukum yang konsisten.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah menghindari pembentukan monopoli perdagangan yang justru berpotensi menciptakan rente ekonomi baru.

“Pada akhirnya, kekuatan perdagangan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi oleh kredibilitas institusi, kepastian aturan, efisiensi sistem, dan kepercayaan pasar internasional,” kata dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Setelah mendapat penolakan keras dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya petinggi IPB University mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal Prof. Erika B Laconi menegaskan, IPB University tidak menjalankan operasional SPPG di dalam kampus.

Menurutnya, IPB University tidak secara langsung membangun dan mengelola SPPG, melainkan PT Bogor Life Science and Technology (BLST), holding company milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus.

Namun, yang jadi pertanyaan, apakah dengan keterlibatan pihak ketiga–yang masih memiliki keterkaitan–IPB akan tetap melahirkan pemikiran kritis terhadap proyek MBG dan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto lainnya?

Pertanyaan tersebut merupakan ekspresi keraguan atas tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis IPB, meskipun secara tidak langsung, terlibat dalam pengelolaan dapur MBG.

Dalam konteks proyek MBG misalnya, banyak kritik dari masyarakat ditujukan pada proyek tersebut. Dari persoalan salah diagnosis dalam mengidentifikasi persoalan pangan hingga penghamburan anggaran negara untuk proyek MBG. Dari sisi tata kelola kritik terhadap MBG diarahkan pada model militeristik-sentralistik yang berpotensi mematikan kedaulatan petani dalam tata kelola pangan.

IPB sendiri pernah melahirkan dan mengembangkan pemikiran kritis terkait pembangunan. Pemikiran kritis itu sering disebut sebagai Mazhab Bogor. Mazhab Bogor adalah pemikiran yang tidak bisa dilepaskan dari empat ilmuwan terkemuka di Bogor. Keempat ilmuwan itu adalah Prof. Dr. Sajogyo, Prof. Dr. Pudjiwati Sajogyo, Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro, dan Dr. (HC) Gunawan Wiradi.

Mazhab Bogor ini di era Orde Baru memberikan kritik atas proyek revolusi hijau yang dinilai meminggirkan petani. Salah satu pijakan Mazhab Bogor dalam melontarkan kritik terhadap revolusi hijau adalah kedaulatan petani.

Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak muncul pemikiran kritis dari IPB tentang tata kelola MBG yang menggunakan pendekatan komando dengan logika militeristik itu? Bukankah penggunaan logika militeristik berpotensi menggerus kedaulatan petani lokal?

Alih-alih muncul pemikiran kritis seperti Mazhab Bogor dari IPB terhadap proyek MBG, seorang Guru Besar IPB justru memproduksi wacana bahwa MBG itu bagian dari pendidikan. Dasar logika dari wacana itu adalah berbagai studi internasional menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang memiliki konsentrasi belajar lebih baik, daya ingat lebih kuat, serta performa akademik yang lebih stabil.

Padahal, bila menggunakan perspektif Mazhab Bogor, wacana Guru Besar IPB itu dapat memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan itu adalah kenapa anak tidak mendapatkan asupan gizi yang memadai?

Salah satu penyebabnya adalah faktor kemiskinan orang tua. Kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu memberikan asupan gizi yang memadai kepada anaknya. Pertanyaannya pun berkembang, kenapa orang tua si anak itu miskin?

Bila berpijak pada Mazhab Bogor, persoalan kemiskinan dan pangan tidak bisa dilepaskan dari persoalan struktur agraria. Terkait dengan itulah akan muncul pertanyaan kritis terhadap proyek MBG ini. Apakah proyek MBG sebuah upaya untuk menggeser wacana ketimpangan struktur agraria yang menyebabkan kemiskinan ke wacana makan siang gratis?

Pertanyaan itu semakin relevan bila melihat kenaikan konflik agraria di era Prabowo Subianto. Sepanjang 2025, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat setidaknya terjadi 341 letusan konflik agraria di lahan seluas 914,57 ribu hektare. Angka ini meningkat sekitar 15% dibandingkan 2024.

Seperti ditulis di media magdalene.co pada Januari 2026, KPA juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan proyek MBG selama 2025 terakhir turut memperkuat ketimpangan agraria.

Yang juga jadi pertanyaan adalah kenapa Guru Besar IPB tidak berpijak pada Mazhab Bogor dalam melihat proyek MBG? Namun, justru memproduksi wacana baru bahwa proyek MBG bagian dari pendidikan?

Wacana yang diproduksi Guru Besar IPB bahwa MBG bagian dari pendidikan dapat dilihat dengan menggunakan kacamata Michel Foucault tentang power-knowledge (kekuasaan-pengetahuan).

Konsep power-knowledge itu menegaskan bahwa kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan memperkuat kekuasaan. Dengan kacamata Foucault, wacana yang dibangun oleh Guru Besar IPB itu adalah produksi pengetahuan untuk memperkuat kekuasaan (proyek MBG).

Tujuannya memberikan justifikasi (pembenaran) ilmiah terhadap proyek MBG. Bila justifikasi atas proyek MBG itu semakin kuat maka lahirlah rezim kebenaran. Rezim kebenaran ini nantinya akan mendisiplinkan warga sehingga tidak muncul suara-suara lain yang mempertanyaan proyek MBG.

Indikasi upaya membangun rezim kebenaran proyek MBG ini makin kuat dengan munculnya pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang meminta proyek MBG tidak diganggu. “Jadi MBG ini jangan diganggu, ini adalah motor penggerak ekonomi di desa,” kata Amran di Surabaya, Jawa Timur, seperti ditulis kompas.com, pada 13 Mei 2026 lalu.

Padahal, data KPA justru menyebutkan pelaksanaan proyek MBG selama 2025 turut memperkuat ketimpangan agraria. Ekonomi desa seperti apa yang akan dibangun dari proyek MBG, bila proyek itu justru memperkuat ketimpangan agraria?

Meskipun pengelolaan dapur MBG dikelola oleh pihak ketiga dan tidak secara langsung terkait, tapi IPB perlu mulai menjaga jarak dengan pemerintah. Kemesraan IPB dengan pemerintah berpotensi menjadikan kampus itu tidak lagi kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis seperti Mazhab Bogor.

Tumbuh dan berkembangnya pemikiran kritis dari IPB sangat diperlukan masyarakat Indonesia. Terlebih saat ini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggunakan logika militeristik dalam kebijakan-kebijakan ekonomi dan sumberdaya alamnya.

Logika militer ini selain mengarah pada resentralisasi yang mematikan kedaulatan petani juga mengesampingkan transparansi dan keterlibatan masyarakat. Logika militeristik dalam kebijakan sumberdaya alam, yang mengesampingkan transparansi, serta keterlibatan masyarakat dan kedaulatan petani itu akan memunculkan potensi konflik kepentingan elite ekonomi-politik.

Konflik kepentingan elite ekonomi politik itu tidak akan menghasilkan keadilan ekonomi, tapi justru akan memperkuat cengkraman oligarki. Peran pemikiran kritis IPB untuk menghadang dominasi logika militeristik itu bukan justru memberikan justifikasi ilmiahnya.