Bisnis.com, MAKASSAR – Pengembang properti PT Ghezz Patombong Perkasa (GPP) memperluas ekspansi portofolio propertinya dengan meluncurkan proyek perumahan subsidi terbaru, Taman Ria Regency, di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Direktur Taman Ria Regency Rochmad Bustari mengungkapkan bahwa kehadiran proyek ini merupakan komitmen jangka panjang perusahaan dalam memenuhi kebutuhan hunian layak dengan harga yang kompetitif di pasar.

"Keberhasilan tahap sebelumnya menjadi motivasi besar bagi kami untuk kembali menghadirkan kawasan hunian yang nyaman, berkualitas, dan terjangkau. Kami ingin membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi masyarakat, terutama kalangan MBR, untuk memiliki rumah sendiri," ujar Rochmad melalui keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Proyek yang membidik segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini berlokasi di Jalan Hasanudin Toto, Kelurahan Silae, Kecamatan Palu Barat.

Langkah tersebut diambil menyusul kesuksesan korporasi dalam memasarkan tahap terdahulu, yakni Taman Ria Estate Tahap I dan II, yang mencatatkan penjualan hingga lebih dari 600 unit.

Dalam mengeksekusi proyek teranyar ini, pengembang menggandeng PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) Cabang Palu guna memfasilitasi skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi calon konsumen.

Peluncuran proyek ini mencatatkan respons positif dari pasar. Berdasarkan data internal perusahaan, tercatat sekitar 1.700 peminat telah mendaftar untuk melakukan peninjauan lokasi, dengan sejumlah calon pembeli menyatakan komitmen siap membayar uang muka (down payment/DP).

Momentum peluncuran ini dinilai strategis karena bertepatan dengan persiapan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Pengembang memanfaatkan momentum tersebut dengan merilis stimulus pasar berupa promo uang muka yang sangat miring.

"Hari Kemerdekaan RI, kita harus merdeka dari yang mahal-mahal. Itulah visi kami. Konsumen cukup membayar DP sebesar Rp81.000 dan bisa langsung menerima kunci rumah," kata Rochmad.

Selain sebagai strategi penetrasi pasar, proyek Taman Ria Regency ini juga dirancang untuk mendukung program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pihak pengembang optimistis skema pembiayaan yang mudah dijangkau akan mempercepat penyerapan backlog perumahan di daerah.

Secara total, Taman Ria Regency diproyeksikan merangkum 239 unit rumah subsidi tipe 36 dengan luas lahan mencapai 96 meter persegi per unit. Dari total target tersebut, pengembang melaporkan sebanyak 87 unit saat ini sudah memasuki tahapan konstruksi di lapangan.

Dari sisi aksesibilitas, proyek ini diuntungkan oleh lokasinya yang berada di dalam area perkotaan. Lokasi perumahan hanya berjarak sekitar 10 menit menuju Palu Grand Mall serta memiliki konektivitas yang dekat dengan pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan pusat layanan publik.

Pengembang mematok harga normal unit hunian ini sebesar Rp173 juta. Namun, guna menstimulus daya beli selama masa promo, konsumen disajikan sejumlah insentif tambahan, antara lain DP khusus senilai Rp81.000, bebas biaya akad dan biaya notaris, bebas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan bonus fasilitas pemasangan kanopi rumah tanpa biaya tambahan.

Manajemen optimistis kombinasi antara lokasi yang strategis, rekam jejak (track record) perusahaan, serta insentif finansial yang ditawarkan akan mampu mengerek kinerja penjualan Taman Ria Regency di pasar properti Sulawesi Tengah pada kuartal ini.

Bisnis.com,BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons protes pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, setelah lapak mereka dibongkar pada Senin (18/5/2026) lalu.

Dedi Mulyadi menegaskan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki.

“Kalau jadi pemimpin itu memang tidak pernah berada di posisi yang disukai semua orang. Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang berpedoman pada ketentuan peraturan,” ujar Dedi, Kamis (21/5/2026).

Menurutnya, pemerintah memahami para pedagang membutuhkan tempat usaha untuk mencari nafkah. Namun, trotoar tetap tidak boleh digunakan untuk berdagang karena merupakan hak pejalan kaki.

“Trotoar bukan untuk pedagang, tetapi untuk pejalan kaki. Hak pejalan kaki harus diberikan. Hak pemilik toko juga harus diberikan. Jangan sampai toko tidak terlihat dari depan,” tegasnya.

Pihaknya juga menyinggung soal bantuan atau kompensasi bagi pedagang terdampak penertiban. Dia menegaskan tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menggunakan fasilitas umum.

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan aspek ekonomi dan kemanusiaan agar para pedagang tetap bisa melanjutkan aktivitas usaha tanpa mengganggu fasilitas publik.

“Pertimbangan kemanusiaan tetap ada, sehingga siklus ekonomi mereka harus tetap berjalan sampai mendapatkan pekerjaan atau jenis usaha lain yang tidak mengganggu fasilitas umum,” katanya.

Dirinya mengaku memahami kekecewaan para pedagang. Namun, dia menegaskan pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan dalam jumlah besar kepada seluruh pedagang terdampak.

“Kalau harus memberi bantuan sampai miliaran rupiah tentu tidak mungkin, karena kemampuan keuangan pemerintah juga terbatas,” ucapnya.

Dia memastikan pemerintah daerah akan terus menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota agar masyarakat maupun wisatawan merasa nyaman berada di Bandung.

“Saya akan terus menjaga pemerintah kota dan kabupaten agar konsisten menjalankan amanahnya sebagai pemimpin daerah, menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan lingkungan. Bandung milik kita bersama dan semua orang harus nyaman berada di Bandung,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat, Tulus Arifan mengatakan, penertiban dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki.

Penertiban melibatkan personel Satpol PP Kota Bandung dan aparat linmas setempat pada Senin (18/5/2026).

Ia menyebutkan, hingga pukul 15.30 WIB sedikitnya 20 kios PKL telah dibongkar. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah karena penertiban masih berlangsung.

“Kurang lebih baru 20-an kios dan ini masih berjalan. Ini meneruskan yang sudah diselesaikan oleh Kota Bandung,” ujarnya.

Tulus menambahkan, data total kios yang akan ditertibkan nantinya disampaikan Pemerintah Kota Bandung karena kawasan tersebut masuk wilayah penanganan kota.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Bencana hidrometeorologi di Aceh menimbulkan dampak luas terhadap warga dan fasilitas umum hingga akhir Januari 2026.

Pos Komando Tanggap Darurat mencatat jutaan orang terdampak dalam peristiwa ini. Data harian dirilis pada 29 Januari 2026 pukul 21.28 WIB. Sebanyak 670.826 kepala keluarga atau 2.584.067 orang dilaporkan terdampak bencana Sumatra yang mengakibatkan banjir dan longsor.

Korban meninggal dunia tercatat 562 orang, sementara luka berat 456 orang dan luka ringan mencapai 4.939 orang. Selain itu, sebanyak 29 orang dilaporkan hilang. Titik lokasi pengungsian tercatat 986 titik di berbagai wilayah Aceh.

Jumlah pengungsi mencapai 22.400 kepala keluarga atau 85.717 orang. Pemerintah juga mengerahkan 191 personel untuk mendukung upaya evakuasi.

Kerusakan juga terjadi pada berbagai fasilitas umum. Tercatat 227 unit perkantoran terdampak dan 641 unit tempat ibadah mengalami kerusakan.

Sektor pendidikan ikut terkena imbas dengan 1.204 sekolah serta 738 pondok pesantren dilaporkan terdampak. Fasilitas kesehatan juga mengalami kerusakan pada 146 unit rumah sakit dan puskesmas.

Gangguan infrastruktur cukup besar terlihat dari 2.507 titik jalan terputus. Selain itu, 599 unit jembatan juga dilaporkan terputus. Pos Komando mencatatkan bahwa bencana ini menyebabkan kerugian pada harta benda masyarakat tercatat signifikan. Sebanyak 218.085 unit rumah terdampak dalam bencana ini.

Di sektor pertanian dan peternakan, sebanyak 77.931 ekor hewan ternak terdampak. Kerusakan lahan meliputi 56.652 hektare sawah, 100.376 hektare kebun, serta 30.239 hektare tambak.

Rekapitulasi data ini menunjukkan besarnya dampak bencana hidrometeorologi di Aceh terhadap warga, infrastruktur, serta sektor ekonomi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten properti PT Modernland Realty Tbk. (MDLN). Menegaskan komitmen untuk terus menjaga kualitas kawasan hunian Jakarta Garden City (JGC) serta memastikan kenyamanan dan nilai investasi jangka panjang bagi seluruh penghuni.

Hal itu mengonfirmasi tuntutan sejumlah warga terkait kondisi jalan rusak di beberapa titik, dan bau dari proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan.

Jakarta Garden City merupakan kawasan kota mandiri terpadu seluas 370 Hektare (Ha) di Jakarta Timur, yang dibangun oleh PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan PT Modernland Realty Tbk. (MDLN).

Sami Miettinen, Direktur Residensial dan Komersial Modernland Realty, menyampaikan infrastruktur jalan merupakan faktor krusial dalam mendukung mobilitas dan aktivitas penghuni. Manajemen Jakarta Garden City tengah menyiapkan langkah percepatan penjadwalan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan.

“Seiring dengan pesatnya perkembangan kawasan, meningkatnya kepadatan pada jalur utama keluar dan masuk kawasan menjadi perhatian utama, khususnya di tengah berlangsungnya pembangunan hunian, area komersial, fasilitas umum, serta aktivitas lalu lintas masyarakat di luar kawasan yang turut melintasi akses internal Jakarta Garden City,” tuturnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1/2026).

Saat ini, manajemen kawasan sedang melakukan koordinasi teknis secara mendalam terkait rencana perawatan dan peningkatan fasilitas umum secara berkelanjutan, khususnya infrastruktur jalan, guna memastikan konstruksi yang memiliki daya tahan jangka panjang.

Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi cuaca ekstrem dengan intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak Desember 2025 dan diperkirakan berlangsung hingga Maret 2026.

Pekerjaan fisik akan dilaksanakan secara bertahap dalam waktu dekat dengan mengedepankan titik-titik prioritas yang memiliki tingkat urgensi tertinggi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup penghuni, manajemen Jakarta Garden City memastikan optimalisasi fasilitas sosial dan fasilitas umum terus berjalan seiring dengan pengembangan kawasan.

Clubhouse Jakarta Garden City yang telah beroperasi penuh saat ini menjadi salah satu fasilitas unggulan kawasan dan berperan penting dalam mendukung gaya hidup sehat, aktif, dan nyaman bagi warga.

Selain fasilitas internal kawasan, Jakarta Garden City memiliki keunggulan lokasi yang terintegrasi dengan berbagai fasilitas penunjang, seperti AEON Mall, IKEA, pusat kuliner, area komersial, serta fasilitas pendidikan, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah tanpa harus keluar dari kawasan.

Sami Miettinen menuturkan, terkait isu dampak lingkungan yang diduga berasal dari operasional fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, manajemen Jakarta Garden City menyatakan dukungan penuh kepada warga.

Manajemen secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta serta pengelola fasilitas terkait guna mendorong penerapan langkah-langkah mitigasi teknis yang dapat meminimalkan potensi dampak terhadap kualitas udara di lingkungan sekitar kawasan.

“Menanggapi aspirasi warga mengenai pengelolaan klaster secara mandiri, manajemen Jakarta Garden City tetap membuka ruang dialog dan komunikasi dua arah. Setiap usulan akan dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketentuan, perjanjian, dan regulasi yang berlaku, guna memastikan standar pelayanan lingkungan, keamanan, serta estetika kawasan tetap terjaga dan nilai investasi properti warga dapat terlindungi secara berkelanjutan,” paparnya.

Sami Miettinen menyampaikan bahwa manajemen sangat menghargai setiap aspirasi yang disampaikan oleh warga sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hunian. Manajemen berkomitmen untuk terus merealisasikan langkah-langkah nyata agar Jakarta Garden City senantiasa menjadi kawasan hunian yang aman, nyaman, dan berkualitas.

“Komunikasi dengan warga akan terus diperkuat melalui forum-forum resmi guna memastikan setiap tahapan pengembangan kawasan berjalan selaras dengan harapan penghuni,” imbuhnya.

Sebelumnya, mengutip Antara, puluhan warga yang bermukim di Jakarta Garden City (JGC), Cakung, Jakarta Timur, turun ke jalan pada 17 Januari 2026 menyampaikan aspirasi soal masalah bau sampah dari RDF Rorotan hingga perbaikan infrastruktur.

RDF Rorotan adalah fasilitas pengolahan sampah modern yang mengubah sampah anorganik menjadi bahan bakar alternatif (Refuse-Derived Fuel/RDF). Kapasitas pengolahan mencapai 2.500 ton per hari, yang akan menghasilkan 875 ton bahan bakar alternatif setiap hari.

“Kami meminta penuntasan masalah polusi bau sampah RDF,” kata Ketua RT 18 RW 14 Klaster Shinano JGC Jakarta Timur, Wahyu Maryono.

Dia mendesak manajemen JGC bertanggung jawab secara moral dan teknis atas polusi bau yang ditimbulkan oleh aktivitas RDF yang telah mengganggu kesehatan serta kenyamanan warga.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (12/1/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membeberkan terdapat sejumlah arahan Presiden terkait dengan desain IKN.

Menurutnya, arahan desain dari Prabowo itu dalam artian luas, termasuk fungsi. Misalnya, Presiden mengarahkan agar sebuah kawasan perlu memperhatikan desain dan fungsi. Salah satu contoh adalah penambahan embung atau bangunan konservasi air.

"Karena di sana [IKN] kan masalah iklim itu kan, satu, panas, kedua, ada potensi karena di wilayah pulau yang banyak hutan ada juga potensi kebakaran hutan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (15/1/2026).

Untuk itu, Presiden meminta desain-desain di IKN untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kemarin Kepala OIKN [Otorita IKN] melaporkan sudah ada beberapa metode dipasang sensor-sensor. Ini minta untuk di diuji coba terus," tutur Prasetyo.

Sebelumnya, Prabowo mengunjungi IKN pada awal pekan ini, Senin (12/1/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun resmi @sekretariat.kabinet mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memang menginap di IKN pada Senin malam usai meresmikan 166 Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan dan RDMP Pertamina di Kalimantan Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Ke-8 RI itu meninjau langsung sejumlah titik pembangunan dan menerima paparan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Kepala negara, kata Teddy, memberikan perhatian khusus pada akses jalan, desain gedung pemerintahan, fasilitas umum, serta optimalisasi fungsi titik-titik strategis agar IKN dapat beroperasi secara efektif dan nyaman.

“Ada beberapa perhatian dan masukan dari Bapak Presiden terkait pembangunan kota tersebut. Antara lain terkait akses jalan, desain gedung pemerintahan dan fasilitas umum, serta fungsi beberapa titik strategis yang harus termanfaatkan dengan baik & nyaman,” tandas Teddy.

Bisnis.com, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali melakukan kunjungan kemanusiaan ke Tapanuli Utara, Sumatera Utara, guna menyerahkan secara langsung bantuan pembangunan kembali rumah warga yang hilang akibat terjangan bencana alam.

Dedi Mulyadi mengatakan kehadirannya sebagai bagian dari perwujudan solidaritas masyarakat Jawa Barat yang dikumpulkan melalui berbagai elemen pemerintahan dan sektor swasta untuk membantu meringankan beban warga terdampak.

Dalam pertemuan koordinasi bersama Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kolektif dari Pemerintah Kota Depok, Pemda Sumedang, Pemda Subang, Kwarda Pramuka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hingga donasi dari pihak swasta dan desa di wilayah Karawang.

"Bantuan dialokasikan untuk membangun puluhan unit rumah baru bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, terutama mereka yang rumahnya hanyut terbawa arus bencana. Nilai per unit rumah ditetapkan secara proporsional agar selaras dengan bantuan dari instansi lain guna menjaga kondusivitas di tengah masyarakat," katanya dikutip Rabu (14/1/2026).

Selain pembangunan hunian, agenda kemanusiaan ini juga mencakup rencana relokasi warga yang bermukim di pinggiran sungai ke area yang lebih aman. Fokus penyaluran bantuan akan diprioritaskan di wilayah Kecamatan Adian Koting, tepatnya di Desa Sibalanga dan Desa Pagaran Lambung.

"Tidak hanya sekadar rumah tinggal, rencana pembangunan ini juga mencakup fasilitas umum berupa musala sebagai sarana ibadah bagi warga di lokasi relokasi tersebut," tuturnya.

Bupati Tapanuli Utara Jonius menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian masyarakat Jawa Barat yang digerakkan oleh Dedi Mulyadi. Langkah ini dinilai sangat membantu percepatan penanganan pascabencana, melengkapi bantuan yang juga datang dari pemerintah pusat melalui BNPB serta bantuan kemanusiaan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.

Sinergi ini diharapkan menjadi simbol kuat persahabatan antarwilayah yang mampu membangkitkan kembali semangat masyarakat Tapanuli Utara untuk menata kembali kehidupan mereka.

Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya gotong royong tanpa sekat wilayah dalam menghadapi bencana. Dedi berharap pembangunan rumah-rumah tersebut dapat segera terealisasi sehingga warga terdampak dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa persaudaraan antarwarga di Indonesia tetap kokoh di tengah situasi sulit.

Penyaluran bantuan miliaran rupiah bagi korban bencana alam di enam kecamatan, yang meliputi relokasi dan pembangunan 58 unit rumah dengan nilai Rp75 juta per unit, rumah ibadah, fasilitas desa, serta dukungan bagi masyarakat dan pelaku UMKM terdampak di Tarutung.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi warga terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatra.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa dalam dua pekan ke depan, tambahan rumah hunian yang dibangun oleh Danantara akan selesai dan siap digunakan.

Hal tersebut disampaikan Teddy melalui unggahan resmi di akun Instagram @sekretariat.kabinet pada Kamis (8/1/2026), menyusul pertemuan yang digelarnya bersama sejumlah pejabat dan pimpinan BUMN konstruksi di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta, Rabu (7/1/2026) malam.

“Dalam dua minggu ke depan, tambahan rumah hunian di Aceh Utara, Aceh Pidie, Tapanuli Selatan, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam akan selesai dan siap digunakan,” ujar Teddy.

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, serta jajaran direktur utama BUMN karya, antara lain Waskita Karya, Adhi Karya, Wijaya Karya (WIKA), Nindya Karya, Hutama Karya (HK), Pembangunan Perumahan (PP), dan Brantas Abipraya.

Selain pembangunan hunian oleh Danantara, Teddy menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum juga tengah melakukan pembersihan dan pemulihan fasilitas umum secara masif dan cepat. Fasilitas yang dipulihkan meliputi jalan, rumah sakit, sekolah, pasokan air bersih, hingga perkantoran.

“Seiring pemulihan fasilitas umum, Kementerian PU juga sedang membangun rumah hunian di Aceh yang ditargetkan selesai pada awal Februari,” jelasnya.

Dia melanjutkan bahwa Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan dan penyediaan hunian pascabencana berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

Lebih lanjut, Teddy menyebut bahwa hingga satu bulan pascabencana, pemerintah terus berkoordinasi secara intensif dengan para bupati dan wali kota setempat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan hunian dengan kebutuhan dan keinginan warga terdampak yang beragam.

“Ada warga yang ingin disiapkan hunian, ada yang memilih memperbaiki rumah sendiri, ada pula yang ingin pindah daerah mengikuti keluarganya. Pemerintah secepat mungkin membangun hunian, kemudian para bupati memobilisasi warga untuk menempatinya,” kata Teddy.

JAKARTA, KOMPAS.com — PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mengawali tahun 2026 dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera.

Perusahaan hadir langsung di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah pada 2–4 Januari 2026.

Bantuan yang disalurkan berupa dana kepedulian untuk mendukung pemulihan fasilitas umum dan tempat ibadah.

Dok Kodam I Bukit Barisan Proses penyiapan lahan hunian sementara (Huntara) bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di Desa Marsada, Kecematan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Minggu (4/1/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Mandiri Inhealth melakukan kunjungan serta penyerahan bantuan ke tiga lokasi terdampak, yakni Masjid Jami dan Gereja HKBP Hutanabolon di Kecamatan Tukka, serta Desa Bair di Kecamatan Tapian Nauli.

Pelaksana Tugas Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H Tambunan, mengatakan perseroan terus bergerak menyalurkan kepedulian dan menjaga semangat kebersamaan dalam mendukung pemulihan pascabencana.

“Situasi dan kondisi masyarakat di Kota Sibolga dan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah telah berangsur membaik, namun masyarakat terdampak masih memerlukan perhatian dan dukungan kita, seperti dukungan dana untuk perbaikan fasilitas umum dan tempat ibadah. Melalui dukungan tersebut kami berharap masyarakat terus bersemangat dan kondisi dapat segera pulih secara menyeluruh,” ujar Marihot dalam keterangan tertulis, Rabu (7/1/2026).

Menurut dia, bantuan tersebut ditujukan untuk renovasi serta penyediaan perlengkapan tempat ibadah dan fasilitas umum desa.

Dukungan ini diharapkan dapat mendorong kehidupan sosial kembali berjalan dan aktivitas masyarakat berlangsung kondusif.

Dok Polres Sibolga Tim SAR gabungan saat mencari korban banjir dan hilang di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Sambas, Senin (15/12/2025)

“Kepedulian sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan Mandiri Inhealth sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam memberikan perlindungan. Sehingga, kami terus bergerak dan berusaha mewujudkan berbagai kegiatan kepedulian bagi masyarakat terdampak. Pada kesempatan di wilayah Sibolga dan Tapteng ini, kami juga menyalurkan bantuan bahan pangan hasil penggalangan dana dari solidaritas pegawai Mandiri Inhealth,” tambah Marihot.

Selain penyaluran bantuan perusahaan, karyawan Mandiri Inhealth turut berpartisipasi dalam aksi solidaritas.

Kepedulian tersebut diwujudkan melalui penggalangan dana serta pengumpulan pakaian layak pakai yang telah disalurkan ke berbagai wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sebelumnya, Mandiri Inhealth juga melaksanakan kegiatan kemanusiaan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat melalui kerja sama dengan Mandiri Amal Insani.

Kegiatan tersebut meliputi penyediaan layanan kesehatan, pemberian obat-obatan, serta bantuan bahan pangan.

Bisnis.com, PADANG - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) melalui program corporate shared value di bawah payung Bakti BCA kembali mendatangi tanah Sumatra untuk mengunjungi langsung sejumlah lokasi yang terdampak bencana.

Pada kunjungan Rabu (18/12), tim Bakti BCA menjangkau wilayah Sumatra Barat, untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan membangun fasilitas umum untuk menunjang pemulihan korban bencana banjir di Kabupaten Solok.

Penyerahan bantuan serta peresmian fasilitas umum dilakukan di Posko Nagari Muaro Pingai, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, dan daerah sekitarnya yang terdampak. Bantuan diserahkan oleh EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn kepada perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan warga korban bencana banjir.

"BCA melalui Bakti BCA menyampaikan empati dan duka cita mendalam, atas bencana di sejumlah titik di Sumatra, termasuk Solok, Sumatra Barat. Sebagai upaya mendukung pemulihan, kami turut memberikan bantuan kemanusiaan, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dan membantu meringankan beban yang dialami oleh saudara-saudara kita saat ini. BCA berkomitmen hadir dalam proses pemulihan kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” kata Hera F. Haryn.

Setelah Kabupaten Solok, Bakti BCA juga akan menyalurkan bantuan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, dan Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatra Utara.

Secara total, bantuan yang diberikan Bakti BCA di ketiga lokasi tersebut antara lain 520 kg beras, 3.000 botol air mineral, sekitar 1.200 bungkus biskuit, sekitar 350 kaleng sarden, lebih dari 900 botol susu UHT, 36 paket makanan siap saji, 3 unit tenda barak (4x6), 15 unit velbed, 80 buah selimut, lebih dari 600 buah pakaian bagi anak-anak hingga orang dewasa, hampir 1.000 buah pakaian dalam wanita, lebih dari 800 lusin pampers bayi, sekitar 600 lusin pembalut wanita, 45 buah alas tidur, dan sejumlah obat-obatan, multivitamin, serta minyak kayu putih.

Tak hanya itu, Bakti BCA juga mendukung pembuatan sumur bor, tangki air kapasitas 5.000 liter, dan fasilitas MCK di ketiga lokasi tersebut, sebagai upaya pemulihan serta penyediaan air bersih kepada korban terdampak bencana banjir. Khusus di Kabupaten Aceh Tamiang, Bakti BCA juga mendukung instalasi panel surya sebagai sumber listrik pompa air.

Sebelumnya, Bakti BCA juga turun langsung ke lokasi terdampak bencana di Medan dan Langkat pada Senin (1/12) lalu. Berkolaborasi dengan TNI, penyerahan bantuan dilakukan langsung di Posko Pengungsi Jalan Pancar, Lk8, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, serta Posko Bersama di Koramil 09, Kebun Lada, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat. Secara total, Bakti BCA menyalurkan 550 dus air mineral, 70 dus mie instan, 912 bungkus biskuit, 4.200 tablet obat-obatan dan multivitamin, serta 100 botol minyak kayu putih.

Bakti BCA juga telah bekerja sama dengan TNI mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di sejumlah titik di Aceh dan Sumatra Utara, termasuk Kota Sibolga. Proses penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/11), Bantuan yang dikirimkan mencakup kebutuhan pokok seperti sembako, air mineral, selimut, popok balita, obat, multivitamin, tenda, dan tempat tidur portabel.

Kolaborasi Bakti BCA bersama TNI terjalin agar penyaluran bantuan dapat berlangsung secara efektif dan efisien di lapangan. Kemampuan dan jaringan TNI yang luas serta mumpuni sangat vital untuk mempercepat penanganan dampak bencana di berbagai titik.

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa penanganan bencana di Sumatra telah dilakukan pemerintah pusat dalam skala nasional sejak hari pertama kejadian, meskipun hingga kini masih ada pihak-pihak yang terus memperdebatkan status bencana nasional.

“Masih ada pihak-pihak yang terus saja membahas status bencana nasional. Jadi gini, bencana ini ada di 3 provinsi. Ketiganya terdampak. Tapi mungkin 1-2 minggu ini, semua fokusnya hanya ke Aceh. Sejak hari pertama, tanggal 26 November, pemerintah pusat sudah melakukan penanganan skala nasional di 3 provinsi ini. Langsung mobilisasi nasional. Mari kita fokus ke substansinya,” tuturnya saat Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Teddy menjelaskan sejak awal pemerintah telah mengerahkan puluhan ribu personel gabungan dari berbagai unsur untuk menangani dampak bencana di lapangan.

“Sudah ada 50.000 pasukan di sana, TNI, Polri dengan 50.000 lebih pasukan di sana, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan-relawan banyak sekali. Di minggu pertama ada 26.000 , seperti Pak KSAD bilang saat awal-awal dari yang sudah ada di sana,” ucapnya

Dia juga menepis anggapan bahwa tanpa penetapan status bencana nasional, anggaran penanganan tidak berasal dari pemerintah pusat. Menurut Teddy, Presiden telah menegaskan seluruh pembiayaan menggunakan dana pusat.

Teddy menyatakan bahwa semua upaya pemulihan pasca-bencana akan menggunakan dana pusat. Dia menyebutkan bahwa Rp60 triliun akan dikeluarkan secara berangsur untuk membangun kembali rumah-rumah sementara, fasilitas umum, gedung DPRD, dan fasilitas lainnya.

“Dan juga langsung seluruh Bupati, Wali Kota 52 itu, diberikan uang cash untuk di hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga. Dan tentunya, bantuan dari segala macam sudah masuk ke Kabupaten itu,” imbuhnya.

Terkait sarana dan prasarana, Teddy menegaskan pemerintah pusat telah mengerahkan berbagai moda transportasi dan peralatan berat ke wilayah terdampak.

“Kemudian yang ketiga, dibilang kalau tidak bencana nasional, sarana, prasarana, fasilitas tidak ada dari pusat. Sudah dijawab juga di lapangan, 100 lebih kapal, pesawat, helikopter, sudah ke sana. Ada alat berat dari PU mungkin, totalnya sekitar seribu mungkin. Diangkut dari manapun di Indonesia ini, diangkut ke sana,” ucapnya

Dia menambahkan pemulihan infrastruktur terus berjalan meski membutuhkan waktu karena banyaknya jembatan dan ruas jalan yang rusak.

“Kemudian, kalau tidak bencana nasional, pemulihan infrastruktur hanya di daerah. Semuanya sudah digerakkan ke sana. Perlu waktu, makanya kita sama-sama. Jembatan banyak putus, jalan banyak putus, berangsur-angsur disambung. Jembatan sudah langsung dibuktikan, satu minggu, tujuh sampai sepuluh, jadi. Itu yang kerja, bukan satu dua orang. Semua warga di situ kerja,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Teddy juga mengajak masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat langsung di lapangan untuk aktif melaporkan apabila masih ada wilayah yang belum menerima bantuan logistik.

“Apakah semuanya sudah dapat logistik? Apakah yang dilakukan sudah sempurna? Tentu belum. Makanya ayo, kita sama-sama, bahu membahu, saling dukung. Kalau niat bantu, ayo, ikhlas, tulus. Kalau anda ke sana, ada di lokasi yang belum, ada daerah yang belum dapat logistik, sampaikan ke petugas,” ujarnya.

Da memastikan seluruh aparat dan pemerintah daerah dapat dihubungi dan siap menindaklanjuti laporan masyarakat.

Oleh sebab itu, Teddy menekankan bahwa seluruh unsur baik yang terlihat maupun tidak dan telah bekerja keras sejak hari pertama bencana, serta mengingatkan pentingnya menjaga energi positif.

“Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan, punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperumit. Sekali lagi, ayo kita saling bantu, saling jaga, saling dukung, sebarkan energi positif,” tandas Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) melalui PT Mitra Abadi Utama memulai pembangunan Pasar Modern Kota Podomoro Tenjo.

Direktur Utama PT Mitra Abadi Utama (Kota Podomoro Tenjo) Noer Indradjaja, menyebut bahwa pembangunan pasar modern ini merupakan langkah strategis dalam memastikan kota tumbuh secara berkelanjutan. Menurutnya fasilitas kota merupakan fondasi penting untuk menghadirkan aktivitas yang hidup dan dinamis bagi para penghuni.

“Pasar Modern Kota Podomoro Tenjo hadir agar penghuni memiliki akses mudah terhadap kebutuhan sehari-hari dalam lingkungan yang higienis, modern, dan tertata. Bertambahnya fasilitas umum ini juga menandai kondisi Kota Podomoro Tenjo yang terus berkembang,” ujar Noer Indradjaja dalam siaran pers, Selasa (16/12/2025).

Pasar modern ini dibangun di atas lahan seluas 4.302 meter persegi dengan luas bangunan 1.447 meter persegi. Fasilitas ini ditargetkan dapat mulai digunakan pada kuartal III/2026.

Setelah rampung, pasar ini akan menampung sekitar 100 pedagang, terdiri dari 60 unit los dan 37 unit kios, yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM dari wilayah Tenjo dan Tigaraksa. Kehadiran mereka di pasar modern ini diharapkan menjadi ruang bagi UMKM lokal untuk berkembang dalam lingkungan usaha yang lebih tertata dan higienis.

Noer Indradjaja menyampaikan kurasi pedagang dan kategori dagangan difokuskan pada kebutuhan harian penghuni. Diharapkan dengan fasilitas yang lebih baik dan lingkungan yang lebih higienis, para pedagang dapat merasakan peningkatan kualitas usaha mereka dan memiliki peluang untuk berkembang.

“Kami memastikan ketersediaan ragam kebutuhan dasar seperti sembako, sayuran, daging, telur, dan kebutuhan dapur lainnya. Dengan begitu, penghuni dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok tanpa harus keluar dari kawasan,” tuturnya.

Hingga saat ini, hampir 5.000 unit hunian di Kota Podomoro Tenjo telah diserahterimakan kepada konsumen. Hadirnya pasar modern diprediksi menjadi pendorong meningkatnya jumlah penghuni yang mulai menempati unit. Dengan bertambahnya fasilitas dan meningkatnya aktivitas keseharian di kawasan, Kota Podomoro Tenjo diharapkan semakin hidup dan berkembang.

“Saat fasilitas kota semakin lengkap, aktivitas warga akan tumbuh dengan sendirinya. Kondisi ini akan berdampak positif pada nilai kawasan, termasuk nilai investasi properti yang dimiliki konsumen,” tambah Noer Indradjaja.

Pembangunan pasar modern ini melengkapi fasilitas skala kota yang lebih dulu hadir, seperti Flyover Soebianto, Club House, Masjid Agung, sekolah, Podomoro Food Center, Alfamidi, Indomaret Point, Water Treatment Plant (PDAM), serta Grand Transit Oriented Development (TOD) yang mendukung konektivitas penghuni dengan transportasi publik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai penanganan bencana berkat kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian dan lembaga, sehingga mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prabowo mengatakan efisiensi tersebut dilakukan sejak awal pemerintahan dan dinilai berhasil menghemat hingga ratusan triliun rupiah.

"APBN sudah kita siapkan dan saya katakan anggaran ini kita siapkan karena uangnya ada. Karena di awal pemerintahan kita menghemat ratusan triliun, saya diserang dan dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Presiden menyampaikan anggaran penanganan bencana telah disiapkan karena ketersediaan dana negara berada dalam kondisi aman. Dengan kemampuan fiskal yang ada, pemerintah dapat bergerak cepat menyalurkan bantuan awal bagi daerah terdampak bencana.

Prabowo juga menginstruksikan penyaluran dana operasional taktis sebesar Rp 20 miliar kepada setiap gubernur di daerah terdampak, serta Rp 4 miliar kepada masing-masing bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota. Dana tersebut dikirim di luar anggaran pemulihan dan telah diterima dalam waktu singkat.

"Semua gubernur yang terdampak langsung saya perintahkan mengirim dana operasional taktis Rp 20 miliar. Semua bupati dan wali kota di 52 kabupaten dan kota yang terdampak langsung saya kirim Rp 4 miliar. Dana ini sudah diterima di luar anggaran pemulihan. Tiga hari setelah instruksi saya, uang sudah sampai di semua kabupaten," kata Presiden.