Bisnis.com, Jakarta — Kantor Komisaris Perlindungan Data (ODPC) Kenya mengonfirmasi bahwa proyek kripto Worldcoin telah menghapus seluruh data biometrik yang sebelumnya dikumpulkan dari warga negara tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah hukum yang menyatakan operasi pengumpulan data tersebut melanggar undang-undang privasi di Kenya.

Otoritas setempat menegaskan bahwa Worldcoin, proyek yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, telah mematuhi instruksi untuk menghapus basis data yang diperoleh dari pengguna Kenya.

Dalam keterangan resminya, ODPC menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap pengendali data mematuhi aturan yang berlaku. Kejadian ini menjadi penutup dari sengketa regulasi yang berlangsung sejak operasi Worldcoin dihentikan pemerintah setempat.

"Kantor tetap berdedikasi untuk menegakkan hukum, melindungi subjek data, dan memastikan akuntabilitas atas ketidakpatuhan," bunyi pernyataan resmi ODPC dikutip dari The Star, Sabtu (24/1/2026).

Pengadilan menemukan bahwa perusahaan mengumpulkan data biometrik, termasuk pemindaian iris mata, tanpa otorisasi yang sah. Selain itu, Worldcoin dinilai gagal melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment) yang diwajibkan bagi pemroses data.

Katiba Institute menyoroti pentingnya peran pengawasan independen dalam meminta pertanggungjawaban entitas teknologi besar. Menurut mereka, inovasi teknologi tidak boleh mengesampingkan legalitas dan hak asasi manusia.

"Tidak ada teknologi, betapapun barunya, yang beroperasi di atas hukum," tulis Katiba Institute dalam pernyataannya.

Sebagai informasi, Worldcoin merupakan proyek uang kripto di bawah perusahaan teknologi global yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat, Tools for Humanity.

Proyek ini meluncurkan operasinya pada 24 Juni 2023 dengan ambisi menciptakan mata uang global yang terdesentralisasi, hampir mirip seperti gagasan Bitcoin.

Proyek ini menggunakan perangkat bernama "Orb" untuk memindai bola mata pengguna untuk menciptakan identitas digital yang disebut World ID.

Kontroversi Worldcoin di Indonesia

Fenomena Worldcoin sempat menarik perhatian publik ketika warga di Bekasi dan Depok, Jawa Barat, ramai-ramai mendatangi lokasi penyedia layanan World App.

Masyarakat Indonesia tertarik melakukan pemindaian retina melalui perangkat “Orb” demi mendapatkan imbalan uang tunai, tanpa menyadari risiko keamanan siber yang mengintai.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa model pengumpulan data semacam ini rentan terhadap kejahatan siber seperti pencurian identitas, phising, hingga carding.

Risiko tersebut berkaca pada kasus kebocoran data besar sebelumnya, seperti insiden BPJS Kesehatan dan Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan jutaan pengguna.

Saat itu, Komdigi segera mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID, pada Sabtu (6/5/2025).

Komdigi menemukan bahwa layanan pengelola mata uang kripto World App atau Worldcoin yang berada di bawah naungan perusahaan teknologi Tools for Humanity (TFH) telah beroperasi di Indonesia sejak 2021.

Padahal, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi Brigjen Pol Alexander, TFH baru terdaftar resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada 2025.

Maka dari itu, saat ini pihak Komdigi tengah mendalami secara teknis aktivitas yang telah dilakukan TFH. Terutama karena informasi yang diterima menyebutkan bahwa layanan itu telah mengumpulkan data biometrik, termasuk data retina mata, masyarakat Indonesia sejak 2021.

Lebih lanjut, Alexander menyampaikan bahwa sejak 2021 pihak dari World sudah mengumpulkan lebih dari 500.00 retina code dari masyarakat Indonesia.

“TFH kemudian menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina code dari pengguna di Indonesia,” ujarnya.