Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut besaran klaim asuransi kesehatan ini berada pada level yang terkendali. Meski demikian dia mengakui bahwa inflasi medis masih menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis asuransi kesehatan.

“Di samping tingginya utilisasi layanan kesehatan serta kebutuhan penguatan manajemen risiko dan pengendalian klaim,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (17/3/2026).

Di lain sisi, dia juga membeberkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk kesehatan. OJK juga mencatat sejumlah perusahaan juga menghapus pemasaran produk ini karena rasio klaim yang tinggi.

Kendati demikian, OJK optimistis dengan adanya penguatan tata kelola melalui POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan, sektor ini dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta tetap menjadi salah satu area penting dalam pengembangan produk asuransi.

Adapun, Ogi memperkirakan dampak dari POJK yang diundangkan pada 22 Desember 2025 baru akan terlihat secara bertahap mulai kuartal II/2026.

“Terkait implementasi POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku efektif setelah tiga bulan, dampaknya diperkirakan mulai terlihat secara bertahap mulai triwulan II 2026, seiring dengan penyesuaian proses bisnis di industri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis produk asuransi kesehatan terus bertumbuh, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan risiko kesehatan.

Selain itu, optimistis juga didasarkan pada kinerja asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa yang sampai dengan November 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 17,23% year-on-year (YoY).

“Pada asuransi jiwa, premi asuransi kesehatan mencapai Rp30,84 triliun berkontribusi 18,82% terhadap total premi asuransi jiwa,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers daring RDK OJK Desember 2025, Jumat (9/1/2026).

Dengan kinerja itu, Ogi menyebut produk asuransi kesehatan menjadi salah satu kontributor terbesar di industri asuransi jiwa setelah endowment dan produk asuransi yang dikaitkan investasi (PAYDI) alias unit-linked.

“Mengacu kepada tren tersebut, pada tahun 2026 OJK memproyeksikan produk asuransi kesehatan masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelindungan risiko kesehatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan OJK telah menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan. POJK ini diundangkan pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku tiga bulan sejak pengundangannya.

Ogi mengingatkan dengan berlakunya POJK ini akan terdapat penekanan yang lebih kuat pada pengendalian klaim, perbaikan struktur manfaat, peningkatan tata kelola, serta pertumbuhan yang tetap terjaga, sehat, berimbang, dan berkelanjutan.

Dia merinci salah satu yang tercantum dalam POJK baru adalah peraturan mengenai perusahaan asuransi wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko (risk sharing).

Di samping itu, perusahaan dapat menyediakan produk asuransi kesehatan dengan fitur pembagian risiko, baik dalam bentuk co-payment dan/atau deductible, sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan.

“Ketentuan risk sharing dalam bentuk co-payment yang ditanggung pemegang polis sebesar 5% dengan batas maksimum sebesar Rp300.000 untuk rawat jalan dan Rp3.000.000 untuk rawat inap.

Sementara itu, lanjutnya, deductible tahunan dapat ditetapkan dalam jumlah tertentu sepanjang disepakati antara perusahaan dengan pemegang polis dan telah dinyatakan dalam polis asuransinya.

Pada intinya, Ogi menegaskan POJK itu menekankan tiga poin utama. Pertama, penguatan peran dan tanggung jawab seluruh pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan antara lain terlaksananya koordinasi antara penyelenggara jaminan (KAPJ) atau Coordination of Benefit (COB).

“Yang kedua, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risikoyang memadai dalam penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan antara lain melalui kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan telaah utilisasi, utilization review,” ucapnya.

Adapun, yang ketiga adalah penguatan perlindungan terhadap pemegang polis, termasuk melalui kejelasan manfaat struktur produk dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.