Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim hilirisasi komoditas unggulan Indonesia seperti minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO), kelapa, hingga gambir berpotensi menghasilkan nilai tambah hingga Rp35.000 triliun atau setara sekitar 10 tahun anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Itu baru sawit, kelapa dengan gambir, Rp35.000 triliun. Itu sama dengan 10 tahun APBN. Itu mimpi besar Bapak Presiden," ujar Amran dalam acara Pemilihan Ketua Umum Persatuan Wredatama (PWRI) Pertanian Masa Bhakti 2026-2931 di Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Amran mengatakan potensi tersebut berasal dari pengolahan komoditas di dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, melainkan produk bernilai tambah tinggi.

Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat perekonomian nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Komoditas yang pertama disorot Amran adalah CPO. Ia menyebut nilai ekspor CPO saat ini mencapai sekitar Rp1.000 triliun. Namun, melalui pengembangan industri hilir, nilai tersebut dinilai bisa meningkat berkali-kali lipat.

"Kali 10 saja kita hilirisasi CPO semua, itu bisa menghasilkan kali 10, Rp10.000 triliun CPO saja. Belum termasuk dalam negeri, hanya ekspor," ujarnya.

Amran menilai pengembangan industri hilir sawit tidak hanya memberikan nilai tambah bagi Indonesia, tetapi juga dapat memengaruhi industri negara lain yang selama ini mengolah bahan baku tersebut.

Ia bahkan menyebut komoditas sawit merupakan salah satu kekuatan ekonomi Indonesia karena negara ini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia.

"Ini senjata yang paling bagus untuk ekonomi untuk dunia. Baru CPO kita pegang dan kita nomor satu dunia," ujarnya.

Selain sawit, Amran juga menilai hilirisasi kelapa menyimpan potensi besar. Ia mengatakan tren konsumsi global mulai bergeser dari susu sapi menuju produk berbasis kelapa, seperti coconut milk dan virgin coconut oil (VCO).

Menurutnya, pengolahan kelapa di dalam negeri dapat meningkatkan nilai produk hingga berkali-kali lipat dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Kalau kita olah naik 100 kali lipat. Ini baru satu belum yang lain di bawah. Kalau Rp24 triliun dikali 100 itu Rp2.400 triliun," ujarnya.

Amran juga menyinggung produk turunan air kelapa yang menurutnya masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan di dalam negeri.

Ia mengaku Indonesia seharusnya mampu menjadi pemain utama mengingat merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti potensi hilirisasi gambir. Menurut Amran, Indonesia menguasai sekitar 80 persen produksi gambir dunia, sementara berbagai produk turunannya seperti tinta, sabun, hingga sampo memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi.

Ia mengatakan teknologi pengolahan sebenarnya sudah tersedia di dalam negeri. Pemerintah pun mulai membangun sejumlah fasilitas hilirisasi di beberapa daerah, termasuk Maluku Utara, Morowali, dan Riau.

Amran mengaku saat ini minat investor terhadap proyek hilirisasi juga terus meningkat. Menurutnya, banyak pihak mulai datang untuk menjajaki peluang investasi di sektor tersebut.

"Kalau itu terjadi, itu kita goyangkan, kita getarkan dunia. Bukan Asia Tenggara, dunia akan bergetar karena kita berada di garis khatulistiwa," ujar Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Implementasi program mandatori biodiesel B50 resmi dimulai pada Rabu (1/7/2026). Ini menandai langkah baru pemerintah dalam memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional.

Program B50 diperkirakan akan menyerap sekitar 16 juta ton minyak sawit per tahun. Kebutuhan tersebut diharapkan menjadi penopang permintaan domestik yang mampu menjaga kinerja industri sawit di tengah dinamika pasar global.

Di sisi lain, peningkatan konsumsi dalam negeri juga menjadi peluang untuk memperkuat nilai tambah komoditas sawit melalui hilirisasi.

Sejalan dengan itu, produksi biodiesel nasional terus menunjukkan tren meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2025, produksi biodiesel Indonesia mencapai 15,65 juta ton, naik signifikan dibandingkan 8,59 juta ton pada 2020. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi modal penting dalam mendukung implementasi B50 secara penuh di seluruh Indonesia.

Selain mendukung ketahanan energi, program biodiesel juga memberikan manfaat ekonomi yang cukup besar.

Sepanjang 2025, implementasi biodiesel tercatat mampu menghemat devisa hingga Rp132,81 triliun, meningkatkan nilai tambah crude palm oil (CPO), menyerap sekitar 1,86 juta tenaga kerja, serta menekan emisi gas rumah kaca hingga 39,66 juta ton CO₂.

Meski demikian, implementasi B50 juga menghadirkan tantangan bagi industri sawit nasional. Peningkatan kebutuhan bahan baku berpotensi memperketat pasokan di tengah pertumbuhan produksi sawit yang cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca selengkapnya melalui epaper.bisnis.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memanfaatkan Indonesia Tourism and Trade Investment Expo (ITTIE) 2026 untuk memperkenalkan berbagai produk turunan berbasis sawit, kelapa, dan kakao. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pasar UMKM sekaligus menunjukkan potensi hilirisasi komoditas perkebunan yang memiliki nilai tambah tinggi.

BPDP menilai ITTIE 2026 menjadi ajang yang dapat mempertemukan pelaku usaha, investor, dan masyarakat dalam mendorong pengembangan sektor perkebunan. Melalui pameran tersebut, BPDP juga memperkenalkan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi, dan penguatan daya saing industri perkebunan nasional.

Staff Senior Divisi Kerjasama Kelembagaan dan UMKM BPDP Murti Pagar Intan mengatakan, keikutsertaan BPDP dalam ITTIE 2026 bertujuan membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM perkebunan untuk berkembang.

"Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai produk turunan komoditas perkebunan kepada masyarakat yang lebih luas," kata Murti dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Selama empat hari pelaksanaan ITTIE 2026 pada 11-14 Juni 2026 di Plaza Surabaya, booth BPDP dikunjungi sekitar 350 orang yang berinteraksi langsung dengan berbagai produk dan materi edukasi yang ditampilkan. Lokasi booth yang berada di area strategis pusat perbelanjaan juga menjangkau lebih dari 2.000 pengunjung.

Murti mengatakan, pameran tersebut turut meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengembangan sumber daya manusia di sektor perkebunan serta mendorong UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas pasar.

"Ajang ini juga berperan sebagai media edukasi dalam memperkuat pemahaman publik serta membangun persepsi positif terhadap komoditas perkebunan, khususnya kelapa sawit, kelapa dan kakao, beserta kontribusinya bagi perekonomian nasional," ujar Murti.

Dalam pameran itu, BPDP menampilkan sejumlah produk UMKM binaan yang memanfaatkan komoditas perkebunan sebagai bahan baku utama. Produk yang dipamerkan antara lain batik dari Jayanti Batik asal Malang dan Smart Batik asal Yogyakarta yang menggunakan pewarna berbasis sawit, kerajinan tas dan sandal dari Cambia Craft Aceh yang memanfaatkan lidi sawit, hingga minuman berbahan dasar air kelapa murni dari Choco Frizz.

BPDP juga memperkenalkan hasil inovasi dari program Grant Riset Sawit. Salah satu yang menarik perhatian pengunjung adalah rompi antipeluru yang dikembangkan menggunakan biomaterial berbasis kelapa sawit.

"Melalui pameran ini, BPDP berharap dapat memperkenalkan potensi hilirisasi komoditas perkebunan kepada masyarakat luas sekaligus menunjukkan bahwa kelapa sawit, kakao, dan kelapa tidak hanya menghasilkan produk pangan, tetapi juga mampu menjadi sumber bahan baku bagi berbagai produk inovatif yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing," ujar Krisna.

Atas partisipasinya dalam ITTIE 2026, booth BPDP meraih penghargaan Juara Stand Terinovatif dan Juara I Stand Terbaik. BPDP berharap berbagai inovasi yang ditampilkan dapat mendorong pengembangan industri hilir perkebunan sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar yang lebih luas.

Hilirisasi sawit tidak lagi dapat bertumpu pada ekspor bahan mentah semata, melainkan harus diarahkan pada pengembangan produk-produk inovatif berbasis teknologi dan riset

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan hilirisasi sawit diarahkan pada pengembangan produk-produk inovatif berbasis teknologi dan riset.

“Hilirisasi sawit tidak lagi dapat bertumpu pada ekspor bahan mentah semata, melainkan harus diarahkan pada pengembangan produk-produk inovatif berbasis teknologi dan riset,” katanya saat berjumpa dengan delegasi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang dipimpin Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Profesor Sudrajat, dari keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, satu tanda sawit dapat menjadi berbagi produk bernilai tinggi, mulai dari lipstik alami, kapsul beta karoten, material komposit, sampai produk industri lainnya.

Sawit dinilai sebagai komoditas yang sangat eksotis jika diolah dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu, dirinya ingin pusat studi sawit di IPB dilanjutkan dan diperkuat, meskipun dimulai dari skala kecil, karena dampaknya akan sangat monumental.

“Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan industri menjadi kunci agar pengembangan sawit dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Rachmat.

Dalam kesempatan itu, dia menegaskan tentang pentingnya peran IPB dalam pengembangan industri sawit nasional berbasis riset, inovasi, dan hilirisasi bernilai tambah tinggi.

“Kami semua mendapat arahan langsung dari Presiden. Khusus sawit ini, paling tidak ada tiga institusi yang mendapat arahan, yaitu kementerian yang menangani lahan dan pendidikan tinggi, kemudian Agrinas (PT Agro Industri Nasional (Persero)), dan saya sebagai Kepala Bappenas, karena kami mendapat tugas untuk menangani hilirisasi sawit. Dari sinilah sebenarnya IPB harus berhubungan dan mengambil peran strategis,” ucap Menteri PPN.

Sementara itu, Prof. Sudrajat menerangkan bahwa IPB sedang menyiapkan sejumlah skema kerja sama dalam pengelolaan kebun sawit dan pengembangan ekosistem pendidikan berbasis industri sawit berkelanjutan.

“Salah satu opsi yang disiapkan adalah pengelolaan kebun secara profesional dengan melibatkan praktisi industri berpengalaman, sekaligus mengintegrasikan kegiatan tersebut dengan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,” ungkap Sudrajat.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bontang, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kota Bontang, Kalimantan Timur, siap memproduksi asam lemak (fatty acid) sebagai bahan baku penting pembuatan industri manufaktur mulai kosmetik, sabun, detergen, plastik, tekstil, pelumas, hingga produk perawatan pribadi, baik untuk memenuhi kebutuhan nasional maupun global.

"Proyek ini ditargetkan mampu mendongkrak nilai tambah komoditas kelapa sawit Indonesia, sekaligus memangkas ketergantungan industri dalam negeri terhadap produk impor," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang Muhammad Aspian Nur di Bontang, Kaltim, Jumat.

Hilirisasi ini dipilih karena asam lemak merupakan produk hilirisasi oleokimia dengan permintaan global tinggi.

Terlebih, saat ini industri oleokimia dunia berada dalam sektor yang terus tumbuh positif.

Konsumsi produk turunannya diproyeksi tumbuh rata-rata 7 persen per tahun, terutama didorong oleh permintaan pasar Asia dan Eropa.

Sedangkan, Bontang memiliki modal kuat untuk memimpin pasar ini, didukung oleh produksi crude palm oil (CPO) di Kalimantan Timur yang melimpah, rata-rata 4 juta ton per tahun.

"Pabrik ini tidak hanya akan memperkuat posisi Bontang sebagai kota industri strategis, tetapi yang paling penting adalah menciptakan ratusan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperluas kontribusi ekspor produk hilir kelapa sawit," katanya.

Untuk operasional, pabrik ini dirancang memiliki kapasitas produksi 91,2 ribu ton per tahun dengan kebutuhan bahan baku CPO sebesar 45 ribu ton per tahun, sehingga bagi para investor, profil proyek ini menawarkan indikator kelayakan finansial yang sangat sehat dan menjanjikan.

Sebagai upaya merealisasikan industri hijau ini, pihaknya telah menyelesaikan skema investment project ready to offer (IPRO) fatty acid senilai Rp3,77 triliun kepada investor domestik maupun global.

Upaya ini menjadi bagian dari promosi investasi strategis bagi Bontang dan Kalimantan Timur untuk memperkuat industri hilir oleokimia nasional.

Industri manufaktur raksasa ini direncanakan berdiri di kawasan Kaltim Industrial Estate (KIE) Bontang.

Lokasi ini dipilih karena memiliki keunggulan konektivitas dan infrastruktur sangat matang, dekat dengan Pelabuhan Lok Tuan dan Pelabuhan LNG Badak untuk kelancaran distribusi ekspor maupun domestik.

"Fasilitas utilitas lengkap yang didukung pasokan listrik hingga 80 MW, fasilitas air bersih, jaringan telekomunikasi, nitrogen, hingga pengolahan limbah. Lahan luas dan terintegrasi, menyiapkan area plant pengolahan seluas 5 hektare serta area penyimpanan bahan baku dan produk seluas 15 hektare," ujar Aspian Nur.

Pewarta: M Ghofar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PEKANBARU — Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) khusus kelapa sawit dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat iklim investasi di daerah penghasil sawit, termasuk di Riau.

Regulasi khusus tersebut dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, petani, hingga investor yang selama ini masih menghadapi tumpang tindih aturan dan persoalan legalitas lahan.

Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Riau, Marianto, mengatakan pembentukan UU sawit harus dibangun dengan prinsip keadilan dan tidak hanya mengakomodasi kepentingan satu pihak saja.

“Regulasi ini jangan hanya menguntungkan pengusaha atau hanya berpihak kepada petani. UU sawit harus menjadi penyeimbang antara kepentingan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan petani kelapa sawit,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (19/5/2026).

Marianto berpandangan keberadaan regulasi khusus sawit akan memberikan kepastian bagi investasi di sektor sawit, terutama di tengah ambisi pemerintah pusat mendorong hilirisasi industri berbasis kelapa sawit dan pengembangan biodiesel hingga program B50.

Ia menilai program hilirisasi tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung regulasi yang sinkron antar kementerian dan lembaga. Selama ini, kata dia, industri sawit masih dibayangi persoalan kawasan, legalitas lahan, hingga kebijakan yang kerap tumpang tindih.

“Apabila hilirisasi dipaksakan berjalan tetapi regulasi dan faktor infrastruktur pendukungnya belum siap maka program hilirisasi tidak akan berjalan sesuai dengan hasil yang diharapkan," katanya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus memperkuat hilirisasi sawit nasional. Pemerintah mendorong pengembangan industri hilir, agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan mentah, tetapi juga produk bernilai tambah tinggi.

Pada 2023, nilai ekspor sawit dan turunannya tercatat mencapai US$28,45 miliar atau sekitar 11,6% dari total ekspor nonmigas nasional. Industri sawit juga menyerap sekitar 16,2 juta tenaga kerja langsung dan tidak langsung.

Dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa (BPDP) selama ini, sebut Marianto, menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mendukung program biodiesel, peremajaan sawit rakyat, hingga riset dan pengembangan produk hilir sawit. Sejak 2015 hingga Mei 2023, dana yang terkumpul mencapai Rp146,56 triliun.

Marianto tak memungkiri bahwa hilirisasi sawit di Indonesia masih didominasi produk pangan dasar seperti minyak goreng dan biodiesel. Produk bernilai tambah tinggi seperti oleokimia, kosmetik, surfaktan, hingga bahan baku industri farmasi masih belum berkembang optimal akibat keterbatasan teknologi dan infrastruktur industri.

“Kita belum mampu mengolah sawit jadi produk bernilai tinggi, karena memang teknologi belum matang, kemudian infrastrukturnya. Kalau bisa kita hilirisasi semua, apa nggak kaya raya kita," kata Marianto.

Publikasi BPDP mencatat industri sawit Indonesia saat ini telah menghasilkan lebih dari 179 produk turunan, mulai dari pangan, energi, hingga produk kimia. Namun sebagian besar ekspor masih didominasi produk mentah dan setengah jadi.

Bisnis.com, PEKANBARU - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau menilai pembentukan Undang-Undang (UU) khusus kelapa sawit sudah menjadi kebutuhan mendesak.

Selain memperkuat kepastian hukum dan tata kelola industri sawit nasional, regulasi tersebut juga diharapkan menjadi dasar pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) sebagai lembaga koordinasi khusus sektor sawit.

Wacana pembentukan UU perkelapasawitan sebelumnya bergulir dari DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah segera menyusun regulasi khusus atau lex specialis untuk sektor sawit.

Menurutnya, sawit saat ini sudah menjadi komoditas strategis nasional karena berkontribusi besar terhadap devisa negara, ketahanan energi melalui biodiesel, serta penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Sekretaris DPW Apkasindo Riau Djono A. Burhan mengatakan keberadaan UU khusus sawit menjadi penting karena industri sawit saat ini sudah berkembang sangat besar, namun belum memiliki payung hukum yang benar-benar spesifik dan terintegrasi.

Menurutnya, berbagai persoalan sawit selama ini muncul karena banyaknya kementerian dan lembaga yang mengatur sektor tersebut dengan aturan dan interpretasi masing-masing.

Apkasindo bahkan mencatat ada sekitar 37 kementerian/lembaga yang berkaitan langsung dengan industri sawit nasional.

"Karena belum ada UU khusus sawit, akhirnya kementerian dan lembaga punya aturan sendiri-sendiri. Yang paling terdampak itu petani," ujar Djono kepada Bisnis, Sabtu (16/5/2026).

Djono mengatakan, sawit bukan lagi sekadar komoditas perkebunan biasa. Industri sawit disebut menyumbang sekitar 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar 16 juta petani di Indonesia.

Selain itu, pemerintah juga tengah mendorong hilirisasi sawit melalui program biodiesel seperti B50. Karena itu, menurutnya, kepastian hukum dan arah pengembangan industri sawit menjadi semakin penting.

Apkasindo menilai UU khusus sawit nantinya harus mampu menjadi semacam "sapu jagat" yang menyatukan seluruh kebijakan sawit nasional.

Karena itu, mereka mendorong pembentukan Badan Otoritas Sawit Indonesia (BOSI) yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor.

Djono mengatakan, keberadaan BOSI diharapkan dapat membuat seluruh kementerian dan lembaga memiliki satu acuan hukum yang sama dalam mengatur sektor sawit. Dengan begitu, kebijakan yang diterapkan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dan memunculkan multitafsir di lapangan.

"Kalau ada UU khusus sawit dan ada Badan Otoritas Sawit Indonesia, maka seluruh kementerian bisa mengacu pada aturan yang sama. Jadi ada kepastian hukum bagi pelaku industri, terutama petani," katanya.

Djono mengungkapkan, gagasan pembentukan BOSI juga telah dibahas langsung di tingkat nasional. Ia menyebut Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung beberapa waktu lalu telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pembentukan lembaga khusus yang fokus mengoordinasikan tata kelola industri sawit nasional.

Selain mendorong pembentukan BOSI, Apkasindo juga berharap petani sawit mendapat keterwakilan langsung dalam badan tersebut. Pasalnya, sekitar 41% produksi sawit nasional saat ini berasal dari petani sawit rakyat.

Menurut Djono, petani selama ini masih sering menjadi pihak yang paling dirugikan akibat tidak sinkronnya kebijakan sawit. Salah satu contoh yang disorot ialah implementasi penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dinilai belum berjalan maksimal.

Meski pemerintah telah memiliki aturan penetapan harga TBS melalui Permentan Nomor 13 Tahun 2024, banyak petani disebut belum menikmati harga sesuai ketetapan pemerintah. Alasannya, pabrik kelapa sawit kerap menilai kualitas buah petani tidak sesuai standar.

Di sisi lain, kemitraan antara perusahaan dan petani yang sebenarnya sudah didorong dalam regulasi juga belum berjalan optimal.

Apkasindo menilai banyak perusahaan enggan bermitra karena akan berdampak terhadap kepastian harga pembelian TBS dari petani.

Selain soal harga, Apkasindo juga menyoroti persoalan legalitas lahan yang masih membayangi petani sawit. Djono mengatakan, masih ada petani yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM), namun lahannya tetap terindikasi masuk kawasan hutan.

Kondisi itu disebut memunculkan ketidakpastian dan membuat sebagian petani mulai khawatir untuk berinvestasi di kebun mereka, termasuk membeli pupuk dan meningkatkan produktivitas.

Menurut Djono, keberadaan UU khusus sawit nantinya juga diharapkan dapat memperkuat roadmap jangka panjang industri sawit nasional, termasuk penguatan bursa sawit Indonesia agar mampu menjadi referensi harga sawit dunia.

"Indonesia produsen sawit terbesar dunia. Harusnya kita bisa menjadi referensi harga sawit dunia, bukan hanya bergantung pada pasar luar negeri," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau mengusulkan agar pemerintah memasukkan komponen biodiesel B50 dan produk hilir sawit dalam variabel perhitungan dana bagi hasil (DBH) sawit.

Langkah itu dinilai penting agar daerah penghasil turut menikmati manfaat hilirisasi sawit yang selama ini lebih banyak terkonsentrasi di pusat.

Ketua ISEI Riau Herman Boedoyo menjelaskan bahwa pihaknya menilai program biodiesel B50 memang berpotensi menghemat devisa impor solar hingga Rp157,28 triliun sampai Rp172,35 triliun pada 2026. Namun, pengalihan CPO untuk kebutuhan domestik juga dinilai berpotensi menekan ekspor sawit dan mengurangi penerimaan pungutan ekspor yang menjadi basis DBH sawit.

“Program biodiesel akan mengurangi volume ekspor CPO, dengan potensi penurunan nilai ekspor hingga Rp190,5 triliun, yang akan berdampak langsung pada berkurangnya pungutan ekspor dan bea keluar, yang otomatis DBH Sawit akan ikut berkurang,” jelas Herman dalam keterangan resmi yang diterimaBisnis, Sabtu (9/5/2026).

Oleh karena itu, sambung dia, ISEIRiau menilai bahwa seharusnya komponen B50 serta produk-produk hilir sawit lainnya juga harus dimasukkan ke dalam formula perhitungan atau struktur variabel perhitungan DBH dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.10/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

“Hal ini bertujuan agar daerah penghasil mendapatkan insentif langsung dari peningkatan nilai tambah produk turunan sawit di wilayahnya, sesuai semangat hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” kata Herman.

Adapun, usulan itu telah disuarakan ISEI Riau dalam Sosialisasi dan Diskusi Publik tentang PMK No. 10/2026 di Pekanbaru, Selasa (6/5/2026).

Dalam kesempatan itu, ISEI Riau juga mendesak pemerintah merevisi formula DBH Sawit karena skema pembagian 96% untuk pusat dan 4% untuk daerah dinilai memperparah ketimpangan fiskal di wilayah penghasil kelapa sawit, termasuk ‘Bumi Lancang Kuning’ sebagai penyumbang sawit terbesar nasional.

ISEIRiau menilai formula DBH dalam PMK No.10/2026 belum mencerminkan kontribusi besar daerah penghasil sawit terhadap penerimaan negara maupun ekspor nasional. Daerah justru menanggung beban kerusakan infrastruktur jalan dan dampak lingkungan akibat aktivitas industri sawit.

“Daerah penghasil sawit dan Riau tidak boleh terus-menerus menjadi penonton di tengah kejayaan industri sawit nasional. Reformulasi ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dihasilkan dari tanah daerah benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat di daerah tersebut,” ujar Herman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan kawasan industri sawit terintegrasi di Sei Mangkei menjadi bagian dari upaya hilirisasi tahap II yang dijalankan pemerintah. Proyek ini menjadi salah satu program hilirisasi sawit terintegrasi demi nilai tambah ekspor dan mengurangi ketergantungan impor energi.

Proyek yang digarap PTPN IV PalmCo di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Sumatera Utara, menjadi salah satu implementasi paling konkret dari 13 proyek hilirisasi senilai Rp116 triliun yang mulai dibangun tahun ini.

Fokus pada pengolahan sawit di dalam negeri diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama sekaligus, yakni rendahnya nilai tambah ekspor dan tingginya ketergantungan impor energi.

Direktur Bisnis Holding Perkebunan PTPN III Ryanto Wisnuardhy menyebut pengembangan industri turunan sawit menjadi bagian dari strategi menekan impor solar.

“Kebutuhan solar kita masih sangat besar. Melalui biodiesel berbasis sawit, kita berupaya memperkuat pasokan dari dalam negeri,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (30/4/2026).

Dorongan ini semakin relevan seiring rencana implementasi biodiesel B50 yang akan meningkatkan kebutuhan bahan baku domestik secara signifikan.

Di Sei Mangkei, hilirisasi tidak hanya difokuskan pada energi, tetapi juga industri pangan berbasis sawit dalam satu kawasan terintegrasi.

Direktur PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menjelaskan pabrik oleofood akan memproduksi margarin dan shortening dengan kapasitas 35.000 ton per tahun serta cocoa butter substitusi sekitar 25.000 ton per tahun.

Sementara itu, pabrik biodiesel berkapasitas 450.000 ton per tahun ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada 2028.

Menurutnya, pengolahan di dalam negeri menjadi kunci peningkatan nilai tambah yang selama ini hilang akibat dominasi ekspor bahan mentah.

“Jika diolah, nilai ekonominya bisa meningkat hingga belasan kali lipat,” katanya.

Namun, pengembangan Sei Mangkei juga mencerminkan tantangan klasik hilirisasi, yakni memastikan integrasi antara hulu, industri pengolahan, dan pasar agar proyek tidak berhenti pada pembangunan kapasitas semata.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi tahap II merupakan langkah strategis jangka panjang untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

“Hari ini cukup bersejarah, kita memulai hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis,” ujarnya.

Program ini juga ditopang oleh konsolidasi pembiayaan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut optimalisasi aset BUMN menjadi kunci untuk memastikan proyek berjalan dengan fondasi pendanaan yang kuat.

Di tingkat daerah, proyek Sei Mangkei diproyeksikan mendorong transformasi ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.

Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih menilai hilirisasi akan mengubah struktur ekonomi dari berbasis komoditas mentah menjadi industri bernilai tambah.

“Hilirisasi tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga mengubah struktur ekonomi dari hulu ke hilir yang lebih modern,” ujarnya.

Ke depan, keberhasilan Sei Mangkei akan menjadi tolok ukur apakah hilirisasi tahap II mampu menjawab persoalan struktural, mulai dari ketergantungan impor energi hingga rendahnya nilai tambah komoditas nasional.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi daerahnya, terutama dalam pengelolaan komoditas kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi masyarakat.

Didampingi Wakil Bupati Misharti, Ahmad Yuzar menyebutkan bahwa hingga kini Kabupaten Kampar belum memiliki pabrik pengolahan sawit berskala besar yang mampu menampung dan mengelola hasil produksi petani secara optimal.

“Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau, Kabupaten Kampar memiliki potensi yang sangat besar. Namun, kami masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan dan pengolahan hasil sawit,” ujarnya, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, keterbatasan industri hilir tersebut menyebabkan nilai tambah komoditas sawit belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Padahal, keberadaan pabrik pengolahan dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kampar mendorong dukungan dari pemerintah pusat maupun investor agar pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terealisasi.

“Kami berharap dukungan pembangunan pabrik pengolahan sawit dapat segera terwujud, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan usai mengikuti pertemuan virtual bertajuk Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Forum tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah dan diikuti oleh kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dia berharap forum tersebut dapat melahirkan solusi konkret dari pemerintah pusat dalam menjawab berbagai tantangan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah gejolak harga energi global yang tak menentu, Indonesia seperti berdiri di sebuah persimpangan panjang, antara ketergantungan lama dan harapan baru yang perlahan tumbuh dari dalam negerinya sendiri.

Di ruang-ruang laboratorium, jauh dari hiruk-pikuk pasar minyak dunia, sekelompok peneliti bekerja dalam diam. Mereka tidak sekadar mengolah data, tetapi mencoba menggeser cara pandang, bahwa energi tidak selalu harus datang dari perut bumi, melainkan bisa lahir dari tanah yang selama ini kita pijak.

Dari sana, kelapa sawit, komoditas yang selama puluhan tahun dikenal sebagai bahan ekspor, mulai dibayangkan dalam wujud yang berbeda, bukan lagi minyak mentah, melainkan bensin.

Gagasan ini tidak hadir dalam ruang hampa. Ia tumbuh di tengah kebutuhan yang kian mendesak untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama impor, telah lama menjadi persoalan struktural yang berulang, membentuk lingkaran yang sulit diputus. Dalam konteks itulah, upaya mengubah crude palm oil menjadi biogasoline menemukan maknanya, bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi juga pernyataan arah.

Namun, seperti setiap lompatan gagasan, pertanyaan yang mengiringinya tidak sederhana. Bukan hanya soal apakah teknologi ini mungkin, tetapi sejauh mana ia layak, efisien, dan berkelanjutan. Di sinilah narasi tentang bensin sawit bergerak dari sekadar eksperimen menuju perdebatan yang lebih luas tentang masa depan energi Indonesia.

Selama ini, kelapa sawit berdiri sebagai tulang punggung ekspor nasional. Produksinya yang mencapai puluhan juta ton setiap tahun menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di pasar global. Tetapi nilai tambah terbesar kerap justru dinikmati di luar negeri, ketika bahan mentah itu diproses lebih lanjut. Upaya mengonversi sawit menjadi bahan bakar menjadi langkah untuk membalik arah tersebut, dari eksportir bahan mentah menjadi produsen energi bernilai tinggi.

Melalui metode catalytic cracking, minyak sawit dipecah menjadi hidrokarbon rantai pendek yang setara dengan komponen bensin komersial. Pada tahap awal, efisiensi konversi masih terbatas, dengan suhu tinggi yang menuntut energi besar. Namun, pengembangan katalis bimetalik berbasis nikel oksida dan tembaga oksida membawa perubahan signifikan. Suhu operasi menurun, sementara hasil konversi meningkat, sebuah lompatan yang bukan hanya teknis, tetapi juga strategis.

Lebih dari itu, proses ini tidak menyisakan banyak limbah. Gas yang dihasilkan dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar reaktor, sementara residu cair memiliki potensi sebagai energi alternatif lain. Pendekatan ini mendekati konsep zero waste, sebuah standar yang kian menjadi rujukan dalam industri energi modern.

Dari sudut pandang ekonomi, peluangnya terbuka lebar. Dengan ketersediaan bahan baku yang melimpah, bahkan konversi dalam skala terbatas pun dapat mengurangi tekanan impor bahan bakar. Dalam jangka panjang, bukan tidak mungkin Indonesia bertransformasi menjadi eksportir energi berbasis nabati. Namun optimisme ini tidak berdiri tanpa bayang-bayang.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian hukum dinilai menjadi faktor kunci dalam mendorong realisasi investasi hilirisasi di sektor kelapa sawit pada tahun ini.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono menerangkan, struktur industri sawit nasional saat ini sudah relatif matang di sisi hilir, dengan sekitar 90% ekspor berbentuk produk olahan.

Kondisi ini membuat investasi baru lebih banyak mengarah pada peningkatan efisiensi operasional, pengurangan emisi, hingga optimalisasi aset yang sudah ada. Namun, tanpa jaminan kepastian regulasi, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi, meskipun peluang investasi di sektor ini masih terbuka lebar.

“Yang perlu dilakukan [pemerintah untuk mendorong investasi] ya kepastian hukum dan kepastian berusaha. Namanya pelaku usaha itu kan pasti butuh itu, sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan,” kata Eddy kepada Bisnis dikutip Selasa (28/4/2026).

Eddy menjelaskan, karakter investasi di sektor sawit bersifat jangka panjang dan padat modal. Sebagai contoh, pembangunan fasilitas penangkapan metana (methane capture) untuk mengolah limbah menjadi energi membutuhkan dana hingga sekitar Rp40 miliar per unit.

Nilai investasi yang besar tersebut membuat pelaku usaha sangat bergantung pada kepastian regulasi. Begitu pula program peremajaan kebun (replanting) yang menjadi salah satu tumpuan peningkatan produktivitas, juga membutuhkan jaminan hukum atas lahan yang dikelola.

Eddy menyebut, saat ini, juga terdapat ketidakpastian terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Sejumlah pelaku usaha masih menunggu kejelasan atas pengajuan perpanjangan yang telah diproses.

“Belum ada approval kita minta supaya ada kepastian, kalau enggak kan mereka juga ragu untuk investasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menilai kepastian hukum tidak hanya mencakup aspek perizinan lahan, tetapi juga kebijakan yang memengaruhi arus kas perusahaan. Rencana penahanan devisa hasil ekspor 50%, misalnya, dinilai berpotensi menambah tekanan likuiditas perusahaan. “Artinya cash flow juga akan terganggu,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan lonjakan investasi dalam lima tahun ke depan. Jika dalam satu dekade terakhir periode 2014–2024 realisasi investasi tercatat sekitar Rp9.100 triliun, maka pada periode 2025–2029 targetnya meningkat menjadi lebih dari Rp13.000 triliun sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh Bappenas.

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani menyebut target tersebut memang meningkat signifikan dibandingkan capaian sebelumnya, namun dinilai masih realistis untuk dicapai.

Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan dilakukannya reformasi regulasi agar tidak menghambat investasi, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing Indonesia dibanding negara-negara Asean serta standar global seperti Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).