Bisnis.com, PALEMBANG — Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru menegaskan akan memberikan sanksi apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA Negeri Tahun Ajaran 2026/2027.

Saat ini, Pemprov Sumsel masih menunggu hasil investigasi Inspektorat terkait dugaan pelanggaran SPMB yang menjadi temuan Ombudsman RI Perwakilan Sumsel.

Berdasarkan laporan Ombudsman, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran, antara lain ketidaksesuaian jalur domisili, tidak tersedianya masa sanggah bagi peserta, minimnya kanal pengaduan di sekolah, hingga persoalan kuota siswa yang berpotensi menyebabkan ratusan siswa tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

"Saya sedang menunggu laporannya dari Inspektorat. Kemarin Sekda [Sekretaris Daerah] sudah saya utus. Bahkan ada satu sekolah di Lubuklinggau yang saya minta untuk diinvestigasi juga," kata Deru, Senin (29/6/2026).

Dia menegaskan proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB tahun ini.

Meski demikian, Deru memastikan setiap laporan yang disertai data dan bukti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

"Informasi dari masyarakat yang disampaikan dengan benar dan dengan data yang benar harus kita respons," ujarnya.

Menurut dia, sanksi akan diberikan apabila hasil investigasi membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) maupun pihak sekolah.

"Kalau ada pelanggaran, kalau dia ASN ada sanksinya. Kalau dia kepala sekolah ada sanksinya juga sekaligus sebagai ASN yang menduduki jabatan," tegasnya.

Deru meminta masyarakat bersabar menunggu hasil investigasi yang sedang dilakukan Inspektorat. Dia memastikan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara terbuka kepada publik.

"Jangan khawatir, kita sama-sama menunggu hasilnya dan kita akan terbuka untuk memaparkan secara objektif," ujarnya.

Sebelumnya, Ombudsman RI Perwakilan Sumsel menemukan sejumlah potensi pelanggaran dalam pelaksanaan SPMB 2026. Temuan tersebut mencakup dugaan ketidaksesuaian jalur domisili di SMA Negeri 1 Palembang, tidak tersedianya masa sanggah bagi peserta, serta ketidaksesuaian jumlah rombongan belajar dan jumlah siswa yang telah diverifikasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumsel.

Ombudsman juga menyoroti adanya selisih kuota di SMA Negeri 11 Palembang dan SMA Negeri 20 Palembang yang berpotensi berdampak pada sekitar 320 siswa. Jika tidak segera diselesaikan, siswa yang diterima melebihi kapasitas yang telah diverifikasi berisiko tidak terdaftar dalam

JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kurniasih Mufidayati buka suara merespons fenomena calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi perguruan tinggi negeri (PTN) namun tidak melakukan daftar ulang. Dia meminta fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Tahun 2026.

Kurniasih mengatakan bahwa persoalan tidak daftar ulang tidak dapat dipandang hanya dari faktor ekonomi semata, melainkan perlu dilihat dari berbagai aspek yang saling berkaitan agar kursi yang tersedia di perguruan tinggi negeri dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Fenomena calon mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang perlu menjadi evaluasi bersama. Kita harus melihat akar persoalannya secara komprehensif agar solusi yang dihasilkan juga tepat dan mampu mengurangi kursi kosong di perguruan tinggi negeri," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, salah satu penyebab adalah ketidaksesuaian program studi yang diterima dengan minat utama calon mahasiswa. Banyak peserta yang diterima pada pilihan kedua atau ketiga sehingga memilih tidak melanjutkan registrasi.

"Masih ada calon mahasiswa yang diterima pada program studi yang bukan pilihan utama sehingga mereka memutuskan tidak melanjutkan. Karena itu, layanan bimbingan konseling dan pendampingan pemilihan jurusan di SMA, SMK, dan MA perlu diperkuat agar siswa dapat memilih program studi sesuai minat dan potensinya," kata Wakil Ketua Komisi X DPR itu.

Faktor berikutnya adalah persoalan ekonomi dan kemampuan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kurniasih berpendapat, masih banyak keluarga menengah ke bawah yang mengalami kesulitan membiayai pendidikan tinggi.

"Bantuan pendidikan perlu dioptimalkan melalui peningkatan penerima KIP Kuliah, perluasan berbagai beasiswa, bantuan operasional perguruan tinggi, serta program bantuan pendidikan lainnya," ujarnya.

Dia pun mendorong agar kriteria penerima KIP Kuliah dan beasiswa diperluas sehingga tidak hanya terbatas pada kelompok desil 1 sampai desil 4. "Kelompok masyarakat menengah rentan juga perlu mendapatkan perhatian karena banyak yang tidak masuk kategori penerima bantuan tetapi kemampuan ekonominya terbatas," imbuhnya.

Kurniasih juga meminta perguruan tinggi menetapkan UKT yang terjangkau bagi mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah agar akses pendidikan tinggi tetap terbuka. Faktor lain yang dinilai turut menyebabkan tingginya angka tidak daftar ulang adalah perbedaan jadwal seleksi jalur mandiri di berbagai perguruan tinggi.

Banyak calon mahasiswa yang telah diterima di satu kampus memilih menunda atau tidak melakukan registrasi karena masih menunggu hasil seleksi kampus lain yang menjadi pilihan utama. "Sinkronisasi jadwal jalur mandiri antarperguruan tinggi perlu dilakukan agar calon mahasiswa dapat mengambil keputusan dengan lebih pasti dan kursi yang sudah tersedia tidak banyak yang akhirnya kosong," ujar Kurniasih.

Kurniasih juga melihat adanya pergeseran minat sebagian calon mahasiswa yang memilih melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi swasta, maupun perguruan tinggi luar negeri. "Pilihan pendidikan masyarakat saat ini semakin beragam. Sebagian calon mahasiswa memilih perguruan tinggi kedinasan, perguruan tinggi swasta, atau bahkan perguruan tinggi luar negeri yang dianggap lebih sesuai dengan rencana karier mereka," katanya.

Di sisi lain, Kurniasih menilai Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga perlu memberikan perhatian terhadap keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN BH). Menurutnya, kebijakan pajak yang diterapkan kepada PTN BH perlu dikaji kembali.

"Kebijakan pajak progresif yang dikenakan kepada PTN BH perlu dievaluasi karena dapat menambah beban operasional perguruan tinggi. Jika beban tersebut dapat dikurangi, diharapkan perguruan tinggi memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga keterjangkauan biaya pendidikan," ujarnya.

Kurniasih berharap evaluasi terhadap sistem SPMB dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. "Tujuan utama kita adalah memastikan setiap kursi yang tersedia di perguruan tinggi dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi," pungkasnya.

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) dibentuk untuk mencari formula yang mampu menghadirkan sistem penerimaan mahasiswa yang lebih adil, setara, dan memberikan solusi bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja SPMB bersama sejumlah perguruan tinggi dan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.

Kurniasih mengatakan, SPMB memiliki landasan utama berupa keadilan, kesetaraan, dan pemerataan akses pendidikan tinggi. Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya terkait akses perguruan tinggi negeri di daerah yang jumlahnya masih terbatas.

“SPMB memiliki landasan keadilan, kesetaraan, dan pemerataan. Di sejumlah daerah, perguruan tinggi negeri masih sangat terbatas, sementara perguruan tinggi swasta lebih dominan. Daerah tertinggal, terdepan, dan terluar juga membutuhkan perhatian agar kuota untuk masuk perguruan tinggi negeri dapat lebih memberikan kesempatan yang adil,” kata Kurniasih, dikutip Jumat (26/6/2026).



Lebih lanjut dia mengatakan bahwa salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat terkait SPMB adalah persoalan biaya pendidikan. Karena itu, Komisi X DPR membentuk Panja SPMB untuk mendengarkan berbagai aspirasi dan merumuskan rekomendasi kebijakan.

“Panja SPMB dibentuk karena kami mendengar langsung aspirasi masyarakat. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang berkenan hadir dalam RDP. Tujuannya adalah mencari formula yang tetap dapat memberikan solusi untuk semua pihak,” tuturnya.

Dia pun memahami tantangan yang dihadapi perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Dia berpendapat bahwa PTN-BH memerlukan biaya operasional yang besar untuk menjaga kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas dosen, hingga mengejar peringkat internasional.

“PTN-BH memiliki upaya yang luar biasa untuk bertahan dan meningkatkan kualitas. Tentu dibutuhkan biaya operasional yang besar, termasuk untuk peningkatan kualitas dosen dan penguatan daya saing internasional. Kami ingin mengetahui secara terbuka seberapa besar kebutuhan dan upaya yang dilakukan sehingga masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh,” imbuhnya.

Dia menuturkan, keterbukaan data dan transparansi biaya menjadi hal penting agar muncul pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi perguruan tinggi, termasuk terkait persepsi bahwa PTN-BH memiliki biaya pendidikan yang mahal. Kurniasih juga mengajak semua perguruan tinggi untuk bersama-sama memberikan masukan mengenai variabel apa saja yang perlu diperbaiki dalam SPMB tahun 2027 agar persoalan ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak kembali muncul.

“Menurut bapak dan ibu, variabel apa yang perlu diperbaiki dalam sistem SPMB 2027 agar isu ketidakadilan dan ketidaksetaraan tidak lagi muncul. Ini yang sedang kita rembukkan bersama,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pentingnya membangun narasi yang baik mengenai berbagai jenis perguruan tinggi di Indonesia, mulai dari PTN-BH, PTN, perguruan tinggi swasta, universitas terbuka, hingga perguruan tinggi kedinasan. Ia menilai semua institusi pendidikan tinggi memiliki peran dan keunggulan masing-masing dalam ekosistem pendidikan nasional.

“Panja ini mendapatkan banyak pengayaan informasi dan masukan yang sangat berharga. Semua insight tersebut akan kami ramu bersama hasil RDP dengan berbagai pihak sehingga rekomendasi yang dihasilkan benar-benar adil untuk semua,” pungkasnya.

Bisnis.com, BATAM - Dugaan kebocoran sebanyak 1.495 data pendaftar Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Batam menjadi perbincangan luas di media sosial setelah informasi mengenai data tersebut viral dan disebut dapat diunduh secara bebas di internet.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Batam Rudi Panjaitan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan apakah data yang beredar tersebut benar-benar telah diambil oleh pihak yang tidak berwenang.

"Jadi begini, itu kan masih dugaan. Belum bisa dipastikan apakah data tersebut sudah diambil," kata Rudi saat dikonfirmasi di Batam.

Menurut dia, Pemerintah Kota Batam telah bergerak cepat dengan melibatkan tim siber terpadu dan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menelusuri dugaan insiden tersebut.

"Itu pekerjaan orang terlatih, jadi kita respons dengan orang terlatih juga. Kita punya tim terpadu, tim siber yang bekerja sama dengan BSSN," ujarnya.

Rudi menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan laporan kepada BSSN sejak dugaan insiden itu terjadi. Selanjutnya, dilakukan pelacakan terhadap alamat internet protocol (IP address) yang diduga digunakan pelaku untuk mengakses sistem.

"Nanti akan dilacak IP address orang yang mencuri data, apakah dari luar negeri, luar Batam, atau dari lokasi tertentu. Semua akan ditelusuri," katanya.

Selain melakukan investigasi, Pemkot Batam juga menyiapkan langkah antisipatif terhadap kemungkinan penyalahgunaan data. Salah satunya dengan menyurati berbagai instansi terkait, seperti perbankan, kependudukan, perpajakan, dan lembaga lain yang berpotensi menjadi sasaran penggunaan data secara tidak sah.

"Kami akan menyampaikan bahwa data orang-orang ini sementara diduga telah diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada permintaan transaksi, permohonan informasi, atau usulan apa pun yang berpotensi menimbulkan transaksi, agar dilakukan verifikasi ulang kepada yang bersangkutan," ujar Rudi.

Ia menegaskan langkah verifikasi tambahan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan identitas oleh pihak luar yang diduga telah menguasai data tersebut.

Sementara itu, terkait layanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Rudi memastikan proses pendaftaran tetap berjalan normal. Setelah adanya dugaan serangan siber, tim teknis langsung melakukan mitigasi dan pemeriksaan terhadap sistem.

"SPMB tetap beroperasi. Memang kemarin setelah diduga diretas, kami langsung melakukan mitigasi dan melihat apa yang terjadi," katanya.

Berdasarkan hasil pemantauan sementara, tercatat terdapat 14 kali percobaan peretasan terhadap aplikasi SPMB. Tim teknis kini masih melakukan penelusuran untuk mengetahui asal serangan, IP address yang digunakan, serta motif pelaku.

Rudi menyebut secara umum sistem data milik Pemerintah Kota Batam memiliki tingkat keamanan yang baik dan termasuk yang terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, tingginya intensitas akses pada aplikasi SPMB diduga menjadi celah yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengganggu layanan.

"Kalau data kita sangat baik, bahkan saya kira termasuk yang terbaik di Kepri. Hanya saja ada aplikasi tertentu dengan intensitas penggunaan yang cukup tinggi sehingga mendapat gangguan. Apakah tujuannya untuk membuat kekacauan atau lainnya, itu belum kami ketahui," ujarnya.

Pemkot Batam juga mengimbau para orang tua siswa agar tidak panik dan tetap melanjutkan proses pendaftaran anak mereka melalui SPMB.

"Kami berharap orang tua siswa tidak gamang dan tidak khawatir berlebihan. Teruskan pendaftaran anak-anaknya sembari kami menyelesaikan permasalahan ini," kata Rudi.

Sekolah mana yang tepat untuk anak-anak kita? Pertanyaan itu tampaknya lebih banyak dipertanyakan oleh orang tua kini, terutama di momen seleksi penerimaan murid baru. Jika merefleksikan dengan pengalaman saya bersekolah (sekolah dasar hingga perguruan tinggi) di rentang tahun 1990an hingga 2009, pemilihan sekolah untuk anak-anak kini terasa begitu berbeda.

Dahulu sekolah-sekolah swasta belum variatif seperti saat ini. Sehingga orang tua cenderung memilih sekolah negeri bagi pendidikan anak-anak mereka. Alasannya sederhana yaitu biaya yang murah dan kualitas sekolah negeri yang terjangkau. Di samping itu pemilihan sekolah juga berdasar jarak tempuh.

Jika mengobrol dengan rekan-rekan yang “satu angkatan”, yaitu mereka yang lahir di periode tahun 1980an akhir, alasan pemilihan sekolah tampak mirip. Pilihan jatuh pada sekolah negeri favorit di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota.

Pada zaman itu, sekolah swasta menjadi pelarian terakhir bagi anak-anak yang nilainya tidak memadai untuk masuk ke sekolah negeri. Adapun sekolah-sekolah swasta yang berbiaya mahal tidak bisa dijangkau oleh banyak orang tua. Hanya keluarga dengan kapital ekonomi yang memadai dapat mengakses sekolah-sekolah swasta tersebut.

Variasi Pendidikan untuk Anak

Saat ini sekolah-sekolah swasta semakin variatif dengan ragam atributnya. Ada sekolah internasional, sekolah berbasis agama, sekolah alam, sekolah berbasis asrama, dan campuran dari kategori-kategori tersebut. Di luar itu, kita kenal sekolah rakyat dan sekolah garuda, label baru yang diciptakan negara.

Sekolah-sekolah swasta menawarkan profil anak-anak yang juga diimajinasikan oleh orang tua. Legitimasi keberhasilan mendidik di tiap sekolah ditampilkan dengan ciamik di website atau media sosial masing-masing sekolah melalui prestasi akademik dan non-akademik, profil karakter, jumlah penerimaan di perguruan tinggi negeri dan swasta, atau yang terbaru: capaian nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Sekolah-sekolah swasta pun aktif menampilkan ragam fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Fasilitas sekolah yang lengkap adalah front stage (panggung depan) terbaik, meminjam istilah Erving Goffman, yang bisa ditampilkan untuk promosi.

Pada bulan-bulan tertentu sekolah melakukan open house atau pameran dan unjuk bakat murid di pusat perbelanjaan. Tujuannya memperkenalkan sekolah ke masyarakat.

Untuk menarik minat orang tua, potongan harga menggiurkan ditawarkan bagi mereka yang mendaftar lebih awal. Banyak sekolah swasta yang momen open house-nya sudah ditunggu, hingga kuotanya pun harus diperebutkan. Ada juga sekolah swasta yang daftar tunggunya hingga beberapa tahun ke depan.

Naluri “sapiens” dalam perburuan pun nampak terejawantahkan dalam perburuan sekolah. Dalam perburuan ini dibutuhkan akurasi yang kokoh seperti informasi yang kuat mengenai sekolah, pemilihan bimbingan belajar yang tepat bagi anak agar mereka dapat memenuhi nilai minimal yang dibutuhkan, dan hingga waktu yang tepat untuk memulai perburuan. Semua itu adalah pengetahuan penting agar “buruan” sekolah yang dituju dapat diraih.

Lalu, apakah sekolah-sekolah negeri menempati posisi terakhir sebagai pilihan orang tua? Dalam diskusi dengan beberapa orang tua, sekolah-sekolah negeri tetap menjadi tujuan orang tua dan anak-anak. Terutama sekolah-sekolah negeri dengan rekam jejak panjang, yang dianggap sebagai sekolah favorit atau sekolah unggulan.

Persaingan untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri pun sangat kompetitif. Berita-berita persaingan PPDB maupun SPMB di setiap tahun menunjukkan betapa untuk masuk ke sekolah-sekolah negeri menjadi persaingan sengit.

Ada juga fenomena menarik di kawasan urban, yaitu ketika sebagian orang tua berupaya mendidik anak-anak melalui homeschooling. Pada awalnya kehadiran homeschooling merupakan bagian dari deschooling, meminjam Ivan Illich, akibat ketidakpercayaan orang tua terhadap pendidikan formal.

Ada orang tua yang resah dengan tumbuh kembang anak, kekerasan di sekolah, atau hal-hal lainnya yang membuat pilihan dijatuhkan pada homeschooling. Intinya sekolah formal dianggap tak mampu mengakomodasi pendidikan yang menjadi imaji orang tua.

Idealisasi homeschooling tersebut kemudian “direbut” oleh ragam institusi pendidikan, sebagai respon terhadap permintaan pasar. Sinyal pasar tersebut ditangkap sebab tak semua orang tua yang berminat pada homeschooling tak sanggup mendidik dan mengajar anak secara langsung.

Akhirnya, mereka pun “menitipkan” anak-anak mereka ke institusi pendidikan yang menyatakan diri sebagai penyelenggara homeschooling. Akar homeschooling, yang awalnya ada pada dialog orang tua dan anak dalam memilih pola pendidikan yang lebih bebas atau mandiri, akhirnya harus diserahkan pada pihak atau lembaga lain, sama seperti sekolah formal.

Titik pembedanya adalah proses pembelajarannya menjadi lebih fleksibel, tidak seketat dan seintens sekolah formal. Biayanya pun sangat bervariasi seperti halnya sekolah formal, dari rentang ekonomis hingga yang elitis.

Gelisah Orang Tua

Keresahan memilih sekolah dapat terjadi karena beberapa faktor. Keresahan yang lebih besar ada pada keluarga menengah. Mengapa? Pertama, pengalaman panjang mendapat pendidikan tinggi membuat pijakan aspirasi untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi anak-anaknya semakin tinggi.

Keluarga ini menyadari bahwa proses pendidikan yang baik, ditandai dengan pemilihan sekolah yang tepat, akan berefek pada peningkatan taraf hidup anak-anak mereka di masa depan. Dengan memilih sekolah yang berkualitas, maka anak-anak akan mendapat asupan pengetahuan dan jaringan pertemanan yang memadai.

Hal tersebut menjadi bagian penting untuk menunjang peningkatan kapabilitas dan sosialisasi anak-anak. Tak ada yang bisa diwarisi kecuali pendidikan yang baik, demikian celoteh seorang teman yang memilih sekolah swasta untuk pendidikan anaknya.

Kedua, para orang tua dari keluarga menengah atas memiliki kapital ekonomi yang memungkinkan mereka dapat memilih sekolah yang dianggap cocok dengan kebutuhan anak-anak mereka. Namun, dilema yang lebih tinggi hadir di kalangan keluarga menengah.

Imajinasi mereka tinggi soal pendidikan anak juga termasuk dalam pembiayaan kursus, les, dan peningkatan kapabilitas terkait minat dan bakat; tetapi kondisi ekonomi keluarga tidak sepenuhnya mendukung. Jika pun bisa masuk, mereka akan tergopoh-gopoh membiayai pendidikan anak-anak.

Untuk memasukan anak-anak di sekolah swasta yang lebih presisi memperhatikan tumbuh kembang anak-anak mereka terkadang penghasilan dua orang (ayah ibu yang bekerja) masih belum cukup. Akhirnya mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk memberikan fasilitas terbaik bagi anak-anak mereka.

Sebab, ketika masuk ke sekolah-sekolah swasta maka bukan hanya biaya pendidikan yang tinggi, tetapi biaya sosial atau pergaulan anak-anak pun meningkat. Juga ditambah biaya untuk kursus dan lainnya. Untuk menjaga nafas membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi pun semakin sulit. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tak stabil.

Untuk keluarga dari kelas atas, pemilihan sekolah ada dalam kerumitan yang berbeda seperti apakah mau sekolah swasta nasional, internasional, atau mau ke luar negeri saja? Toh, untuk keluarga ini variabel biaya tak menjadi soal besar.

Keluarga menengah yang ada pada posisi terjepit, sebab imajinasi elite ada di kepala orang tua, tapi kapasitas fiskal keluarga masih sulit untuk menjangkau sekolah yang diinginkan. Meski “kaki di kepala, kepala di kaki” untuk bekerja keras, meminjam lagu Peterpan, biaya sekolah-sekolah swasta tersebut tetap tidak terjangkau.

Pemilihan sekolah untuk keluarga menengah bawah tidak terlalu rumit. Sebab mereka cenderung “pasrah” menerima sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar lingkungan rumah atau sekolah-sekolah swasta yang lebih terjangkau.

Dengan ragam keterbatasan mereka berusaha agar anak-anak ini mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, yang dalam taraf tertentu jauh sekali dengan kualitas pendidikan di sekolah negeri favorit atau sekolah swasta elit.

Timpang? Ya, kita harus jujur pendidikan di Indonesia memang penuh ketimpangan. Jangankan ketimpangan antarpulau di Indonesia yang data-datanya sudah tersedia. Mari secara jujur bicara ketimpangan antarsekolah di satu kecamatan.

Di satu kecamatan saja, kualitas sekolah bisa sangat berbeda. Di mana sekolah-sekolah swasta elite berada? Kita bisa dengan mudah mendapatkan sekolah-sekolah ini dibangun di lokasi perumahan-perumahan elite juga.

Perburuan sekolah berdasar kapital ekonomi menunjukkan segregasi memang sengaja diciptakan, komodifikasi pendidikan nampak dibiarkan. Pagar-pagar imajinari dan non-imajinari dibuat atas nama pendidikan.

Situasi yang tampak semakin jelas ketika anak-anak dari perumahan-perumahan elite bergabung dengan sesamanya di sekolah-sekolah yang memiliki fasilitas dahsyat. Kondisi yang membuat perjumpaan antarkelas sosial ekonomi semakin minim terjadi dan hal ini tentu rentan untuk Indonesia yang bhineka.

Pada titik ini, sudah pasti negara harus mengatur dengan tertib. Keadilan sosial artinya setiap warga negara berhak mendapat pendidikan berkualitas, bukan karena basis kapital ekonomi tiap keluarga.

Investasi pendidikan harus ada di kendali negara, bukan pada biaya besar yang harus dikeluarkan oleh tiap-tiap keluarga. Sebab jika demikian, sudah jelas siapa yang akan menikmati pendidikan berkualitas dan menuainya di masa depan. Bukankah setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan berkualitas?

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan penerimaan di Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Bersama dan Penerimaan Murid Baru (PMB) Sekolah Swasta Gratis 2026. Berikut ini perbedaan keduannya.

Meski sama-sama memberikan kesempatan bersekolah di sekolah swasta, kedua program tersebut memiliki perbedaan mendasar dari sisi sasaran penerima, mekanisme pendaftaran, cakupan sekolah, hingga skema pembiayaan pendidikan.

Berikut perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta 2026 yang perlu dipahami calon peserta didik dan orang tua, dikutip dari Instagram Official PMB DKI Jakarta, Selasa (16/6/2026).

Perbedaan SPMB Bersama dan PMB Sekolah Swasta Gratis 2026

1. Perbedaan Kriteria Peserta

SPMB Bersama merupakan mekanisme penerimaan murid baru untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK swasta yang diperuntukkan bagi calon murid dari kelompok afirmasi sesuai kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, PMB Sekolah Swasta Gratis merupakan mekanisme penerimaan murid baru pada satuan pendidikan swasta penerima pendanaan pendidikan yang terbuka bagi calon murid sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah penerima program.

Menariknya, calon peserta PMB Sekolah Swasta Gratis tidak diwajibkan menjadi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

2. Perbedaan Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran SPMB Bersama dilakukan secara daring melalui laman resmi SPMB Jakarta.

Sebaliknya, PMB Sekolah Swasta Gratis dilaksanakan secara luring dengan mendatangi langsung sekolah swasta penerima program pendanaan pendidikan yang menjadi tujuan pendaftaran.

3. Perbedaan Cakupan Sekolah dan Jenjang Pendidikan

SPMB Bersama diselenggarakan di 398 satuan pendidikan swasta yang terdiri atas:

SMP: 137 sekolah

SMA: 117 sekolah

SMK: 144 sekolah

Sementara PMB Sekolah Swasta Gratis Tahun 2026 dilaksanakan di 103 satuan pendidikan swasta yang terdiri atas:

SD: 2 sekolah

SMP: 41 sekolah

SMA: 14 sekolah

SMK: 29 sekolah

SLB: 17 sekolah

Dari data tersebut terlihat bahwa PMB Sekolah Swasta Gratis memiliki cakupan jenjang yang lebih luas karena juga mencakup SD dan SLB.

4. Perbedaan Skema Pembiayaan

Pada SPMB Bersama, bantuan pembiayaan pendidikan hanya diberikan kepada murid yang diterima melalui kuota tertentu pada masing-masing sekolah.

Sementara pada PMB Sekolah Swasta Gratis, pendanaan diberikan kepada seluruh satuan pendidikan penerima program. Dengan demikian, seluruh murid yang bersekolah di sekolah tersebut memperoleh manfaat pembiayaan pendidikan sehingga tidak dipungut biaya pendidikan.

5. Perbedaan Ketentuan Murid

Murid yang diterima melalui SPMB Bersama wajib tetap bersekolah di satuan pendidikan tujuan hingga menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditempuh.

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan keberlanjutan bantuan pendidikan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Persyaratan Siswa SPMB Bersama 2026

1. Berdomisili di DKI Jakarta dan tercatat dalam kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta selambatnya 15 Juni 2025

2. Calon murid memenuhi persyaratan:

- Penerima KJP Plus yang masih aktif

- Anak dari pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, nama porang tuanya terdaftar dalam SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

- Anak dari pekerja/buruh penerima Kartu Pekerja Jakarta, nama orang tuanya tercantum dalam SK Kepala DInas Tenaga Kerja , Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta

- Penerima Program indonesia Pintar (PIP)

- Terdata dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN)

3. Memiliki ijazah/surat keterangan lulus dari jenjang sebelumnya

4. Batas usia:

- SMP maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2026

- SMA dan SMK maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2026

Jadwal SPMB Bersama Jakarta 2026

SPMB Bersama dilaksanakan dalam tiga tahap.

Tahap pertama berlangsung pada 15 hingga 18 Juni 2026 untuk pendaftaran dan seleksi. Pengumuman hasil seleksi dilakukan pada 18 Juni 2026 pukul 17.00 WIB, sedangkan daftar ulang berlangsung pada 19–20 Juni 2026.

Tahap kedua dibuka pada 22–24 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 24 Juni 2026 pukul 17.00 WIB dan daftar ulang dilaksanakan pada 25–26 Juni 2026.

Tahap akhir berlangsung pada 6–7 Juli 2026. Pengumuman dilakukan pada 7 Juli 2026 pukul 17.00 WIB dan daftar ulang pada 8–9 Juli 2026.

Jadwal PMB Sekolah Swasta Gratis 2026

1. Gelombang Pertama

Pendaftaran dan verifikasi berkas: 15-29 Juni dan 30 Juni 2026

Proses Seleksi: 15-29 Juni dan 30 Juni 2026

Pengumuman: 1 Juli 2026

Daftar Ulang: 2-3 Juli 2026

2. Gelombang Kedua

Pendaftaran dan verifikasi berkas: 8 - 9 Juli 2026

Proses Seleksi: 8 - 9 Juli 2026

Pengumuman: 9 Juli 2026

Daftar Ulang: 10 Juli 2026.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Provinsi Banten untuk jenjang Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) resmi dibuka hari ini, Selasa (16/6/2026) hingga 20 Juni. Berikut informasi pendaftarannya.

Dikutip dari Keputusan Gubernur Nomor 142 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Satuan Pendidikan Menengah Kejurusan Negeri, dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Provinsi Banten Tahun Ajaran 2026/2027, pendaftaran SPMB Banten 2026 sebelumnya telah melalui proses pra SPMB pada 20 April-31 Mei.

Tahap berikutnya adalah tes minat dan bakat yang dilaksanakan bersamaan dengan masa pendaftaran pada 17-29 Juni. Kemudian pengumuman hasil pda 6 Juli dan yang lolos seleksi harus daftar iulang pada 7-10 Juli.

Persyaratan SPMB Banten 2026 Jenjang SMK

1. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau surat keterangan lulus

2. Berusia maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2026

3. Surat rekomendasi izin belajar bagi calon murid yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri

4. Foto berwarna dengan layar belakang warna merah

5. Foto selfie di depan rumah domisili calon murid dengan mengaktifkan fitur geotagging

6. Tagging lokasi rumah domisili calon murid

7. Calon murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia, ijazah, atau dokumen kelulusan lain.

Tata Cara Pendaftaran SPMB Banten 2026

1. Calon murid melakukan Pendaftaran SPMB SMK secara daring melalui situs web https://spmb.bantenprov.go.id sesuai dengan jadwal, dan ketentuan alur sebagai berikut:

1. calon murid login dengan menggunakan nomor pendaftaran dan PIN yang diperoleh dari data Pra SPMB;

2. calon murid melakukan upload file ljazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL) dari SLTP Asal;

3. calon murid memilih Satuan Pendidikan SMK yang dituju;

4. calon siswa memilih bidang keahlian;

5. calon murid dapat memilih 2 bidang keahlian pada SMK yang sama

Ketentuan Seleksi SPMB Banten 2026 Jenjang SMK

1. Seleksi SMK mempertimbangkan rata-rata nilai rapor pada 5 semester terakhir, hasil tes kemampuan akademik (TKA), hasil tes minat dan bakat, dan prestasi di bidang akademik

2. Memprioritaskan calon murid dari keluarga tidak mampu dan atau penyandnag disabilitas paling sedikit 15 persen dari data tampung sekolah

3. Seleksi calon murid baru SMK dapat memprioritaskan calon murid yang berdomisili terdekat dengan Satuan Pendidikan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung Satuan Pendidikan;

4. Pembobotan rata-rata nilai rapor 30%, nilai Tes Kemampuan Akademik 20%, hasil tes minat dan bakat 50%, keikutsertaan program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu/disabilitas, serta domisili terdekat dengan satuan pendidikan

5. Hasil seleksi diurutkan berdasarkan hasil kriteria dari yang terbesar ke yang terkecil;

6. Calon murid baru yang tidak diterima pada pilihan pertama dapat mengisi pilihan kedua secara otomatis apabila pilihan kedua masih terdapat kekosongan

7. Kuota bidang keahlian yang masih tersisa dapat diisi oleh calon murid dari bidang keahlian lainnya yang tidak masuk seleksi pada satuan pendidikan yang sama.

Calon murid yang diterima diumumkan melalui sistem SPMB daring pada situs web https://spmb.bantenprov.go.id dan/atau melalui situs web satuan pendidikan masing-masing.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Provinsi Jawa Tengah 2026 resmi dibuka mulai 15 Juni 2026. Pada tahap ini calon murid bisa melakukan pemilihan dan pembatalan pendaftaran sekolah.

Pada SPMB Jateng 2026, jalur dan kuota SMA Negeri meliputi domisili 33%, afirmasi 32%, prestasi 30%, dan mutasi 5%. Sementara untuk SMK Negeri melalui prestasi 75%, afirmasi 15%, dan domisili 10%.

Dikutip dari Instagram @pdkjateng, Senin (15/6/2026), selama masa pendaftaran berlangsung, calon murid dapat memilih jalur dan sekolah sesuai ketentuan yang berlaku. Menariknya, peserta juga dapat memantau posisi peringkat sementara secara berkala untuk mengetahui peluang diterima di sekolah tujuan.

Apabila posisi peringkat dinilai kurang menguntungkan, peserta dapat membatalkan pendaftaran dan memilih kembali jalur maupun sekolah lain selama periode pendaftaran masih berlangsung.

Perubahan pilihan jalur dan sekolah bahkan dapat dilakukan berkali-kali hingga masa pendaftaran ditutup.

Berikut jadwal pendaftaran SPMB SMA/SMK Negeri Jawa Tengah 2026:

1. Senin, 15 Juni 2026 pukul 06.00 WIB hingga 23.59 WIB.

2. Selasa-Rabu, 16-17 Juni 2026 pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.

3. Kamis, 18 Juni 2026 pukul 00.00 WIB hingga 15.00 WIB (pendaftaran ditutup).

Calon peserta diimbau memanfaatkan waktu pendaftaran dengan sebaik-baiknya dan mempertimbangkan pilihan sekolah secara matang sebelum menentukan sekolah tujuan.

Tutorial Pemilihan Sekolah SPMB Jateng 2026

Dikutip dari Instagram @pdkjateng, berikut ini cara pemilihan dan pembatalan pendafatran sekolah di SPMB Jawa Tengah 2026.

1. Masuk ke situs SPMB Jateng kemudian klik menu Masuk yang ada di kanan atas

2. Masukkan NISN, sandi, pastikan Cloudfare berhasil dengan centang hijau

3. Masukkan kode captcha dan klik Masuk

4. Pilih jenis Sekolah, contohnya SMA

5. Pilih jalur pendaftaran

6. Pilih kabupaten/kota

7. Pilih sekolah yang dituju

8. Klik Cek, setelah itu akan ada informasi jarak domisili ke sekolah

9. Jika sudah cocok kemudian pilih Simpan dan pendaftaran sekolah sudah selesai

10. Cetak bukti pendaftaran dengan klik menu Cetak

11. Jika ingin lihat peringkat sementara klik menu Lihat Peringkat Sementara. Calon murid hanya bisa mendaftar di satu pilihan sekolah

12. Jika ingin mengganti pilihan klik menu Batalkan Pendaftaran

13. Kemudian klik Ya dan data pendaftaran sebelumnya akan terhapus dari daftar antrian

14. Lalu pilih kembali jenjang SMA atau SMK, pilih Jalur, Pilih Kabupaten/Kota, dab pilih Sekolah Tujuan

15. Setelah itu Klik Tombol Simpan dan cetak bukti pendaftaran

16. Pilih Lihat Peringkat Sementara

17. Jika ingin mengganti pilihan kembali maka klik menu Batalkan Pendaftaran dan ulangi langkah pendaftaran

18. Jika sudah yakin dengan sekolah yang dituju klik Simpan dan cetak bukti pendaftaran.

SPMB Jateng 2026 memberikan fleksibilitas kepada calon murid untuk memantau peluang diterima dan menyesuaikan pilihan sekolah selama masa pendaftaran berlangsung. Karena itu, peserta disarankan untuk rutin mengecek peringkat sementara dan mempertimbangkan setiap pilihan secara matang sebelum pendaftaran ditutup pada 18 Juni 2026 pukul 15.00 WIB.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di DKI Jakarta resmi dimulai. Pelaksanaan SPMB2026 mencakup satuan pendidikan negeri, SPMB Bersama, serta Sekolah Swasta Gratis dengan total daya tampung 245.980 murid baru.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan SPMB 2026/ disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas. Pelaksanaannya juga diarahkan agar berlangsung tanpa diskriminasi dan mudah diakses masyarakat.

“SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 kami laksanakan untuk memastikan penerimaan murid baru berjalan lebih objektif, transparan, dan inklusif. Prinsipnya, setiap anak di Jakarta harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas,”katanya, dikutip dari Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta, Senin (15/6/2026).

Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 238 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru. Ruang lingkupnya mencakup penerimaan murid baru pada satuan pendidikan negeri jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan SKB, serta satuan pendidikan swasta melalui SPMB Bersama dan SPMB Sekolah Swasta Gratis.

Perluas Akses dengan Sekolah Swasta

Nahdiana menjelaskan, SPMB tahun ini tidak hanya mengatur penerimaan di sekolah negeri, tetapi juga memperluas akses pendidikan melalui sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dengan skema tersebut, pilihan pendidikan bagi masyarakat menjadi lebih luas, terutama bagi keluarga yang membutuhkan dukungan akses sekolah.

“Pemprov DKI Jakarta ingin memastikan akses pendidikan tidak hanya bertumpu pada sekolah negeri. Melalui SPMB Bersama dan Sekolah Swasta Gratis, kami memperluas pilihan bagi masyarakat agar anak-anak tetap dapat bersekolah dengan layanan yang layak dan berkualitas,” katanya.

Daya Tampung

Pada Tahun Ajaran 2026/2027, daya tampung satuan pendidikan negeri mencapai 228.163 murid baru. Rinciannya terdiri atas PAUD 6.310 murid, SD 95.965 murid, SMP 73.289 murid, SMA 29.337 murid, SMK 19.541 murid, SLB 891 murid, dan SKB 2.830 murid.

Selain itu, SPMB Bersama yang melibatkan 298 sekolah swasta menyediakan daya tampung 7.708 murid baru, terdiri atas SMP 1.597 murid, SMA 2.519 murid, dan SMK 3.592 murid. Sementara itu, SPMB Sekolah Swasta Gratis yang melibatkan 103 sekolah menyediakan daya tampung 10.109 murid baru untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.

4 Jalur yang Dibuka

SPMB 2026/2027 menyediakan empat jalur penerimaan, yakni Jalur Prestasi, Jalur Afirmasi, Jalur Domisili, dan Jalur Mutasi. Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. Jalur Afirmasi ditujukan bagi calon murid dari keluarga tidak mampu.

Jalur Domisili mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah, sebaran domisili, dan daya tampung. Adapun Jalur Mutasi diperuntukkan bagi anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas serta anak guru atau tenaga kependidikan yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas.

Dari sisi mekanisme, SPMB dilaksanakan secara daring untuk sekolah negeri jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta sekolah swasta peserta SPMB Bersama. Untuk PAUD, SLB, dan SKB, pelaksanaannya dilakukan secara hibrida, yakni gabungan daring dan luring. Sementara itu, SPMB Sekolah Swasta Gratis dilaksanakan secara luring.

Tahapan pengajuan akun dan verifikasi Kartu Keluarga telah dilakukan secara bertahap, dimulai untuk jenjang SD pada 18 Mei 2026, SMP pada 25 Mei 2026, serta SMA dan SMK pada 2 Juni 2026. Adapun pendaftaran penerimaan murid baru dijadwalkan mulai 15 Juni 2026.

Nahdiana menegaskan, seluruh proses SPMB tidak dipungut biaya dan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun. Ia mengimbau masyarakat untuk mencermati jadwal dan ketentuan resmi serta tidak mudah percaya pada informasi di luar kanal resmi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

“Kami menegaskan, SPMB tidak dipungut biaya dan tidak boleh ada gratifikasi dalam bentuk apa pun. Masyarakat kami minta mencermati jadwal, mengikuti prosedur resmi, dan tidak percaya pada informasi di luar kanal resmi Dinas Pendidikan,” tegasnya.

Informasi lengkap mengenai SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dapat diakses melalui laman disdik.jakarta.go.id dan spmb.jakarta.go.id.

Bagi masyarakat yang mengalami kendala, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menyediakan posko PMB di seluruh sekolah negeri, posko PMB Suku Dinas Pendidikan, serta kantor Dinas Pendidikan, baik secara daring maupun luring.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Lampung resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 untuk jenjang SMA dan SMK. Pendaftaran dilaksanakan secara daring melalui laman resmi SPMB Lampung dan terbuka bagi calon murid yang memenuhi persyaratan sesuai jalur seleksi yang dipilih.

SPMB Lampung 2026 terdiri atas empat jalur pendaftaran, yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi. Seluruh proses pendaftaran tidak dipungut biaya dan hasil seleksi dapat diakses secara online melalui portal resmi SPMB Provinsi Lampung.

SPMB Lampung 2026 sebelumnya sudah dibuka untuk penerimaan SMA Unggul pada 2-5 Juni 2026. Saat ini yang sedang dibuka adalah untuk jenjang SMA Reguler dan SMK.

Dikutip dari Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Lampung, berikut ini informasinya.

4 Jalur Pendaftaran SPMB Lampung 2026

1. Jalur Domisili

Jalur domisili diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Lampung. Jalur ini memperoleh kuota minimal 30 persen dari total daya tampung sekolah.

Untuk SMA Reguler, seleksi dilakukan berdasarkan:

Rerata nilai pada transkrip nilai ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL);

Jarak tempat tinggal ke sekolah;

Usia calon murid.

2. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi ditujukan bagi calon murid dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas.

Kuota afirmasi mencapai minimal 30 persen, yang terdiri dari:

25 persen untuk keluarga ekonomi tidak mampu;

5 persen untuk penyandang disabilitas.

Peserta wajib melampirkan dokumen seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kartu Indonesia Sehat (KIS) maupun Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak dapat digunakan sebagai syarat jalur afirmasi.

3. Jalur Prestasi

Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik dengan kuota minimal 35 persen.

Pada SMA Reguler, kuota tersebut dibagi menjadi:

21 persen prestasi nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);

3 persen prestasi sains, teknologi, riset, dan inovasi;

2 persen pengalaman sebagai Ketua OSIS atau organisasi kepanduan;

3 persen prestasi seni, budaya, bahasa, dan kepramukaan;

3 persen prestasi olahraga;

3 persen prestasi Hafiz Al-Qur'an.

Sementara pada SMA Unggul, penilaian prestasi berasal dari kombinasi:

Nilai rapor semester 1 hingga 5;

Nilai TKA;

Nilai TPA;

Sertifikat atau piagam prestasi akademik maupun nonakademik.

4. Jalur Mutasi

Jalur mutasi diperuntukkan bagi calon murid yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali serta anak guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tuanya mengajar.

Kuota jalur mutasi maksimal 5 persen, dengan rincian:

3 persen untuk perpindahan tugas orang tua/wali;

2 persen untuk anak guru.

Jadwal SPMB Lampung 2026 Jenjang SMA Reguler

Berikut jadwal penting yang perlu diperhatikan calon peserta:

1. Pendaftaran online: 15–19 Juni 2026

2. Verifikasi dan validasi dokumen: 15–19 Juni 2026

3. Verifikasi faktual berkas: 15–22 Juni 2026

4. Pengumuman hasil seleksi: 24 Juni 2026

5. Daftar ulang: 24–25 Juni 2026

6. Hari pertama masuk sekolah: 13 Juli 2026

7. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS): 13–17 Juli 2026

Jadwal SPMB Lampung 2026 Jenjang SMK

Untuk calon murid SMK, jadwal pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan verifikasi berkas: 15–19 Juni 2026

2. Tes bakat dan minat: 20 Juni 2026

4. Pengumuman hasil seleksi: 24 Juni 2026

4. Daftar ulang: 24–25 Juni 2026

5. Hari pertama masuk sekolah: 13 Juli 2026

6. MPLS: 13–17 Juli 2026

Link Pendaftaran SPMB Lampung 2026

Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi SPMB Lampung di http://lampung.spmb.id. Kemudian masukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), lengkapi biodata peserta dan unggah semua dokumen persyaratan, lalu pilih sekolah, dan cetak tanda bukti pendaftaran untuk keperluan daftar ulang.

Calon murid disarankan untuk rutin memantau status pendaftaran dan hasil seleksi melalui sistem karena dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai dapat ditolak dan harus diperbaiki sebelum batas waktu yang ditentukan.

SPMB Lampung 2026 dapat diakses melalui portal resmi Pemerintah Provinsi Lampung di lampung.spmb.id, yang juga menyediakan informasi lengkap mengenai jadwal, persyaratan, kuota, hingga mekanisme seleksi setiap jalur pendaftaran.

JAKARTA - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) DKI Jakarta 2026 mulai dibuka hari ini, Senin (15/6/2026). Calon murid baru bisa mendaftar di empat jalur, yakni jalur afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi.

SPMB DKI Jakarta 2026 resmi dimulai untuk jenjang SD, SMP, SMA. Sebelum mendaftar, pastikan akun calon murid baru sudah terverifikasi dan aktif sebelum memilih sekolah.

Jika belum terverifikasi, maka calon murid baru bisa langsung mendatangi ke sekolah yang dipilih sebagai lokasi verifikasi dengan membawa tanda bukti pengajuan akun yang berisi nomor peserta p[ada saat pengajuan akun online.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman www.spmb.dki.jakarta sesuai dengan masing-masing jenjang dan jalur. Metode pendaftaran setiap jenjang berbeda.

Dikutip dari Instagram Official PMB DKI Jakarta, Senin (15/6/2026), berikut informasi jadwal dan tata cara pemilihan sekolah dan daftar ulang.

Jadwal SPMB DKI Jakarta 2026

1. Jenjang SD

Jalur Afirmasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Jalur Domisili: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Jalur Mutasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

2. Jenjang SMP

Jalur Afirmasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Jalur Mutasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

3. Jenjang SMA

Jalur Afirmasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Jalur Mutasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

4. Jenjang SMK

Jalur Afirmasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Prioritas Disabilitas: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.

Jalur Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Jalur Mutasi: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–30 Juni 2026 pukul 23.59 WIB.

5. SPMB Bersama Jenjang SMP, SMA, dan SMK Swasta

Tahap Pertama: 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB–18 Juni 2026 pukul 14.00 WIB.

Tahapan Pemilihan Sekolah SPMB DKI Jakarta 2026

1. Buka laman https://spmb.jakarta.go.id

2. Login dengan cara memasukkan nomor peserta dan password

3. Pilih sekolah tujuan

4. Cetak bukti pemilihan sekolah tujuan

Tahapan Daftar Ulang

1. Akses laman https://spmb.jakarta.go.id

2. Login dengan masukkan nomor peserta dan password

3. Klik tombol daftar ulang

4. Cetak tanda bukti daftar ulang.

Bisnis.com, JAKARTA — Anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Metra-Net (Metranet), terus memperluas penetrasi pasar digitalisasi sektor publik lewat implementasi platform Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online di tingkat regional.

Hingga pertengahan 2026, solusi berbasis kerangka kerja B2B (business-to-business) melalui platform SCALA tersebut telah diadopsi oleh 147 instansi pendidikan yang mencakup lebih dari 5.000 sekolah di 15 provinsi serta 30 kabupaten/kota di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan dalam mengoptimalkan lini bisnis penunjang (ancillary businesses) di bawah naungan Telkom Group.

Provinsi DKI Jakarta menjadi area implementasi terbesar dengan cakupan mencapai 2.179 satuan pendidikan yang mengintegrasikan proses seleksi end-to-end untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Integrasi ini dirancang guna memitigasi risiko operasional akibat lonjakan trafik data pendaftaran yang kerap terjadi dalam periode bersamaan.

Direktur Bisnis Metranet Faisal Yusuf menjelaskan bahwa pemanfaatan infrastruktur teknologi komputasi yang stabil menjadi urgensi utama dalam pengelolaan administrasi publik, terutama untuk menjaga aspek akuntabilitas seleksi.

"Pemanfaatan teknologi dalam proses penerimaan murid baru tidak lagi menjadi kebutuhan tambahan, melainkan fondasi penting untuk menghadirkan layanan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (14/6/2026).

Faisal menambahkan, keberhasilan digitalisasi layanan di lapangan tidak hanya bergantung pada penyediaan platform, melainkan pada kesinambungan dukungan operasional. Guna mengantisipasi kendala teknis saat masa puncak (peak season) pendaftaran, perseroan menyediakan fasilitas pendampingan serta layanan dukungan teknis (technical support) yang beroperasi penuh 24 jam selama 7 hari.

Sebagai informasi, SCALA merupakan platform B2B Framework milik Metranet yang mengintegrasikan analitik data, Enterprise Resource Planning (ERP), keamanan siber, dan sistem tanda tangan digital.

Selain menyasar sektor pemda dan institusi pendidikan melalui modul manajemen operasional internal, platform ini juga difungsikan sebagai wadah pengelolaan usaha rintisan (startup management) untuk mempersiapkan produk digital masuk ke pasar korporasi maupun pemerintahan (go-to-market).

Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2026 Telkom Group, pos bisnis penunjang yang dijalankan oleh sejumlah entitas anak termasuk Metranet, Telkommetra, Finnet, hingga MDI Ventures secara kolektif menyumbang pendapatan eksternal sebesar Rp1,92 triliun bagi perseroan.