Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin sebagai saksi kasus dugaan suap yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang.

Selain, Endin, lembaga antirasuah manjadwalkan pemeriksaan 7 saksi lainnya. Namun berdasarkan informasi yang diterima hanya Endin yang hadir dalam pemeriksaaan tersebut.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," tulis Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026).

Budi belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan hingga Endin rampung diperiksa oleh tim KPK.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Sarjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Bekasi, Beni Saputra (BS) mangkir dari agenda pemeriksaan pada Senin (29/12/2025) sebagai saksi kasus dugaan suap proyek Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Beni Saputra merupakan salah satu pihak yang ikut diamankan saat tim penyidik KPK menggelar tertangkap tangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Beni juga sudah sempat diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Beni untuk kedua kalinya guna mendalami konstruksi suap ijon proyek oleh Ade Kuswara dkk.

"Penyidik tentu ingin mendalami lebih lanjut terkait dengan pengetahuan yang bersangkutan berkaitan dengan konstruksi perkara suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ataupun hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik," kata Budi, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Selain itu, penyidik ingin mendalami sejumlah dokumen pengadaan proyek 2025-2026 maupun 5 gawai yang disita KPK saat melakukan penggeledahan di sejumlah titik.

Pasalnya, kata dia, tim KPK menemukan sejumlah pesan di gawai dihapus dan diduga berkaitan dengan kasus rasuah tersebut.

"Tentu dari barang bukti-barang bukti yang diamankan dalam penggeledahan tersebut butuh untuk dilakukan konfirmasi kepada saksi-saksi nantinya, termasuk tentunya terhadap saudara BS ini," jelas Budi.

Kendati demikian, Budi mengimbau kepada Beni agar bersifat kooperatif dan diharapkan hadir dipemeriksaan selanjutnya sehingga penyidik dapat mengkonfirmasi dan memperoleh informasi guna membongkar praktik dugaan suap ini.

"KPK mengimbau agar pada penjadwalan berikutnya kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik, karena keterangannya diperlukan dalam penyidikan perkara di wilayah Kabupaten Bekasi ini," ucap Budi.

Sebelumnya, KPK menangkap Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pihak-pihak yang diduga menghapus isi percakapan yang berkaitan dengan kasus dugaan suap kepada Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang.

Hal itu terungkap ketika tim penyidik KPK melakukan penggeledahan dan menyita 5 barang bukti elektronik di Kompleks Perkantoran Kabupaten Bekasi pada Senin (22/12/2025).

"Sedangkan dalam BBE [barang bukti elektronik] yang disita, di antaranya handphone, penyidik menemukan beberapa percakapannya sudah dihapus. KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut," jelas Budi kepada jurnalis, Selasa (23/12/2025).

Budi menjelaskan selain menyita barang bukti elektronik, tim penyidik juga menyita 49 dokumen pengadaan proyek tahun 2025-2026 yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

"Dokumen yang diamankan di antaranya berkaitan dengan proyek-proyek pengadaan tahun 2025 dan rencana pekerjaan pengadaan tahun 2026," katanya.

Sampai saat ini tim penyidik lembaga antirasuah masih melakukan penggeledahan ke sejumlah titik untuk menghimpun berbagai informasi.

Sekadar informasi, Pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah perkantoran Kabupaten Bekasi pada Senin (22/12/2025). Dari penggeledahan ini, petugas KPK mengamankan 49 dokumen.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dokumen yang disita berkaitan pengadaan proyek tahun 2025-2026. Selain itu petugas juga mengamankan 5 barang bukti elektronik.

"Dalam penggeledahan tersebut penyidik mengamankan dan menyita sejumlah 49 dokumen dan 5 buah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara tersebut," kata Budi dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12/2025).

Penggeledahan untuk mengembangkan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang menyeret Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang dan sang ayah, HM Kunang.

Budi menyebut bahwa penyidik menemukan percakapan di barang bukti elektronik yang sudah dihapus sehingga sampai saat ini masih terus melakukan penggeledahan dan menelusuri pihak yang memerintahkan untuk menghapus percakapan.

"Sedangkan dalam BBE yang disita, diantaranya handphone, penyidik menemukan beberapa percakapannya sudah dihapus. KPK akan menelusuri siapa pemberi perintah untuk menghilangkan jejak-jejak komunikasi tersebut," jelas Budi.

Diketahui pada Jumat (19/12/2025), KPK menangkap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang terkait kasus dugaan suap proyek senilai Rp14,2 miliar. Kader fraksi partai PDIP ini melakukan dugaan suap bersama sang ayah, HM Kunang.

Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan selaku pihak swasta untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar. Ade juga mendapatkan penerimaan lain senilai Rp4,5 miliar.

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang (ADK) dan ayahnya HM Kunang sebagai tersangka dugaan suap proyek yang mencapai Rp14,2 miliar.

Selain itu, lembaga antirasuah juga menetapkan status tersangka kepada Sarjan selaku pihak swasta.

"KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, Sabtu (20/12/2025) dini hari.

Asep menjelaskan dalam konstruksi perkaranya, tim lembaga antirasuah lebih dulu melakukan giat tangkap tangan pada Kamis, 18 Desember 2025 dengan mengamankan 10 pihak untuk dilakukan pemeriksaan intensif.

Alhasil terungkap bahwa setelah Ade terpilih menjadi Bupati Bekasi periode 2024-2029, dia mulai melancarkan aksinya bekerja sama dengan Sarjan untuk pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sepanjang Desember 2024 hingga Desember 2025, Ade kerap meminta jatah "ijon" kepada Surjan melalui sang ayah, HM Kunang. Total "ijon" yang diberikan Sarjan kepada Ade bernama HM Kunang sebesar Rp9,5 miliar.

"Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya, yang berasal dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar," ucap Asep

Asep menyebutkan bahwa dalam kegiatan tertangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai senilai Rp200 juta. Uang tersebut merupakan sisa setoran ke-4 dari Sarjan ke Ade melalui para perantara.

Atas perbuatannya, Ade bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12 a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.