Bisnis.com, PEKANBARU — Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) khusus kelapa sawit dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim investasi di daerah penghasil sawit, termasuk di Riau.

Regulasi khusus tersebut dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, petani, hingga investor yang selama ini masih menghadapi tumpang tindih aturan dan persoalan legalitas lahan.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau, Marianto, mengatakan pembentukan UU sawit harus dibangun dengan prinsip keadilan dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak saja.

“Regulasi ini jangan hanya menguntungkan pengusaha atau hanya berpihak kepada petani. UU sawit harus menjadi penyeimbang antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan petani kelapa sawit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (19/5/2026).

Marianto berpandangan keberadaan regulasi khusus sawit akan memberikan kepastian bagi investasi di sektor sawit, terutama di tengah ambisi pemerintah pusat mendorong hilirisasi industri berbasis kelapa sawit dan pengembangan biodiesel hingga program B50.

Ia menilai program hilirisasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung regulasi yang sinkron antar kementerian dan lembaga. Selama ini, kata dia, industri sawit masih dibayangi persoalan kawasan, legalitas lahan, hingga kebijakan yang kerap tumpang tindih.

“Apabila hilirisasi dipaksakan berjalan tetapi regulasi dan faktor infrastruktur pendukungnya belum siap maka program hilirisasi tidak akan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperkuat hilirisasi sawit nasional. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir, agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Pada 2023, nilai ekspor sawit dan turunannya tercatat mencapai US$28,45 miliar atau sekitar 11,6% dari total ekspor nonmigas nasional. Industri sawit juga menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDP) selama ini, sebut Marianto, menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan pengembangan produk hilir sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, dana yang terkumpul mencapai Rp146,56 triliun.

Marianto tak memungkiri bahwa hilirisasi sawit di Indonesia masih didominasi produk pangan dasar seperti minyak goreng dan biodiesel. Produk bernilai tambah tinggi seperti oleokimia, kosmetik, surfaktan, hingga bahan baku industri farmasi masih belum berkembang optimal akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur industri.

“Kita belum mampu mengolah sawit jadi produk bernilai tinggi, karena memang teknologi belum matang, kemudian infrastrukturnya. Kalau bisa kita hilirisasi semua, apa nggak kaya raya kita," kata Marianto.

Publikasi BPDP mencatat industri sawit Indonesia saat ini telah menghasilkan lebih dari 179 produk turunan, mulai dari pangan, energi, hingga produk kimia. Namun sebagian besar ekspor masih didominasi produk mentah dan setengah jadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai uji jalan program bahan bakar nabati B50 pada awal Desember 2025. Langkah ini menjadi tahap lanjutan setelah uji laboratorium menunjukkan kinerja mesin dan filter kendaraan tetap optimal, sebagaimana transisi dari B30 ke B40.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa uji jalan tersebut akan menggunakan dua jenis bahan bakar. "Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar yakni solar konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan solar standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm," kata Eniya dikutip dari Antara, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga meneliti pencampuran Hydrogenated Vegetable Oil (HPO) dengan B40 dan B35. Menurut Eniya, performa yang dihasilkan lebih baik, namun biaya instalasi yang tinggi dan harga HPO yang mencapai Rp24.000 per liter membuat pemerintah memutuskan uji jalan resmi menggunakan formula B50 penuh tanpa tambahan HPO.

Uji jalan akan dilakukan secara serentak di enam sektor, yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), genset, pertambangan, perkeretaapian, dan perkapalan. Durasi pengujian berbeda-beda, mulai dua hingga delapan bulan, bergantung pada karakteristik sektor masing-masing.

Pada kesempatan itu, Eniya menegaskan bahwa pengembangan biodiesel bukan hanya berkaitan dengan energi, tetapi juga merupakan kepentingan nasional. "Setiap kenaikan blending bukan hanya soal angka, tapi berarti nilai tambah bagi jutaan petani sawit, pertumbuhan lapangan kerja, dan pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

Indonesia kini menjadi pengguna biodiesel terbesar di dunia. Produksi meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025, dengan target implementasi B50 pada 2030. Program mandatori biodiesel disebut telah menghemat devisa sekitar 10,6 miliar dolar AS per tahun, menciptakan lebih dari 41.000 lapangan kerja, dan menekan emisi CO₂ sekitar 15,6 juta ton sepanjang 2025.

Kementerian ESDM juga mencatat ekosistem energi baru berbasis biodiesel telah terbentuk kuat, dengan 24 produsen biodiesel, 28 distributor bahan bakar, dan 145 terminal BBM yang terlibat di seluruh Indonesia. Program tersebut dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mendorong ekonomi desa, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Eniya menambahkan bahwa pemerintah terus meningkatkan tata kelola industri biodiesel melalui sistem pelacakan, verifikasi, dan standardisasi keberlanjutan ISPO agar produk biodiesel Indonesia semakin dipercaya di pasar global

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memulai uji jalan program bahan bakar nabati B50 pada awal Desember 2025. Langkah ini menjadi tahap lanjutan setelah uji laboratorium menunjukkan kinerja mesin dan filter kendaraan tetap optimal, sebagaimana transisi dari B30 ke B40.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menyampaikan bahwa uji jalan tersebut akan menggunakan dua jenis bahan bakar. "Uji jalan B50 akan menggunakan dua jenis solar yakni solar konvensional dengan kandungan sulfur 2.000 ppm dan solar standar Euro 4 dengan sulfur 50 ppm," kata Eniya dikutip dari Antara, Jumat (14/11/2025).

Sebelumnya, Kementerian ESDM juga meneliti pencampuran Hydrogenated Vegetable Oil (HPO) dengan B40 dan B35. Menurut Eniya, performa yang dihasilkan lebih baik, namun biaya instalasi yang tinggi dan harga HPO yang mencapai Rp24.000 per liter membuat pemerintah memutuskan uji jalan resmi menggunakan formula B50 penuh tanpa tambahan HPO.

Uji jalan akan dilakukan secara serentak di enam sektor, yaitu otomotif, alat dan mesin pertanian (alsintan), genset, pertambangan, perkeretaapian, dan perkapalan. Durasi pengujian berbeda-beda, mulai dua hingga delapan bulan, bergantung pada karakteristik sektor masing-masing.

Pada kesempatan itu, Eniya menegaskan bahwa pengembangan biodiesel bukan hanya berkaitan dengan energi, tetapi juga merupakan kepentingan nasional. "Setiap kenaikan blending bukan hanya soal angka, tapi berarti nilai tambah bagi jutaan petani sawit, pertumbuhan lapangan kerja, dan pengurangan emisi karbon,” ujarnya.

Indonesia kini menjadi pengguna biodiesel terbesar di dunia. Produksi meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi lebih dari 13 juta kiloliter pada 2025, dengan target implementasi B50 pada 2030. Program mandatori biodiesel disebut telah menghemat devisa sekitar 10,6 miliar dolar AS per tahun, menciptakan lebih dari 41.000 lapangan kerja, dan menekan emisi CO₂ sekitar 15,6 juta ton sepanjang 2025.

Kementerian ESDM juga mencatat ekosistem energi baru berbasis biodiesel telah terbentuk kuat, dengan 24 produsen biodiesel, 28 distributor bahan bakar, dan 145 terminal BBM yang terlibat di seluruh Indonesia. Program tersebut dinilai memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mendorong ekonomi desa, serta memperkuat ketahanan energi nasional.

Eniya menambahkan bahwa pemerintah terus meningkatkan tata kelola industri biodiesel melalui sistem pelacakan, verifikasi, dan standardisasi keberlanjutan ISPO agar produk biodiesel Indonesia semakin dipercaya di pasar global