Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan nomor khusus untuk konfirmasi ke masyarakat yang melaporkan permasalahan pelayanan pegawai pajak dan bea cukai.

Purbaya mengatakan, nomor konfirmasi yang akan langsung menghubungi pihak pengguna layanan Lapor Pak Purbaya ialah 08159966662 supaya masyarakat tak lagi takut ketika dikonfirmasi laporannya.

"Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelpon. Jangan-jangan tetangganya atau siapa yang bikin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka enggak takut lagi ke depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya menegaskan, nomor konfirmasi ini penting diketahui masyarakat karena selama ini pihak Kementerian Keuangan terkendala ketika ingin mengonfirmasi laporan, akibat nomor pelapor tak merespons.

"Jadi kesulitan kita disitu banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya enggak mau ngomong. Mungkin juga takut. Mungkin juga iseng," kata Purbaya.

"Tapi yang jelas kita follow up semua. Kita kontak balik semuanya," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak 15 Oktober 2025 Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi membuka saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai.

Bagi masyarakat yang ingin mengirim aduan, bisa dilakukan via WhatsApp ke nomor 082240406600, dan tuliskan laporanmu dengan jelas terkait pajak atau bea cukai. Jangan lupa untuk cantumkan nama dan email.

Purbaya mengatakan sudah ada administrator yang standby untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Tiap pengaduan akan dikumpulkan dan setiap beberapa hari akan disortir untuk ditindaklanjuti.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi membuka saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai yang langsung masuk ke ponselnya. Saluran pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya.

Bagi masyarakat yang ingin mengirim aduan, bisa dilakukan via WhatsApp ke nomor 082240406600, dan tuliskan laporanmu dengan jelas terkait pajak atau bea cukai. Jangan lupa untuk cantumkan nama dan email.

Selanjutnya untuk mengonfirmasi laporan, Kementerian Keuangan akan menghubungi melalui nomor 08159966662. Perlu diketahui nomor tersebut berbeda dengan nomor untuk mengirimkan aduan.

Sebelumnya, Purbaya mengatakan sudah ada administrator yang standby untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Tiap pengaduan akan dikumpulkan dan setiap beberapa hari akan disortir untuk ditindaklanjuti.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Kamis (16/10/2025).

"Kita follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya, kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Memasuki setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, isu penerimaan pajak menjadi salah satu sorotan utama. Pasalnya, pemerintah menetapkan target ambisius untuk penerimaan negara guna berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR).

Namun, kenyataannya kinerja penerimaan pajak belum sejalan dengan target, menyusul adanya sejumlah tantangan. Mulai dari pertumbuhan yang belum optimal, hingga keluhan masyarakat atas pelayanan dan sistem pajak terbaru, Coretax.

Setoran pajak mengalami penurunan hingga September 2025, dengan nilai sebesar Rp 1.295,3 triliun. Capaian itu turun 4,4% dibanding realisasi pada periode yang sama tahun lalu senilai Rp 1.354,9 triliun.

Secara nominal, penerimaan pajak itu setara dengan 62,4% dari perkiraan penerimaan pajak hingga akhir tahun yang hanya berani dipatok Kementerian Keuangan Sebesar Rp 2.076,9 triliun.

Efek Harga Komoditas

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, penurunan penerimaan pajak itu disebabkan kontraksi di komponen pajak penghasilan (PPh) Badan, serta PPN dan PPnBM, akibat pengaruh tekanan harga komoditas.

"Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan dan PPN dalam negeri sedikit tertahan, namun sektor manufaktur dan jasa masih beri kontribusi positif terhadap penerimaan," kata Pubaya saat konferensi pers APBN edisi September 2025, Selasa (14/10/2025).

Dalam situasi demikian, Kementerian Keuangan mencoba memperkuat dari berbagai sisi. Salah satunya sistem kelembagaan. Direktorat Jenderal Pajak melakukan bersih-bersih secara internal, dengan cara menindak tegas para pegawai pajak yang kedapatan menerima uang di luar hak nya.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Purbaya tatkala merespons keputusan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang telah memecat 26 pegawainya sejak Mei 2025 karena kedapatan menyalahi wewenang.

"Ya dipecat. Jadi mungkin dia (Dirjen Pajak) menemukan orang-orang yang menerima uang, yang enggak bisa diampuni lagi, ya dipecat, ya biar aja," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, sebagaimana dikutip kembali pada Rabu (8/10/2025).

Purbaya mengatakan, langkah tegas yang dilakukan oleh Dirjen Pajak itu merupakan bagian dari upaya untuk membersihkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari tindakan-tindakan fraud oleh pegawainya sendiri dan berpotensi mengikis kepercayaan wajib pajak kepada fiskus pajak.

Tak hanya memperbaiki sumber daya manusia, upaya mendorong pertumbuhan penerimaan perpajakan juga dilakukan dengan cara perbaikan kecepatan dan stabilitas sistem inti administrasi pajak atau Coretax.

Sebelumnya, Purbaya mengungkapkan permasalahan sistem Coretax yang masih terus terjadi sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 sudah terdeteksi, yakni karena disebabkan masalah sistem informasi dan teknologinya (IT) itu sendiri.

Karena itu, Pada September 2025 ia menegaskan akan mengundang ahli-ahli IT dari luar negeri untuk memperbaiki sistem Coretax dalam waktu satu bulan ke depan.

"Itu problem-nya IT, nanti saya bawa jago-jago IT dari luar untuk bisa perbaiki itu dengan cepat," kata Purbaya saat konferensi pers APBN di kantornya, Jakarta, seperti dikutip Selasa (23/9/2025).

"Jadi kalau ada perlambatan kita perbaikai ke depan. Dalam satu bulan harusnya bisa," tegasnya.

Purbaya Beberes

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan, pihaknya memang terus melakukan perbaikan sistem Coretax dari waktu ke waktu.

Saat perbaikan, bahkan Coretax harus melalui tahapan downtime atau tidak bisa diakses dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana yang terjadi pada Kamis, 18 September 2025 mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.

"Downtime memang ada yang terencana untuk pemeliharaan sistem karena Coretax sistemnya besar sekali, dan jangkauannya luas, dan kita sekarang dalam tahap stabilisasi, dan perbaikan bertahap untuk jangka panjang lebih handal. Dan akhir 2025 bisa smooth kita harapkan," tegas Bimo.

Upaya perbaikan sistem juga dilakukan dengan cara membuka saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai yang langsung masuk ke ponsel Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Saluran pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya. Purbaya mengatakan masyarakat yang kedapatan memperoleh layanan buruk dari petugas pajak dan bea cukai dapat mengadu ke nomor WhatsApp 082240406600.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Kamis (16/10/2025).

Purbaya mengatakan sudah ada administrator yang standby untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Tiap pengaduan akan dikumpulkan dan setiap beberapa hari akan disortir untuk ditindaklanjuti. Pada dua hari pertama kanal pelaporan dibuka, telah diterima 15.933 aduan.

Kanal laporan melalui whatsapp (WA) itu dibuka sejak 15 Oktober 2025. Dari total WA yang masuk hingga 17 Oktober 2025 pukul 11.30 WIB sebanyak 15.933 itu, yang baru selesai tahap verifikasi WA sebanyak 2.648.

Terdiri dari Kategori Aduan sebanyak 189 dan Kategori Non Aduan 2.459. Sisanya sedang proses verifikasi WA sebanyak 13.285.

Purbaya pun juga berencana memberikan insentif khusus bagi para pegawai pajak dan bea cukai bila mampu mengerek tax ratio atau rasio pajak Indonesia ke level 12% dari yang selama ini stagnan di kisaran 10%.

Ia mengatakan, kebijakan ini sebagai pelengkap dari kebijakan bersih-bersih pegawai pajak dan bea cukai yang nakal dengan ancaman pemecatan secara langsung atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

"Kalau bisa 12% dalam waktu satu tahun kita akan kasih insentif ke mereka, supaya fair treatment, ada hukuman, ada juga reward kalau mereka bekerja dengan baik," kata Purbaya.

Terkait dengan kebijakan bersih-bersih internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Purbaya menegaskan yang dilakukan tidaklah dengan cara mengusik kesalahan masa lalu para pegawainya.

Melainkan menindak mereka yang kedapatan langsung melakukan tindakan kecurangan atau fraud selama ia menjabat sebagai menteri keuangan.

"Saya enggak pernah ke belakang, tapi kalau dari sini ke depan masih ada yang macam-macam lagi, saya akan berhentikan juga," tegas Purbaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi membuka saluran pengaduan layanan petugas pajak dan bea cukai yang langsung masuk ke ponselnya.

Saluran pengaduan via WhatsApp ini dinamakan Lapor Pak Purbaya. Purbaya mengatakan masyarakat yang kedapatan memperoleh layanan buruk dari petugas pajak dan bea cukai dapat mengadu ke nomor WhatsApp 082240406600.

"Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai," kata Purbaya di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dikutip Kamis (16/10/2025).

Purbaya mengatakan sudah ada administrator yang standby untuk menerima pengaduan dari masyarakat. Tiap pengaduan akan dikumpulkan dan setiap beberapa hari akan disortir untuk ditindaklanjuti.

"Kita follow up, kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya, kalau yang lapor yang salah kita hajar yang lapornya," tegas Purbaya.

Dia menegaskan layanan ini sudah mulai dibuka sejak 15 Oktober 2025.

Pembentukan bilik pengaduan ini sudah direncanakan sejak seminggu dirinya dilantik.

Tujuannya pembentukan ini adalah untuk mencegah tingkah laku pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengarah pada pemerasan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meluncurkan saluran pengaduan resmi untuk pelayanan pajak dan bea cukai melalui WhatsApp (WA) 'Lapor Pak Purbaya'.

Rencana itu sebelumnya telah disampaikan Purbaya beberapa waktu lalu. Masyarakat yang memiliki keluhan terkait dengan dua layanan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu kini bisa melapor via WA yang saat ini sudah tersedia.

Nomor WA yang telah aktif yakni 082240406600, dan akan langsung direspons oleh staf Menkeu Purbaya. "Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak, atau pegawai pajak dan pegawai bea cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai apapun. Hari ini nanti sudah ada yang standby di sana," terangnya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Purbaya menyebut setiap pesan yang masuk ke nomor WA itu akan direspons oleh sistem terlebih dahulu, sebelum divalidasi mana yang akan ditindaklanjuti terlebih dahulu.

"Nanti ada tim yang memilih yang mana yang paling signifikan. Tentu pasti akan divalidasi dulu kan, bener enggak nih, atau cuma nyapain-nyapain saya aja, komplain sana, komplain sini, tahu-tahu enggak ada," terangnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyampaikan pihaknya akan semaksimal mungkin menindaklanjuti laporan masyarakat yang sudah divalidasi. "Kita lihat apa sih masalahnya. Kalau petugasnya yang salah kita sikat petugasnya. Kalau yang ngelapor yang salah, kita hajar yang ngelapor," ujar Purbaya.

Bisnis sudah mencoba untuk menghubungi nomor tersebut dan benar aktif. Pesan yang masuk akan dibalas secara otomatis oleh sistem berbunyi "Makasih ya... Tolong tulis nama lengkap dan emailmu, serta keluhan/masukan/masalahmu tentang pajak atau bea cukai," bunyi pesan otomatis itu.