Serang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Banten menjadi rujukan bagi delegasi Republik Demokratik Timor Leste dalam hal manajemen proyek pembangunan infrastruktur jalan strategis.

Gubernur Banten, Andra Soni, menerima langsung kunjungan delegasi yang dipimpin oleh Wakil Duta Besar Timor Leste Domingus Savio bersama Project Management Unit (PMU) Highway Suai-Natarbora Kementerian Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Timor Leste di Kota Serang, Rabu.

"Provinsi Banten menyambut baik dan mengapresiasi kepercayaan Pemerintah Timor Leste yang memilih daerah ini sebagai lokasi pembelajaran infrastruktur," kata Andra di Serang, Rabu.

Andra menjelaskan, sebanyak 22 anggota PMU dari Timor Leste mengikuti pelatihan selama hampir satu bulan, mulai 2 hingga 27 Juli 2026. Pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada teknik jalan dan jembatan, pengujian material konstruksi, hingga tata kelola administrasi proyek.

Andra mengatakan, tim PMU tersebut sedang merencanakan pembangunan jalan tol di salah satu lokasi di Timor Leste, sehingga mereka perlu memperdalam manajemen proyek secara menyeluruh, termasuk proses pembangunan jalan tol.

"Kami berharap kunjungan ini menjadi sarana bertukar pengalaman, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga membangun budaya kualitas agar infrastruktur yang dihasilkan tangguh, aman, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi karena mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperkuat daya saing, serta membuka akses menuju pusat pertumbuhan baru.

Sementara itu, Koordinator PMU Highway Suai-Natarbora, Miguel Marques De Jesus Monteiro, menjelaskan bahwa Banten dipilih karena dinilai memiliki pengalaman pembangunan yang sangat relevan dan dapat menjadi referensi bagi negaranya.

“Banten merupakan provinsi yang berkembang dari awal sejak berdiri tahun 2000. Pengalaman itu menjadi referensi yang baik bagi kami dalam membangun dan mengelola proyek infrastruktur di Timor Leste,” kata Miguel.

Selama program berlangsung, para peserta akan dibagi ke dalam dua bidang utama, yakni teknik dan manajemen proyek. Materi yang diberikan mencakup pembangunan jalan dan jembatan, sistem pengendalian mutu, serta administrasi proyek seperti pengarsipan dan tata kelola manajemen.

Melalui peningkatan kompetensi ini, Pemerintah Timor Leste berharap kapasitas PMU dapat semakin kuat dalam mendukung pembangunan Highway Suai–Natarbora sebagai infrastruktur strategis penunjang kawasan industri energi dan logistik di pesisir selatan negara tersebut.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

MEDAN - Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari pesatnya pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menjaga sejarah, identitas, dan memori kolektif masyarakat. Berangkat dari visi tersebut, Pemerintah Kota Semarang menggagas Seminar Nasional "Menyelamatkan Heritage Kota Maritim: Sejarah dan Pengembangannya" sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Rakernas XVIII APEKSI 2026 di Medan.

Seminar yang merupakan kolaborasi antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan (UNIMED), Pemerintah Kota Semarang, Program Doktor Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Rumah Sejarah Medan, dan Rumah Budaya Tangga Medan itu menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam menjadikan pelestarian sejarah sebagai bagian dari arah pembangunan kota yang berkelanjutan.

Diikuti sekitar 100 peserta dari unsur akademisi dan Pemerintah Kota Semarang, forum tersebut tidak sekadar menjadi ruang diskusi ilmiah, melainkan momentum membangun gerakan bersama untuk menyelamatkan warisan kota-kota maritim Indonesia yang kini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari perubahan iklim, urbanisasi, degradasi kawasan pesisir, hingga krisis memori akibat derasnya arus informasi digital.

Menurut Agustina, kota yang maju tidak boleh kehilangan jati dirinya. Karena itu, pelestarian sejarah harus berjalan beriringan dengan pembangunan modern agar Semarang tetap tumbuh sebagai kota yang kompetitif tanpa tercerabut dari akar sejarahnya.

"Sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi fondasi untuk membangun masa depan. Kota yang memahami sejarahnya akan memiliki identitas yang kuat, karakter yang jelas, dan arah pembangunan yang berkelanjutan," tegas Agustina pada Rabu (1/7).

Komitmen tersebut diwujudkan melalui rencana pembangunan Semarang City Archive dan Museum Bahari Semarang yang diproyeksikan menjadi pusat dokumentasi sejarah, pendidikan, penelitian, inovasi, diplomasi budaya, sekaligus destinasi wisata sejarah. Kehadiran kedua institusi itu diharapkan memperkuat posisi Semarang sebagai kota maritim yang memiliki kekayaan sejarah sekaligus meningkatkan daya saing kota di tingkat nasional maupun global.

Dalam seminar tersebut, Agustina juga menegaskan bahwa museum dan arsip kota tidak boleh dipandang hanya sebagai tempat menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi harus menjadi ruang hidup yang menghubungkan generasi masa kini dengan perjalanan panjang peradaban Semarang sebagai kota pelabuhan yang kosmopolitan.

Semangat tersebut mendapat penguatan dari para akademisi. Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum. menjelaskan bahwa Semarang telah berkembang sebagai kota maritim jauh sebelum masa kolonial dan menjadi ruang perjumpaan berbagai bangsa serta kebudayaan selama lebih dari seribu tahun. Identitas kosmopolitan itu menjadi modal penting bagi pembangunan kota saat ini.

Sementara itu, Prof. Dr. Yety Rochwulaningsih, M.Si. mengingatkan pentingnya menjaga sejarah di era digital. Menurutnya, ancaman terhadap warisan sejarah kini tidak hanya berupa kerusakan fisik bangunan, tetapi juga muncul melalui disinformasi, hoaks sejarah, dan bias teknologi. Karena itu, digitalisasi arsip dan penguatan literasi sejarah menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan.

Perspektif yang lebih luas disampaikan Prof. Dr. Phil. Ichwan Azhari, M.S. yang menekankan bahwa penyelamatan situs-situs maritim Nusantara merupakan agenda nasional untuk menjaga bukti kejayaan peradaban bahari Indonesia.

Adapun Prof. Dr. Suryadi, M.A. dari Leiden University, Belanda, menyoroti pentingnya kerja sama internasional dalam digitalisasi serta repatriasi arsip kolonial yang hingga kini masih tersimpan di berbagai lembaga di Belanda. Arsip tersebut dinilai memiliki nilai strategis dalam merekonstruksi sejarah kota-kota maritim Indonesia, termasuk Semarang.

Komitmen Pemerintah Kota Semarang terhadap pelestarian sejarah juga diwujudkan melalui dua langkah nyata yang dilaksanakan bersamaan dengan seminar tersebut.

Pertama, penyerahan artefak dan arsip peradaban maritim koleksi Dr. Jimmy Lassang Manahara Siahaan, M. CP kepada Pemerintah Kota Semarang sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penyelamatan warisan sejarah bangsa.

Ke dua, repatriasi Warisan Sejarah Surat Kabar Semarang Tahun 1858–1942 dari Rumah Sejarah Medan kepada Pemerintah Kota Semarang. Pengembalian arsip tersebut menjadi tonggak penting dalam membangun kembali memori kolektif Kota Semarang sekaligus menjadi fondasi pengembangan Semarang City Archive.

Bagi Pemerintah Kota Semarang, keberhasilan membangun kota bukan hanya menghadirkan jalan yang baik, kawasan yang tertata, maupun infrastruktur yang modern. Lebih dari itu, pembangunan juga harus mampu menjaga identitas kota agar tetap hidup di tengah masyarakat.

Melalui kepemimpinan Wali Kota Agustina Wilujeng, Pemerintah Kota Semarang terus menunjukkan bahwa pelestarian sejarah merupakan bagian dari strategi pembangunan kota. Dengan menghubungkan warisan masa lalu dengan inovasi masa depan, Semarang tidak hanya menjaga jejak peradabannya, tetapi juga menegaskan diri sebagai kota maritim yang maju, berbudaya, berdaya saing, dan siap menjadi rujukan nasional dalam pengelolaan heritage perkotaan.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, DPD Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) telah memanggil anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Therensius Lazakar. Pemanggilan itu berkaitan diklarifikasi terkait dugaan intimidasi terhadap Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni, atau yang akrab disapa dr Icha.

"Kami sudah memanggil melalui DPD Provinsi NTT, sudah dipanggil yang bersangkutan. Kemarin saya bertelepon dengan Ketua DPD Provinsi NTT dan DPD NTT lagi menyusun laporan dari pemanggilan yang bersangkutan," kata Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/7/2026).

Meski begitu, Sarmuji memastikan akan berbuat adil dalam menangani kasus tersebut. Merujuk ahli psikologis, kata dia, kasus intimidasi itu harus didalami.

"Cuman memang seperti yang disampaikan oleh salah satu ahli mengatakan, kita mesti tahu benar apakah benar ada tindakan seperti itu, tindakan intimidasi, dan apakah tindakan intimidasi itu benar, kemudian menyebabkan seseorang mengambil keputusan seperti yang kemarin," kata Sarmuji.

Meski begitu, Sarmuji menyatakan, pihaknya tak segan memberi sanksi tegas terhadap Therensius. "Kalau memang kader kami salah, kami tidak akan tolerir, kami pasti akan berikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya," tegasnya.

Sekadar informasi, Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Leona, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), meninggal dunia pada Jumat (26/6/2026). Dia sempat menjalani perawatan di Kota Kupang.

Sebelum meninggal, dokter muda tersebut diduga mengalami tekanan psikologis setelah menjadi korban intimidasi saat menangani seorang pasien korban gigitan ular di ruang IGD.

Bisnis.com, SURABAYA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/YoY) pada Juni 2026 di Provinsi Jawa Timur berada pada level 3,36%, melampaui catatan nasional pada periode yang sama sebesar 3,34%.

Kelompok pengeluaran perawatan pribadi, transportasi, hingga makanan menjadi komponen penyumbang utama inflasi tahunan di Jatim pada periode tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jatim Herum Fajarwati memaparkan catatan inflasi yang dibukukan tersebut sejalan dengan pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mengalami peningkatan selama satu tahun terakhir.

"Inflasi year on year sebesar 3,36% terjadi pada Juni 2026, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,52 pada Juni 2025 menjadi 112,17 pada Juni 2026," ungkap Herum saat jumpa pers, Rabu (1/7/2026).

Ia mengungkapkan inflasi tahunan yang terjadi pada Juni 2026 tersebut secara utamanya disumbang oleh tiga kelompok pengeluaran masyarakat. Pertama, penyumbang inflasi terbesar di Jatim adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,34%, yang memberikan andil terhadap inflasi y-on-y pada Provinsi Jawa Timur sebesar 0,73%.

"Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi y-on-y, di antaranya emas perhiasan, pasta gigi, sampo, bedak, dan pembalut wanita," ucapnya.

Kedua, kelompok transportasi yang memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 5,87%, dan memberikan andil terhadap inflasi sebesar 0,72%. BPS mencatat tekanan harga pada kelompok pengeluaran ini utamanya didorong oleh kenaikan angkutan udara dan bensin.

"Lalu, terdapat mobil, sepeda motor, pemeliharaan/servis, serta pelumas/oli mesin yang memberikan andil inflasi tahunan di Provinsi Jawa Timur pada Juni 2026," tuturnya.

Ketiga, kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan harga secara tahunan pada Juni 2026 sebesar 4,01%, serta memberikan andil terhadap inflasi tahunan di Jatim sebesar 1,10%.

"Komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi antara lain adalah beras, minyak goreng, daging sapi, cabai, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin (SKM), daging ayam ras, cabai merah, air kemasan, tahu mentah, tempe, Sigaret Kretek Tangan (SKT), wortel, jeruk, Sigaret Putih Mesin (SPM), ikan tongkol/ikan ambu-ambu, ikan bandeng/ikan bolu, pepaya, dan udang basah," tuturnya.

Selanjutnya, inflasi bulanan Jatim pada Juni 2026 (month-to-month/MtM) tercatat sebesar 0,30%, dengan inflasi tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 0,46%, dan terendah di Kabupaten Sumenep sebesar 0,01%. Kelompok pengeluaran transportasi menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan Juni 2026 di Jatim dengan andil 0,31%.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) menargetkan pendapatan ekonomi kreatif (ekraf) pada 2026 naik menjadi Rp41,6 miliar atau mengalami peningkatan ketimbang realisasi 2025 yang sebesar Rp36,84 miliar.

Nilai ekraf sebesar ini berasal dari 17 subekraf yang meliputi aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fesyen, film, animasi, video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan dan periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio.

"Kontribusi ekraf terhadap Produks Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim meningkat, dari 5,63 persen pada 2024 menjadi 6,19 persen pada 2025," ujar Kabid Ekraf Dispar Kaltim Awang Khaliq di Samarinda, Rabu.

Untuk merealisasikan target sebesar Rp41,6 miliar tahun ini, Dispar terus melakukan berbagai hal seperti percepatan transformasi digital ekraf melalui penguatan talenta dan pendanaan inkubasi start-up ekraf digital.

Kemudian melakukan digitalisasi UMKM kreatif (pemasaran daring, penggunaan QRIS dalam transaksi, integrasi logistik, dan katalog produk) untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar.

Menurut dia, selain itu, pihaknya juga melakukan revitalisasi desain dan arsitektur berupa penguatan inovasi melalui kompetisi, dana pendamping, kemitraan industri - kampus, efisiensi layanan berbasis teknologi, dan insentif properti ramah lingkungan.

Lantas melakukan penguatan media, konten, dan seni budaya melalui optimalisasi di Temindung Creative Hub untuk produksi atau inkubasi film, animasi, televisi, radio, podcast, fotograf, dan penyelenggaraan festival konten daerah secara tahunan.

"Kami juga melakukan pengembangan ekraf berbasis lapangan usaha dengan melakukan modernisasi industri pengolahan (makanan, roti/ kue, kuliner), percepatan jaringan internet di daerah terpencil, dan optimalisasi distribusi melalui ritel modern, e-commerce, dan pasar digital," kata Awang.

Pihaknya juga memperkuat pusat produksi bersama berbasis sentra usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di tiap kabupaten/kota untuk meningkatkan kapasitas produksi, disertai standardisasi kualitas, perbaikan kemasan, memelihara kebersihan untuk kesehatan dan keamanan produk, serta sertifikasi halal.

"Termasuk memfasilitasi kepemilikan nomor induk berusaha (NIB), hingga penguatan merek guna mendorong penetrasi pasar ritel modern, sekaligus memperluas akses ke rantai pasok, hingga membangun rantai pasok ke ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN)," katanya.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.

Bisnis.com, MALANG — Program Satu Rekening Satu Pelajar KEJAR di Kabupaten Malang telah mencatat lebih dari 568.527 rekening pelajar dengan total saldo sekitar Rp187,67 miliar hingga 31 Mei 2026.

Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menilai angka itu menunjukkan peningkatan partisipasi pelajar dalam memanfaatkan layanan keuangan formal.“Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini melalui penguatan budaya menabung sebagai fondasi pembentukan generasi yang cerdas finansial,” ujarnya pada Program Kejar di Pendapa Kab. Malang, Selasa (30/6/2026).

Komitmen tersebut, kata dia, diwujudkan melalui kolaborasi OJK Malang bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Malang, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, dan industri perbankan dalam penyelenggaraan Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dan Rajin Menabung (RABU) di satuan pendidikan se-Kabupaten Malang dengan mengusung tema “Pelajar Makmur, Cerdas Finansial”.

Kegiatan yang dihadiri Bupati Malang Sanusi, Kepala OJK Malang Farid Faletehan, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Siti Nurfalinda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Prasetyani Arum Anggorowati, serta diikuti lebih dari 500 kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Kegiatan tersebut juga diikuti sekitar 1.100 peserta secara daring.

Farid mengapresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam mendukung implementasi Program KEJAR. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, regulator, satuan pendidikan, dan industri jasa keuangan menjadi kunci dalam membangun budaya menabung sejak dini.

“Melalui Program KEJAR, OJK mendorong semakin banyak pelajar memiliki akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus membangun perilaku pengelolaan keuangan yang bijak,” ujarnya.

Menurutnya, budaya menabung yang ditanamkan sejak dini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam mengambil keputusan keuangan yang bertanggung jawab di masa depan.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan, kata dia, OJK berharap Program KEJAR dan RABU tidak hanya meningkatkan kepemilikan rekening tabungan pelajar, tetapi juga menanamkan budaya menabung, disiplin dalam mengelola keuangan, serta perilaku finansial yang bertanggung jawab sejak usia dini sebagai fondasi menuju masyarakat yang semakin inklusif dan sejahtera

Senada dengan hal tersebut, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang Siti Nurfalinda menyampaikan bahwa Program KEJAR dan RABU sejalan dengan berbagai program edukasi keuangan Bank Indonesia, antara lain melalui Gerakan Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah.

Bupati Malang Sanusi berharap kolaborasi yang terjalin dapat menjadi investasi jangka panjang dalam membentuk generasi muda yang lebih mandiri dan sejahtera.

“Kebiasaan menabung sejak dini tidak hanya membentuk kemampuan mengelola keuangan, tetapi juga menumbuhkan karakter disiplin, tanggung jawab, dan perencanaan yang baik,” ujar Sanusi.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Program KEJAR dan RABU di Satuan Pendidikan Kabupaten Malang sebagai pembaruan komitmen yang telah dibangun sejak tahun 2021.

Penandatanganan tersebut menjadi bentuk penguatan sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas implementasi program secara berkelanjutan.

Kegiatan juga diisi dengan penyerahan lebih dari 5.000 rekening Simpanan Pelajar (Simpel) oleh BRI, Bank Mandiri, BSI, BNI, Bank Jatim, dan BPR Artha Kanjuruan Pemerintah Kabupaten Malang kepada siswa SD dan SMP/MTs negeri maupun swasta di Kabupaten Malang. (K24)

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - PDI Perjuangan menonaktifkan Anggota DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Veronika Lake, usai namanya terseret dalam kasus meninggalnya dokter muda, dr Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha. Keputusan ini diambil setelah partai memanggil Veronika Lake.

"Hari ini anggota DPRD yang PDI Perjuangan itu sudah dipanggil oleh Badan Kehormatan partai di TTU, Timor Tengah Utara," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, Selasa (30/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa Badan Kehormatan meminta penjelasan atau klarifikasi atas peristiwa meninggalnya dokter Icha, termasuk sampai namanya ikut terseret dalam dugaan intimidasi. "Dia sudah menjelaskan. Kemudian DPC menonaktifkan dia selama proses hukum di polisi," ujarnya.

Kasus ini bermula saat Dokter Icha diduga mendapat intimidasi ketika bertugas di IGD RS Leona Kefamenanu. Pihak keluarga almarhumah, melalui sang paman Victor Manbait, menyebut Dokter Icha mengalami trauma berat setelah dibentak dan ditunjuk-tunjuk oleh oknum anggota DPRD TTU.

Ketegangan disebut dipicu desakan keluarga pasien yang meminta vaksin tertentu. Namun, berdasarkan prosedur medis, tindakan tersebut belum direkomendasikan dan stoknya tidak tersedia di rumah sakit.

Saat ini, penyebab pasti meninggalnya Dokter Icha masih diselidiki secara intensif oleh Polres Timor Tengah Utara dan Polres Kupang. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi dan akan memanggil tiga anggota DPRD yang disebut berada di lokasi untuk dimintai klarifikasi.

Bisnis.com, SURABAYA – Polda Jawa Timur berhasil membongkar tiga kasus penyelundupan dan perdagangan ilegal terhadap puluhan gading gajah, ratusan ekor kupu-kupu dilindungi, serta puluhan ribu benih benih lobster (BBL).

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan ketiga perkara tersebut adalah kejahatan dalam bentuk eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian lingkungan sekaligus merugikan kepentingan bangsa dan negara.

"Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, ketiga perkara ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun memiliki satu benang merah yang sama, yaitu eksploitasi sumber daya alam yang mengancam kelestarian ekosistem serta merugikan kepentingan bangsa," beber Jules, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan kejahatan terhadap satwa liar maupun benih lobster tidak hanya menyebabkan kerugian ekologis, tetapi juga mengganggu keberlanjutan ekonomi bagi generasi mendatang. Karena itu, penegakan hukum menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan lingkungan nasional sekaligus memberikan efek jera kepada para pelaku.

"Keberhasilan pengungkapan perkara ini merupakan wujud nyata komitmen Polda Jawa Timur bersama stakeholder terkait dalam menjaga kekayaan hayati Indonesia dari praktik perdagangan ilegal dan eksploitasi yang melanggar hukum," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur, Kombes Pol Roy Hutton Marulamrata Sihombing menjelaskan kasus pertama yang diungkap pihaknya, yakni penyelundupan 53 potong gading gajah dengan tersangka berinisial HAJ.

Roy mengungkapkan modus yang digunakan oleh pelaku tergolong rapi, yakni memanfaatkan sembilan jamaah umrah yang baru pulang dari Arab Saudi sebagai pembawa barang.

Pelaku menitipkan gading yang telah dibungkus aluminium foil, kertas hitam, kemudian dimasukkan ke dalam kardus dan koper. Kepada para jamaah, pelaku mengaku barang tersebut hanyalah aksesori mobil sehingga tidak menimbulkan kecurigaan.

"Barang itu berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke Indonesia melalui penitipan kepada jamaah umrah yang akan pulang. Gading dibungkus dengan aluminium foil, kertas hitam dan disamarkan sebagai aksesori mobil," ujar Roy.

Berdasarkan hasil penyidikan, kasus tersebut terungkap setelah petugas Bea Cukai Juanda mengamankan sembilan koper milik jamaah umrah pada kedatangan internasional di Terminal II Bandara Internasional Juanda.

Dari seluruh koper tersebut, ditemukan total 53 potongan gading gajah yang dibawa tanpa sertifikat kesehatan dari negara asal maupun dokumen karantina.

Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengaj Pasal 86 huruf a dan atau huruf c juncto Pasal 33 UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar.

Selain itu, penyidik juga membongkar penyelundupan 39.927 ekor benih bening lobster yang hendak dikirim ke Singapura melalui Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo.

Dalam perkara tersebut, Roy menyebut pihaknya menetapkan dua tersangka berinisial FM dan JSK. Modus yang digunakan ialah menyelundupkan ribuan benih lobster ke dalam koper yang dibungkus menggunakan handuk basah agar tetap hidup selama perjalanan udara.

"Modus operandinya memasukkan benih-benih lobster ke dalam koper yang dibungkus dengan handuk basah dengan tujuan Singapura menggunakan pesawat Singapore Airlines melalui Bandara Juanda," beber Roy.

Kasus tersebut terbongkar setelah petugas menerima informasi adanya upaya pengiriman benih lobster tanpa izin resmi menuju luar negeri. Aparat kemudian mengamankan koper berisi hampir 40 ribu benih lobster beserta sejumlah barang bukti lain seperti paspor, telepon seluler, kartu ATM, dan dokumen penerbangan.

Kedua tersangka dijerat Pasal 92 juncto Pasal 26 Ayat (1) dan atau Pasal 88 juncto Pasal 16 Ayat (1) UU 6/2023 tentang Perikanan dengan ancaman hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar.

Pengungkapan lainnya menyasar perdagangan satwa dilindungi berupa 2.113 ekor kupu-kupu berbagai jenis yang hendak dikirim ke sejumlah negara, yakni Cina, Prancis, Amerika Serikat, Kanada, Ceko, dan Jerman.

Polisi menetapkan tersangka berinisial LL yang terbukti mengirimkan kupu-kupu dalam kondisi telah diawetkan melalui jasa kargo di Bandara Juanda.

"Ditemukan 10 Airway Bill DHL yang seluruhnya berisi kupu-kupu dilindungi dalam keadaan mati yang akan dikirim ke China, Prancis, USA, Kanada, Ceko, dan Jerman," bebernya.

Tersangka dijerat Pasal 40A Ayat (1) huruf e UU 32/2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pasal 87 huruf a UU 21/2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp200 juta.

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggenjot pertumbuhan ekowisata di daerah 3T (terpencil, terdepan, terluar) lewat akses infrastruktur baik jalan darat, transportasi sungai, layanan listrik, komunikasi dan digitalisasi, untuk meningkatkan jumlah kunjungan.

"Potensi ekowisata di Kaltim sangat banyak, di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu misalnya, ada beberapa destinasi cantik seperti beberapa air terjun dan Batu Dinding. Lokasinya jauh, sehingga Pemprov membersamai dengan infrastruktur pendukung," kata Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltim Ririn Sari Dewi di Samarinda, Selasa.

Dukungan infrastruktur di Kutai Barat dan Mahakam Ulu difokuskan membuka keterisolasian sekaligus mendukung pariwisata berkelanjutan, seperti ruas Tering–Ujoh Bilang sepanjang 136 km yang sudah terealisasi 90 km dengan target tuntas 2027, menggunakan APBD Kaltim Rp90 miliar 2026.

Ada pula jalan lingkar wisata berupa perbaikan akses jalan ke destinasi Gunung S, Danau Jempang, Goa Ngereng, Linggang Purwodadi di Kutai Barat, termasuk jalan penghubung desa wisata berupa pengerasan dan perkerasan untuk memudahkan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Bentuk dukungan lainnya, menurut dia, adalah penyediaan layanan listrik lewat jaringan PLN dan PLTS terpusat, serta jaringan komunikasi digital untuk memudahkan operasional layanan wisata.

Ia menjelaskan, berbagai fasilitas pendukung juga akan terus diupayakan seperti pusat informasi, penginapan, dan jalur aman. Ketiganya menjadi fondasi agar potensi wisata alam, budaya, dan ekowisata dapat dinikmati pengunjung sekaligus mengangkat ekonomi warga lokal.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat identitas budaya daerah," ujar Ririn dalam Bincang Pariwisata di Samarinda tersebut.

Bincang ini dihadiri Hendri Kurniawan selaku Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Kaltim, Dian Rosita selaku Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim, dan Anas Maghfur selaku Ketua Indonesian Fashion Chamber (IFC) Provinsi Kaltim.

"Pariwisata dan ekonomi kreatif Kaltim akan tetap maju melalui sinergi lintas sektor. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, karena aksi kecil yang dilakukan dan promosi yang dilakukan terus menerus, pasti bisa berkembang dan maju," kata Ririn.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026