Bisnis.com, Jakarta — Kantor Komisaris Perlindungan Data (ODPC) Kenya mengonfirmasi bahwa proyek kripto Worldcoin telah menghapus seluruh data biometrik yang sebelumnya dikumpulkan dari warga negara tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah hukum yang menyatakan operasi pengumpulan data tersebut melanggar undang-undang privasi di Kenya.

Otoritas setempat menegaskan bahwa Worldcoin, proyek yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, telah mematuhi instruksi untuk menghapus basis data yang diperoleh dari pengguna Kenya.

Dalam keterangan resminya, ODPC menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap pengendali data mematuhi aturan yang berlaku. Kejadian ini menjadi penutup dari sengketa regulasi yang berlangsung sejak operasi Worldcoin dihentikan pemerintah setempat.

"Kantor tetap berdedikasi untuk menegakkan hukum, melindungi subjek data, dan memastikan akuntabilitas atas ketidakpatuhan," bunyi pernyataan resmi ODPC dikutip dari The Star, Sabtu (24/1/2026).

Pengadilan menemukan bahwa perusahaan mengumpulkan data biometrik, termasuk pemindaian iris mata, tanpa otorisasi yang sah. Selain itu, Worldcoin dinilai gagal melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment) yang diwajibkan bagi pemroses data.

Katiba Institute menyoroti pentingnya peran pengawasan independen dalam meminta pertanggungjawaban entitas teknologi besar. Menurut mereka, inovasi teknologi tidak boleh mengesampingkan legalitas dan hak asasi manusia.

"Tidak ada teknologi, betapapun barunya, yang beroperasi di atas hukum," tulis Katiba Institute dalam pernyataannya.

Sebagai informasi, Worldcoin merupakan proyek uang kripto di bawah perusahaan teknologi global yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat, Tools for Humanity.

Proyek ini meluncurkan operasinya pada 24 Juni 2023 dengan ambisi menciptakan mata uang global yang terdesentralisasi, hampir mirip seperti gagasan Bitcoin.

Proyek ini menggunakan perangkat bernama "Orb" untuk memindai bola mata pengguna untuk menciptakan identitas digital yang disebut World ID.

Kontroversi Worldcoin di Indonesia

Fenomena Worldcoin sempat menarik perhatian publik ketika warga di Bekasi dan Depok, Jawa Barat, ramai-ramai mendatangi lokasi penyedia layanan World App.

Masyarakat Indonesia tertarik melakukan pemindaian retina melalui perangkat “Orb” demi mendapatkan imbalan uang tunai, tanpa menyadari risiko keamanan siber yang mengintai.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa model pengumpulan data semacam ini rentan terhadap kejahatan siber seperti pencurian identitas, phising, hingga carding.

Risiko tersebut berkaca pada kasus kebocoran data besar sebelumnya, seperti insiden BPJS Kesehatan dan Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan jutaan pengguna.

Saat itu, Komdigi segera mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID, pada Sabtu (6/5/2025).

Komdigi menemukan bahwa layanan pengelola mata uang kripto World App atau Worldcoin yang berada di bawah naungan perusahaan teknologi Tools for Humanity (TFH) telah beroperasi di Indonesia sejak 2021.

Padahal, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi Brigjen Pol Alexander, TFH baru terdaftar resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada 2025.

Maka dari itu, saat ini pihak Komdigi tengah mendalami secara teknis aktivitas yang telah dilakukan TFH. Terutama karena informasi yang diterima menyebutkan bahwa layanan itu telah mengumpulkan data biometrik, termasuk data retina mata, masyarakat Indonesia sejak 2021.

Lebih lanjut, Alexander menyampaikan bahwa sejak 2021 pihak dari World sudah mengumpulkan lebih dari 500.00 retina code dari masyarakat Indonesia.

“TFH kemudian menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina code dari pengguna di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Apple mendesak ratusan juta pengguna iPhone di seluruh dunia untuk segera melakukan update sistem operasi ke iOS 26.

Manajemen Apple menegaskan bahwa pengguna yang bertahan dengan iOS 18, tidak lagi memadai untuk melindungi perangkat modern. Kebijakan ini diberlakukan untuk menanggulangi kerentanan terhadap serangan spyware jenis baru yang secara spesifik menargetkan perangkat lunak lama.

Imbauan ini diambil setelah raksasa teknologi asal Cupertino tersebut menghentikan rilis pembaruan iOS 18 pada Desember lalu. Keputusan strategis ini secara efektif mengakhiri dukungan keamanan bagi perangkat yang kompatibel dengan sistem operasi terbaru.

Para analis industri memperkirakan dampak dari situasi ini cukup masif secara operasional. Data menunjukkan bahwa lebih dari setengah iPhone yang mampu menjalankan iOS 26 belum melakukan pembaruan. Artinya, ratusan juta perangkat di seluruh dunia dalam risiko keamanan data yang serius.

Melansir dari The Standard, Selasa (20/1/2026), Apple menjelaskan bahwa serangan siber terkini mengeksploitasi celah keamanan pada arsitektur perangkat lunak lama. Oleh karena itu, satu-satunya mitigasi risiko bagi pengguna perangkat modern adalah bermigrasi ke iOS 26 yang memuat patch keamanan berkala.

Bagi pengguna yang telah menjalankan iOS 26.2, posisi keamanan perangkat dinilai jauh lebih aman. Sementara itu, bagi perangkat lawas yang tidak kompatibel dengan sistem baru, penggunaan iOS 18.7.3 menjadi standar keamanan minimal yang disarankan.

Sebelumnya, Apple menerapkan strategi transisi saat peluncuran awal iOS 26 pada September lalu. Perusahaan sempat terus merilis pembaruan untuk iOS 18, seperti iOS 18.7, bersamaan dengan perbaikan untuk sistem operasi yang lebih baru.

Namun, strategi tersebut berubah total pada akhir tahun lalu. Apple menarik iOS 18 dari rilis umum bagi perangkat yang kompatibel dengan iOS 26, yakni iPhone 11 dan model yang lebih baru.

Saat ini, pembaruan keamanan untuk iOS 18 hanya tersedia secara eksklusif bagi perangkat lawas yang tidak dapat ditingkatkan ke iOS 26. Perangkat tersebut meliputi iPhone XS, iPhone XS Max, dan iPhone XR.

Selain pembaruan perangkat lunak, aspek teknis lain yang disoroti untuk mengamankan perangkat dari serangan siber adalah pentingnya proses reboot atau mematikan dan menyalakan ulang perangkat. Proses instalasi iOS 26 secara otomatis memaksa perangkat melakukan reboot, yang dinilai krusial bagi keamanan.

Badan keamanan siber global, termasuk ANSSI di Prancis dan Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Serikat, merekomendasikan pengguna untuk mematikan total ponsel cerdas setidaknya sepekan sekali.

Langkah teknis ini bertujuan untuk menghentikan semua proses yang berjalan di memori perangkat. Pemutusan proses ini dapat memutus rantai eksekusi bentuk-bentuk spyware non-persisten tertentu yang mungkin menyusup.

Bagi pengguna yang belum melakukan pembaruan, Apple menyarankan untuk segera melakukan pencadangan (backup) data guna mengamankan informasi korporat maupun pribadi.

Pengguna dapat memeriksa ketersediaan pembaruan melalui menu Pengaturan, kemudian memilih opsi Umum dan Pembaruan Perangkat Lunak. Jika tersedia, pengguna diminta menekan opsi "Unduh dan Instal" untuk memastikan proteksi perangkat.

Bisnis.com, JAKARTA — WhatsApp mengumumkan perubahan besar pada ketentuan layanannya, chatbot AI pihak ketiga seperti ChatGPT, Copilot, dan layanan non-Meta lainnya akan dilarang digunakan dalam aplikasi mulai 15 Januari 2026.

Keputusan ini menandai berakhirnya era pengguna WhatsApp yang selama ini memanfaatkan chatbot AI eksternal untuk membantu menulis pesan, mencari informasi, hingga mengelola WhatsApp Business.

Dilansir dari GSMArena, Jumat (28/11/2025), langkah tersebut sekaligus menjadikan 15 Januari 2026 sebagai hari terakhir ChatGPT, Copilot, dan chatbot non Meta AI dapat berfungsi di dalam WhatsApp. Setelah tanggal tersebut, hanya AI milik Meta yang resmi diizinkan beroperasi.

Mengutip aturan resmi dari WhatsApp, Meta memperkenalkan ketentuan baru yang membatasi pemakaian teknologi AI pihak ketiga dalam WhatsApp Business. Meta melarang chatbot atau teknologi AI pihak ketiga seperti model bahasa besar atau AI generative untuk digunakan sebagai fitur utama di dalam WhatsApp Business.

Artinya, Anda tidak boleh menjalankan chatbot AI yang bekerja langsung dari WhatsApp untuk memberikan layanan otomatis berbasis AI. Jika aturan ini dilanggar, WhatsApp berhak menutup akses atau bahkan menonaktifkan akun bisnis Anda.

Meski begitu, bisnis tetap boleh memakai layanan AI dari pihak ketiga, tetapi hanya jika AI tersebut bekerja atas instruksi bisnis dan mengikuti aturan keamanan WhatsApp.

Selain itu, WhatsApp dengan tegas melarang penggunaan data WhatsApp Business termasuk data yang sudah anonim atau diringkas untuk melatih atau mengembangkan model AI apa pun.

Data tersebut hanya boleh dipakai untuk kebutuhan internal bisnis, bukan untuk memperbaiki atau membangun sistem AI lain. Aturan ini dibuat untuk melindungi data pengguna dan menjaga keamanan informasi di dalam platform WhatsApp.

Sebelumnya, WhatsApp dikabarkan tengah menyiapkan fitur baru yang memungkinkan pengguna mengatur penggunaan penyimpanan secara lebih detail tanpa harus menghapus seluruh riwayat percakapan.

Melansir laman Phone Arena pada Rabu (29/10/2025) WhatsApp tengah menguji fitur manage storage atau kelola penyimpanan yang akan muncul di halaman informasi masing-masing chat.

Melalui fitur tersebut, pengguna bisa melihat tampilan grid berisi berbagai file yang pernah dibagikan dalam percakapan, lengkap dengan opsi untuk mengurutkannya berdasarkan ukuran maupun waktu pengiriman.

Dengan begitu, pengguna dapat dengan mudah memilih dan menghapus file berukuran besar yang tidak lagi dibutuhkan tanpa harus keluar dari chat tersebut.

Fitur ini akan mencakup berbagai jenis file, mulai dari gambar, video, hingga dokumen. (Nur Amalina)