Bisnis.com, JAKARTA -- Tingginya angka pengangguran dan meledaknya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Sayangnya, investasi yang diharapkan mampu mengurangi jumlah pengangguran dan meredam aksi PHK, kualitasnya setiap tahun justru menurun.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi setidaknya mencatat bahwa selama 2025, kenaikan investasi tidak sebanding dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja.

Sekadar catatan, realisasi investasi mencapai Rp1.931,2 triliun sepanjang 2025. Namun demikian, dari realisasi investasi itu, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.710.532 orang. Artinya, setiap 1 tenaga kerja yang terserap memerlukan investasi sekitar Rp712,48 juta.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau sepanjang 2024, realisasi investasi 'hanya' mencapai Rp1.714,2 triliun (lebih rendah Rp217 triliun atau 12,66% dibandingkan realisasi tahun ini). Kendati demikian, penyerapan tenaga kerjanya mencapai 2.456.130 orang. Dengan demikian, setiap 1 orang tenaga kerja terserap 'hanya' memerlukan investasi sekitar Rp698,1 juta.

Angka itu mengonfirmasi telah terjadi penurunan rasio penyerapan tenaga kerja terhadap realisasi investasi: serapan tenaga kerja malah memburuk ketika nilai investasi langsung tumbuh positif.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengakui bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan tujuan utama dari investasi. Nyatanya, investasi yang terealisasi malah semakin 'tidak berkualitas'.

"Saya sampaikan penyerapan pekerjaan ini adalah yang paling esensial, yang menjadi parameter kami atas investasi yang masuk kurang lebih 2.710.532 orang atau peningkatan 10,4% dari tahun sebelumnya," terangnya pada konferensi pers di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Pemandangan Kontras

Adapun penurunan kapasitas investasi untuk menyerap tenaga kerja itu berbanding terbalik dengan tren pemutusan hubungan kerja alias PHK. Pada tahun 2025 lalu, jumlah PHK justru pecah rekor atau tertinggi pasca pandemi Covid-19 2020-2021.

Data terbaru yang dirilis oleh Kementerian Ketenagakerjaan alias Kemnaker, mencatat jumlah tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 88.519 orang pada periode Januari–Desember 2025.

Kalau dilihat tren, angka PHK 2025 adalah yang tertinggi sejak tahun 2022 atau dua tahun pasca implementasi UU Ciptaker. Pada tahun 2022 jumlah PHK mencapai 25.114 orang. Pada tahun 2023 jumlah pekerja yang terkena PHK sebanyak 64.855 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak pada periode ini terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 21,26% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” tulis Kemnaker dalam keterangan data tersebut, dikutip pada Rabu (14/1/2025).

Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus PHK tertinggi. Kemnaker mencatat total tenaga kerja yang kena PHK di Jabar sebanyak 18.815 orang selama tahun 2025. Kemudian, Jawa Tengah menempati posisi kedua PHK terbanyak nasional dengan jumlah 14.700 orang, disusul Banten dengan 10.376 pekerja.

Selanjutnya, di DKI Jakarta, sebanyak 6.311 pekerja terkena PHK, sedangkan Jawa Timur mencatatkan PHK sebanyak 5.949 pekerja. Sejumlah provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah PHK terbanyak adalah Sulawesi Selatan di urutan ke-6 dengan 4.297 orang, disusul Kalimantan Timur dengan 3.917 pekerja, Kepulauan Riau (3.265), Kalimantan Barat (2.577), serta Riau (2.546).

Pengangguran Risiko Terbesar

Sementara itu, laporan terbaru World Economic Forum (WEF) menempatkan ketiadaan peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko terbesar ekonomi Indonesia dalam dua tahun ke depan (2026—2028).

Dalam dokumen bertajuk Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini, kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran (lack of economic opportunity or unemployment) bertengger di posisi puncak dalam daftar risiko ancaman perekonomian Indonesia. Temuan ini didasarkan pada Executive Opinion Survey 2025 yang menjaring persepsi para pimpinan bisnis di dalam negeri maupun luar negeri.

Indonesia menjadi satu dari 27 negara yang mana kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran menempati peringkat pertama ancaman perekonomian pada dua tahun ke depan menurut para pemimpin bisnis. WEF memperingatkan bahwa masalah kesempatan kerja ini berpotensi merambat ke persoalan lain.

"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremis, ketidakpercayaan terhadap institusi yang berkaitan dengan misinformasi dan disinformasi, dan pengawasan berlebihan," jelas laporan tersebut, dikutip Sabtu (17/1/2026).

Adapun, WEF menjelaskan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran merupakan kondisi merosotnya prospek pekerjaan secara struktural atau standar kerja.

Kemerosotan tersebut tampak dari terkikisnya hak-hak pekerja, stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, perpindahan tenaga kerja akibat otomatisasi atau transisi hijau, mobilitas sosial yang mandek, serta akses yang tidak setara terhadap peluang pendidikan, teknologi, dan ekonomi.

Risiko ini berkelindan erat dengan ancaman di peringkat kedua, yakni layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai (insufficient public services and social protections). Lemahnya bantalan sosial bagi masyarakat rentan dinilai dapat memicu ketimpangan yang kian melebar, terutama saat guncangan ekonomi terjadi.

Di peringkat ketiga, para pemimpin bisnis menilai ancaman dampak buruk teknologi akal imitasi (adverse outcomes of AI technologies) juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Menurut WEF, ancaman mengindikasikan bahwa kalangan pelaku usaha mengkhawatirkan adopsi teknologi tinggi tanpa kesiapan sumber daya manusia justru akan memperparah krisis pengangguran struktural.

Sementara di peringkat keempat dan kelima, ada risiko makroekonomi klasik yaitu penurunan perekonomian (economic downturn) dan inflasi (inflation) yang menandakan kerentanan daya beli dan pertumbuhan ekonomi.

Adapun, Executive Opinion Survey 2025 dari WEF ini bertujuan mengidentifikasi risiko-risiko yang menjadi ancaman paling serius bagi setiap negara dalam dua tahun ke depan, sebagaimana diidentifikasi oleh lebih dari 11.000 pemimpin bisnis di 116 perekonomian.

Menurut WEF, data hasil survei tersebut memberikan wawasan mengenai kekhawatiran dan prioritas di masing-masing negara serta menunjukkan potensi titik rawan (hot spot) secara regional dari risiko-risiko global.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan tinggi dulunya menjadi salah satu 'penjamin' seseorang bisa mendapat pekerjaan dengan gaji layak. Tak heran jika banyak orang mengupayakan pendidikan hingga ke jenjang kuliah.

Namun, terjadi pergeseran tren di bursa kerja di masa depan. Gelar sarjana tak lagi menjadi komponen utama dalam menentukan nasib seseorang mendapat kerja.

Fenomenanya sudah terlihat belakangan ini. Banyak lulusan kuliah yang kesulitan mencari pekerjaan dan menjadi pengangguran. Pameran bursa kerja selalu disesaki, tetapi hasilnya tak selalu indah.

Beberapa saat lalu, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan pekerjaan yang dicari di masa depan membutuhkan keterampilan fisik. Misalnya tukang ledeng dan tukang listrik untuk membangun data center yang menjadi infrastruktur penting dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI).

Perusahaan analitik data bernama Palantir Technologies juga mengamini hal tersebut. Startup yang mendadak terkenal karena mendapat banyak kontrak di pemerintahan Trump tersebut memilih merekrut karyawan lulusan SMA, alih-alih memperkerjakan lulusan kuliah.

Perusahaan itu memiliki program Beasiswa Meritokrasi buatan CEO Alex Karp dengan tawaran bekerja penuh waktu di sana. Menurut Palantir, kampus adalah sistem yang rusak dan penerimaannya menggunakan kriteria yang cacat.

Bahkan, Karp menyebutkan kampus di Amerika Serikat (AS) tidak bisa diandalkan untuk melatih pekerja.Sekitar 500 lulusan SMA mendaftar Beasiswa Meritokrasi. Beberapa orang mendaftar mengaku karena tak tertarik untuk kuliah, sementara lainnya mendaftar setelah ditolak kampus yang diinginkan, dikutip dari WSJ, Kamis (6/11/2025).

Pada angkatan pertama, terdapat 22 orang penerima beasiswa. Dimulai dengan seminari empat minggu dengan banyak pembicara.

Tema yang dibawakan cukup bervariasi, dari fondasi Barat, sejarah AS, hingga studi kasus pemimpin. Program akan berakhir November ini, dan bagi yang lulus akan punya kesempatan bekerja di Palantir secara full-time.

Karena yang dihadapi adalah anak-anak lulusan SMA, program ini juga dibuat berbeda dari magang lainnya. Konselor senior yang bekerja dengan Karp dalam proyek khusus, Jordan Hirsch mengatakan punya kewajiban menyediakan sesuatu yang lebih bagi mereka.

Hirsch juga harus menghadapi anak-anak yang belum berpengalaman. Misalnya belum pernah mencatat selama seminar atau mengerjakan sesuatu di luar pelajaran sekolahnya.

Mantan editor majalah Foreign Affairs dan asisten profesor tambahan di Barnard College, Gideon Rose mengatakan pelajaran yang diberikan pada penerima beasiswa tak membahas soal perspektif ideologis atau partisan politik. Namun pada pengantar hubungan internasional.

Berikutnya penerima beasiswa juga berkesempatan pergi bersama tim yang ada di Palantir. Ini menjadi ajang uji coba, dan mereka bisa mengalami sendiri bertemu klien saat bekerja.

Minggu ketiga atau keempat, bos-bos di Palantir telah memiliki gambaran siapa saja yang bekerja baik untuk lingkungan perusahaan.

Meski begitu, bekerja cepat tanpa kuliah bukan pilihan mudah bagi penerima beasiswa. Mereka harus mendapatkan tantangan dari orang tua dan orang terdekatnya.

Salah satunya Matteo Zanini yang mengaku mendapatkan beasiswa saat menerima pemberitahuan penerimaan di Universitas Brown. Tidak ada yang menyarankan untuk ikut dalam beasiswa tersebut, sementara orang tuanya menyerahkan keputusan itu pada dirinya.

Karyawan perusahaan, Sam Feldman mengatakan mungkin ada beberapa orang yang menolak bekerja di tempatnya dan mendaftar untuk kuliah. Dia memastikan tidak ada satupun penerima beasiswa yang akan bekerja di bidang investasi dan konsultan.

"Mereka telah merasakan rasanya membangun dan memiliki agensi," ungkapnya.

Bos Nvidia Ungkap Pekerjaan Masa Depan

Seperti ditulis di atas, CEO Nvidia Jensen Huang pernah menepis anggapan bahwa generasi Z sulit mendapat pekerjaan akibat pesatnya perkembangan AI. Ia justru menilai peluang kerja semakin terbuka lebar seiring ledakan data center di berbagai negara.

Namun, kata Huang, peluang besar itu bukan untuk lulusan kuliah, melainkan bagi mereka yang memiliki keterampilan teknis di bidang kejuruan seperti listrik, pipa, hingga pertukangan.

"Kalau kamu seorang teknisi listrik, tukang ledeng, atau tukang kayu, kita akan membutuhkan ratusan ribu orang seperti itu untuk membangun semua pabrik ini," ujar Huang dalam wawancara dengan Channel 4 News, dikutip dari Fortune, beberapa saat lalu.

Menurut Huang, sektor tenaga kerja terampil akan menjadi tulang punggung ekonomi baru yang digerakkan oleh teknologi fisik, bukan sekadar perangkat lunak.

"Segmen tenaga kerja terampil di setiap ekonomi akan mengalami ledakan. Jumlahnya akan terus berlipat ganda setiap tahun," tegasnya.

Pernyataan Huang sejalan dengan tren peningkatan permintaan tenaga kerja konstruksi dan teknisi di Amerika Serikat. Berdasarkan laporan McKinsey, belanja modal global untuk pembangunan pusat data diperkirakan mencapai US$7 triliun pada 2030.

Satu fasilitas pusat data berukuran 250.000 kaki persegi dapat mempekerjakan hingga 1.500 pekerja konstruksi selama masa pembangunan.

Banyak di antara mereka berpenghasilan lebih dari US$100.000 (Rp1,6 miliar) per tahun tanpa gelar sarjana, belum termasuk lembur. Setelah beroperasi, fasilitas tersebut masih membutuhkan sekitar 50 pekerja tetap untuk perawatan.

Huang juga menegaskan bahwa Nvidia akan ikut mendukung pembangunan ekosistem tenaga kerja ini.

CEO BlackRock Larry Fink sebelumnya juga telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat menghadapi krisis tenaga kerja untuk membangun data center AI.

"Saya bahkan mengatakan kepada beberapa anggota tim Trump bahwa kita akan kehabisan teknisi listrik untuk membangun pusat data AI. Kita memang tidak punya cukup banyak tenaga kerja," kata Fink dalam sebuah konferensi energi pada Maret lalu.

CEO Ford Jim Farley juga menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menyebut, meski pemerintah AS berambisi memulangkan industri manufaktur (reshoring), tidak ada cukup tenaga kerja untuk mewujudkannya.

"Bagaimana kita bisa memulangkan industri kalau tidak punya orang untuk bekerja di sana?" ujar Farley kepada Axios.

Saat ini, AS kekurangan sekitar 600.000 pekerja pabrik dan 500.000 pekerja konstruksi, menurut unggahan Farley di LinkedIn pada Juni lalu.