Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menyoroti penumpukan ribuan kontainer yang telah mengantongi Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) di Pelabuhan Tanjung Priok. Meski demikian, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memastikan aktivitas logistik dan pelayanan peti kemas masih berjalan normal.

Pelindo menyatakan peningkatan arus barang yang terjadi sepanjang tahun ini masih dapat ditangani melalui berbagai langkah operasional yang dijalankan bersama operator terminal dan instansi terkait.

Executive General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok Yandri Trisaputra mengatakan volume peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus meningkat.

Hingga April 2026, arus peti kemas tercatat mencapai sekitar 1,85 juta TEUs atau tumbuh 10% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan 1,68 juta TEUs pada periode yang sama tahun lalu.

Menurut Yandri, peningkatan volume tersebut belum berdampak signifikan terhadap tingkat kepadatan terminal maupun pelayanan kapal. Pelindo mencatat tingkat keterisian lapangan penumpukan atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata masih berada di bawah ambang batas kepadatan.

"Di tengah peningkatan volume tersebut, operasional terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok secara umum tetap berjalan lancar dan terkendali. Hal ini tercermin dari tingkat kepadatan terminal atau Yard Occupancy Ratio (YOR) rata-rata bulanan yang berada di bawah 60%," ujar Yandri kepada Bisnis, dikutip Selasa (17/6/2026).

Dia menjelaskan terminal peti kemas umumnya mulai dikategorikan padat ketika YOR mencapai 70%. Dengan demikian, kondisi saat ini masih dinilai aman untuk mendukung aktivitas bongkar muat dan distribusi barang.

Yandri mengatakan keberadaan peti kemas yang masih berada di lapangan penumpukan setelah memperoleh SPPB terus dipantau agar tidak mengganggu kapasitas terminal. Untuk itu, Pelindo melakukan sejumlah penyesuaian operasional guna menjaga kelancaran arus logistik.

Langkah tersebut antara lain melalui optimalisasi kapasitas lapangan penumpukan, percepatan pelayanan peti kemas ekspor, serta pelaksanaan Pemindahan Lapangan Penumpukan (PLP) ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Lini II.

"Dengan kondisi dan upaya tersebut, kegiatan bongkar muat kapal, penumpukan, maupun pelayanan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok terus berjalan normal dan lancar," katanya.

Terkait sorotan terhadap sekitar 10.000 kontainer yang masih berada di pelabuhan meski telah memperoleh SPPB, Pelindo mengaku terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat arus keluar barang.

Sebagai operator pelabuhan, Pelindo berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Priok, operator terminal, hingga pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi logistik.

Menurut Yandri, salah satu langkah yang ditempuh ialah mendukung percepatan pelaksanaan PLP terhadap peti kemas yang telah memperoleh persetujuan pengeluaran barang melalui koordinasi dengan Bea Cukai dan pengelola TPS Lini II.

Selain itu, Pelindo juga berkomunikasi dengan pemilik barang maupun perwakilannya agar segera menarik peti kemas dari terminal sehingga tidak menambah beban kapasitas lapangan penumpukan.

Untuk mendukung proses tersebut, Pelindo menyiapkan berbagai fasilitas operasional yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan pelayanan kepabeanan, mulai dari area pemeriksaan, lokasi penumpukan, peralatan bongkar muat, hingga pengaturan operasional terminal.

Yandri menilai dukungan tersebut penting agar proses pelayanan barang dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas logistik lainnya di pelabuhan.

Ke depan, Pelindo akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menjaga kinerja pelayanan pelabuhan di tengah pertumbuhan volume peti kemas yang terus meningkat.

"Pelindo akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran arus barang, menjaga kinerja pelayanan pelabuhan, serta mendukung kelancaran rantai pasok nasional," pungkas Yandri.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) membantah anggapan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) importir sengaja menahan kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok hingga memicu lonjakan dwelling time.

Ketua Umum BPP GINSI Subandi menilai tudingan tersebut tidak tepat karena biaya penumpukan peti kemas di pelabuhan justru sangat mahal. Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemilik barang untuk sengaja membiarkan kontainernya berlama-lama berada di pelabuhan setelah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

“Jika ada yang mengatakan biaya di pelabuhan murah hingga pemilik barang sengaja menimbun barang di pelabuhan, berarti tidak paham biaya di pelabuhan,” kata Subandi kepada Bisnis, Selasa (16/6/2026).

Dia menjelaskan biaya penumpukan peti kemas ukuran 20 kaki mencapai Rp2,83 juta per hari, sedangkan kontainer ukuran 40 kaki mencapai Rp5,66 juta per hari, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN).

“Coba buktikan, adakah biaya penumpukan peti kemas di tempat lain yang lebih murah dari ini,” ujarnya.

Menurut Subandi, biaya tersebut belum termasuk demurrage atau denda keterlambatan pengembalian kontainer kepada perusahaan pelayaran yang berkisar US$80-US$160 per hari.

Dia juga membantah pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai kontainer berstatus SPPB tidak segera dikeluarkan karena biaya penyimpanan di pelabuhan lebih murah dibandingkan di luar pelabuhan.

Menurut Subandi, usulan agar peti kemas yang telah memperoleh SPPB dipindahkan ke lokasi non-tempat penimbunan sementara (TPS) sebenarnya sudah lama disampaikan. Namun, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Bea Cukai. Di sisi lain, operator terminal dinilai lebih memilih kontainer tetap berada di area pelabuhan karena memperoleh pendapatan dari biaya penumpukan dan denda keterlambatan.

Dia menjelaskan tarif dasar penumpukan sebesar Rp42.500 dapat meningkat menjadi 600% setelah tiga hari. Jika kontainer yang telah memperoleh SPPB masih belum diambil oleh pemilik barang, tarif penumpukan dapat dikenakan hingga 1.000% dari tarif dasar.

Dengan skema tersebut, biaya penumpukan kontainer ukuran 20 kaki dapat mencapai sekitar Rp2,83 juta per hari setelah dikenakan PPN. Sementara itu, biaya untuk kontainer ukuran 40 kaki mencapai sekitar Rp5,66 juta per hari.

“Karenanya, terminal pun menikmati peti kemas yang tidak diambil oleh pemiliknya,” kata Subandi.

Selain persoalan biaya, dia menilai penumpukan kontainer juga dipengaruhi sejumlah faktor operasional. Salah satunya adalah pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran.

Menurutnya, menjelang dan selama masa mudik, pemilik barang tidak diperkenankan mengeluarkan kargo dari pelabuhan hingga 16 hari guna menghindari kemacetan. Bahkan setelah masa cuti Lebaran berakhir, pengeluaran kontainer masih dibatasi hingga maksimal 50% per hari selama beberapa minggu sebelum kemudian ditingkatkan menjadi 75%.

Subandi juga menyoroti proses pemeriksaan fisik barang yang dinilai turut berkontribusi terhadap kepadatan di pelabuhan.

“Itu akibat peti kemas yang selama ini tidak diperiksa, tetapi belakangan ini harus diperiksa secara fisik,” katanya.

Menurut dia, antrean pemeriksaan kontainer jalur merah dapat berlangsung berhari-hari, bahkan mencapai tujuh hingga 10 hari. Kondisi tersebut terjadi karena pemeriksaan belum berjalan 24 jam sehari atau tiga shift penuh akibat keterbatasan personel. Selain itu, pelayanan pada Sabtu hanya berlangsung setengah hari dan libur pada Minggu.

Dia menilai pemeriksaan seharusnya tetap dapat dilakukan terhadap kontainer yang telah berada di area pemeriksaan tanpa harus menunggu kehadiran pemilik barang atau kuasanya.

“Namun kenyataannya tidak diperiksa kecuali sudah ada pemilik atau kuasanya. Akibatnya, pemeriksaan terganggu karena tidak ada permintaan dari pemilik atau kuasanya. Bahkan pada hari kerja pun, jika pemiliknya belum datang ke lokasi, barang tidak akan diperiksa,” kata Subandi.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat antrean pemeriksaan semakin panjang. Dia juga menyebut saat ini banyak kontainer jalur hijau yang semestinya tidak memerlukan pemeriksaan fisik justru dialihkan ke jalur merah sehingga memperparah kepadatan.

Selain itu, Subandi menilai Bea Cukai belum tegas menerapkan aturan terkait kontainer yang tidak diajukan untuk proses customs clearance selama lebih dari 30 hari. Menurut dia, selama ini pemindahan ke Tempat Penimbunan Pabean (TPP) untuk proses lelang lebih banyak dilakukan terhadap kontainer yang berisi barang yang mudah dijual.

Dia juga mengaitkan penumpukan barang dengan kebijakan Kementerian Perindustrian yang mewajibkan sejumlah komoditas impor memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Banyak barang yang tertimbun di pelabuhan akhir-akhir ini juga merupakan dampak dari Peraturan Menteri Perindustrian yang mewajibkan barang-barang tertentu memiliki sertifikat SNI. Padahal, sampai sekarang importir masih kesulitan memperoleh sertifikat tersebut. Peraturan itu berlaku sejak 20 Mei 2026,” katanya.

Bea Cukai Soroti Kontainer Tertahan

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap masih terdapat sejumlah importir yang menahan kontainernya di Pelabuhan Tanjung Priok melebihi batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya berasal dari importasi kendaraan merek BYD dan Wuling.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama mengatakan lonjakan jumlah kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok beberapa waktu lalu turut menyebabkan kenaikan dwelling time.

Menurut Djaka, jumlah kontainer yang menumpuk sempat mencapai hampir 10.000 unit. Padahal, para importir tersebut telah memperoleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), tetapi belum segera mengeluarkan peti kemasnya dari pelabuhan.

Dia menjelaskan sejumlah importir memperoleh fasilitas penyimpanan kontainer selama tiga hari setelah penerbitan SPPB.

“Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka mengatakan Bea Cukai telah mendorong para importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan setelah seluruh proses kepabeanan selesai. Dia juga mengakui masih banyak pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan selama tiga hari pascapenerbitan SPPB.

Karena itu, ke depan DJBC akan mendorong importir memindahkan barang ke lini II atau kawasan di luar pelabuhan setelah proses kepabeanan rampung.

“Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung kondisi penumpukan kontainer impor di Pelabuhan Tanjung Priok pada Sabtu (6/6/2026).

Purbaya bahkan berencana mengenakan sanksi kepada importir yang terbukti menimbun barang di pelabuhan lebih dari satu bulan. Menurutnya, penumpukan kontainer tersebut telah menimbulkan keluhan dari kalangan pelaku usaha.

Akibat kondisi tersebut, lebih dari 3.000 kontainer sempat menumpuk di terminal peti kemas Priok dan menyebabkan dwelling time meningkat. Semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer di pelabuhan, semakin besar pula potensi kenaikan biaya logistik.

“Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkap terdapat sejumlah importir yang masih menumpuk kontainernya di pelabuhan Tanjung Priok yang melampaui batas waktu yang ditentukan. Beberapa di antaranya adalah kontainer mobil impor yakni dari China yaitu BYD dan Wuling.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budhi Utama menjelaskan peningkatan jumlah kontainer yang menumpuk beberapa waktu lalu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, turut memicu naiknya dwelling time.

Djaka menyebut penumpukan di Tanjung Priok ini sempat tembus hingga 10.000 kontainer. Para importir, terangnya, sudah memeroleh Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) namun tidak kunjung mengeluarkan petikemasnya dari pelabuhan.

Beberapa importir, lanjutnya, memiliki fasilitas dari pelabuhan untuk menyimpan kontainernya selama tiga setelah penerbitan SPPB.

"Contohnya seperti BYD kemudian dari Wuling itu masih memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pelabuhan selama tiga hari setelah SPPB keluar. Malah bahkan lebih dari dua minggu dia tidak keluar kemarin, itu hampir sekitar 10.000 kontainer yang masih ada di pelabuhan," ujarnya pada rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi XI DPR, Senin (15/6/2026).

Djaka lalu mengatakan, pihak Bea Cukai telah mendorong importir untuk segera mengeluarkan kontainer dari pelabuhan apabila sudah menyelesaikan seluruh proses kepabeanan.

Purnawirawan yang terakhir berpangkat Letnan Jenderal (Letjen) ini tidak menampik banyak pengusaha atau pemilik barang yang memanfaatkan fasilitas penyimpanan kontainer tiga hari pasca penerbitan SPPB.

Oleh sebab itu, ke depannya Djaka menyebut Bea Cukai bakal mendorong para importir untuk menaruh barangnya di luar pelabuhan setelah selesai proses kepabeanan.

"Dengan mengingat cost yang lebih murah [untuk menyimpan barang di dalam pelabuhan] daripada di luar, mereka memanfaatkan itu. Mungkin ke depannya kami akan segera mendorong mereka ke lini 2 di tempat di luar pelabuhan," pungkasnya.

Sebelumnya, Djaka dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat memantau langsung laporan terjadinya penumpukan kontainer barang impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).

Purbaya berencana untuk memberi denda kepada pengusaha yang sengaja menimbun barangnya di pelabuhan selama satu bulan lebih. Menurutnya, pengusaha telah menyampaikan keluhan langsung kepadanya atas penumpukan barang ini.

Akibatnya, sebanyak lebih dari 3.000 kontainer menumpuk di terminal petikemas Priok dan menaikkan dwelling time pelabuhan. Sebagaimana diketahui, semakin lama dwelling time atau waktu tunggu kontainer/kargo di pelabuhan berpotensi mengerek biaya logistik.

"Kemarin sudah saya instruksikan untuk perbaikan secepatnya sih, sudah turun katanya dari 3.000 ke 2.500 [kontainer], tetapi saya enggak tahu gimana ngitungnya," kata Purbaya kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (6/6/2026).