Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengkhawatirkan aspek privasi dan keamanan data terkait rencana integrasi platform SAPA UMKM yang tengah dikembangkan oleh Kementerian UMKM dengan ekosistem marketplace.

Industri meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur siber dan sinkronisasi regulasi tata kelola data guna menghindari kebocoran informasi krusial milik pelaku usaha maupun konsumen.

Apabila nantinya sistem SAPA UMKM diintegrasikan dengan pemegang pasar digital besar seperti Shopee dan TikTok Shop, pemerintah perlu melakukan tahap uji coba serta pengujian teknis bersama platform agar implementasi dapat berjalan aman.

Sinergi ini dinilai penting untuk mengukur keandalan sistem sebelum pertukaran data dilakukan secara massal.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan pelaku industri ekonomi digital pada dasarnya terbuka untuk mendukung program pemerintah selama implementasinya tetap memperhatikan aspek teknis, perlindungan privasi, keamanan data, serta kepastian regulasi. Kolaborasi dinilai memerlukan pelibatan intensif dari otoritas keamanan siber nasional.

“Untuk implementasi Sapa UMKM, menurut kami juga perlu dipastikan lebih lanjut koordinasi dan kesiapan dari sisi Kementerian Komunikasi dan Digital maupun BSSN, terutama terkait keamanan sistem dan tata kelola data,” ujar Budi kepada Bisnis, Senin (18/5/2026).

Budi menjelaskan data yang relevan untuk diintegrasikan seharusnya berupa data agregat atau data yang memang dibutuhkan untuk kepentingan kebijakan publik dan pemberdayaan UMKM. Struktur pertukaran data wajib dikurasi tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi maupun kerahasiaan bisnis merchant dan konsumen.

Dari sisi industri, idEA menilai interkoneksi sistem berskala besar ini berpotensi menambah biaya kepatuhan (compliance cost) serta kebutuhan penyesuaian teknologi yang signifikan bagi penyedia platform digital.

“Karena itu penting agar implementasinya dilakukan bertahap, memiliki kejelasan standar, dan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform,” tambahnya.

Standardisasi data, interoperabilitas sistem, hingga kendali akses (access control) menjadi tantangan teknis utama yang harus diselesaikan mengingat tiap-tiap marketplace memiliki arsitektur teknologi berbeda.

Pelaku industri memiliki komitmen besar terhadap perlindungan data pengguna, sehingga kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar dalam setiap proses integrasi. Kejelasan payung hukum dinilai krusial untuk memberikan kepastian bagi pemerintah, platform, mitra dagang, hingga pembeli.

Melihat rencana ini, Peneliti Pusat Ekonomi Digital dan UKM Indef Izzudin Al Farras Adha menilai fungsi SAPA UMKM berada pada jalur yang tepat untuk memperkuat pemberdayaan pelaku usaha. Namun, dia mengingatkan platform tersebut memiliki batasan fungsi dan tidak akan serta-merta mampu mengintervensi transparansi biaya operasional maupun penataan algoritma di dalam marketplace.

Oleh karena itu, penyelarasan regulasi dan pengawasan pasar digital disarankan tetap berjalan lintas sektoral, melibatkan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Digital guna menciptakan ruang usaha yang berkeadilan.

Senada, Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal memandang pemerintah perlu mengambil peran sebagai penengah yang adil. Fokus kebijakan diharapkan tidak sekadar bertumpu pada aspek pengawasan normatif, melainkan mampu menjembatani ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha mikro dengan raksasa penyedia platform lewat solusi kerja sama yang saling menguntungkan.

SAPA UMKM

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan platform Sapa UMKM disiapkan sebagai sistem data dinamis yang mampu memperbarui aktivitas UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis.

“Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Maman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Adapun, Kementerian UMKM mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar untuk pembangunan SAPA UMKM atau sekitar 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian UMKM tahun anggaran 2026 yang mencapai Rp258,44 miliar.

Maman menjelaskan selama ini pemerintah memiliki sekitar 30 juta data UMKM. Namun, data tersebut dinilai tidak lagi relevan karena tidak diperbarui secara berkala. Melalui Sapa UMKM, pemerintah ingin menghadirkan sistem pelayanan satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mempermudah akses layanan yang lebih terintegrasi, mulai dari pembiayaan, sertifikasi halal, pengurusan nomor induk berusaha (NIB), pelatihan kewirausahaan, hingga kemitraan usaha.

Maman mengakui selama ini pemerintah tidak mungkin menjangkau 57 juta UMKM di Indonesia dengan metode konvensional karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

“Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Kementerian UMKM mampu mengurusi 57 juta usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke ini, saya harus bilang bohong itu,” katanya.

Saat ini, Sapa UMKM telah memasuki tahap uji coba terbatas di Bandung, Makassar, dan Bali. Melalui sistem tersebut, UMKM nantinya dapat langsung terhubung dengan bank penyalur KUR, pembiayaan non-KUR, venture capital, hingga perusahaan financial technology non-bank.

Bisnis.com, JAKARTA - Studi Katadata 2025 menunjukkan lebih dari 80% bisnis di Indonesia telah memanfaatkan AI, namun hanya 13% yang mencapai tahap adopsi lanjutan. Ini menandakan bahwa hambatan utamanya bukan pada teknologi, melainkan pada belum kuatnya kerangka implementasi yang bertanggung jawab. Tanpa fondasi etika, AI berisiko memicu persoalan reputasi dan hukum.

Misalnya, dalam penerapan Conversational AI, dua risiko etika kerap muncul. Pertama, bias data, yaitu saat AI memproses data yang tidak merepresentasikan populasi secara utuh, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kurang akurat dan berpotensi diskriminatif. Dampaknya, akses layanan menjadi tidak inklusif bagi sebagian kalangan. Pasar semakin sempit dan tekanan regulasi meningkat.

Kedua, privasi dan keamanan data, termasuk potensi manipulasi percakapan untuk menggali informasi pribadi secara tidak bertanggung jawab. Conversational AI memproses dan menyimpan data yang besar, mulai dari identitas pengguna hingga percakapan sensitif. Tanpa pengelolaan tepat, data berisiko disalahgunakan atau diakses tanpa izin oleh oknum, terutama di sektor sensitif seperti layanan kesehatan, seperti rekam medis pasien yang rentan terhadap serangan siber. Dampak lebih serius termasuk kebocoran informasi dan konsekuensi legal yang serius untuk perusahaan.

Kini, pelaku bisnis sedang memperhatikan Agentic AI, teknologi yang mengorkestrasi berbagai fungsi operasional, seperti marketing, sales, dan support. Namun, otonomi yang memungkinkan adaptasi dan pengambilan keputusan menghadirkan tantangan etika. Agentic AI bekerja berdasarkan dataset yang besar dan tujuan yang bermacam-macam, sehingga, pemikirannya bisa bias dan prioritasnya bisa bertentangan. Tanpa batasan jelas dalam proses pengambilan keputusan, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi serius.

“Secara keseluruhan, tantangan adopsi AI kini lebih berkaitan dengan aspek kendali dan akuntabilitas atas sistem mandiri yang bertindak atas nama perusahaan. Untuk mencegah pelanggaran etika, bisnis perlu mengevaluasi tiga area utama: analisis stakeholders, untuk memetakan dampak AI terhadap pihak terkait; asesmen risiko teknis, guna mengantisipasi potensi kegagalan sistem dan menetapkan batasan kewenangan AI dalam pengambilan keputusan; dan penguatan tata kelola, agar pengawasan, akuntabilitas, dan tanggung jawab AI tetap selaras dengan regulasi.” Jelas Kukuh Prayogi, Enterprise Business Director di Infobip Indonesia.

Sebagai enabler teknologi, Infobip percaya etika AI adalah syarat berkembangnya teknologi ini. Berdasarkan pengalaman mengembangkan solusi AI di berbagai industri, ada beberapa prinsip utama:

Pertama, perlindungan privasi data pelanggan. AI membutuhkan data untuk personalisasi layanan, tapi pengumpulannya harus berbasis tujuan jelas dan proporsional. Perusahaan perlu menetapkan data yang dibutuhkan dan melindungi data dengan sistem yang kuat, seperti penyimpanan yang aman di platform seperti Azure. Mitigasi terhadap potensi serangan prompt injection juga perlu. Infobip bermitra dengan SplxAI guna melakukan simulasi serangan siber pada sistem AI dan menguji potensi kebocoran data.

Kedua, menjaga akurasi dan integritas hasil AI. Perusahaan tetap bertanggung jawab atas setiap tindakan, keputusan, dan dampak yang dihasilkan oleh AI yang mereka gunakan. Karena itu, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) menjadi relevan. Metode ini membuat AI tidak hanya mengandalkan “ingatannya”, tetapi juga sumber data internal yang sudah terverifikasi. Dengan begitu, sumber informasi lebih mudah dilacak, risiko halusinasi berkurang, penerapan kebijakan internal secara konsisten dapat dijamin, dan potensi hasil yang menyesatkan atau bias dapat diminimalkan.

Ketiga, transparansi kepada pelanggan dan pengguna. Perusahaan perlu menjelaskan jenis data yang digunakan kepada pelanggan, seperti instruksi model, dokumen pendukung, dan data kontekstual lainnya. Perusahaan juga perlu mengomunikasikan perannya sebagai pemroses data sesuai instruksi pelanggan, dengan parameter privasi yang telah disepakati. Langkah ini semakin penting, mengingat masih banyak pengguna di Indonesia yang kesulitan membedakan konten yang dihasilkan AI dengan yang dibuat manusia.

Keempat, verifikasi yang ketat terhadap mitra dan vendor. Implementasi AI melibatkan banyak pihak, sehingga setiap kerja sama dengan pihak ketiga yang memproses data harus dievaluasi terkait privasi dan keamanannya. Perusahaan juga perlu transparan kepada pelanggan jika terdapat perubahan mitra atau pola interaksi data, sesuai dengan perjanjian yang berlaku.

Pada akhirnya, perkembangan adopsi AI dapat berhasil dengan kepercayaan masyarakat, bukan kecanggihan teknologinya semata. Etika, privasi, dan akuntabilitas menjadi fondasi untuk pemanfaatan AI yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di Infobip, prinsip ini tertanam dalam strategi pengembangan dan implementasi AI melalui kerangka etika yang jelas dan pendekatan human-in-the-loop sebagai kendali utama. Pengawasan oleh manusia memastikan sistem terkendali dan memungkinkan intervensi saat risiko muncul. Infobip mendukung perusahaan mengadopsi AI yang terpercaya. AI yang memiliki akuntabilitas pada setiap prosesnya lah yang akan membangun kepercayaan masyarakat seiring waktu.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengambil langkah tegas dengan melayangkan surat pemanggilan kedua kepada raksasa teknologi global, Google (YouTube) dan Meta (Facebook, Instagram, Threads).

Langkah ini merupakan buntut dari ketidakpatuhan kedua entitas tersebut terhadap regulasi pelindungan anak di ruang digital Indonesia.

Pemanggilan ini dilakukan guna memeriksa kepatuhan kedua platform terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau yang lebih dikenal sebagai PP Tunas. Hingga tenggat waktu yang ditentukan, baik Google maupun Meta belum memenuhi panggilan pemeriksaan pertama dengan alasan koordinasi internal.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar menegaskan pemanggilan kedua ini adalah bagian dari prosedur penegakan hukum yang tidak dapat ditawar. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) PP Tunas, pemerintah memiliki wewenang untuk melakukan pemanggilan hingga tiga kali sebelum menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat.

PP Tunas sendiri merupakan regulasi sapu jagat yang dirancang pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang ramah anak. Poin krusial dalam aturan ini adalah kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan verifikasi usia yang ketat serta membatasi penggunaan akun bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

"Setiap penundaan memperpanjang risiko yang dihadapi anak di ruang digital. Kami menuntut kepatuhan konkret dan tepat waktu dari seluruh platform, termasuk platform global," ujar Alexander dalam keterangan resmi, Kamis (2/4/2026).

Diketahui, Google dan Meta juga tengah menjadi sorotan di level internasional terkait keselamatan anak. Di Amerika Serikat dan Eropa, kedua raksasa ini kerap tersandung kasus hukum terkait privasi dan eksploitasi data anak.

Meta, misalnya, pernah menghadapi gugatan dari puluhan negara bagian di AS yang menuduh fitur Instagram dan Facebook dirancang secara adiktif sehingga merusak mental remaja. Selain itu, pada akhir 2023, data pengadilan mengungkapkan bahwa Meta gagal menutup ribuan akun milik anak di bawah usia 13 tahun meskipun telah menerima laporan.

Sementara itu, Google melalui YouTube pernah dijatuhi denda rekor senilai US$170 juta oleh Federal Trade Commission (FTC) AS karena secara ilegal mengumpulkan informasi pribadi anak-anak tanpa persetujuan orang tua demi kepentingan iklan bertarget. Di Uni Eropa, kebijakan pengolahan data anak oleh platform-platform ini juga terus berada di bawah pengawasan ketat General Data Protection Regulation (GDPR).

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ketidakpatuhan yang membahayakan generasi muda. Menurutnya, proses pemanggilan ini adalah tahap awal dari penegakan hukum yang terukur, mulai dari pemantauan hingga potensi pengenaan sanksi administratif berupa denda hingga pemutusan akses (blokir) jika diperlukan.

“Negara hadir dan tegas. Pemanggilan ini adalah bagian dari proses penegakan hukum yang sesuai prosedur untuk menghindari maladministrasi, sekaligus memastikan setiap tindakan memiliki dasar hukum yang kuat,” tegas Meutya.

Bisnis.com, JAKARTA — OpenAI mulai memasuki pasar perangkat keras (hardware). Perusahaan kecerdasan buatan tersebut dilaporkan tengah mengembangkan speaker pintar yang dilengkapi kamera terintegrasi dan ditargetkan meluncur pada awal 2027.

Dalam beberapa bulan terakhir, sumber-sumber industri mengisyaratkan OpenAI sedang menggarap sejumlah perangkat keras. Langkah ini terlihat tidak lama setelah OpenAI mengakuisisi startup perangkat keras io yang dipimpin oleh Jony Ive pada Mei 2025 seharga US$6,4 miliar atau Rp108 triliun.

Investasi ini sekaligus membuka peluang pendapatan baru melalui perangkat keras AI seperti speaker pintar, wearable, dan smartphone, serta memberi OpenAI keunggulan dibanding pesaing.

Selain speaker pintar, perusahaan juga dikabarkan menyiapkan perangkat wearable seperti pin AI dan kacamata pintar. Laporan menyebutkan OpenAI menugaskan lebih dari 200 orang untuk mengembangkan lini perangkat tersebut.

Speaker pintar yang tengah dikembangkan ini disebut-sebut akan dibekali kamera dengan kemampuan mengenali objek, pengguna, serta lingkungan sekitar. Fitur tersebut memungkinkan perangkat memahami konteks visual di sekitarnya, seperti benda di atas meja atau aktivitas yang berlangsung di ruangan.

Tak hanya itu, kamera terintegrasi juga memungkinkan autentikasi wajah untuk keperluan transaksi, serupa dengan fitur Face ID milik Apple.

Perangkat ini juga dilaporkan mampu melacak dan memahami percakapan di sekitarnya tanpa harus menunggu kata kunci aktivasi (wake word), sehingga memiliki kemampuan yang hampir selalu aktif.

Namun, pendekatan tersebut memunculkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data pengguna. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci mengenai mekanisme perlindungan data yang akan diterapkan.

Mengutip laporan Android Police yang merujuk pada TheInformation, harga speaker pintar ini diperkirakan berada di kisaran US$200 hingga US$300 atau sekitar Rp5 juta hingga Rp8 juta. Perangkat tersebut tidak akan dirilis tahun ini dan ditargetkan meluncur paling cepat pada awal 2027.

Sementara itu, kacamata pintar berbasis AI diperkirakan hadir sekitar 2028. Adapun perangkat pin AI belum memiliki jadwal peluncuran yang jelas. (Nur Amalina)

Bisnis.com, Jakarta — Raksasa teknologi Google menyepakati pembayaran senilai US$68 juta atau sekitar Rp1 triliun untuk mengakhiri gugatan class action yang diajukan di pengadilan federal California, Amerika Serikat. Google dituduh bahwa fitur asisten suara mereka memata-matai pengguna secara ilegal.

Gugatan tersebut menuduh Google Assistant merekam percakapan pribadi pengguna tanpa izin, bahkan ketika perangkat tidak diaktifkan secara sengaja.

Para penggugat mengklaim rekaman audio tersebut kemudian dibagikan kepada pihak ketiga, termasuk pengiklan, untuk kepentingan penargetan iklan, dilansir dari TechCrunch, Rabu (28/1/2026).

Dalam dokumen pengajuan penyelesaian kasus, manajemen Google menegaskan tidak mengakui adanya kesalahan hukum. Perusahaan menyatakan bahwa keputusan finansial ini diambil hanya untuk menghindari proses litigasi yang berkepanjangan.

Secara teknis, sengketa ini berpusat pada fenomena yang disebut sebagai false accepts atau penerimaan palsu. Google Assistant dituduh sering aktif karena kesalahan sistem, di mana perangkat mengira pengguna mengucapkan frasa "Hey Google" padahal tidak.

Akibat aktivasi yang tidak disengaja tersebut, perangkat diduga merekam percakapan yang bersifat rahasia. Gugatan itu menyebut adanya penyadapan dan perekaman yang melanggar hukum atas komunikasi rahasia individu tanpa persetujuan, serta pengungkapan yang tidak sah kepada pihak ketiga.

Pihak Google membantah narasi teknis tersebut. Perusahaan menjelaskan bahwa Google Assistant dirancang untuk berada dalam mode siaga atau standby mode dan tidak mengirimkan audio apa pun ke server sampai mendeteksi frasa pemicu yang valid.
Usulan penyelesaian ini diajukan pada Jumat lalu dan kini menunggu persetujuan resmi dari Hakim Distrik AS, Beth Labson Freeman. Jika disetujui, dana penyelesaian akan didistribusikan kepada individu yang memiliki perangkat Google sejak Mei 2016.

Namun, tidak seluruh dana penyelesaian akan sampai ke tangan konsumen. Pengacara yang mewakili para penggugat diperkirakan akan mengajukan biaya hukum hingga sepertiga dari total nilai penyelesaian, atau sekitar Rp367 miliar.

Kasus ini mencerminkan tren peningkatan risiko hukum bagi perusahaan teknologi besar terkait privasi data. Masyarakat Amerika Serikat tercatat makin mencurigai perangkat pintar merekam aktivitas sehari-hari secara tidak pantas untuk tujuan komersial.

Sebagai pembanding, Apple pada 2021 juga menyepakati pembayaran US$95 juta untuk menyelesaikan klaim serupa. Kala itu, asisten suara Siri dituduh merekam percakapan pengguna tanpa perintah atau prompt yang jelas.

Google sendiri menghadapi tekanan hukum bertubi-tubi terkait privasi dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu, perusahaan sepakat membayar US$1,4 miliar kepada negara bagian Texas untuk menyelesaikan dua tuntutan hukum terkait pelanggaran undang-undang privasi data negara bagian tersebut.

Bisnis.com, Jakarta — Kantor Komisaris Perlindungan Data (ODPC) Kenya mengonfirmasi bahwa proyek kripto Worldcoin telah menghapus seluruh data biometrik yang sebelumnya dikumpulkan dari warga negara tersebut.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas perintah hukum yang menyatakan operasi pengumpulan data tersebut melanggar undang-undang privasi di Kenya.

Otoritas setempat menegaskan bahwa Worldcoin, proyek yang didirikan oleh CEO OpenAI Sam Altman, telah mematuhi instruksi untuk menghapus basis data yang diperoleh dari pengguna Kenya.

Dalam keterangan resminya, ODPC menyatakan komitmennya untuk memastikan setiap pengendali data mematuhi aturan yang berlaku. Kejadian ini menjadi penutup dari sengketa regulasi yang berlangsung sejak operasi Worldcoin dihentikan pemerintah setempat.

"Kantor tetap berdedikasi untuk menegakkan hukum, melindungi subjek data, dan memastikan akuntabilitas atas ketidakpatuhan," bunyi pernyataan resmi ODPC dikutip dari The Star, Sabtu (24/1/2026).

Pengadilan menemukan bahwa perusahaan mengumpulkan data biometrik, termasuk pemindaian iris mata, tanpa otorisasi yang sah. Selain itu, Worldcoin dinilai gagal melakukan Penilaian Dampak Perlindungan Data (Data Protection Impact Assessment) yang diwajibkan bagi pemroses data.

Katiba Institute menyoroti pentingnya peran pengawasan independen dalam meminta pertanggungjawaban entitas teknologi besar. Menurut mereka, inovasi teknologi tidak boleh mengesampingkan legalitas dan hak asasi manusia.

"Tidak ada teknologi, betapapun barunya, yang beroperasi di atas hukum," tulis Katiba Institute dalam pernyataannya.

Sebagai informasi, Worldcoin merupakan proyek uang kripto di bawah perusahaan teknologi global yang berbasis di San Fransisco, Amerika Serikat, Tools for Humanity.

Proyek ini meluncurkan operasinya pada 24 Juni 2023 dengan ambisi menciptakan mata uang global yang terdesentralisasi, hampir mirip seperti gagasan Bitcoin.

Proyek ini menggunakan perangkat bernama "Orb" untuk memindai bola mata pengguna untuk menciptakan identitas digital yang disebut World ID.

Kontroversi Worldcoin di Indonesia

Fenomena Worldcoin sempat menarik perhatian publik ketika warga di Bekasi dan Depok, Jawa Barat, ramai-ramai mendatangi lokasi penyedia layanan World App.

Masyarakat Indonesia tertarik melakukan pemindaian retina melalui perangkat “Orb” demi mendapatkan imbalan uang tunai, tanpa menyadari risiko keamanan siber yang mengintai.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan bahwa model pengumpulan data semacam ini rentan terhadap kejahatan siber seperti pencurian identitas, phising, hingga carding.

Risiko tersebut berkaca pada kasus kebocoran data besar sebelumnya, seperti insiden BPJS Kesehatan dan Tokopedia pada tahun 2020 yang merugikan jutaan pengguna.

Saat itu, Komdigi segera mengambil langkah tegas dengan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) layanan Worldcoin dan WorldID, pada Sabtu (6/5/2025).

Komdigi menemukan bahwa layanan pengelola mata uang kripto World App atau Worldcoin yang berada di bawah naungan perusahaan teknologi Tools for Humanity (TFH) telah beroperasi di Indonesia sejak 2021.

Padahal, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi Brigjen Pol Alexander, TFH baru terdaftar resmi sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) pada 2025.

Maka dari itu, saat ini pihak Komdigi tengah mendalami secara teknis aktivitas yang telah dilakukan TFH. Terutama karena informasi yang diterima menyebutkan bahwa layanan itu telah mengumpulkan data biometrik, termasuk data retina mata, masyarakat Indonesia sejak 2021.

Lebih lanjut, Alexander menyampaikan bahwa sejak 2021 pihak dari World sudah mengumpulkan lebih dari 500.00 retina code dari masyarakat Indonesia.

“TFH kemudian menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan lebih dari 500.000 retina code dari pengguna di Indonesia,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Komisioner Informasi Inggris (ICO), lembaga yang mengawasi perlindungan data dan privasi, menyampaikan dalam lima tahun ke depan masyarakat berpotensi memiliki asisten belanja pribadi berbasis kecerdasan buatan (AI).

Asisten belanja berbasis AI ini tidak hanya menunggu perintah dari pengguna, tetapi juga mampu bertindak secara mandiri. Teknologi ini dapat mempelajari kebiasaan pengguna, memahami kebutuhan belanja, mulai dari membeli barang sehari-hari, memesan tiket pesawat, hingga membantu mengelola keuangan rumah tangga.

Direktur Eksekutif Regulasi dan Inovasi di ICO, William Malcolm, menjelaskan bahwa teknologi tersebut dikenal sebagai Agentic AI, yakni AI yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan secara otonom.

“Agen AI pribadi kami dapat membayar barang, memesan tiket penerbangan, serta mengelola keuangan rumah tangga,” kata Malcolm, dikutip dari The Standard, Kamis (08/01/2026).

Menurut regulator, kemampuan AI agen untuk mengantisipasi kebutuhan belanja tanpa harus diminta memungkinkan konsumen mengandalkan AI dalam merencanakan anggaran bulanan, sekaligus menjadwalkan pembelian pada saat berlangsungnya program diskon.

Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa AI berbasis agen berpotensi meluas ke ranah pengambilan keputusan keuangan. Dalam hal ini, agen AI dapat mencari berbagai opsi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan menyajikannya untuk disetujui.

Meski menawarkan berbagai kemudahan, ICO mengingatkan bahwa perlindungan privasi data tetap menjadi prioritas utama. Semakin canggih AI, semakin besar pula data pribadi yang digunakan, sehingga risiko penyalahgunaan data berpotensi meningkat.

Kekhawatiran tersebut kian mencuat setelah beberapa waktu lalu chatbot Grok milik Elon Musk menuai sorotan publik karena menghasilkan gambar tidak senonoh. Peristiwa itu menegaskan kekhawatiran terkait keselamatan pribadi dan pengawasan seiring semakin kuatnya kemampuan teknologi AI.

Malcolm menegaskan bahwa sistem perlindungan data yang kuat sangat penting untuk menjaga keamanan informasi pribadi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI.

“Fondasi perlindungan data yang kuat dapat membantu membangun kepercayaan publik serta mempercepat dan mengamankan adopsi AI,” ujarnya.

Dalam laporan Tech Feature, ICO menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar perlindungan data dapat menjadi faktor pembeda di pasar bagi perusahaan yang meluncurkan agen AI.

Lembaga pengawas tersebut juga menyatakan akan terus memantau perkembangan AI hingga 2026 serta bekerja sama dengan para pengembang untuk memperjelas kewajiban hukum mereka, sehingga konsumen dapat merasa yakin bahwa data pribadi mereka dilindungi dengan semestinya. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Industri perbankan memperkirakan kehadiran artificial intelligence (AI) mampu menekan biaya operasional bank cukup signifikan di masa depan.

Direktur Risiko, Kepatuhan, dan Hukum PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) Ganda Raharja Rusli menyampaikan meski saat ini masih terlalu dini untuk mengukur penggunaan AI dalam menekan biaya operasional, bank meyakini bahwa teknologi ini mampu menekan biaya operasional bank cukup signifikan di masa yang akan datang.

“Bank memandang penggunaan AI merupakan suatu keniscayaan dalam kegiatan operasional bank,” kata Ganda kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Namun, Ganda menyebut bahwa bank perlu memitigasi risiko yang timbul dari penggunaan AI agar betul-betul optimal dalam meningkatkan efisiensi operasional bank dan mengerek pendapatan bank dalam jangka panjang.

“Salah satu contohnya adalah memastikan penggunaan AI yang terkontrol, di mana AI bisa digunakan sebagai sumber referensi namun tetap memerlukan validasi dan juga verifikasi,” ujarnya.

Senada, PT Bank BCA Syariah memandang teknologi AI sebagai bagian dari perkembangan teknologi yang pemanfaatannya dapat mendukung optimalisasi proses bisnis serta layanan yang diiringi efisiensi biaya.

Direktur BCA Syariah Pranata mengatakan perseroan saat ini telah memanfaatkan AI dan proses otomasi robotic untuk percepatan proses pengajuan pembiayaan yang tentunya akan meningkatkan kenyamanan bagi nasabah.

“Pemanfaatan AI akan terus kami kembangkan di dalam proses-proses bisnis lainnya untuk mendukung efisiensi, menunjang kecepatan, dan akurasi layanan bagi nasabah,” ungkap Pranata kepada Bisnis.

Komitmen ini tercermin pada biaya IT yang mencapai 40% dari total biaya operasional bank. Pranata menyebut setiap teknologi yang diadopsi akan diimbangi dengan proses mitigasi, pengujian berkala dan tata kelola yang maksimal.

Dengan demikian, lanjut dia, manfaat AI yang dirasakan dapat dioptimalkan dengan tidak mengabaikan aspek risiko dan kepatuhan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025 mengungkap bahwa sebagian bank telah memanfaatkan AI dalam beberapa kegiatan proses bisnis. Survei dilakukan pada Oktober 2025 dengan melibatkan 102 bank dengan nilai aset mencapai sebesar 99,25% dari total aset seluruh bank umum pada September 2025.

Dalam laporan itu, OJK mengungkap sejumlah dampak positif penggunaan AI terhadap industri perbankan. Di antaranya, sebagai alat bantu yang efektif dalam pengumpulan, perangkuman, dan analisa informasi dengan lebih komprehensif dan cepat.

“Terutama pada aktivitas bank yang bersifat rutin namun membutuhkan sumber informasi yang banyak dan beragam sehingga dapat mengurangi beban kerja pegawai,” bunyi laporan SBPO, dikutip Senin (24/11/2025).

Dampak positif lainnya bagi industri ini yakni meminimalisir kesalahan manusia pada aktivitas berulang, mengurangi biaya operasional, serta sebagai early warning system dan fraud detection lantaran dapat mendeteksi fraud dan pola transaksi mencurigakan secara real time.

Kendati begitu, OJK dalam survei ini juga mengingatkan risiko yang muncul dari penggunaan AI terhadap industri perbankan. Di antaranya otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, masalah etika dan privasi data, hingga bias algoritma dalam pengambilan keputusan.

Melihat dampak positif dan negatif dari penggunaan AI terhadap industri perbankan, OJK menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi ini harus selalu berada di bawah kendali kecerdasan manusia.

“AI dapat menggantikan prosedur, tetapi tidak dapat menggantikan nilai-nilai etika, kepercayaan, dan integritas yang telah menjadi nilai inti perbankan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. (BNLI) Josua Pardede menyebut temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai dampak negatif perkembangan Artificial Intelligence (AI) terhadap industri perbankan sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang.

Melalui Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) Kuartal IV/2025, OJK mengungkap dampak negatif penggunaan AI terhadap perbankan, di antaranya otomatisasi melalui AI dapat menggeser fungsi manusia, risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi, masalah etika dan privasi data, hingga bias algoritma dalam pengambilan keputusan.

“Risiko yang disebutkan sebenarnya sudah mulai muncul di industri, bukan sekadar potensi jangka panjang,” kata Josua kepada Bisnis, Senin (24/11/2025).

Josua menuturkan otomatisasi lewat kecerdasan artifisial sudah nyata terlihat pada pemakaian chatbot, mesin penjawab di call center, sistem keputusan kredit, pemantauan transaksi mencurigakan, hingga otomasi proses dokumen.

Meski dampaknya belum berupa gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran, Josua melihat adanya pergeseran fungsi. Di antaranya, berkurangnya kebutuhan teller dan petugas frontliner, sedangkan kebutuhan analis data, insinyur model, dan pengelola risiko teknologi justru meningkat.

“Jadi risiko pergeseran fungsi manusia sudah menjadi isu jangka pendek, walaupun skala dampaknya terhadap pasar kerja perbankan masih akan berkembang dalam 5-10 tahun ke depan,” tuturnya.

Risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi juga sudah berada pada fase riil, bukan lagi potensi. Josua mengatakan penerapan layanan perbankan digital yang masif membuat bank sangat bergantung pada infrastruktur teknologi dan pihak ketiga.

Dengan demikian, gangguan sistem, serangan siber, atau kebocoran data berpotensi langsung mengganggu kepercayaan nasabah dan stabilitas operasional.

Josua menuturkan, OJK sendiri menyoroti tren kebocoran data di berbagai pelaku ekonomi digital sebagai sinyal bahwa tata kelola data dan keamanan informasi menjadi titik rawan yang harus diperkuat ketika perbankan masuk jauh ke ekosistem digital yang sama.

Menurutnya, temuan SBPO bahwa bank mulai menyadari risiko keamanan siber dan ketergantungan teknologi dapat dibaca sebagai refleksi atas pengalaman industri selama beberapa tahun terakhir, baik di Indonesia maupun global.

Di sisi lain, terkait masalah etika, privasi data, dan bias algoritma, Josua menyebut bahwa sebagian besar masih berada di persimpangan antara risiko yang mulai terasa dan potensi jangka menengah.

“Bank sudah mulai menggunakan model pembelajaran mesin untuk penilaian risiko kredit, deteksi kecurangan, dan segmentasi nasabah,” ujarnya.

Dia menyampaikan survei OJK dan Bank Dunia menunjukkan bahwa pemanfaatan model kecerdasan artifisial di bank saat ini paling banyak untuk penilaian risiko, deteksi penipuan, dan efisiensi proses.

Dalam tahap awal ini, dia menyebut bahwa bias algoritma belum banyak terlihat di permukaan karena model masih relatif sempit dan data yang dipakai cenderung serupa dengan data perbankan konvensional.

Kendati begitu, Josua mengatakan bahwa bank mulai memanfaatkan data alternatif seperti data gawai, media sosial, atau pola transaksi ekosistem. Dia menilai, risiko diskriminasi tersembunyi terhadap kelompok tertentu akan meningkat jika tidak ada pengujian bias dan keadilan yang sistematis.

“OJK sendiri sudah mengidentifikasi bias algoritma, sifat model yang sulit dijelaskan, serta potensi penyalahgunaan deepfake dan konten sintetis sebagai risiko baru yang perlu dimitigasi sejak dini,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penjualan TikTok di Amerika Serikat (AS) agar terlepas dari induk usahanya ByteDance ternyata dibayar mahal. Dilaporkan aplikasi itu diam-diam membagikan datanya ke pemerintah setempat.

Forbes melaporkan adanya perubahan kebijakan TikTok awal tahun ini. Saat itu perusahaan tengah bernegosiasi untuk tetap bisa beroperasi di AS.

Dalam kebijakan barunya, terdapat tambahan ketentuan baru. Aplikasi bisa membagikan data tidak hanya dengan penegak hukum, namun juga dengan otoritas pengatur 'jika relevan'.

Sebagai informasi, AS memiliki aturan Stored Communications Act. Aturan membatasi jenis informasi yang diungkapkan perusahaan teknologi mengenai komunikasi pengguna tanpa perintah pengadilan.

Namun baik DHS dan ICE tetap menuntut data, seperti nama pengguna, nomor telepon, alamat IP dan informasi pengenal lain. Permintaan datang dari panggilan pengadilan administratif, yang tidak memiliki beban hukum yang sama dengan pengadilan yudisial.

Sebenarnya jika mengabaikannya, perusahaan tidak menghadapi masalah hukum. Selain itu tidak bisa mencegah perusahaan menginformasikan permintaan itu kepada pengguna.

Forbes juga mencatat perusahaan berupaya agar pengguna bisa menentang hal itu di pengadilan. Bahkan beberapa pihak ada yang melakukannya dan berhasil.

Namun Forbes menyoroti perubahan terbaru pada kebijakan TikTok akan mempersulit sebagian orang menentang permintaan itu. Janji memberitahu pengguna adanya penyerahan data oleh pemerintah juga tidak ada lagi.

Selain itu juga ada bahasa baru dalam permintaan data. Sebelumnya disebutkan "Ya TikTok menolak permintaan data dari otoritas penegak hukum".

Kini, bahasanya berubah menjadi "dapat menolak permintaan data...".

Perubahan lain juga terlihat pada subbagian yang sebelumnya bernama "kewajiban pelaporan", menjadi "kewajiban laporan proaktif". Bagian itu menyebutkan Tiktok bisa mengungkapkan data pengguna tanpa menerima permintaan hukum formal (dengan proses hukum yang sah).

Namun Forbes juga menyebutkan TikTok tak menanggapi pernyataan soal perubahan itu.

Sementara itu, Trump telah membocorkan soal pembelian operasional TikTok di AS. Dia mengatakan sekelompok investor akan membelinya dengan bentuk perusahaan baru yang bernilai US$14 miliar (Rp 233 triliun).

Belum jelas bentuk perusahaan itu nantinya. Namun media China LastPost melaporkan TikTok AS akan dibagi dua.

Usaha patungan baru seperti yang diungkap Trump bertugas mengawasi bisnis, data dan algoritma TikTok khusus AS. Sementara ByTeDance akan memiliki kurang dari 20% saham.