Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait implementasi registrasi kartu SIM menggunakan biometrik wajah. Salah satunya perihal enskripsi data.

Founder and Chairman ICSF Ardi Sutedja K. mengatakan, agar penerapan registrasi SIM card berbasis biometrik benar-benar aman dan akuntabel, pemerintah serta operator seluler harus menyiapkan langkah mitigasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, standar keamanan data biometrik harus ditetapkan secara tegas, mulai dari proses pengumpulan, penyimpanan, hingga pemusnahan data.

“Setiap data biometrik harus dienkripsi dengan teknologi terkini dan disimpan di server yang telah terserfikasi keamanannya,” kata Ardi saat dihubungi Bisnis pada Rabu (28/1/2026).

Kedua, lanjut Ardi, audit independen terhadap sistem keamanan wajib dilakukan secara rutin agar celah keamanan dapat dideteksi dan diperbaiki secepat mungkin. Lembaga pengawas harus memiliki akses untuk melakukan peninjauan terhadap proses registrasi dan pengelolaan data biometrik, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Ketiga, masyarakat perlu diberikan edukasi terkait hak dan risiko penggunaan data biometrik. Transparansi menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik.

“Masyarakat berhak tahu bagaimana data mereka digunakan, siapa yang mengakses, dan bagaimana mereka dapat meminta penghapusan data jika diperlukan,” kata Ardi.

Keempat, Ardi menekankan pengawasan distribusi kartu SIM prabayar harus diperketat. Praktik jual beli SIM card tanpa registrasi resmi perlu diberantas karena menjadi pintu masuk utama berbagai kejahatan digital.

Menurutnya, pemerintah dapat mengadopsi sistem pelaporan insiden yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat melaporkan kasus penyalahgunaan data dengan cepat.

Kelima, sistem verifikasi biometrik harus dilengkapi teknologi anti-manipulasi, seperti deteksi livenessdan perlindungan terhadap deepfake. Menurut Ardi, pemerintah dapat menggandeng pakar keamanan siber dan akademisi untuk terus mengembangkan serta menguji sistem keamanan secara berkelanjutan.

Selain itu, operator seluler wajib menyediakan layanan pengaduan dan pemulihan data bagi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data biometrik.

“Terakhir, regulasi perlindungan data pribadi harus segera disahkan dan ditegakkan, agar masyarakat memiliki payung hukum yang jelas dalam menghadapi risiko kebocoran data,” kata Ardi.

Lebih lanjut, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan yang menyangkut data biometrik tetap mengutamakan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan privasi individu.

Ardi menilai kebijakan registrasi SIM card berbasis biometrik merupakan langkah besar dalam upaya memperkuat keamanan digital di Indonesia. Namun, inovasi tersebut harus diiringi kehati-hatian serta komitmen kuat terhadap perlindungan hak masyarakat.

“Jangan sampai ambisi menekan kejahatan digital justru menimbulkan masalah baru yang lebih kompleks dan merugikan,” kata Ardi.

Dia menegaskan pemerintah, operator seluler, dan masyarakat harus berjalan beriringan dalam menerapkan kebijakan ini. Transparansi, akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar inovasi tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata.

Dengan persiapan yang matang dan pengawasan ketat, registrasi SIM card berbasis biometrik dinilai dapat menjadi solusi efektif sekaligus tetap menjaga hak privasi masyarakat Indonesia di era digital yang semakin dinamis.

Pada akhirnya, keamanan digital bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan dan perlindungan hak setiap warga negara.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mampu melindungi masyarakat, bukan sekadar mempercepat proses administrasi.

“Semoga langkah besar ini menjadi tonggak awal menuju ekosistem digital Indonesia yang lebih aman, inklusif, dan berkeadilan,” tandas Ardi.

Bisnis.com, Jakarta — Kantor Komisaris Perlindungan Data (ODPC) Kenya mengonfirmasi bahwa proyek kripto Worldcoin telah menghapus seluruh data biometrik yang sebelumnya dikumpulkan dari warga negara tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah hukum yang menyatakan operasi pengumpulan data tersebut melanggar undang-undang privasi di Kenya.

Otoritas setempat menegaskan bahwa Worldcoin, proyek yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, telah mematuhi instruksi untuk menghapus basis data yang diperoleh dari pengguna Kenya.

Dalam keterangan resminya, ODPC menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap pengendali data mematuhi aturan yang berlaku. Kejadian ini menjadi penutup dari sengketa regulasi yang berlangsung sejak operasi Worldcoin dihentikan pemerintah setempat.

"Kantor tetap berdedikasi untuk menegakkan hukum, melindungi subjek data, dan memastikan akuntabilitas atas ketidakpatuhan," bunyi pernyataan resmi ODPC dikutip dari The Star, Sabtu (24/1/2026).

Pengadilan menemukan bahwa perusahaan mengumpulkan data biometrik, termasuk pemindaian iris mata, tanpa otorisasi yang sah. Selain itu, Worldcoin dinilai gagal melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment) yang diwajibkan bagi pemroses data.

Katiba Institute menyoroti pentingnya peran pengawasan independen dalam meminta pertanggungjawaban entitas teknologi besar. Menurut mereka, inovasi teknologi tidak boleh mengesampingkan legalitas dan hak asasi manusia.

"Tidak ada teknologi, betapapun barunya, yang beroperasi di atas hukum," tulis Katiba Institute dalam pernyataannya.

Sebagai informasi, Worldcoin merupakan proyek uang kripto di bawah perusahaan teknologi global yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat, Tools for Humanity.

Proyek ini meluncurkan operasinya pada 24 Juni 2023 dengan ambisi menciptakan mata uang global yang terdesentralisasi, hampir mirip seperti gagasan Bitcoin.

Proyek ini menggunakan perangkat bernama "Orb" untuk memindai bola mata pengguna untuk menciptakan identitas digital yang disebut World ID.

Kontroversi Worldcoin di Indonesia

Fenomena Worldcoin sempat menarik perhatian publik ketika warga di Bekasi dan Depok, Jawa Barat, ramai-ramai mendatangi lokasi penyedia layanan World App.

Masyarakat Indonesia tertarik melakukan pemindaian retina melalui perangkat “Orb” demi mendapatkan imbalan uang tunai, tanpa menyadari risiko keamanan siber yang mengintai.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa model pengumpulan data semacam ini rentan terhadap kejahatan siber seperti pencurian identitas, phising, hingga carding.

Risiko tersebut berkaca pada kasus kebocoran data besar sebelumnya, seperti insiden BPJS Kesehatan dan Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan jutaan pengguna.

Saat itu, Komdigi segera mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID, pada Sabtu (6/5/2025).

Komdigi menemukan bahwa layanan pengelola mata uang kripto World App atau Worldcoin yang berada di bawah naungan perusahaan teknologi Tools for Humanity (TFH) telah beroperasi di Indonesia sejak 2021.

Padahal, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi Brigjen Pol Alexander, TFH baru terdaftar resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada 2025.

Maka dari itu, saat ini pihak Komdigi tengah mendalami secara teknis aktivitas yang telah dilakukan TFH. Terutama karena informasi yang diterima menyebutkan bahwa layanan itu telah mengumpulkan data biometrik, termasuk data retina mata, masyarakat Indonesia sejak 2021.

Lebih lanjut, Alexander menyampaikan bahwa sejak 2021 pihak dari World sudah mengumpulkan lebih dari 500.00 retina code dari masyarakat Indonesia.

“TFH kemudian menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina code dari pengguna di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) meminta pemerintah memperjelas kewajiban pengelola data jika sistem registrasi kartu SIM dengan biometrik diterapkan.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan data biometrik merupakan jenis data pribadi spesifik yang diatur dalam UU Nomor 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan selalu memiliki risiko untuk disalahgunakan.

“Oleh karena itu pemanfaatan biometrik dalam registrasi SIM harus dibuat ketentuan yang jelas siapa pengendali data dan siapa pemroses data yang paling bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data pribadi spesifik tersebut,” kata Sarwoto kepada Bisnis pada Selasa (25/11/2025).

Sarwoto menambahkan, Mastel berharap regulasi baru nantinya mengatur secara spesifik hak dan kewajiban pengendali dan pemroses data, termasuk mekanisme pengawasan.

“Juga perlu dibuat mekanismenya dan sistem pendukungnya,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pembaruan Central Equipment Identity Register (CEIR) sebagai bagian dari penguatan perlindungan data biometrik.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tengah menyusun aturan baru terkait registrasi kartu SIM yang masuk dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Regulasi ini disusun sebagai respons terhadap maraknya penyalahgunaan identitas pada registrasi kartu seluler, seperti penyebaran hoaks, judi online, SMS spam, hingga penipuan. Selama ini, proses registrasi mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 5/2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

Dalam catatan Komdigi, penyalahgunaan NIK dan KK untuk pendaftaran nomor seluler tanpa hak terjadi bertahun-tahun dan kerap digunakan untuk aktivitas ilegal. Karena itu, pemerintah menilai perlu ada penyempurnaan mekanisme registrasi agar lebih valid, aman, dan efektif.

Melalui aturan baru ini, registrasi pelanggan seluler baik prabayar maupun pascabayar akan mewajibkan pencantuman NIK, nomor pelanggan (MSISDN), serta data biometrik berupa pengenalan wajah (face recognition). Untuk calon pelanggan di bawah usia 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik, verifikasi akan menggunakan NIK dan biometrik kepala keluarga.

RPM tersebut juga mengatur kewajiban registrasi bagi pengguna eSIM, yang harus tetap melalui verifikasi biometrik. Selain itu, Komdigi menyusun ketentuan terkait keamanan data, perlindungan nomor pelanggan, mekanisme pengawasan, pengendalian, serta masa transisi.

Penerapan regulasi dilakukan bertahap. Selama satu tahun sejak aturan diundangkan, registrasi masih bisa menggunakan NIK dan KK, sementara biometrik bersifat opsional. Setelah masa transisi, biometrik wajah akan menjadi wajib untuk registrasi baru.

Pelanggan lama yang sudah terdaftar dengan NIK dan KK tidak diwajibkan mendaftar ulang, meski diperbolehkan memperbarui data mereka.

Komdigi menegaskan penyusunan regulasi dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan sosialisasi dan ruang masukan publik sebelum aturan ditetapkan. Pemerintah mengundang masyarakat untuk memberi masukan terhadap RPM Registrasi Pelanggan pada 17–26 November 2025 melalui email resmi: kejasatel@mail.komdigi.go.id.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Aturan itu jadi salah satu yang masuk dalam Program Kerja kementerian tahun anggaran 2025.

Registrasi sendiri sebenarnya sudah masuk dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/tahun 2021. Identitas yang digunakan calon pelanggan jasa telekomunikasi adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No KK).

Pada pasal 153 ayat (2) PM 5/2021 juga disebutkan penyelenggara jasa telekomunikasi harus menerapkan prinsip Know Your Customer atau KYC. Caranya dapat dilakukan dengan registrasi menggunakan data biometrik, namun teknis penggunaannya belum diatur dalam aturan tersebut.

Sementara pada pasal 154 aturan yang sama menuliskan soal penggunaan data kependudukan oleh Penyelenggara Jaringan Bergerak Seluler berupa NIK dan No.KK atau NIK serta data kependudukan biometrik.

"Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu adanya Peraturan Menteri yang mengatur ketentuan teknis registrasi pelanggan jasa telekomunikasi menggunakan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition) untuk meningkatkan validitas data pelanggan guna memperkuat keamanan digital secara nasional melalui Peraturan Menteri tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler (RPM Registrasi Pelanggan)," tulis Komdigi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (18/11/2025).

Selain penggunaan face recognition, salah satu yang diatur adalah registrasi untuk masyarakat yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah. Kelompok tersebut belum memiliki KTP elektronik dan belum perekaman Data Kependudukan Biometrik.

Di sana diatur mereka bisa melakukan registrasi dengan menggunakan Identitas Pelanggan Jasa Telekomunikasi Prabayar untuk Registrasi bagi Warga Negara Indonesia berupa Nomor Mobile Subsciber Integrated Services Digital Network (MSISDN) atau nomor Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang digunakan. Selain itu juga membutuhkan NIK calon pelanggan dan data NIK serta biometrik kepala keluarga dalam KK tersebut.

Terakhir adalah kewajiban regitrasi eSIM dengan nomor MSISDN, NIK dan data biometrik berupa pengenalan wajah.

Penggunaan biometrik pengenalan wajah juga belum dilakukan secara keseluruhan setelah Permen diundangkan. Dalam jangka satu tahun, registrasi masih bisa dilakukan dengan NIK dan No KK, sementara data biometrik bersifat opsional.

"Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a berakhir, maka registrasi pelanggan hanya dapat dilakukan dengan menggunakan identitas NIK dan data kependudukan biometrik pengenalan wajah (face recognition)," jelas Komdigi.

Dituliskan pula ketentuan registrasi teranyar hanya untuk pelanggan baru. Pelanggan lama tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan biometrik dan NIK, jika sudah melakukannya dengan NIK dan nomor KK.

Komdigi mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat bisa memberikan masukan pada RPM tersebut. Masukan diselenggarakan sejak 17 hingga 26 November 2025 melalui [email protected].

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka konsultasi publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Melalui Jaringan Bergerak Seluler. Regulasi disusun untuk mengurangi penipuan dan spam imbas lemahnya pendaftaran.

Regulasi baru ini disusun sebagai bagian dari program kerja Komdigi tahun anggaran 2025 dan ditujukan untuk memperbarui mekanisme registrasi pelanggan yang selama ini dinilai rawan penyalahgunaan identitas.

Selama bertahun-tahun, proses registrasi kartu seluler mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 yang mewajibkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

“Dalam implementasinya, registrasi pelanggan jasa telekomunikasi yang menggunakan data NIK dan Nomor KK banyak disalahgunakan dengan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak untuk tujuan kejahatan antara lain penyebaran hoaks, judi online, SMS spamming, dan penipuan,” tulis Komdigi dikutip dari laman resminya pada Senin (17/11/2025).

Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi agar mampu memastikan validitas data pelanggan jasa telekomunikasi dilakukan secara aman, efektif, dan efisien.

Nantinya RPM baru ini mengatur penggunaan data kependudukan biometrik, khususnya pengenalan wajah (face recognition), sebagai elemen wajib dalam proses registrasi pelanggan baru.

Komdigi menilai penerapan prinsip know your customer (KYC) melalui verifikasi biometrik diperlukan agar identitas yang digunakan untuk pendaftaran nomor seluler benar-benar valid. Meski dasar kewajiban KYC sudah tercantum dalam PM 5/2021, aturan teknis soal pemanfaatan biometrik sebelumnya belum diatur sehingga perlu dihadirkan regulasi yang lebih rinci.

Dalam rancangan aturan tersebut, registrasi pelanggan prabayar maupun pascabayar bagi Warga Negara Indonesia (WNI) diwajibkan mencantumkan nomor MSISDN atau nomor pelanggan, NIK, serta data biometrik pengenalan wajah.

Bagi calon pelanggan berusia di bawah 17 tahun yang belum memiliki KTP elektronik dan belum merekam biometrik, proses registrasi akan menggunakan NIK calon pelanggan serta data biometrik kepala keluarga sesuai Kartu Keluarga.

Aturan baru juga mencakup kewajiban registrasi untuk pengguna eSIM, yang tetap harus melewati verifikasi NIK dan face recognition. RPM ini turut memuat ketentuan mengenai keamanan data pelanggan, perlindungan nomor pelanggan, mekanisme pengawasan dan pengendalian, serta pengaturan masa transisi.

Komdigi menyiapkan penerapan bertahap: selama satu tahun sejak peraturan diundangkan, registrasi masih dapat memakai NIK dan KK, sementara penggunaan biometrik bersifat opsional. Setelah masa transisi berakhir, registrasi baru hanya bisa dilakukan dengan NIK dan biometrik wajah.

Pelanggan yang sudah terdaftar menggunakan NIK dan KK tidak diwajibkan melakukan registrasi ulang, meski dipersilakan jika ingin memperbarui datanya.

Dengan ditetapkannya regulasi baru ini nantinya, sejumlah pasal terkait registrasi pelanggan dalam PM 5/2021 akan dicabut.

Komdigi menegaskan penyusunan aturan dilakukan sejalan dengan amanat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pemerintah melakukan sosialisasi dan membuka ruang masukan sebelum menetapkan keputusan.

Kementerian kini mengundang pemangku kepentingan dan masyarakat umum untuk memberikan tanggapan terhadap RPM Registrasi Pelanggan mulai 17 hingga 26 November 2025. Masukan dapat disampaikan melalui email resmi Komdigi di kejasatel@mail.komdigi.go.id.

Jakarta, CNBC Indonesia - Diskusi panas soal FotoYu dan pengambilan foto tanpa izin bergulir di media sosial beberapa hari. Aplikasi itu jadi tempat jual-beli foto yang diambil fotografer dalam ruang publik.

Banyak orang yang tak setuju dengan praktik tersebut. Di sejumlah media sosial, beberapa orang mengatakan tak setuju karena mereka tak meminta izin saat mengambil foto dan diperjualbelikan.

Namun di sisi lain, ada juga yang tidak masalah dengan aktivitas itu. Berbagai alasan dilontarkan seperti ingin eksis atau ada foto yang bisa diunggah di media sosial.

Beberapa pengguna juga menilai aplikasi itu hanya menyertakan foto yang ada diri mereka saja. Tidak bisa melihat atau membeli foto orang lain.

Walaupun memang teknologi pengenalan wajah nampaknya belum terlalu sempurna. Sebab dinilai kerap keliru mengenali wajah pengguna, dan menampilkan wajah orang.

Lalu apa sebenarnya FotoYu?

FotoYu dikembangkan oleh perusahaan bernama PT. Super Giga Generasi. Saat CNBC Indonesia mencoba mencarinya, informasi dalam akun LinkedIn menyebutkan perusahaan itu bergerak dalam bidang AI dan berada di Kembangan Selatan, Jakarta.

Dalam laman resminya, FotoYu menuliskan sebagai platform marketplace dokumentasi pribadi. Aplikasi ini menggunakan teknologi privasi AI yang akan mempertemukan fotografer dengan user-nya.

FotoYu menggunakan sejumlah teknologi AI, komputasi awan, otomatisasi, smartphone, GPS, fintech, enkripsi dan crowsourcing.

Sementara dua teknologi utamanya adalah pengenalan wajah (face recognition) dan lokasi data. Aplikasi juga meminta persetujuan pengumpulan data pengenal biometrik wajah dan data lokasi.

Menurut aplikasi, kedua data itu dienkripsi dan hanya bisa dibuka oleh user. Staf FotoYu diklaim tak bisa membacanya, dan hanya bisa dilihat segelintir engineer tingkat atas untuk pemeliharaan.

Pemusnahan identifikasi biometrik dan data lokasi bisa dilakukan secara permintaan atau saat akun pengguna dihapus.

Dalam laman persetujuan disebutkan data apa saja yang dikumpulkan dan diproses FotoYu. Mulai dari nomor ponsel, email, tanggal lahir, gender, foto dan video wajah, data biometrik wajah, data lokasi GPS, preferensi pengguna, data teknis perangkat dan koneksi.

Khusus untuk kreator termasuk juga data foto identitas diri yakni KTP atau Paspor.

FotoYu mewajibkan pengguna hanya memiliki satu akun di FotoYu. Sebab data biometrik wajah unik hanya dikunci untuk satu akun dan mencegah pencurian identitas.

Untuk pencarian, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Mulai dari selfie wajah, pengguna dapat mengambil selfie wajah atau dengan nomor BIB dalam event tertentu.