Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) membeberkan lima provinsi di Pulau Jawa dengan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal terbanyak sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan dari kelima provinsi itu Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pengaduannya.

“Kita bisa melihat yang paling banyak di Pulau Jawa, tentu di sini tertinggi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan materinya, di Jawa Barat ada 5.010 pengaduan terkait pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya sebanyak 930 pengaduan. Di DKI Jakarta, pengaduan pinjol ilegalnya sebanyak 3.010 laporan dan 477 pengaduan investasi ilegal.

Di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan 2.839 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan 752 pengaduan investasi ilegal. Selanjutnya, di Jawa Tengah ada 2.114 pengaduan pinjol ilegal dan 621 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, di Banten ada 1.559 pengaduan pinjol ilegal dan 322 pengaduan investasi ilegal.

Apabila menilik sebaran pengaduan secara keseluruhan, setelah Pulau Jawa ada Pulau Sumatra yang pengaduannya mencapai ribuan. Di Pulau Sumatra ada 3.403 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya ada 1.047 pengaduan.

Setelah Sumatra, ada Pulau Kalimantan dengan pengaduan pinjol ilegal sebanyak 1.446 laporan dan 336 pengaduan investasi ilegal. Kemudian, Pulau Bali & Nusa Tenggara ada 994 pengaduan pinjol ilegal dan 203 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, Pulau Maluku & Papua ada 448 pengaduan pinjol ilegal dan 64 pengaduan investasi ilegal.

Friderica mengatakan Satgas Pasti sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026 telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal.

“Dan 354 investasi ilegal yang berpotensi dan juga sebagian juga telah merugikan masyarakat,” kata dia.

Adapun, secara keseluruhan jumlah pengaduan yang masuk selama periode tersebut ada 27.861 pengaduan, yang terbagi 22.632 pinjol ilegal dan 5.229 merupakan investasi ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 18.633 pengaduan mengenai pinjaman online atau pinjol ilegal hingga akhir tahun. Mayoritas dari laporan tersebut berasal dari masyarakat usia muda.

Hingga 30 November 2025, OJK mengungkap bahwa dari seluruh laporan terkait pinjol ilegal itu, sebanyak 6.533 laporan atau 35% di antaranya berasal dari pelapor berusia 16—25 tahun. Sementara itu, 7.211 laporan atau 38,7% di antaranya berasal dari pelapor berusia 26—35 tahun. Artinya, hampir 74% laporan korban pinjol ilegal berasal dari anak muda.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyebutkan beberapa alasan dari maraknya kaum muda terjebak pinjol ilegal. Pertama, kaum muda memiliki kebutuhan dan keinginan yang mendesak, yang juga dia kaitkan dengan sifat konsumtif yang mungkin dimiliki.

“Pinjaman online ilegal ini menjadi opsi yang menawarkan akses yang cepat, begitu, ya, dan cenderung tanpa syarat yang rumit, sehingga tampak sebagai solusi yang dibutuhkan,” ujar Friderica, yang akrab dipanggil Kiki, dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK November 2025, Kamis (11/12/2025).

Dia membedakan pinjol ilegal dengan pinjol resmi, yang OJK sebut sebagai pinjaman daring atau pindar. Platform legal akan melakukan berbagai verifikasi dan menanyakan data ketika masyarakat hendak melakukan pinjaman.

Kemudahan yang diberikan pinjol ilegal membuat layanan ini kerap kali mengirim dana dengan sangat cepat kepada peminjam. Menurut Kiki, layanan ilegal juga mengharapkan agar para peminjam tidak bisa membayar kembali pinjamannya, sehingga mereka akan mendapatkan untung besar dari bunga yang semakin banyak.

Kedua, kemudahan akses dan teknologi juga dipandang sebagai penyebab banyak kaum muda yang terlibat dengan pinjol ilegal. Menurut Kiki, kecakapan dan frekuensi tinggi dari kaum muda dalam menggunakan situs daring dimanfaatkan oleh para penipu dengan metode-metode persuasif untuk menjebak mereka agar terlibat dalam pinjol ilegal melalui teknologi.

“Apalagi kalau anak-anak muda ini, kan, digital savvy atau digital native, ya, sehingga mereka sangat mudah sekali untuk mendapatkan tawaran-tawaran dan kemudian mengklik [tawaran-tawaran],” ujar Kiki.

Dia menyebut bahwa ketika dalam proses terlibat dengan pinjol ilegal, kaum muda dapat melupakan aspek logis dari tindakannya dan legalitas layanan yang dipakainya.

OJK mengatakan bahwa mereka akan terus menyuarakan dan mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan terhadap penawaran keuangan ilegal. Kemudian, OJK menyebut mereka setiap hari melakukan patroli siber (cyber patrol) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di ruang siber untuk menutup berbagai aplikasi keuangan yang tidak resmi. (Laurensius Katon Kandela)