JAKARTA, KOMPAS.com – Di saat banyak perusahaan di sektor manufaktur berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan industri, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) justru mengambil langkah ekspansif.

Perseroan membangun pabrik popok baru di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan nilai investasi sebesar 4 juta dollar AS atau setara Rp 71,44 miliar (kurs Rp 17.922 per dollar AS). Fasilitas produksi ini ditargetkan bisa meningkatkan kapasitas produksi sekaligus menyerap tenaga kerja baru.

CEO dan FounderMulti Medika Internasional, Mengky Mangarek, mengatakan pabrik baru yang berlokasi di Legok KM 5 itu merupakan fasilitas produksi modern yang mulai dibangun sejak 2025.

Pembangunan pabrik didanai melalui kas internal perusahaan atau laba ditahan, yakni Rp 28,8 miliar, dengan porsi kepemilikan MMIX 15 persen, sedangkan 85 persen sisanya berasal dari investor asing.

Perseroan juga berencana meningkatkan nilai investasinya di pabrik tersebut setelah memasuki semester II-2026.

“Jadi ini dari perusahaan sendiri dan MMI baru berkontribusi 15 persen, 85 persennya asing. Jadi apa yang akan kita capai? Nanti setelah semester II-2026, MMI berencana untuk menaikkan tingkat investasi di pabrik tersebut,” ujar Mengky saat Public Expose di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Pabrik baru ditargetkan memiliki kapasitas produksi hingga 900 popok per menit atau sekitar 1,8 miliar popok per tahun.

Kendati begitu, kapasitas tersebut masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan besarnya potensi pasar popok di Indonesia.

“Lalu target produksi kita, seperti yang kita canangkan, kalau berdasarkan kapasitas 900 diapers per menit, kita akan memenuhi 1,8 miliar. Buat kami 1,8 miliar ini tidak banyak karena dibandingkan popok yang ada di luar sana, kapasitas bayi Indonesia 60 miliar popok setahun,” paparnya.

Indonesia memiliki sekitar 5,5 juta kelahiran bayi setiap tahun.

Dengan asumsi setiap bayi menggunakan delapan popok per hari sejak lahir hingga usia lima tahun, kebutuhan popok nasional diperkirakan mencapai sekitar 36 miliar hingga 40 miliar popok per tahun.

Mengky menyebut prospek industri popok masih sangat besar.

Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan akan memiliki sekitar 60 juta bayi baru.

Dengan tingkat konsumsi rata-rata delapan popok per hari, total kebutuhan popok dalam periode tersebut diperkirakan mencapai sekitar 300 miliar popok.

Oleh karena itu, kapasitas produksi pabrik baru MMIX yang sebesar 1,8 miliar popok per tahun baru mampu memenuhi sekitar 1 hingga 2 persen dari total kebutuhan pasar.

Atas dasar potensi tersebut, perseroan optimistis untuk terus melakukan ekspansi dengan menambah hingga 10 lini produksi.

Jika seluruh lini tersebut beroperasi, kapasitas produksi perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 18 miliar popok per tahun, yang menurut Mengky masih jauh di bawah estimasi kebutuhan pasar sehingga peluang pertumbuhan bisnis ini dinilai masih sangat besar.

“Karena kita akan memakai 18 miliar popok dari kebutuhan 300 miliar popok per tahun. Itu data kita yang kita dapat,” tukas dia.

Target tambahan pendapatan Rp 20 miliar per bulan

Pembangunan pabrik baru diupayakan menggunakan kas internal perusahaan yang berasal dari laba ditahan.

Hingga saat ini, laba ditahan perseroan tercatat Rp 28,8 miliar.

Adapun, total investasi untuk pembangunan pabrik mencapai 4 juta dollar AS.

Dari jumlah tersebut, kontribusi MMIX sebesar 15 persen atau sekitar 600.000 dollar AS, sedangkan 85 persen sisanya berasal dari penanaman modal asing (PMA).

Kehadiran pabrik baru diproyeksikan mampu memberikan tambahan kontribusi pendapatan bagi Multi Medika Holding sebesar Rp 10 miliar hingga Rp 20 miliar per bulan.

Seiring dengan tambahan kapasitas produksi tersebut, perseroan menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 25 persen hingga 30 persen.

Target tersebut disusun secara konservatif sebagai bagian dari strategi pertumbuhan perusahaan

Tambah pabrik dan serap tenaga kerja

Keputusan perseroan menambah investasi di sektor manufaktur diambil di tengah potensi efisiensi atau PHK di sektor manufaktur.

Mengky mengakui tantangan terbesar industri di Indonesia bukan hanya perlambatan ekonomi, tetapi juga masih terbatasnya alih teknologi dan pemanfaatan teknologi manufaktur berkecepatan tinggi serta kecerdasan buatan (AI).

Ia menilai Indonesia harus mulai memperkuat kapasitas industri dalam negeri agar mampu bersaing dengan negara lain.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik berteknologi modern yang didukung tingkat kandungan lokal yang tinggi.

Dalam industri popok, kata Mengky, sejumlah komponen utama seperti lem, spunbond, tali, hingga industri percetakan telah diproduksi di dalam negeri sehingga mendukung upaya lokalisasi manufaktur.

Apabila Indonesia tidak segera memperkuat industri manufaktur, daya saing nasional akan semakin tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Karena itu, MMIX memilih memperluas investasi dan menegaskan tidak akan melakukan PHK.

Sebaliknya, perusahaan justru berencana menyerap lebih banyak tenaga kerja seiring beroperasinya pabrik baru.

Selain menciptakan lapangan kerja, pembangunan pabrik di dalam negeri juga menjadi strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sehingga dapat menekan risiko fluktuasi nilai tukar.

Dengan meningkatkan penggunaan bahan baku dan komponen lokal, perusahaan dapat mengurangi pengeluaran devisa sekaligus memperpendek rantai pasok (supply chain).

Ia menambahkan, apabila perusahaan tetap bergantung pada produk impor, pelemahan nilai tukar dollar AS dapat menggerus profitabilitas perusahaan secara signifikan.

Namun, melalui strategi lokalisasi, eksposur terhadap risiko nilai tukar diperkirakan dapat ditekan menjadi sekitar 5-8 persen.

Strategi tersebut telah disiapkan sejak dua tahun lalu, bersamaan dengan langkah diversifikasi bisnis MMIX ke sektor kesehatan yang beririsan dengan produk kebutuhan konsumen atau fast-moving consumer goods (FMCG), seperti tisu basah, popok bayi, dan tisu kering.

Langkah tersebut dinilai berhasil mengubah profil bisnis perusahaan sehingga MMI tidak lagi hanya dikenal sebagai produsen masker, tetapi juga sebagai produsen berbagai produk FMCG.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memetakan penyerapan jutaan lapangan kerja melalui mesin-mesin baru seperti hilirisasi industri hingga transisi menuju ekonomi hijau pada 2026. Optimisme tersebut dibayang-bayangi oleh meluasnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) ke berbagai sektor.

Dalam dokumen Outlook Ketenagakerjaan 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa salah satu peluang serapan tenaga kerja terbesar berasal dari kebijakan hilirisasi sumber daya alam. Transisi menuju ekonomi hijau juga diyakini akan menjadi sumber pertumbuhan lapangan kerja baru.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan Kemnaker Anwar Sanusi menyampaikan bahwa berdasarkanoutlooktersebut, jumlahgreen jobsdiproyeksikan mencapai 3,88 juta orang pada 2026. Hal ini seiring dengan berkembangnya energi baru terbarukan, ekonomi sirkular, elektrifikasi transportasi, dan modernisasi industri.

“Peluang kerja yang tercipta dari hilirisasi dan ekonomi hijau harus diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” kata Anwar dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, dia menilai pengembangan keterampilan menjadi faktor yang penting. Pasalnya, perubahan lanskap ketenagakerjaan juga mencakup perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), otomatisasi, digitalisasi, hingga tuntutan pembangunan berkelanjutan.

Anwar berpandangan bahwa Indonesia berada pada momentum penting untuk melakukan transformasi pasar kerja menuju struktur yang lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan, meskipun terdapat sejumlah tantangan. Sejumlah tantangan pasar kerja di Tanah Air berdasarkan kajian tersebut mencakup tingginya pekerja informal, kesenjangan kompetensi, hingga kebutuhan adaptasi terhadap transformasi digital.

Menurutnya, sebanyak 58% tenaga kerja Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa transformasi pasar kerja menuju pekerjaan yang lebih produktif dan berkualitas masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, kesenjangan kompetensi tecermin dari data bahwa hanya sekitar 50% tenaga kerja memiliki literasi digital dasar hingga menengah, lebih rendah dari kebutuhan industri pada angka 80%. Berikutnya, terdapat tantangan peningkatan daya saing tenaga kerja nasional lantaran fenomenaskill mismatchalias ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Terkait transformasi digital, Anwar menyebut peluang pekerjaan berbasis platform digital terus berkembang. Namun demikian, aspek pengaturan hubungan kerja, perlindungan sosial, dan adaptasi regulasi ketenagakerjaan terhadap dinamika ekonomi digital dinilai masih menjadi tantangan.

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa Kemnaker terus mendorong penguatan sistem pengembangan kompetensi nasional melalui strategilink and matchantara pelatihan vokasi dan kebutuhan dunia usaha serta industri. Upaya tersebut dilakukan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penguatan pelatihan berbasis teknologi, pengembangan kompetensi digital dan energi hijau, serta harmonisasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan kebutuhan industri.

“Penguatan kompetensi tenaga kerja, peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan vokasi, serta kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul dari transformasi ekonomi dan teknologi,” ujar Anwar.

Ancaman Gelombang PHK

Di sisi lain, kalangan buruh memperingatkan bahwa potensi PHK meluas ke berbagai sektor sebagai dampak dari gejolak global dan masalah struktural industri dalam negeri. Pemerintah didorong lebih gesit dalam merumuskan kebijakan yang tepat, termasuk dalam memetakan serapan tenaga kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan bahwa sedikitnya 50.000 buruh terancam PHK akibat kenaikan harga gas industri. Menurutnya, kenaikan harga industri saat ini sudah tak terjangkau oleh pelaku usaha.

Sejak geopolitik global bergejolak tahun ini, harga gas industri disebutnya telah merangkak naik dari US$8 per MMBtu (satuan standar internasional untuk mengukur jumlah energi panas dari gas bumi) menjadi US$22 per MMBtu.

“Ketika pengusaha tidak dapat membeli lagi gas industri, yang terjadi adalah berhenti produksi. Ketika berhenti produksi, pasti berpengaruh terhadap pekerja,” kata Andi Gani kepadaBisnismelalui sambungan telepon.

Dia menyatakan bahwa puluhan ribu buruh yang terancam PHK tersebut merupakan pekerja pabrik keramik. Menurutnya, salah satu pabrik produsen keramik terbesar yang terletak di Bekasi, Jawa Barat juga terancam tutup dan mem-PHK seluruh karyawan imbas harga gas industri yang berada di luar kemampuan perusahaan.

Andi Gani menyampaikan bahwa ancaman PHK ini menjadi cerminan sulitnya mempertahankan investasi yang stabil di Tanah Air. Dia mengaku bahwa hal ini turut menjadi kekhawatiran besar kalangan buruh, lebih lagi dalam mendatangkan investasi baru.

Menurutnya, pemerintah perlu tetap mengoptimalkan serapan tenaga kerja di sektor manufaktur padat karya, seperti tekstil hingga alas kaki. Kapasitas penyerapan tenaga kerja yang dapat menjangkau puluhan ribu orang dinilai menjadi alasan utama.

Pihaknya juga menggarisbawahi alur administratif sebagai aspek yang berdampak terhadap arus investasi. Andi Gani membandingkan perbedaan alur investasi di Vietnam dengan di Indonesia.

“Kita harus bisa bersaing dengan Vietnam. Sekarang Vietnam perizinan cepat, lalu birokrasinya sangat-sangat pendek. Jadi tidak rumit,” ujarnya.

Pelemahan Sektor Manufaktur

Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai proyeksi Outlook Ketenagakerjaan 2026 terbilang ambisius, lantaran tidak menggambarkan penuh kondisi industri saat ini. Menurutnya, ada jarak yang cukup lebar antara optimisme makro yang disampaikan pemerintah dan kondisi sektor riil yang justru menunjukkan tanda-tanda pelemahan.

Dia menyoroti stagnansi aktivitas manufaktur yang tecermin dari indeks PMI manufaktur pada level 50,0 per Mei 2026. Di samping itu, pasar tenaga kerja juga belum mendukung lantaran lebih dari 23.000 pekerja terdampak PHK pada lima bulan pertama tahun ini, hingga adanya dampak berantai dari ketergantungan industri Tanah Air terhadap impor bahan baku.

Terkaitgreen jobs, dia menilai optimisme serapan jutaan lapangan kerja perlu dibaca secara lebih hati-hati. Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional yang telah melampaui target 2026 belum diiringi kapasitas penciptaan pekerjaan yang besar.

“Struktur energinya masih didominasi sumber yang relatif mapan, sedangkan sektor yang biasanya menjadi penyerapgreen jobsdalam jumlah besar seperti tenaga surya, kendaraan listrik, dan ekonomi sirkular masih memiliki skala yang terbatas,” terang Yusuf kepadaBisnis.

Menurutnya, penciptaangreen jobstidak hanya bergantung pada investasi dan proyek baru, tetapi juga pada keberhasilan program reskilling, pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Yusuf menyebut angka 3,88 jutagreen jobslebih tepat dipandang sebagai potensi maksimum dalam skenario yang sangat ideal.

Dia berpendapat, untuk menilai apakah target tersebut benar-benar berada di jalur yang tepat, indikator yang digunakan semestinya mengarah ke statistik konkret seperti pergerakan PMI manufaktur, tren PHK bulanan, hingga realisasi kapasitas energi terbarukan non-PLTA. Dari sisi tenaga kerja, tingkat penyerapan lulusan vokasi di sektor prioritas serta peningkatan proporsi tenaga kerja formal juga dinilai perlu menjadi perhatian.

“Selama indikator-indikator tersebut belum menunjukkan perbaikan yang konsisten, proyeksi 3,88 jutagreen jobsmasih lebih dekat pada aspirasi kebijakan daripada realitas ekonomi yang sudah terbentuk,” tegasnya.

JAKARTA - Anomali sektor ketenagakerjaan sedang terjadi di Rusia , ketika banyak negara maju terseok-seok menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tingginya angka pengangguran. Namun Negara Beruang Putih ini yang terus-menerus dikepung sanksi ekonomi oleh Blok Barat, mendadak melaporkan kondisi pasar tenaga kerja yang luar biasa kokoh dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Dalam forum St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF 2026), Wakil Perdana Menteri Rusia, Tatyana Golikova membongkar data yang mencengangkan dunia. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Rusia melesat menyentuh rekor tertinggi sepanjang masa, yaitu 61,5%.

Di saat yang sama, angka pengangguran berhasil ditekan habis hingga tersisa 2,2% saja-sebuah angka yang dinilai mustahil bagi negara yang sedang terisolasi secara geopolitik. Namun di balik angka-angka fantastis tersebut, Moskow ternyata sedang menyimpan kecemasan besar terkait produktivitas pekerjanya dan mulai melirik teknologi masa depan secara agresif.

Sanksi Barat Tak Berdaya, Rusia Catat Rekor Pengangguran Terendah

Paradoks Rusia: Unggul Cetak Pekerja, Tapi Kalah Produktivitas

Pencapaian ketenagakerjaan Rusia ini menyisakan tantangan struktural yang mendalam. Golikova mengakui adanya paradoks besar di negaranya. Meskipun Rusia diakui sebagai salah satu pemimpin global dalam melatih tenaga kerja vokasi (kejuruan) yang sangat terampil, produktivitas kerja mereka secara riil ternyata masih tercecer di peringkat ke-37 dunia.

Untuk mengatasi celah besar ini, Rusia tidak mau tinggal diam. Dalam panel bertajuk 'Labour Market 2.0: AI, Skills Transformation and New Professions', pemerintah Rusia mengumumkan strategi besar untuk menyuntikkan teknologi Generative Artificial Intelligence (AI) dan sistem robotika ke dalam proses produksi nasional.

Bukan tanpa alasan, kalkulasi para ahli menunjukkan bahwa adopsi AI secara masif diproyeksikan mampu mendongkrak produktivitas tenaga kerja Rusia hingga 21% pada tahun 2032.

Ada kecemasan apakah kehadiran AI yang super cerdas ini akan memicu badai PHK baru dan merebut pekerjaan manusia? Menanggapi ketakutan universal tersebut, Golikova buru-buru menenangkan pasar. Menurutnya, paradigma Rusia terhadap teknologi tidak dirancang untuk menyingkirkan manusia.

"AI, pertama dan terutama, harus dilihat sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan untuk menggantikan manusia. Itulah mengapa membekali pekerja dengan kompetensi baru di bidang teknologi menjadi prioritas utama saat ini, khususnya bagi sistem pendidikan tinggi kami," tegas Golikova.

Meski begitu, ia tidak menampik adanya pergeseran fungsi kerja. Jika sekitar 30% dari potensi teknologi AI ini berhasil direalisasikan, permintaan tenaga kerja tradisional diprediksi akan menyusut sekitar 10%. Namun, alih-alih menghapus profesi secara total, AI akan mengubah jenis tugas yang dilakukan manusia sehari-hari.

Berdasarkan analisis pemerintah Rusia, tiga sektor utama yang paling cepat merasakan hantaman dan transformasi akibat revolusi robotik ini adalah sektor ritel (perdagangan eceran), sektor logistik (pengiriman barang), dan sektor pergudangan (warehousing).

Sebagai informasi, ajang tahunan SPIEF 2026 yang sering dijuluki sebagai 'Davos-nya Rusia' ini berlangsung sukses dengan menyambut sekitar 20.000 pelaku bisnis, politisi, dan tokoh publik terkemuka dari lebih dari 100 negara di dunia.

JAKARTA - Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyatakan penolakan terhadap wacana kebijakan standardisasi kemasan rokok (plain packaging) di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). Jika diterapkan aturan ini akan mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang merupakan salah satu sektor strategis nasional.

Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan mengatakan IHT merupakan sektor yang berkontribusi signifikan pada penyerapan tenaga kerja dari hulu hingga hilir. Sektor ini juga menjadi penopang penerimaan keuangan negara melalui setoran cukai.

“Dampak kebijakan terhadap industri ini tidak hanya menyentuh pabrik, tetapi juga pekerja, petani, hingga keluarga mereka. Karena itu, kebijakan perlu dirumuskan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).

Kebijakan non-fiskal terhadap IHT dinilai mengancam kehidupan jutaan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pertembakauan nasional. Terdapat 6 juta orang yang mencari nafkah di sektor pertembakauan, mulai dari buruh tani, pekerja pabrik, hingga mata rantai perdagangan eceran.

Perumusan kebijakan semestinya mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar menjaga stabilitas masyarakat.

Tekanan terhadap industri juga terlihat dari tren penurunan volume produksi rokok dalam beberapa tahun terakhir. Henry mencatat pada 2019 ketika tarif cukai tidak mengalami kenaikan, produksi rokok nasional mampu mencapai angka 357 miliar batang.

Namun, sepanjang periode 2020-2025 angka produksi terus mengalami penyusutan, termasuk penurunan sebesar 3 persen yang terjadi pada 2024-2025.

"Regulasi yang semakin ketat berpotensi mendorong peredaran rokok ilegal. Pada akhirnya, kondisi ini justru merugikan negara dan menciptakan distorsi di pasar,” katanya.

Menurut dia, aturan di dalam Rancangan Permenkes menjadi perhatian serius bagi seluruh pelaku usaha karena memberatkan pelaku industri yang saat ini sudah menghadapi tekanan besar dari implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Kombinasi dari berbagai regulasi turunan tersebut seperti wacana kemasan polos yang tengah didorong Kementerian Kesehatan, batas nikotin dan tar yang tengah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta aturan bahan tambahan akan mengganggu stabilitas operasional dan proses produksi tembakau nasional.

Saat ini ekosistem industri rokok telah dikepung oleh sejumlah regulasi yang tumpang tindih. Terdapat ratusan aturan di tingkat pusat hingga daerah yang menyasar lini bisnis pertembakauan. Banyaknya regulasi yang menekan dikhawatirkan menciptakan ketidakpastian hukum di lapangan dan berisiko mematikan keberlangsungan ekosistem industri dari hulu sampai hilir.

Bisnis.com, JAKARTA — Dominasi pekerja informal yang kian bertambah menimbulkan risiko bagi fondasi perekonomian nasional. Di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil pada kisaran 5%, penyerapan tenaga kerja formal cenderung melemah seiring perlambatan sektor manufaktur dan minimnya penciptaan lapangan kerja berkualitas.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat porsi pekerja informal naik dari 59,17% pada Februari 2024 menjadi 59,42% pada Februari 2026. Dunia usaha memandang fenomena tersebut sebagai cerminan deindustrialisasi prematur di Tanah Air, mengingat kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) yang juga terus menyusut dalam dua dekade terakhir.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam menjelaskan bahwa sektor manufaktur Indonesia sepanjang 2005—2025 tumbuh di bawah laju pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kontribusinya terhadap PDB terus tergerus.

“Dulu pernah [kontribusi] 30% sebelum reformasi, sekarang mungkin tinggal 19% karena sektor manufaktur itu tumbuh rata-rata 4% per tahun dibandingkan dengan PDB yang 4,98% per tahun. Inilah yang disebut fenomena deindustrialisasi prematur di Indonesia,” kata Bob dalam Rapat Panja Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Bob, kondisi tersebut membuat Indonesia mengikuti pola negara maju yang mengalami penurunan kontribusi manufaktur. Padahal, tingkat pendapatan per kapita dalam negeri belum mencapai level negara berpendapatan tinggi.

Dia menilai dampak paling nyata terlihat dari kian dominannya pekerja informal, sedangkan sektor formal khususnya manufaktur yang memiliki rantai pasok panjang dan nilai tambah tinggi terus melemah. Kondisi itu juga dinilai berdampak terhadap keberlanjutan penerimaan negara dari pajak.

Bob menjelaskan bahwa sektor rasio pajak yang saat ini berada di bawah 10% dapat semakin turun apabila penciptaan pekerjaan formal tidak didorong. Dia menggarisbawahi pentingnya pembentukan ekosistem industri yang mampu menyerap pekerja formal.

Pasalnya, pekerja formal dipandang tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga konsumen yang menopang permintaan industri domestik. Oleh karena itu, dia mendorong agar terdapat regulasi yang memacu peningkatan tenaga kerja formal.

“Pekerja formal itu selain sebagai produsen, dia juga konsumen. Dialah yang akan membeli barang-barang industri. Ekosistem seperti ini yang harus kita bangun,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Subchan Gatot menilai bahwa dominasi pekerja informal akan turut mendatangkan risiko terhadap kualitas upah pekerja dan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada industri.

Pasalnya, upah riil pekerja akan lebih kecil dibandingkan dengan upah minimum, yang dapat diukur melalui indeks Kaitz. Angka ideal indeks Kaitz secara global berada pada kisaran 0,4 hingga 0,6.

“Risikonya yang pertama, Kaitz index kita otomatis akan berada di atas 1. Jadi upah minimum kita itu terlalu tinggi untuk sektor-sektor yang informal,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan.

Untuk meningkatkan serapan tenaga kerja formal, pihaknya mendorong pemerintah untuk memperluas program pengembangan kemampuan kerja berupareskillingdanupskillingbagi pekerja kerah biru.

Subchan menilai selama ini dukungan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masih terkonsentrasi pada pekerja kerah putih, misalnya melalui berbagai program beasiswa pemerintah.

Menurutnya, dukungan serupa bagi industri akan membuka kesempatan pekerja informal untuk meningkatkan kompetensi, sehingga dapat beralih ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Dalam jangka panjang, daya saing industri dalam negeri akan turut meningkat.

“Sehingga kita juga minta untuk pekerja swasta, yangblue collar, mereka yang memang ingin meningkatkanskill-nya itu difasilitasi oleh pemerintah. Artinya apa? Pemerintah menyiapkan dana untuk itu,” ujar Subchan.

Strategi Pemerintah

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyampaikan bahwa struktur ketenagakerjaan nasional masih didominasi sektor informal dengan serapan mencapai 155 juta, sedangkan jutaan lainnya belum terserap pasar kerja. Menurutnya, tantangan utama saat ini berasal darimismatchalias kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.

“Oleh karena itu, diperlukan transformasi menyeluruh dalam pembangunan sumber daya manusia agar lebih adaptif terhadap perubahan,” katanya dalam keterangan tertulis.

Afriansyah menjelaskan, Kemnaker menyiapkan empat pilar strategis ketenagakerjaan pada 2026. Keempatnya adalah penguatan pelatihan vokasi melaluiskillingdanreskilling, pengembangan Talent and Innovation Hub, perluasan akses pelatihan termasuk bagi penyandang disabilitas, serta peningkatan produktivitas melalui Labor Productivity Clinics.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pengembangan kewirausahaan digital untuk menciptakan pelaku usaha baru. Sektor yang dibidik dalam upaya ini mencakup ekonomi kreatif dan industri hijau.

“Seluruh program tersebut merupakan bagian dari strategi terintegrasi untuk membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing global,” kata Afriansyah.

Dari kacamata ekonom, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai tren membesarnya pekerja informal menunjukkan pertumbuhan ekonomi belum berkualitas karena gagal menciptakan lapangan kerja formal. Akibatnya, masyarakat terdorong masuk ke sektor informal yang lemah dari segi perlindungan sosial, mulai dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, hingga jaminan hari tua.

“Semakin tinggi pekerja sektor informal akan semakin membuat perlindungan sosial masyarakat semakin rendah,” kata Huda saat dihubungiBisnis.

Untuk memperluas penciptaan lapangan kerja formal, dia mendorong pemerintah mempercepat investasi sektor riil, khususnya industri padat karya. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi perizinan pun dinilai menjadi kunci untuk menarik investasi baru.

Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai pentingnya perluasan pekerjaan formal untuk memperkuat cakupan jaminan sosial pekerja.

Menurut dia, pekerja informal umumnya hanya diwajibkan mengikuti perlindungan dasar seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pelaksanaannya pun dinilai masih lemah karena minim pengawasan.

“Kalau yang formal kan wajib semuanya. Kalau yang formal, ada tata pemeriksaan dari pengawas, dari kejaksaan, dan lain sebagainya terkait iuran,” ujarnya saat dihubungi.

Kondisi tersebut pun dinilai menjadi urgensi perluasan lapangan kerja formal di Tanah Air. Harapannya, produktivitas ekonomi nasional dapat meningkat selagi jaminan sosial bagi pekerja kian kuat.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyampaikan bahwa tren pertumbuhan tenaga kerja informal di Indonesia jauh melampaui pertumbuhan pekerja formal dalam beberapa tahun ke belakang.

Dalam publikasi riset bertajuk COREInsight: Badai PHK (Belum) Berlalu yang ditulis Peneliti Core Yusuf Rendy Manilet, Azhar Syahida, Dwi Setyorini, dan Lailatun Nikmah, hasil sigi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan pekerja formal sepanjang 2021—2025 hanya mencapai 0,8%, sedangkan sektor informal tumbuh 3,2%.

“Pertumbuhan tenaga kerja di informal ini lebih cepat empat kali lipat dibandingkan pertumbuhan sektor formal,” demikian dikutip dari publikasi tersebut pada Jumat (22/5/2026).

Lebih lanjut, peneliti Core berargumen bahwa lemahnya serapan tenaga kerja formal menunjukkan sektor formal belum cukup kuat menampung tambahan angkatan kerja nasional.

Dalam rentang waktu lima tahun itu, tambahan tenaga kerja formal yang mampu melampaui sektor informal hanya terjadi pada 2024. Pada tahun tersebut tambahan pekerja formal mencapai 2,76 juta orang, sedangkan sektor informal bertambah 780.000 pekerja.

Namun, di luar periode tersebut, tambahan pekerja informal selalu lebih besar dibandingkan formal.

“Jika diagregat sepanjang 2022—2026, tambahan serapan tenaga kerja formal hanya mencapai 73% dari total tambahan serapan tenaga kerja informal,” lanjut riset tersebut.

Core Indonesia juga memperkirakan adanya potensi tambahan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebanyak 15.300—20.300 pekerja dalam waktu dekat. Sektor manufaktur diperkirakan menjadi penyumbang terbesar dengan potensi PHK mencapai 8.700 hingga 12.100 pekerja.

Sementara itu, sektor jasa diperkirakan menyumbang PHK sekitar 3.300 hingga 4.500 pekerja, sementara sektor pertanian diperkirakan 3.300 sampai 6.000 pekerja. Hal ini tak terlepas dari guncangan geopolitik global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku.

Potensi tambahan PHK ini disebut berisiko memperbesar jumlah pengangguran maupun mendorong pekerja masuk ke sektor informal.

“Kondisi semakin mempersulit mobilitas tenaga kerja di sektor-sektor strategis dengan perlindungan dan keamanan yang memadai,” tulis peneliti Core.

Selain itu, tingginya informalitas pekerja juga menunjukkan struktur sektor formal Indonesia masih rapuh terhadap tekanan eksternal. Saat ini, Core Indonesia memperkirakan informalitas ekonomi Tanah Air mencapai 36% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

"Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan ekonom menilai target pemerintah meningkatkan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 akan menghadapi tantangan besar di tengah perlambatan serapan tenaga kerja formal, terutama di sektor manufaktur.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan selama ini publik kerap menyamakan pekerja formal dengan buruh manufaktur. Padahal, formal dan informal berkaitan dengan status hubungan kerja, mulai dari kontrak kerja, perlindungan sosial, kepastian upah, hingga jaminan kerja.

“Karena itu, sektor jasa pun bisa menjadi sumber besar pekerjaan formal selama hubungan kerjanya tertata dengan baik. Ini penting karena dalam kondisi sekarang, mengandalkan manufaktur saja justru terlalu berat,” kata Yusuf saat dihubungi Bisnis, Jumat (22/5/2026).

Menurut Yusuf, tekanan di sektor manufaktur masih cukup besar akibat pelemahan rupiah, kenaikan biaya input, dan permintaan yang belum pulih sepenuhnya.

Kondisi tersebut membuat banyak industri menahan ekspansi, mengurangi produksi, hingga melakukan efisiensi tenaga kerja.

Dia menilai peran manufaktur tetap penting, tetapi lebih sebagai penahan agar pekerja formal yang sudah ada tidak jatuh ke sektor informal.

“Yang mengkhawatirkan bukan hanya PHK, tetapi melambatnya penciptaan pekerjaan formal baru. Kalau arus masuk pekerja formal baru melemah drastis, maka pasar tenaga kerja kehilangan mesin regenerasinya,” kata Yusuf.

Akibat kondisi itu, angkatan kerja muda dan lulusan baru dinilai semakin banyak terserap ke pekerjaan informal dengan tingkat produktivitas dan perlindungan yang lebih rendah.

Yusuf menilai strategi peningkatan pekerja formal tidak bisa lagi hanya bertumpu pada satu sektor. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pendekatan dua jalur melalui penguatan manufaktur dan sektor jasa secara bersamaan.

Dia menjelaskan manufaktur tetap penting karena menjadi jembatan paling efektif bagi lulusan pendidikan menengah untuk masuk ke pekerjaan formal dalam skala besar. Namun, hilirisasi dan industrialisasi perlu diarahkan pada aktivitas yang menyerap tenaga kerja, bukan hanya investasi padat modal.

“Kalau hilirisasi hanya menghasilkan fasilitas produksi yang sangat otomatis dan minim tenaga kerja, kontribusinya terhadap formalisasi akan terbatas,” ujarnya.

Di sisi lain, sektor jasa padat karya dinilai lebih realistis menjadi mesin penciptaan pekerjaan formal baru dalam jangka pendek. Yusuf mencontohkan sektor logistik dan pergudangan, ritel modern, jasa makanan dan minuman terorganisasi, pariwisata, kesehatan, hingga layanan perawatan.

Menurutnya, sektor-sektor tersebut relatif lebih cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sesuai dengan profil angkatan kerja Indonesia yang masih didominasi lulusan menengah ke bawah.

Dia juga menekankan bahwa formalisasi tenaga kerja tidak otomatis tercipta hanya karena ekonomi tumbuh. Banyak perusahaan, lanjutnya, masih terbebani biaya administrasi, ketidakpastian regulasi, dan ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan kebijakan yang lebih komprehensif, mulai dari insentif bagi perusahaan untuk memformalkan pekerja, penyederhanaan biaya dan prosedur perekrutan formal, hingga peningkatan pelatihan vokasi dan keterampilan kerja.

“Indonesia tidak kekurangan angkatan kerja, tetapi masih kekurangan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja secara formal dalam skala besar dan berkelanjutan,” tegas Yusuf.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan proporsi pekerja formal menjadi 40,81% pada 2027 dari 35% pada 2026.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

"Kami juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%," ujar Prabowo.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mendorong penguatan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK untuk meredam risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berpotensi meningkat di tengah tekanan global.

Dalam laporan terbarunya berjudul Badai PHK (Belum) Berlalu yang dikutip di Jakarta, Rabu, CORE menilai Satgas Mitigasi PHK perlu diperkuat dan difungsikan sebagai sistem peringatan dini guna membaca kondisi pasar tenaga kerja secara lebih cepat.

“Satgas Mitigasi PHK perlu diperkuat sebagai early warning system melalui tiga penajaman mandat yang menggabungkan deteksi dini di sisi hulu dan kepastian jaring pengaman di sisi hilir,” tulis laporan tersebut.

Penguatan tersebut dilakukan melalui pemantauan data secara real-time, mulai dari klaim BPJS Ketenagakerjaan, utilisasi kapasitas industri, indeks lowongan kerja dari platform digital, hingga pelaporan jam kerja dari sampel perusahaan di sektor padat karya secara bulanan.

Selain itu, cakupan pemantauan juga perlu diperluas tidak hanya pada PHK formal, tetapi juga berbagai bentuk penyesuaian tenaga kerja, seperti tidak diperpanjangnya kontrak, pembekuan rekrutmen, dan pengurangan jam kerja.

Langkah ini juga perlu diikuti dengan pembentukan respons cepat lintas kementerian bagi perusahaan yang mulai mengalami tekanan biaya dan arus kas.

CORE juga menekankan pentingnya memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tersalurkan secara optimal kepada pekerja yang memenuhi syarat masa iuran.

Manfaat JKP sendiri telah diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025, berupa uang tunai sebesar 60 persen dari gaji selama maksimal enam bulan, pelatihan, serta akses informasi lowongan kerja.

Di sisi lain, CORE menilai kebijakan fiskal preventif perlu disiapkan untuk menahan tekanan dunia usaha agar tidak berujung pada PHK, penundaan perekrutan, maupun penurunan upah secara signifikan.

Pemerintah didorong memberikan dukungan berupa bantuan modal kerja, restrukturisasi utang, serta subsidi input bagi perusahaan yang masih sehat namun tertekan biaya. Langkah tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan menanggung beban pesangon dan bantuan sosial pasca-PHK.

“Relaksasi bea masuk bahan baku strategis dan percepatan restitusi pajak perlu diberlakukan agar tekanan biaya akibat pelemahan nilai tukar tidak sepenuhnya ditanggung perusahaan,” tulis CORE.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, CORE memperkirakan tekanan biaya berpotensi memicu tambahan PHK sebesar 15.250 hingga 20.260 pekerja.

PHK terbesar diperkirakan terjadi di sektor manufaktur sebanyak 8.690–12.120 pekerja, diikuti sektor jasa 3.250–4.500 pekerja, serta sektor pertanian 3.320–3.640 pekerja.

Risiko tersebut terutama mengancam sektor manufaktur padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik, serta kimia dan farmasi, yang sebagian besar terkonsentrasi di wilayah industri seperti Jawa Barat, Banten, Batam, dan Jawa Timur.

Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026, dengan sekitar 59 persen terjadi di daerah industri.

CORE mencatat angka pengangguran pada empat bulan pertama tahun 2026 ini memang jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu yang mencapai 39.083, tetapi tekanan kuat yang mulai terjadi pada kuartal II 2026 diperkirakan akan menaikkan jumlah dan risiko PHK.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

...konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat pada kuartal II 2026 akibat tekanan global yang mulai berdampak pada sektor industri dalam negeri.

Dalam laporan terbarunya dikutip di Jakarta, Rabu, CORE menyebut konflik di Iran yang mengganggu jalur perdagangan di Selat Hormuz telah mendisrupsi sisi suplai ekonomi global.

Untuk Indonesia yang industri manufakturnya masih bergantung pada impor bahan baku, gangguan tersebut mendorong kenaikan biaya operasional produksi.

“Tekanan pada pasar tenaga kerja bersumber dari dua hal yang lebih struktural, yaitu transmisi shock biaya dari konflik global ke dunia usaha dan ketergantungan industri Indonesia pada impor bahan baku,” tulis CORE dalam laporannya.

Seiring dengan kenaikan biaya tersebut, tekanan mulai dirasakan oleh dunia usaha dan berpotensi menekan serapan tenaga kerja.

Indikasi ini tercermin dari survei Purchasing Managers’ Index (PMI) S&P Global pada April 2026 yang menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur.

PMI pada April 2026 tercatat turun ke level 49,1 atau masuk zona kontraksi, setelah sebelumnya sempat mencapai 53,8 pada Februari 2026.

Dalam kondisi tersebut, CORE memperkirakan tekanan biaya dapat berujung pada peningkatan PHK dalam waktu dekat.

Berdasarkan simulasi menggunakan tabel input-output Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, tambahan PHK diperkirakan mencapai 15.300 hingga 20.300 pekerja.

PHK tersebut diperkirakan akan terkonsentrasi di wilayah aglomerasi industri, seperti sektor elektronik di Batam, tekstil dan pakaian jadi di Jawa Barat, kimia dan farmasi di Jawa Timur, serta industri alas kaki di Banten.

CORE juga mengidentifikasi empat subsektor manufaktur yang paling rentan terhadap tekanan biaya, yakni tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, elektronik dan komputer, serta kimia dan farmasi.

Industri tekstil dan pakaian jadi tercatat menyerap sekitar 3,76 juta tenaga kerja atau sekitar 19 persen dari total tenaga kerja manufaktur nasional.

Sementara itu, industri alas kaki menyerap sekitar 921 ribu pekerja. Adapun sektor elektronik dan komputer memiliki ketergantungan impor tinggi, sedangkan industri kimia dan farmasi bergantung hingga 85 persen pada bahan baku impor.

Di sisi lain, data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 15.425 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga April 2026, dengan sekitar 59 persen terjadi di daerah industri.

Meski angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, CORE menilai tekanan pada kuartal II berpotensi mendorong kenaikan jumlah PHK.

Untuk merespons kondisi tersebut, CORE mendorong agar investasi, termasuk yang dikelola oleh Danantara, diarahkan ke sektor-sektor strategis yang paling rentan, seperti industri tekstil dan produk tekstil, petrokimia berbasis nafta, serta besi dan baja.

“Industri ini berada di titik paling rentan dalam struktur manufaktur Indonesia saat ini,” tulis laporan tersebut.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembukaan lapangan kerja besar-besaran dan peningkatan serapan kerja formal sebagai salah satu sasaran pembangunan yang akan ditempuh pemerintah pada 2027.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

“Kita juga akan membuka lapangan kerja secara besar-besaran. Ditargetkan proporsi lapangan kerja formal meningkat menjadi 40,81% di tahun 2027 dari sebelumnya 35% di tahun 2026, atau naik 5,81%,” ujar Prabowo.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pemerintah turut menargetkan rentang Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat turun pada rentang 4,30% hingga 4,87%, dari target sebelumnya 4,44% hingga 4,96%.

Menurut Prabowo, target pemerintah secara umum adalah peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.

Hal ini salah satunya tecermin dari angka kemiskinan yang dibidik turun ke rentang 6,0% hingga 6,5% dari target sebelumnya 6,5% hingga 7,5%.

Rasio gini juga ditargetkan semakin membaik pada rentang 0,362—0,367 dari target sebelumnya 0,377—0,380.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar, bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” ujarnya.

Target lainnya adalah Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,575 dari sebelumnya 0,570. Di sektor pertanian, Indeks Kesejahteraan Petani ditargetkan meningkat menjadi 0,8038 dari sebelumnya 0,7731, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan melampaui angka 126 yang menjadi capaian tertinggi hingga saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mendorong pemerintah untuk mempercepat reindustrialisasi atau penguatan kembali sektor manufaktur, guna memperluas penciptaan lapangan kerja formal dan meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Yusuf mengatakan sektor manufaktur secara historis merupakan sektor yang paling efektif menciptakan pekerjaan formal dalam skala besar, tetapi kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) terus menurun dalam dua dekade terakhir.

“Penguatan kembali sektor manufaktur perlu menjadi agenda utama … Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang lebih agresif untuk mendorong manufaktur padat karya modern, terutama yang terintegrasi dengan teknologi dan rantai pasok global,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, tantangan Indonesia saat ini bukan lagi sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif.

Ia mengingatkan tanpa perbaikan kualitas penyerapan tenaga kerja, Indonesia berisiko menghadapi kondisi di mana pertumbuhan ekonomi terlihat kuat, tetapi peningkatan kesejahteraan pekerja berjalan lebih lambat.

“Kalau tidak, kita bisa terjebak pada situasi di mana angka PDB terlihat kuat, tetapi kesejahteraan tenaga kerja meningkat jauh lebih lambat,” ujar dia.

Selain penguatan manufaktur, ia menilai pemerintah juga perlu mempercepat investasi pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri modern.

Menurut dia, saat ini masih terdapat kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha, terutama di sektor manufaktur dan teknologi.

Ia juga mendorong percepatan formalisasi UMKM dan sektor usaha kecil agar lebih produktif dan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga kerja.

Menurut dia, banyak pelaku UMKM memiliki potensi berkembang, tapi masih menghadapi kendala akses pembiayaan, legalitas usaha, serta minimnya insentif untuk masuk ke sektor formal.

Ia mengatakan formalisasi UMKM penting bukan hanya untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja, tetapi juga memperluas basis produktivitas dan perpajakan nasional.

Selain itu, reformasi regulasi ketenagakerjaan juga dinilai perlu dijaga agar tetap seimbang antara kebutuhan fleksibilitas dunia usaha dan perlindungan bagi pekerja.

“Keseimbangan ini penting supaya investasi masuk tanpa menciptakan perlombaan menuju upah murah,” katanya.

Industri pengolahan nonmigas atau manufaktur masih menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor lainnya.

Meski demikian, ia mengatakan kontribusi manufaktur terhadap PDB cenderung menurun dibandingkan awal 2000-an, ketika porsinya sempat berada di kisaran 28-29 persen. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi sektor tersebut berada di kisaran 18-19 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB tercatat sebesar 18,34 persen pada 2022 menjadi 18,67 persen pada 2023, lalu naik lagi menjadi 18,98 persen pada 2024 dan mencapai sekitar 19,07 persen pada 2025.

Pada triwulan I 2026, sektor manufaktur tetap menjadi penopang utama ekonomi nasional dengan kontribusi sekitar 19,07 persen terhadap PDB.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada triwulan I 2026 memang memberikan dampak positif terhadap pasar tenaga kerja, tetapi kualitas penyerapan kerja masih menjadi tantangan struktural.

Ia mengatakan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi sekitar 4,68 persen per Februari 2026 menunjukkan ekonomi domestik masih cukup tangguh di tengah perlambatan global dan tekanan eksternal.

“Dalam konteks perlambatan global dan tekanan eksternal yang masih tinggi … ini menunjukkan ekonomi domestik masih memiliki daya tahan.” kata Yusuf dihubungi di Jakarta, Selasa.

Meski demikian, ia menilai kemampuan pertumbuhan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja mulai melemah. Kondisi itu tercermin dari menurunnya elastisitas pertumbuhan terhadap penciptaan pekerjaan.

Menurut dia, setiap 1 persen pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan tambahan pekerjaan yang lebih sedikit dibandingkan periode sebelumnya.

“Jadi ekonomi memang tumbuh, tetapi kemampuan pertumbuhan itu untuk menyerap tenaga kerja mulai melemah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi pada awal tahun masih banyak ditopang faktor musiman seperti Ramadhan dan Lebaran, serta akselerasi belanja pemerintah.

Faktor tersebut dinilai mampu mendorong konsumsi dan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, tetapi belum cukup kuat menciptakan transformasi struktural di pasar tenaga kerja.

Selain itu, kualitas pekerjaan baru yang tercipta juga dinilai masih menjadi persoalan karena mayoritas tambahan tenaga kerja masih terserap di sektor informal.

Ia mencatat sektor informal masih mendominasi sekitar 59 persen dari total pekerja nasional, yang umumnya identik dengan produktivitas rendah, pendapatan tidak stabil, serta perlindungan sosial yang minim.

“Dalam jangka pendek sektor informal memang menjadi bantalan ekonomi karena mampu menyerap tenaga kerja dengan cepat. Tetapi dalam jangka panjang, dominasi sektor informal justru membatasi peningkatan produktivitas dan daya beli masyarakat,” katanya.

Ia menekankan tantangan Indonesia saat ini bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut mampu menciptakan pekerjaan yang lebih berkualitas, formal, dan produktif.

Yusuf menuturkan pemerintah perlu mempercepat sejumlah agenda struktural, mulai dari penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan, percepatan formalisasi UMKM, hingga reindustrialisasi.

Menurut dia, sektor manufaktur perlu kembali diperkuat karena secara historis menjadi sektor yang paling efektif menciptakan lapangan kerja formal dalam skala besar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026