JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan usaha Universal Peak dan BAFI Group Indonesia karena diduga menjalankan aktivitas keuangan ilegal.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto mengatakan, pihaknya telah menghentikan kegiatan usaha Universal Peak yang diduga melakukan penipuan dengan modus investasi saham serta BAFI Group Indonesia yang menawarkan jasa penyelesaian permasalahan pinjaman online dan kartu kredit tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

"Sehubungan dengan temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan Universal Peak dan BAFI Group Indonesia serta melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi dan/atau tautan (URL) terkait," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (17/6/2026).

Satgas PASTI menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut terhadap kedua entitas tersebut.

Sementara bagi masyarakat yang merasa dirugikan kedua perusahaan tersebut diminta untuk segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat untuk mempercepat proses penanganan.

Dia menjelaskan, Universal Peak mengeklaim sebagai bagian dari Universal Peak Investment Inc., entitas yang disebut berizin di Colorado, Amerika Serikat.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, perusahaan tersebut tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Satgas PASTI juga menduga Universal Peak menjalankan skema investasi dengan meminta masyarakat menyetorkan dana deposito untuk berinvestasi pada saham maupun saham penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) dengan iming-iming keuntungan.

Selain tidak memiliki izin OJK, Universal Peak juga diketahui menjalankan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM.

Aplikasi maupun situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

"Universal Peak diduga memberikan alokasi pembelian saham IPO fiktif secara acak dan kepada para anggotanya," kata Hudiyanto.

Sementara itu, BAFI Group Indonesia menawarkan jasa konsultasi penyelesaian masalah pinjaman online. Salah satu skema yang ditawarkan yakni mengajukan pinjaman baru di platform lain menggunakan data pribadi korban.

Korban kemudian diarahkan untuk terlebih dahulu melakukan gagal bayar.

Setelah itu, BAFI Group Indonesia menjanjikan akan mengurus dan menyelesaikan seluruh utang pinjaman online yang dimiliki korban dengan meminta imbal jasa yang berasal dari sebagian dana pinjaman yang dicairkan.

Dalam publikasinya, BAFI Group Indonesia juga mencantumkan klaim telah terdaftar dan berizin di OJK.

Namun berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi Satgas PASTI, BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK maupun regulator terkait lainnya.

"Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, diketahui bahwa BAFI Group Indonesia tidak memiliki izin dari OJK atau regulator terkait lainnya dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan yang diterbitkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM," ucapnya.

Untuk itu, Satgas PASTI kembali mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tinggi secara tidak wajar, terutama yang mengatasnamakan perusahaan asing.

Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai penawaran jasa penyelesaian pinjaman online yang mengarahkan konsumen untuk mengajukan pinjaman baru atau sengaja melakukan gagal bayar.

"Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya terhadap pencantuman logo maupun klaim berizin dari OJK atau instansi lainnya tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu," tuturnya.

Bisnis.com, MALANG — OJK Malang terus melaksanakan peran aktifnya dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai macam kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan sampai akhir April 2026 telah melaksanakan 46 kegiatan edukasi dan sosialisasi dengan total peserta mencapai 82.919 orang.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan di sisi penyelenggaraan layanan konsumen, OJK Malang telah menerima 1.384 permintaan layanan konsumen sejak 1 Januari 2026 s.d 30 April 2026. Layanan konsumen tersebut termasuk Pertanyaan (97,62%), Pengaduan (2,17%), dan Informasi (0,22%).

”Dari sisi jenis Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 623 layanan konsumen terkait dengan perusahaan IKNB, 613 layanan konsumen terkait dengan perusahaan perbankan, serta 144 layanan konsumen terkait aktivitas keuangan ilegal,” ucapnya dikutip Kamis (28/5/2026).

Sampai dengan akhir April 2026, kata dia, OJK Malang telah memproses 5.084 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dimana 3.037 permintaan informasi diajukan secara luring dan 2.047 diantaranya diajukan secara daring.

Dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dan penanganan penipuan, sejak 1 Januari 2026 hingga 29 April 2026 OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut, yakni OJK telah menerima 14.232 pengaduan terkait entitas ilegal.

Dari total tersebut, 11.753 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 2.379 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 100 pengaduan terkait gadai ilegal.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan 3 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai dengan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh OJK, maka literasi keuangan masyarakat akan semakin baik dan masyarakat semakin luas akses terhadap pembiayaan yang aman.

Menurutnya, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengakses sumber-sumber keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Kondisi ini juga perlu diimbangi dengan layanan konsumen oleh OJK Dan percepatan dalam penanganan Keluhan yang disampaikan melalui hotline maupun yang datang langsung ke kantor OJK.(K24)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terus melakukan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia, termasuk pinjaman online (pinjol) ilegal. Sepanjang tiga bulan pertama 2026, hampir 1.000 entitas pinjol ilegal dihentikan.

“Dari 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Maret 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjol ilegal serta dua penawaran investasi ilegal pada sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat,” tulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026).

Adapun modus kegiatan keuangan digital dan penipuan yang dilaporkan masyarakat beragam. OJK mencatat setidaknya ada lima modus.

Pertama, jasa periklanan dengan sistem deposito. Modus tersebut menawarkan penghasilan dari aktivitas sederhana seperti memberi ulasan, menonton iklan, atau mengklik tautan yang kemudian mensyaratkan setoran dana dengan janji keuntungan berlipat.

Kedua, duplikasi atau peniruan penawaran investasi entitas berizin (impersonation). Pelaku meniru nama, logo, atau identitas pelaku usaha jasa keuangan yang legal untuk meyakinkan masyarakat. Padahal, penawaran tersebut tidak dilakukan oleh pihak berizin dimaksud.

Ketiga, penawaran pendanaan. Modus tersebut menawarkan pendanaan untuk usaha atau proyek tertentu dengan janji imbal hasil tetap, namun tanpa penjelasan model bisnis, perjanjian, dan pengawasan yang memadai.

Keempat, money game. Skema itu mengandalkan perekrutan anggota baru (member get member) sebagai sumber pembayaran keuntungan, bukan dari kegiatan usaha yang nyata dan berkelanjutan.

Kelima, perdagangan aset kripto ilegal. Modus tersebut menawarkan investasi atau perdagangan aset kripto oleh pihak yang tidak terdaftar atau tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, yang kerap disertai klaim keuntungan tinggi tanpa risiko.

“Modus-modus tersebut umumnya disebarluaskan melalui media sosial, pesan pribadi, grup percakapan, serta kanal digital lainnya,” terangnya.

Satgas PASTI memastikan akan terus memperkuat upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal serta penanganan penipuan transaksi keuangan sebagai bagian dari upaya pelindungan konsumen dan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum seluruh pelaku industri pinjaman online (pinjol) berisiko mengganggu aliran pendanaan dan menekan kepercayaan investor di sektor fintech, di tengah tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Vonis terhadap 97 platform peer-to-peer lending yang dinilai melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memicu kekhawatiran luas, terutama terkait kepastian hukum dan keberlanjutan industri keuangan digital.

Para Anggota Majelis Komisi, KPPU telah memutuskan 97 perusahaan pinjol dikenakan sanksi pembayaran denda yang totalnya mencapai Rp755 miliar. Denda terbesar dijatuhkan kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai putusan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan ganda bagi pelaku industri, baik dari sisi finansial maupun reputasi.

Secara materiil, sanksi denda dinilai akan membebani perusahaan, terutama bagi platform yang masih berupaya memenuhi ketentuan modal minimum.

“Sementara kerugian non-materiil timbul dari keengganan lender, terutama perbankan, untuk menyalurkan via pindar [pinjaman daring/pinjol legal] karena sedang bermasalah secara hukum. Ketidakpercayaan ini mahal harganya,” ujar Huda, dikutip Kamis (2/4/2026).

Kondisi ini menjadi krusial mengingat peran perbankan sebagai sumber pendanaan utama industri pindar terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Data CELIOS menunjukkan porsi penyaluran dana dari perbankan melonjak signifikan dari 10,8% pada Januari 2021 menjadi 61,7% pada Januari 2025.

Ketergantungan terhadap lender institusi tersebut membuat industri rentan terhadap perubahan sentimen. Ketika kepercayaan menurun, penyaluran pembiayaan berpotensi terhambat meskipun permintaan tetap tinggi.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2025 mencatat total penyaluran pinjaman mencapai Rp29,62 triliun dengan 17,39 juta akun borrower.

Huda menilai kondisi ini menunjukkan kebutuhan pembiayaan alternatif masih besar, sehingga gangguan terhadap sisi pendanaan akan langsung berdampak pada akses kredit masyarakat, khususnya segmen yang belum terlayani perbankan.

“Lender sebagai pemilik dana akan berpikir ulang terkait dengan kredibilitas. Ketika itu terjadi, itu akan berdampak pada penyaluran juga,” katanya.

Di sisi lain, pengamat menilai putusan KPPU juga membuka potensi ketidaksinkronan antarotoritas dalam mengatur industri keuangan digital.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan dan Kebijakan Usaha Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKPU-FHUI) Ditha Wiradiputra menilai vonis tersebut dapat memicu ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha.

“Jika kepatuhan terhadap regulator dimaknai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, sulit membayangkan hal ini tidak berdampak pada iklim investasi kita sebab kepastian hukum adalah salah satu landasan bagi industri untuk tumbuh berkelanjutan,” ujarnya.

Ditha menjelaskan bahwa kebijakan batas maksimum manfaat ekonomi yang menjadi objek perkara sebelumnya disusun oleh asosiasi industri berdasarkan arahan OJK untuk mengisi kekosongan regulasi.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan praktik lazim dalam kondisi mendesak, terutama saat maraknya pinjaman ilegal yang merugikan masyarakat.

“KPPU semestinya dapat mempertimbangkan fakta yang dibeberkan OJK tersebut. Putusan KPPU ini justru jadi terkesan bertentangan dengan semangat regulator dalam melindungi masyarakat dan menyehatkan industri,” katanya.

Putusan ini memperlihatkan potensi friksi antara kebijakan persaingan usaha dan regulasi sektor keuangan, yang pada akhirnya berisiko menahan laju pertumbuhan industri fintech lending di Indonesia.

Rencana Banding AFPI & Perintah KPPU

Sementara itu, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan mayoritas anggotanya akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyayangkan putusan sidang majelis KPPU karena dinilai tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan.

Dia meneruskan, AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman daring. Padahal, tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan [OJK] untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/3/2026).

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik menegaskan AFPI tetap akan menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri.

Adapun, KPPU memerintahkan 97 perusahaan pinjaman online alias pinjol menyerahkan jaminan bank sebesar 20% jika mengajukan keberatan atas putusan bersalah terkait menetapkan suku bunga 0,8% bersama-sama.

"Memerintahkan kepada Terlapor 1 sampai dengan Terlapor 97 menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan ini jika mengajukan keberatan," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi usai membacakan putusan perkara Nomor 05/KPPU-I/2025.

Rhido juga memerintahkan seluruh Terlapor membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda. Terlapor yang mengajukan keberatan dapat menyerahkan berkas ke Pengadilan Niaga, paling lambat 14 hari setelah pembacaan putusan.

"Keberatan diajukan paling lambat 14 hari kalender setelah pembacaan putusan jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal penerimaan pemberitahuan putusan jika Terlapor tidak hadir," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila Terlapor tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. (Annisa N. Amara/Sulthon S. Kandiyas)

Bisnis.com, MALANG — Layanan informasi OJK Malang didominasi hal yang berkaitan berkaitan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) 43,99%, dan 42,55% berkaitan dengan perbankan.

Kepala Kantor OJK Malang, Farid Faletehan, mengatakan secara keseluruhan, mayoritas topik layanan terkait fraud oleh pihak eksternal (26,34%), permasalahan SLIK (25,90%), dan konsultasi restrukturisasi kredit (14,62%).

“OJK Malang telah memberikan 691 layanan konsumen sejak 1 Januari 2026 s.d 28 Februari 2026 yang terdiri dari pemberian informasi (95,95%), pengaduan (3,62%), dan pertanyaan (0,43%),” ujarnya di Malang, Selasa (10/3/2026).

Sejak 1 Januari 2026 hingga 28 Februari 2026, kata dia, OJK Malang telah memproses 2.862 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan 1.802 permintaan informasi diajukan secara luring dan 1.060 di antaranya diajukan secara daring.

Secara nasional, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari 2026 hingga 26 Februari 2026, OJK telah menerima 6.792 pengaduan terkait entitas ilegal. Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal, 1.295 pengaduan terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait gadai ilegal.

Dalam rangka penegakan ketentuan pelindungan konsumen, melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI), sejak 1 Januari 2026 hingga 26 Februari 2026, OJK telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online ilegal dan 2 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran, telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Sejak IASC mulai beroperasi, 22 November 2024 sampai dengan 26 Februari 2026, IASC telahmenerima 477.600 laporan yang terdiri dari 243.323 laporan disampaikan oleh korban melalui Pelaku Usaha Sektor Keuangan (bank dan penyedia sistem pembayaran) yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC, sedangkan 234.277 laporan langsung dilaporkan oleh korban ke dalam sistem IASC.

Adapun, jumlah rekening dilaporkan sebanyak 809.355 dan jumlah rekening sudah diblokir sebanyak 436.727. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar.

IASC menemukan sebanyak 75.711 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan.

IASC telah berhasil mengembalikan Rp167 miliar yang merupakan dana dari 1.072 masyarakat korban scam/penipuan digital yang berhasil diblokir IASC dari 15 bank yang digunakan pelaku kejahatan penipuan.

Dia menjelaskan pula, OJK Malang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Satgas PASTI Malang Raya pada Rabu (4/3/2025). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antar anggota Satgas PASTI Daerah guna meningkatkan efektivitas penanganan aktivitas keuangan ilegal.

Dalam forum tersebut, para peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan mengenai perkembangan kinerja Satgas PASTI secara nasional, tetapi juga berdiskusi mengenai berbagai modus aktivitas keuangan ilegal yang saat ini marak terjadi di masyarakat.

Selain itu, OJK Malang turut menghadirkan sejumlah narasumber untuk memperkaya wawasan serta meningkatkan kapasitas anggota Satgas PASTI Malang Raya dalam menangani kasus kejahatan keuangan.

FGD menghadirkan Wakil Direktur Direktorat Reserse Siber (Diressiber) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) AKBP Victor Ziliwu dan Kanit 1 Subdit 1 Diressiber Polda Sumut AKP Jaya Syahputra yang memaparkan materi bertajuk “Best Practice Penegakan Hukum atas Kasus Penipuan di Sektor Keuangan.”

Selain itu, Analis Direktorat Hukum 1 Departemen Hukum OJK, Evi Maria, turut menyampaikan materi mengenai “Mekanisme Pembukaan Rahasia Bank.”

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan seluruh instansi anggota Satgas PASTI Daerah ini diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas lembaga dalam membangun ekosistem pencegahan serta penanganan aktivitas keuangan ilegal secara berkelanjutan

Sebagai forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah, kata Farid, TPAKD terus berinovasi untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. TPAKD 7 Kabupaten/Kota di wilayah kerja OJK Malang seluruhnya telah melaksanakan rapat pleno pertama 2026 untuk membahas dan menetapkan usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh TPAKD.

Rapat Pleno TPAKD Pasuruan Probolinggo telah dilaksanakan pada Jumat, 27 Februari 2026 sedangkan Rapat Pleno TPAKD Malang Raya telah dilaksanakan pada Jumat (6/3/2026).

“Selanjutnya, masing-masing TPAKD akan melaksanakan program kerja 2026 sesuai kesepakatan dan komitmen dalam Rapat Pleno dimaksud. Adapun program kerja disusun dengan memperhatikan program prioritas pemerintah dan potensi masing-masing daerah,” ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.

Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kejahatan digital maupun praktik pinjaman online (pinjol) ilegal.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74 persen.

Sementara, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada di level 66,46 persen.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, survei tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemudahan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dengan tingkat pemahaman mereka terhadap produk dan layanan keuangan.

Sementara menurutnya, peningkatan inklusi keuangan yang ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengakses layanan keuangan harus diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai produk dan layanan tersebut.

"Masalahnya, meningkatkan inklusi keuangan idealnya diimbangi oleh peningkatan literasi keuangan. Tidak hanya menggunakan account, menggunakan QRIS, maupun yang lain, tapi bagaimana mereka itu tahu (produk dan layanan keuangan)," ujarnya saat acara Launching AKSI KLIK di Jakarta, Jumat (6/3/2026).

Perry menjelaskan, literasi keuangan menjadi faktor penting agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam berbagai modus kejahatan di sektor keuangan yang semakin marak seiring berkembangnya digitalisasi.

Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu memiliki literasi keuangan yang tinggi agar dapat memahami perbedaan pinjol legal dan ilegal.

Hal ini agar mereka tidak terjebak utang yang semakin banyak karena mengambil pinjaman di pinjol ilegal. "Kenapa perlu literasi? Agar mereka mampu memberikan akses terhadap produk keuangan tetapi yang utama juga terlindungi dari berbagai kejahatan-kejahatan," ucapnya.

Oleh karenanya, Perry mengatakan, bank sentral akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program edukasi serta kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu, bank sentral juga memperkuat inklusi keuangan melalui percepatan digitalisasi sistem pembayaran, antara lain lewat pengembangan QRIS dan BI FAST.

Perry mengungkapkan, penggunaan QRIS saat ini semakin masif di masyarakat. Jumlah penggunanya bahkan telah mendekati 60 juta orang, dengan sekitar 50 juta di antaranya berasal dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Oleh karena itu, akselerasi digitalisasi sistem pembayaran perlu terus diimbangi dengan penguatan literasi keuangan khususnya digital," tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerima 9.323 pengaduan terkait pelindungan konsumen sejak 1 Januari hingga 5 Februari 2026. Aduan tersebut merupakan bagian dari total 65.139 permintaan layanan yang masuk melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan laporan tersebut menjadi perhatian OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK juga menerima 6.792 pengaduan terkait entitas keuangan ilegal sejak awal 2026. Dari jumlah tersebut, mayoritas berkaitan dengan pinjaman online ilegal.

"Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,"ujar Friderica dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3).

Ia menegaskan OJK terus menggencarkan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI). Sepanjang periode tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan 953 entitas pinjaman online ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi.

Dalam penanganan kasus penipuan keuangan, OJK melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) juga telah melakukan pemblokiran ratusan ribu rekening.

"Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar," jelas Friderica.

Data tersebut merupakan akumulasi pemblokiran sejak IASC dibentuk pada November 2024. OJK juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menindaklanjuti laporan masyarakat, termasuk pemblokiran 75.711 nomor telepon yang terindikasi terkait penipuan keuangan.

Di sisi penegakan ketentuan terhadap pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), OJK telah menjatuhkan 16 sanksi peringatan tertulis kepada 16 PUJK, dua instruksi tertulis kepada dua PUJK, serta 12 sanksi denda kepada 10 PUJK sepanjang 2026.

Selain itu, dalam pengawasan perilaku pasar (market conduct), OJK juga mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda.

"Kami telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda," ujar Friderica.

OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan aturan guna melindungi konsumen serta menekan praktik keuangan ilegal di tengah meningkatnya aktivitas jasa keuangan digital.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah menerima 9.323 pengaduan perlindungan konsumen dari awal tahun hingga awal Februari 2026. Pengaduan-pengaduan tersebut menjadi bagian dari 65.139 permintaan layanan keuangan dalam periode yang sama.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan bahwa aduan-aduan tersebut diterima dari 1 Januari hingga 5 Februari 2026 melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK).

Selain itu, wanita yang akrab dipanggil Kiki tersebut juga mengatakan bahwa OJK telah menerima 6.792 pengaduan terkait dengan entitas keuangan ilegal sejak awal 2026.

“Dari total tersebut, 5.470 pengaduan mengenai pinjol, tentu saja ini pinjaman online ilegal, 1.295 terkait investasi ilegal, dan 27 pengaduan terkait dengan gadai ilegal,” ujar Kiki dalam konferensi hasil rapat Dewan Komisioner bulanan (RDKB) OJK Februari 2026 di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Dia menegaskan bahwa OJK terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal. Hasilnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK berhasil menghentikan 953 entitas pinjol ilegal dan penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Selanjutnya, dia menyebutkan bahwa OJK juga tetap berusaha memberantas aksi penipuan keuangan atau scam melalui Indonesia Anti Scam Centre (IASC) OJK.

“Kami dapat menyampaikan bahwa jumlah rekening yang sudah diblokir sebanyak 436.727 rekening, dengan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar,” jelas Kiki.

Data tersebut mencakup seluruh pemblokiran yang telah dilakukan semenjak IASC didirikan pada November 2024.

Saat ini, OJK masih terus memantau laporan penipuan dari masyarakat yang dilaporkan kepada IASC dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Kerja sama tersebut berhasil memblokir 75.711 nomor telepon terkait dengan pengaduan penipuan keuangan.

Selain menindak masyarakat yang diduga melakukan penipuan, Kiki mengatakan bahwa OJK juga sudah memberi beberapa sanksi kepada pelaksana usaha jasa keuangan (PUJK) mengenai penegakan perlindungan konsumen. Selama 2026, OJK telah melayangkan 16 peringatan tertulis kepada 16 PUJK, 2 instruksi tertulis kepada 2 PUJK, dan 12 sanksi denda kepada 10 PUJK.

Di samping perlindungan konsumen, dalam periode yang sama, OJK juga telah mengeluarkan beberapa sanksi administratif dari sisi pengawasan perilaku (market conduct) dari PUJK.

“Kami telah mengenakan 17 sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan 12 sanksi administratif berupa denda,” jelas Kiki. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, MALANG — Mayoritas topik layanan yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang didominasi terkait permasalahan SLIK (26,65%) dan penipuan (25,79%).

Kepala OJK Malang Farid Faletehan mengatakan OJK Malang telah memberikan 334 layanan konsumen selama Januari 2026 yang terdiri dari pemberian informasi (95,81%), pengaduan (3,89%), dan pertanyaan (0,30%).

”Ditinjau dari jenis usaha Pelaku Usaha Jasa Keuangan, 43,11% berkaitan dengan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan 41,92% berkaitan dengan perbankan,” katanya, Selasa (24/2/2026).

Sampai dengan akhir Januari 2026 kata dia, OJK Malang telah memproses 1.726 permintaan informasi debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), di mana 1.149 permintaan informasi diajukan secara luring dan 577 di antaranya diajukan secara daring.

Secara nasional, dia menegaskan, dalam upaya pemberantasan kegiatan keuangan ilegal, sejak 1 Januari 2025 hingga 31 Januari 2026, OJK telah menerima 29.828 pengaduan terkait entitas ilegal.Dari total tersebut, 24.281 pengaduan mengenai pinjaman online ilegal dan 5.547 pengaduan terkait investasi ilegal.

Dalam rangka pelindungan masyarakat melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) pada periode 1 Januari 2025 s.d 31 Januari 2026, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.

Satgas PASTI juga menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 1.706 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI.

Menurutnya, OJK bersama anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) yang didukung oleh asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.

Sejak awal beroperasi sampai dengan 31 Januari 2026, IASC telah menerima 448.442 laporan. Jumlah rekening terkait penipuan yang dilaporkan sebanyak 756.006 dan dari jumlah rekening tersebut sejumlah 415.385 telah dilakukan pemblokiran. Adapun jumlah dana korban yang telah diblokir sebesar Rp511,08 miliar dimana sebanyak Rp161 miliar telah dikembalikan kepada korban.

“OJK juga telah bekerja sama dengan anggota Satgas PASTI dalam rangka penegakan hukum pidananya. IASC akan terus meningkatkan kapasitasnya mempercepat penanganan kasus penipuan di sektor keuangan,” ucapnya.

Bisnis.com, BATAM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kepulauan Riau mencatat 6.316 laporan penipuan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp41,17 miliar hingga 31 Agustus 2025.

Angka tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah, khususnya saat pencairan Tunjangan Hari Raya (THR).

Kepala OJK Kepri Sinar Danandjaya mengatakan peningkatan likuiditas masyarakat setiap menjelang Lebaran kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menawarkan investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga berbagai modus penipuan digital.

"Momentum Idulfitri identik dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Kondisi ini sering dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk mencari korban," kata Sinar Danandjaya, Selasa (24/2/2026).

Berdasarkan data Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal melalui kanal Sistem Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SIPASTI), tercatat 88 pengaduan investasi ilegal dan 280 pengaduan pinjaman online ilegal di Kepri hingga 31 Desember 2025.

Sementara itu, data dari Indonesia Anti-Scam Center menunjukkan sejak November 2024 hingga 31 Desember 2025 terdapat 6.316 laporan penipuan keuangan di wilayah tersebut, dengan nilai kerugian mencapai Rp41.174.977.884.

Sinar menegaskan, THR seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ramadan, berbagi dengan keluarga, dan mempererat silaturahmi, bukan justru hilang akibat kurangnya kewaspadaan.

OJK Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur pinjaman online dengan proses instan tanpa legalitas jelas, menghindari investasi dengan iming-iming keuntungan tinggi tanpa risiko, serta selalu memeriksa legalitas lembaga melalui kanal resmi sebelum bertransaksi.

Selain itu, masyarakat diminta menjaga kerahasiaan data pribadi seperti PIN, kata sandi, dan kode OTP, serta mengendalikan perilaku konsumtif akibat promosi selama Ramadan.

"Jangan sampai kelengahan menimbulkan kerugian finansial yang mengganggu kenyamanan hingga perayaan Idulfitri," kata Sinar.

OJK mengajak masyarakat aktif melaporkan dugaan investasi dan pinjaman online ilegal melalui SIPASTI, serta melaporkan penipuan keuangan melalui kanal Indonesia Anti-Scam Center guna mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan di daerah tersebut.

Bisnis.com, INDRAMAYU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperluas akses konsultasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu melalui program Tanya dan Konsultasi Keuangan kepada (Takon).

Langkah ini difokuskan untuk menekan potensi kerugian masyarakat akibat maraknya investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan berbagai modus kejahatan keuangan digital.

Program Takon dirancang sebagai layanan konsultasi sekaligus ruang edukasi keuangan yang dapat diakses secara virtual maupun hybrid.

Melalui skema tersebut, masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor OJK untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengaduan, atau berkonsultasi mengenai permasalahan dengan pelaku usaha jasa keuangan.

Kepala OJK Cirebon Agus Muntholib menegaskan perluasan layanan ini merupakan bagian dari strategi preventif untuk memperkuat perlindungan konsumen di tengah meningkatnya kompleksitas produk keuangan dan penetrasi layanan digital.

Menurutnya, literasi yang memadai menjadi kunci agar masyarakat tidak terjebak pada skema investasi bodong maupun pinjaman ilegal yang menawarkan imbal hasil atau kemudahan akses secara tidak rasional.

"Takon bukan sekadar layanan konsultasi. Ini juga ruang edukasi agar masyarakat memahami secara utuh karakteristik produk dan layanan keuangan sebelum mengambil keputusan," kata dia, Senin (23/2/2026).

Secara substansi, kata Agus, program ini memberikan 5 manfaat utama bagi masyarakat. Pertama, edukasi langsung mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan. Kedua, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen.

Ketiga, peningkatan kewaspadaan terhadap praktik investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal. Keempat, akses konsultasi atas sengketa atau permasalahan dengan pelaku usaha jasa keuangan. Kelima, kemudahan penyampaian pengaduan secara lebih cepat dan terjangkau.

"Pelaksanaan Takon OJK di Indramayu mencakup 31 kecamatan. Wilayah ini dinilai memiliki aktivitas ekonomi yang dinamis, dengan penggunaan produk keuangan yang terus berkembang, mulai dari layanan perbankan, pembiayaan, hingga platform digital. Di sisi lain, pertumbuhan akses keuangan tersebut juga beriringan dengan risiko paparan penawaran ilegal yang memanfaatkan rendahnya literasi sebagian masyarakat," ujarnya.

OJK menyebut penguatan literasi sebagai benteng pertama dalam perlindungan konsumen. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan mampu menilai legalitas lembaga keuangan, mengenali ciri-ciri penipuan, serta memahami konsekuensi finansial dari setiap produk yang digunakan.

Bupati Indramayu Lucky Hakim menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program tersebut dan mendorong seluruh kecamatan memaksimalkan pemanfaatannya.

Pemerintah daerah menilai kehadiran layanan konsultasi dan edukasi yang lebih dekat dengan masyarakat akan membantu mencegah dampak ekonomi yang lebih luas akibat praktik keuangan ilegal.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus investasi ilegal dan pinjaman daring tanpa izin kerap menimbulkan kerugian signifikan, baik secara individu maupun kolektif.

Selain kerugian materi, korban juga menghadapi tekanan sosial dan psikologis akibat metode penagihan yang tidak sesuai ketentuan.

"Ini berupaya memperpendek jarak antara regulator dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan melalui edukasi yang berkelanjutan dan akses pengaduan yang responsif," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) membeberkan lima provinsi di Pulau Jawa dengan pengaduan pinjaman online (pinjol) ilegal dan investasi ilegal terbanyak sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menuturkan dari kelima provinsi itu Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak pengaduannya.

“Kita bisa melihat yang paling banyak di Pulau Jawa, tentu di sini tertinggi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Banten,” tuturnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2026).

Berdasarkan materinya, di Jawa Barat ada 5.010 pengaduan terkait pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya sebanyak 930 pengaduan. Di DKI Jakarta, pengaduan pinjol ilegalnya sebanyak 3.010 laporan dan 477 pengaduan investasi ilegal.

Di posisi ketiga ada Jawa Timur dengan 2.839 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan 752 pengaduan investasi ilegal. Selanjutnya, di Jawa Tengah ada 2.114 pengaduan pinjol ilegal dan 621 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, di Banten ada 1.559 pengaduan pinjol ilegal dan 322 pengaduan investasi ilegal.

Apabila menilik sebaran pengaduan secara keseluruhan, setelah Pulau Jawa ada Pulau Sumatra yang pengaduannya mencapai ribuan. Di Pulau Sumatra ada 3.403 pengaduan pinjol ilegal, sedangkan investasi ilegalnya ada 1.047 pengaduan.

Setelah Sumatra, ada Pulau Kalimantan dengan pengaduan pinjol ilegal sebanyak 1.446 laporan dan 336 pengaduan investasi ilegal. Kemudian, Pulau Bali & Nusa Tenggara ada 994 pengaduan pinjol ilegal dan 203 pengaduan investasi ilegal. Terakhir, Pulau Maluku & Papua ada 448 pengaduan pinjol ilegal dan 64 pengaduan investasi ilegal.

Friderica mengatakan Satgas Pasti sepanjang Januari 2025 hingga 14 Januari 2026 telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjol ilegal.

“Dan 354 investasi ilegal yang berpotensi dan juga sebagian juga telah merugikan masyarakat,” kata dia.

Adapun, secara keseluruhan jumlah pengaduan yang masuk selama periode tersebut ada 27.861 pengaduan, yang terbagi 22.632 pinjol ilegal dan 5.229 merupakan investasi ilegal.