Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengibaratkan pengelolaan ekonomi nasional seperti sebuah tim sepak bola yang membutuhkan kerja sama dan koordinasi antarpemain agar mampu menghasilkan strategi terbaik.

Prasetyo mengatakan koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi kunci dalam menyusun kebijakan ekonomi, mulai dari aspek makro hingga penyelesaian persoalan di sektor riil.

"Hari ini sebagaimana biasanya para penanggung jawab perekonomian berkoordinasi dan hari ini cukup lengkap karena juga ikut dihadiri oleh teman-teman dari DEN yang memberikan pandangan maupun saran-saran," ujar Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di DPR RI, Senin (29/6).

Menurut dia, momentum penyelenggaraan Piala Dunia menjadi gambaran bagaimana seluruh pihak harus bekerja sebagai satu tim dalam mengelola perekonomian nasional.

"Karena ini kebetulan juga sedang berlangsung Piala Dunia, ibarat tim sepak bola mengurusi ekonomi juga bagaikan tim sepak bola yang semua harus saling berkoordinasi," jelasnya.

Ia menjelaskan setiap kementerian dan lembaga saling memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan, mulai dari kebijakan makroekonomi, fiskal, hingga penanganan persoalan yang dihadapi dunia usaha.

[Gambas:Youtube]

"Semua saling memberi masukan bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan mulai dari makro, mulai dari fiskalnya sampai kepada sektor riil yang kita hadapi di lapangan," katanya.

Prasetyo mencontohkan salah satu isu yang dibahas dalam koordinasi tersebut ialah pemenuhan kebutuhan gas bagi industri yang dinilai penting untuk menjaga aktivitas sektor manufaktur.

Ia berharap koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terus diperkuat agar berbagai kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita berharap koordinasi ini dapat terus kita tingkatkan untuk memastikan seluruh perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan," pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Prinsip meritokrasi dinilai perlu menjadi fokus utama dalam penunjukan Luke Thomas Mahony menjadi Direktur Utama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) alih-alih status kewarganegaraannya.

Pakar manajemen sumber daya manusia (SDM), Yodhia Antariksa menilai pengisian jabatan strategis seharusnya berlandaskan prinsip meritokrasi. Integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan menjadi pertimbangan yang lebih penting dibandingkan kewarganegaraan seseorang.

Menurutnya, apabila Luke Thomas memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam serta memahami rantai pasok ekspor komoditas, penunjukan tersebut dapat dipandang sebagai langkah menghadirkan kepemimpinan yang profesional di DSI.

"Jika Luke Thomas memang memiliki pengalaman panjang di sektor sumber daya alam dan memahami rantai pasok ekspor komoditas, maka penunjukan tersebut dapat dipahami sebagai upaya menghadirkan kepemimpinan yang profesional," kata Yodhia dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).

Dia menjelaskan DSI akan mengelola aktivitas ekonomi bernilai sangat besar yang berkaitan langsung dengan penerimaan negara. Pengelolaannya harus ditopang sistem yang kuat, tata kelola yang baik, pengambilan keputusan berbasis data, serta akuntabilitas yang tinggi.

Menurutnya, profesionalisme menjadi fondasi penting agar keputusan bisnis tidak dipengaruhi kepentingan jangka pendek maupun kepentingan kelompok tertentu. Praktik penggunaan talenta global juga telah menjadi hal yang lazim diterapkan berbagai perusahaan milik negara maupun sovereign wealth fund di sejumlah negara.

Meski demikian, Yodhia mengingatkan kualitas pemimpin hanya menjadi salah satu faktor keberhasilan DSI. Jika pembentukan DSI ditujukan memperkuat pengawasan ekspor dan menutup kebocoran penerimaan negara, faktor penentu utamanya tetap berada pada tata kelola dan sistem yang dibangun sejak awal.

Dia menilai desain SDM DSI harus mengedepankan meritokrasi melalui rekrutmen berbasis kompetensi dan integritas, target kinerja yang terukur, sistem remunerasi yang kompetitif, serta budaya organisasi yang menjunjung transparansi dan profesionalisme.

"Keberhasilan DSI nantinya tidak akan ditentukan oleh satu orang pemimpin, tetapi oleh kualitas tim, tata kelola, dan sistem yang dibangun sejak awal," katanya.

Sebelumnya, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemilihan Luke Thomas dilakukan setelah mempertimbangkan rekam jejaknya di industri pertambangan dan perdagangan komoditas global.

Sebelum ditunjuk memimpin DSI, Luke menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025 serta pernah menjadi Direktur sekaligus Chief Strategy and Technical Officer PT Vale Indonesia Tbk. pada 2024–2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia dapat menjadi negara makmur dan adil apabila menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara murni dan konsekuen.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato perdana pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Cetak biru itu dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa,” ujar Prabowo.

Dia mengatakan para pendiri bangsa telah merumuskan konsep pengelolaan ekonomi nasional berdasarkan pengalaman panjang penjajahan dan eksploitasi sumber daya Nusantara oleh bangsa asing.

Menurut Prabowo, para pendiri bangsa memahami bahwa kekayaan Indonesia selama ratusan tahun diambil oleh negara-negara penjajah untuk memperkaya diri mereka sendiri.

“Mereka melihat dan merasakan kekayaan Nusantara ratusan tahun diambil oleh penjajah-penjajah kita untuk memperkaya mereka,” katanya.

Prabowo bahkan menyinggung sejarah Belanda yang disebutnya memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tertinggi di dunia selama ratusan tahun karena menguasai wilayah Nusantara.

“Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Karena mereka menguasai wilayah yang sekarang adalah Republik Indonesia,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elit nasional untuk berani menghadapi berbagai tantangan dan belajar dari sejarah agar Indonesia tidak kembali mengalami eksploitasi ekonomi oleh kekuatan asing.

“Ada suatu adagium bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan dihukum oleh sejarah,” katanya.

Prabowo juga mengingatkan bahwa para pendiri bangsa, termasuk Soekarno dan Mohammad Hatta, telah merancang sistem ekonomi nasional melalui Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal tersebut mengatur prinsip perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta penguasaan negara atas cabang produksi penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Saya ingin menegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, kita jalankan dengan murni dan konsekuen, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil,” ujar Prabowo.

Dia menegaskan kesejahteraan rakyat dan pemerataan kualitas hidup harus menjadi tujuan utama pengelolaan ekonomi nasional.

“Rakyat harus menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang layak,” tandas Prabowo.