Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa rasio klaim asuransi kredit telah mencapai 99,48% pada April 2026, dengan pendapatan premi Rp6,69 triliun dan nilai klaim Rp6,66 triliun.

Meski rasio klaim asuransi kredit mencapai hampir 100%, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan produk tersebut masih menjadi salah satu lini usaha yang memiliki kontribusi penting bagi industri asuransi umum.

“Khususnya dalam mendukung aktivitas pembiayaan dan penyaluran kredit di sektor riil,” ujarnya dalam lembar jawaban RDK OJK mei 2026, dikutip pada Kamis (25/6/2026).

Selain itu, dia menilai bahwa di tengah dinamika suku bunga dan ketidakpastian ekonomi, prospek bisnis asuransi kredit masih cukup baik seiring masih tingginya kebutuhan pembiayaan.

Namun, lanjut Ogi, industri tetap perlu mewaspadai risiko peningkatan kualitas kredit yang dapat berdampak pada frekuensi dan besaran klaim, sehingga penguatan underwriting, monitoring portofolio, dan manajemen risiko tetap menjadi faktor yang sangat penting.

“Terkait pengaturan asuransi kredit dan penjaminan kredit, OJK secara berkala melakukan evaluasi terhadap implementasi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tujuan penguatan tata kelola, keberlanjutan bisnis, dan perlindungan terhadap stabilitas industri dapat tercapai secara optimal,” jelasnya.

Ogi membeberkan evaluasi itu mencakup berbagai aspek, antara lain efektivitas penerapan manajemen risiko, kualitas portofolio, mekanisme pembagian risiko, serta dampaknya terhadap kapasitas industri dalam mendukung pembiayaan sektor riil.

Diberitakan sebelumnya, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA – BPJS Kesehatan mengusulkan agar penyesuaian iuran dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), apabila diterapkan, pada tahap awal difokuskan pada segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat.

Hal ini sebagai upaya strategis untuk menjaga kesinambungan pendanaan program tanpa memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengatakan, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan, aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama.

Dia menilai bhawa penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang dapat secara langsung mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya Program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dalam paparannya, BPJS Kesehatan menyebut bahwa dengan mempertimbangkan sensitivitas kondisi sosial masyarakat serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah, penyesuaian iuran pada tahap awal dapat difokuskan pada segmen PBI JK yang iurannya dibayar oleh pemerintah pusat.

Skema tersebut dinilai tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat maupun pemerintah daerah, namun dapat menjadi langkah awal yang strategis dalam menjaga kesinambungan pendanaan Program JKN.

Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan yang sedang disusun Kementerian Kesehatan.

Dalam rancangan tersebut telah diatur sejumlah penyempurnaan, antara lain tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN.

“Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat dipokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat, namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis,” kata Prihadi.

BPJS Kesehatan juga mengungkapkan bahwa berdasarkan kajian awal, sejumlah perubahan dalam Rancangan Perpres Jaminan Kesehatan berpotensi menambah biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun.

Adapun, potensi tambahan biaya tersebut berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya. Namun, menurut paparan BPJS Kesehatan, hingga saat ini belum terdapat poin mengenai penyesuaian iuran dalam rancangan Perpres tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihadi Pujowaskito mengungkapkan beban pelayanan kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga April 2026 mencapai Rp65,03 triliun, sementara pendapatan iuran tercatat sebesar Rp59,8 triliun.

Prihadi menyampaikan bahwa secara historis rasio klaim Program JKN telah berada di atas 100% sejak awal penyelenggaraan. Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan pada April 2026 telah mencapai 108,72%.

“Sampai dengan April 2026, beban pelayanan kesehatan mencapai Rp65,03 triliun, sedangkan pendapatan iuran hanya Rp59,8 triliun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan biaya pelayanan kesehatan berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan program,” kata Prihadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan, Dewan Pengawas, dan BPJS Kesehatan, Selasa (9/6/2026).

Dia menambahkan, apabila tren tersebut terus berlanjut maka akan memberikan tekanan yang semakin besar terhadap ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan.

Untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan menjalankan dua pilar utama, yakni optimalisasi pendapatan iuran dan optimalisasi mutu serta efektivitas layanan.

Optimalisasi pendapatan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut menghasilkan tambahan pendapatan sebesar Rp2,3 triliun pada 2025.

Sementara itu, penguatan layanan primer, pengelolaan rujukan yang tepat sasaran, serta peningkatan ketepatan verifikasi dan validasi penjaminan berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp13,18 triliun pada 2025.

Dalam kesempatan itu, Prihadi juga menyinggung rancangan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang berproses. Menurutnya, rancangan tersebut telah memuat penyempurnaan tata kelola kepesertaan, tata kelola kerja sama dan klaim fasilitas kesehatan, implementasi KRIS, sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta perluasan manfaat Program JKN, namun belum mencantumkan penyesuaian iuran.

“BPJS Kesehatan memandang bahwa aspek keberlanjutan pendanaan perlu menjadi perhatian bersama dan penyesuaian iuran merupakan kebijakan yang secara langsung dapat mengupayakan keseimbangan antara pendapatan dan biaya program JKN sehingga perlu dipertimbangkan dalam rancangan Perpres,” ujar Prihadi.

Dia mengatakan, berdasarkan kajian awal BPJS Kesehatan, sejumlah poin dalam rancangan Perpres tersebut berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan sekitar Rp29 triliun hingga Rp35 triliun, yang berasal dari perubahan sistem pembayaran, implementasi KRIS dan sistem pembayaran berbasis kompetensi, serta pengembangan manfaat lainnya.

Sebagai langkah awal, penyesuaian dapat difokuskan pada segmen PBI Jaminan Kesehatan yang dibiayai pemerintah, sehingga tidak menimbulkan dampak langsung kepada masyarakat namun tetap mendukung keberlanjutan Program JKN secara strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Profitabilitas lini asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik. Hal ini karena didukung oleh pertumbuhan pembiayaan dan kebutuhan proteksi kredit.

Sebab demikian, untuk tetap menjaga rasio klaim dalam level yang ideal, pengamat asuransi Wahyudin Rahman membeberkan setidaknya ada empat cara yang bisa dilakukan perusahaan.

“Strategi yang perlu dilakukan antara lain memperkuat underwriting berbasis kualitas debitur, meningkatkan pemanfaatan data analytics dan credit scoring,” tuturnya, dikutip pada Senin (25/5/2026).

Kemudian, dua cara lainnya adalah dengan melakukan diversifikasi sektor dan portofolio, serta memperketat monitoring melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Meski begitu, Wahyudin tidak menampik tantangan yang perlu diwaspadai industri asuransi umum adalah potensi kenaikan NPL pada BPR dan Fintech, perlambatan ekonomi, volatilitas suku bunga, moral hazard, serta persaingan tarif yang masih terjadi.

Perlu diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026. Angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

Wahyudin berpendapat bahwa penurunan rasio klaim asuransi kredit itu karena mayoritas membaiknya kualitas kredit debitur, pengetatan underwriting, seleksi risiko yang lebih hati-hati, serta peningkatan monitoring portofolio seiring juga dampak dari POJK 20/2023.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas pembayaran pada beberapa sektor usaha turut membantu menekan frekuensi klaim. Namun demikian, kondisi ini masih perlu diuji dalam jangka menengah karena tekanan ekonomi global-geopolitk dan potensi perlambatan domestik,” tegasnya.

Sependapat, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepada Bisnis, Rabu (20/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi kredit dinilai masih memiliki prospek yang baik seiring dengan pertumbuhan kredit yang berjalan sehat dan perusahaan asuransi menerapkan disiplinunderwriting. Meski demikian, ada beberapa tantangan yang perlu diwaspadai industri.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kredit pada industri asuransi umum dan reasuransi gabungan (konvensional dan syariah) sebesar 97,00% pada kuartal I/2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan angka tersebut menunjukkan perbaikan dibandingkan posisi Februari 2026 yang mencapai 108,40%.

“Sehingga secaramonth-to-monthtidak mengalami peningkatan, melainkan penurunan yang mengindikasikan perbaikan kinerja klaim pada periode tersebut,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK April 2026, dikutip pada Rabu (20/5/2026).

Di sisi lain, Ogi turut menyoroti kenaikan rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor properti berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja asuransi kredit, khususnya melalui peningkatan frekuensi klaim seiring dengan menurunnya kemampuan bayar debitur.

Kendati demikian, menurutnya, dampak itu tidak selalu bersifat langsung karena masih dipengaruhi oleh kualitasunderwriting, skema penjaminan, serta manajemen risiko yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan asuransi.

“Sebagai langkah antisipasi, industri asuransi umumnya memperkuat proses seleksi risiko [underwriting], melakukan penyesuaianpricingpremi agar mencerminkan profil risiko yang meningkat, serta meningkatkan koordinasi dengan perbankan dalam pemantauan kualitas kredit,” ujar Ogi.

Selain itu, imbuhnya, perusahaan juga perlu memperkuat pencadangan teknis dan strategi reasuransi guna menjaga ketahanan keuangan dalam menghadapi potensi lonjakan klaim.

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menilai penurunan rasio klaim ke 97,00% pada Maret 2026 mencerminkan perbaikan secara bulanan. Namun, angka itu tetap perlu dicermati karena rasio klaim masih tergolong tinggi. Artinya, hampir seluruh pendapatan premi pada lini ini masih terserap untuk pembayaran klaim.

“Jadi, perbaikan ini belum bisa langsung disimpulkan sebagai perbaikan fundamental, tetapi merupakan sinyal awal yang perlu dikonfirmasi melalui tren beberapa bulan atau kuartal berikutnya,” sebut Ketua Umum AAUI Budi Herawan kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Menurut Budi, beberapa faktor yang mendorong penurunan rasio klaim antara lain perbaikan proses seleksi risiko, penyesuaianunderwriting, penguatanmonitoringportofolio kredit, pengelolaan klaim yang lebih baik, serta koordinasi yang lebih intensif antara perusahaan asuransi dengan perbankan atau lembaga pembiayaan.

Selain itu, perusahaan juga mulai lebih berhati-hati dalam menerima risiko, terutama pada segmen kredit yang memiliki kecenderungan kenaikan NPL atau NPF.

Adapun, untuk menjaga rasio klaim pada level yang sehat, perusahaan asuransi perlu memperkuat beberapa hal sepertipertama, menerapkanrisk-based underwriting, yaitu seleksi risiko berdasarkan profil debitur, jenis kredit, tenor, sektor usaha, agunan, dan kualitas pemberi kredit.Kedua, memastikan tarif premi sudah mencerminkan profil risiko yang ditanggung.

“Ketiga, memperkuat kerja sama data dengan bank atau multifinance agar perusahaan asuransi memilikiearly warning systemterhadap kenaikan tunggakan.Keempat, meningkatkan manajemen klaim,recovery, subrogasi, pencadangan teknis, dan program reasuransi,” beber Budi.

Prospek Profitabilitas Asuransi Kredit Masih Baik

Lebih lanjut, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama ini menilai profitabilitas asuransi kredit masih memiliki prospek, sepanjang pertumbuhan kredit berjalan sehat dan perusahaan menerapkan disiplinunderwriting.

Namun, imbuhnya, perusahaan perlu mewaspadai kenaikan NPL/NPF, pelemahan daya beli, konsentrasi portofolio pada sektor tertentu, moralhazard, kecukupan premi, serta potensi kenaikan klaim dari segmen properti, UMKM, dan pembiayaan konsumtif.

“Dengan demikian, fokus industri tidak hanya mengejar pertumbuhan premi, tetapi memastikan kualitas portofolio tetap sehat,” tegasnya.

Sependapat, Direktur Utama PT Asuransi Asei Indonesia, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe berpandangan profitabilitas lini asuransi kredit masih memiliki peluang untuk tetap tumbuh karena permintaan perlindungan kredit dari sektor perbankan dan pembiayaan masih cukup besar.

“Terutama seiring pertumbuhan UMKM, kredit konsumtif, dan pembiayaan produktif. Namun, keberlanjutan profitabilitas akan sangat bergantung pada disiplinunderwritingdan kualitas pertumbuhan bisnis,” katanya kepadaBisnis, Rabu (20/5/2026).

Adapun, tantangan yang menurutnya perlu diwaspadai adalah potensi kenaikan risiko gagal bayar akibat perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, pelemahan daya beli masyarakat, serta volatilitas suku bunga dan nilai tukar.

Selain itu, imbuhnya, kompetisi tarif premi yang terlalu agresif di industri juga dapat menekan kualitas bisnis karena perusahaan berpotensi mengambil risiko yang tidak sebanding dengan premi yang diterima.

“Sebab itu, implementasi manajemen risiko yang lebih ketat dari regulator, peningkatan kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi analitik diharapkan dapat membantu industri menjaga kesehatan lini asuransi kredit secara lebih berkelanjutan,” ungkap Dody.

Lebih jauh, Dody berpandangan rasio klaim dengan rentang 60%—80% masih memberikan ruang yang cukup bagi perusahaan untuk menutup biaya operasional, komisi, biaya reasuransi, pembentukan cadangan, serta menghasilkan marginunderwritingyang sehat.

Baginya, karakteristik asuransi kredit memang lebihvolatiledibanding lini asuransi umum lain seperti properti atau kendaraan. Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kualitas kredit perbankan atau multifinance, kondisi ekonomi makro, tingkat NPL, suku bunga,dan daya bayar debitur.

“Karena itu, dalam kondisi ekonomi melemah, rasio klaim asuransi kredit di level 80%–90% kadang masih dianggapmanageable, terutama jika perusahaan masih memperoleh dukungan dari hasil investasi,recoveryklaim, dan proteksi reasuransi yang kuat,” bebernya.

Sebaliknya, imbuh Dody, jika rasio klaim sudah mendekati atau di atas 100% dalam periode panjang, maka kondisi tersebut biasanya menunjukkan tarif premi tidak memadai,underwritingterlalu agresif, kualitas portofolio memburuk, atau terjadi tekanan ekonomi yang signifikan.

“Di industri asuransi, regulator dan pelaku usaha biasanya tidak hanya melihat rasio klaim secara standalone, tetapi juga combined ratio, RBC, kualitas cadangan teknis, recoveries, dan profitabilitas underwriting secara keseluruhan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Meski penerimaan iuran terus meningkat, keuangan BPJS Kesehatan masih menghadapi tekanan akibat lonjakan biaya klaim yang tumbuh lebih tinggi.

Teranyar, pada Februari 2026 pendapatan iuran Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatan mencapai Rp32,73 triliun. Alhasil, ada selisih Rp3,47 triliun yang menyebabkan beban terhadap pendapatan atau rasio klaim membengkak jadi 111,86%.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar tidak menampik bahwa saat ini posisi keuangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus memburuk. Sejak 2013 hingga Februari 2026 rasio klaim selalu di atas 100%, artinya pembiayaan lebih tinggi daripada pendapatan iuran. Padahal, pendapatan JKN utamanya dari pendapatan iuran.

“Jadi mau enggak mau untuk mengatasi rasio klaim di atas 100% yaitu kenaikan iuran. Kenaikan iuran itu memang harus dilakukan untuk PBI saja, penerima bantuan iuran. Sementara itu, untuk yang mandiri itu jangan dinaikkan dulu sampai ekonomi pulih,” ucapnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Terlebih, lanjutnya, saat ini ada ancaman harga bahan bakar minyak (BBM) tinggi, sehingga akan memengaruhi daya beli masyarakat. Sebab itu, kenaikan iuran untuk mendukung JKN menjadi sebuah keniscayaan.

Timboel meneruskan dari sisi regulasi yang ada di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan pada Pasal 38 ayat (1), besaran iuran ditinjau paling lama dua tahun sekali.

“Tapi sekarang kan dari 2020 sampai sekarang sudah 6 tahun enggak naik-naik,” sebutnya.

Dia menyoroti dari fakta yang ada, keuangan BPJS Kesehatan kini sudah mengarah kepada defisit total atau sama seperti periode 2014-2019 lalu. Sebab itu, harus ada besaran iuran yang dinaikkan misalnya Penerima Bantuan Iuran (PBI) dulu.

“Kalau Pekerja Penerima Upah [PPU] kan dia naik setiap tahun karena upah minimum naik walaupun 5%-nya tetap, nah peserta mandiri jangan dulu. Yang harus dilakukan adalah menghapus tunggakan iuran betul yang dijanjikan sejak Oktober 2025 yang sampai saat ini enggak dijalan-jalanin,” singgungnya.

Menurutnya, dengan dihapusnya tunggakan maka masyarakat atau peserta mandiri yang mau bayar iuran sudah tidak lagi terkendala dengan tunggakannya, sehingga bisa lagi membayar setiap bulannya dengan normal.

Lebih lanjut, Timboel menyoroti dana Rp20 triliun yang merupakan suntikan dana dari pemerintah ada baiknya digunakan sebagai kenaikan iuran PBI. Sementara, untuk yang penghapusan tunggakan ditujukan pada peserta mandiri supaya tidak lagi terkendala oleh tunggakan iuran dan bisa kembali bayar seperti biasanya.

“Nah, itu yang untuk meningkatkan pendapatan iuran, sehingga bisa menurunkan tingkat rasio klaim,” tegasnya.

Senada, praktisi jaminan kesehatan Hasbullah Thabrany menilai rasio klaim tahunan terus naik dan di atas 100% karena tidak ada penyesuaian iuran setiap dua tahun sekali. Padahal, biaya klaimnya semakin tinggi.

“Dan secara jujur memang sejak awal saya sampaikan iuran PBI kalau sekarang ini harusnya Rp70.000 per kapita per bulan dan juga kelas tiga sebesar itu harusnya sama, ya, yang sampai saat ini sejak tahun 2000 tidak dinaikkan,” ujarnya kepada Bisnis, dikutip pada Jumat (10/4/2026).

Hasbullah menekankan yang bisa menaikkan iuran adalah pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Namun, dia menilai ada conflict of interest sehingga kenaikan iuran tidak pernah dilakukan selama 6 tahun terakhir.

Oleh karena itu, menurutnya jika kenaikan iuran tidak dilakukan pemerintah maka keuangan BPJS Kesehatan akan defisit. Meskipun, kondisi saat ini masih dapat ditopang oleh cadangan dana yang terbentuk selama pandemi Covid-19 karena klaimnya menurun.

“Tapi ini berbahaya kalau dibiarkan terus. Jadi pemerintah harusnya tahun ini sudah membayar iuran untuk PBI Rp70.000 per orang per kapita, bukan Rp42.000. Kelas 3 harusnya juga sudah sebesar itu, sehingga pemerintah mau subsidi yang PBPU, ya silakan PBPU suruh bayar Rp40.000, subsidi Rp30.000, boleh,” jelasnya.

Dia optimistis bahwa kemampuan masyarakat untuk membayar iuran itu sebenarnya ada. Yang penting adalah pemerintah harus bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pembiayaan JKN perlu didukung melalui semangat gotong royong.

“Jangan dininabobokan rakyat, dibuat rakyat, pokoknya nunggu segala macam dibayarin pemerintah. Rakyat harus dididik bahwa ada hak, ada kewajiban. Kalau cuma dengar dari suara-suara jangan dipakai dulu, cek dulu. Kalau orang ditanya mau bayar naik iuran, pasti maunya sih enggak naik, tapi apa akibatnya harus dijelaskan,” tegas Hasbullah.

BPJS Kesehatan mencatat terjadi peningkatan rasio klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga Februari 2026 yang mencapai 111,86 persen.

Rasio klaim merupakan perbandingan antara total biaya klaim layanan kesehatan dibandingkan iuran yang diterima.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan peningkatan rasio klaim terjadi akibat beban biaya layanan kesehatan yang melampaui pendapatan iuran peserta. Bahkan, tren tersebut diklaim menjadi tertinggi sejak delapan tahun terakhir.

Tercatat, rasio klaim pada tahun 2018, yaitu sebesar 110,37 persen. Pada 2019, trennya menurun menjadi 97,05 persen. Pada 2020 dan 2021 terus melandai ke angka 68,29 persen dan 63,03 persen.

Rasio klaim program JKN kembali menanjak pada 2022 menjadi 78,78 persen, dan pada 2023 menembus 104,72 persen.

Kemudian, rasio klaim naik pada 2024 dan 2025 menjadi 105,78 persen dan 107,69 persen.

"Pada tahun 2019, terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100 persen," ujar Prihati dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4).

Prihati menerangkan tingginya rasio klaim menyebabkan BPJS Kesehatan menanggung defisit. Pemerintah sebelumnya memperkirakan defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun per tahun.

"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS (dana jaminan sosial)," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membeberkan rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan pada Februari 2026 membengkak ke level 111,8%.

Direktur Utama Prihati Pujowaskito menyampaikan kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya pelayanan kesehatan melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat.

“Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Prihati turut menyoroti apabila melihat jejak historis sejak periode awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim telah berada di atas 100%. Artinya, sejak awal terdapat tekanan antara pendapatan dan beban program.

Dia melanjutkan pada 2019 lalu, sempat terjadi perbaikan yang mana kondisi DJS mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali. Adapun, rasio klaim pada tahun tersebut sebesar 97,05%. Kemudian, pada 2020 sebesar 68,29%. Pada 2021 sebesar 63,03% dan pada 2022 sebesar 78,78%.

“Namun setelah itu, khususnya sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%,” tuturnya.

Menilik laporan yang dipaparkan Prihati, rasio klaim pada 2023 lebih tepatnya sebesar 104,72%. Tren ini terus meningkat, pada 2024 rasio klaimnya sebesar 105,78%, 2025 sebesar 107,69%, hingga akhirnya pada Februari 2026 sebesar 111,86%.

Adapun, rincian per Februari 2026 antara lain pendapatan iuran senilai Rp29,26 triliun, sedangkan beban jaminan kesehatannya mencapai Rp32,73 triliun. Dari hal itu, maka selisihnya menjadi Rp3,47%, sehingga beban terhadap pendapatannya mencapai 111,86%.

Lebih lanjut, dari laporan tersebut juga diketahui bahwa penurunan aset sudah terjadi sejak 2013 sebesar Rp7 triliun dan reduksi ini terus meningkat pada 2024 dan 2025.

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto turut menyoroti perihal rasio klaim DJS JKN BPJS Kesehatan. Menurutnya, apabila hal tersebut tidak diintervensi, maka defisit akan terus terjadi.

Wuryanto menegaskan jangan sampai defisit ini mengorbankan masyarakat sehingga mereka tidak memperoleh layanan BPJS Kesehatan.

“Kalau saya suruh milih lebih baik defisit, masyarakat yang memperoleh layanan daripada kita mencegah defisit, tapi mengorbankan manfaat. Defisit tuh yang bayar APBN,” ucapnya.

Menurutnya, ancaman defisit sulit dihindari karena di tengah biaya layanan kesehatan yang terus meningkat, penyesuaian atau kenaikan iuran selama enam tahun terakhir tidak pernah dilakukan.

“Pasti sampai kapan pun ini ancaman defisit akan terjadi. Dulu pernah ditanya defisit Rp24 triliun, tapi bagi saya lebih baik defisit tapi manfaatnya dirasakan oleh masyarakat miskin daripada Anda mempertahankan tidak defisit, tapi mengurangi manfaatnya,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut besaran klaim asuransi kesehatan ini berada pada level yang terkendali. Meski demikian dia mengakui bahwa inflasi medis masih menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis asuransi kesehatan.

“Di samping tingginya utilisasi layanan kesehatan serta kebutuhan penguatan manajemen risiko dan pengendalian klaim,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (17/3/2026).

Di lain sisi, dia juga membeberkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk kesehatan. OJK juga mencatat sejumlah perusahaan juga menghapus pemasaran produk ini karena rasio klaim yang tinggi.

Kendati demikian, OJK optimistis dengan adanya penguatan tata kelola melalui POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan, sektor ini dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta tetap menjadi salah satu area penting dalam pengembangan produk asuransi.

Adapun, Ogi memperkirakan dampak dari POJK yang diundangkan pada 22 Desember 2025 baru akan terlihat secara bertahap mulai kuartal II/2026.

“Terkait implementasi POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku efektif setelah tiga bulan, dampaknya diperkirakan mulai terlihat secara bertahap mulai triwulan II 2026, seiring dengan penyesuaian proses bisnis di industri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkap bahwa premi asuransi kesehatan pada 2025 turun cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi medis yang tinggi pada 2025 menjadi biang kerok tekanan kinerja asuransi kesehatan.

AAUI melaporkan bahwa premi asuransi kesehatan 2025 berada di angka Rp9,34 triliun, turun hingga Rp2,48 triliun atau 20,9% (year on year/YoY).

Ketua Umum AAUI Budi Herawan menilai bahwa tingginya inflasi medis membuat perusahaan-perusahaan asuransi umum dan jiwa yang memiliki layanan asuransi kesehatan terpaksa menaikkan premi dengan cukup signifikan. Hal itu pun memengaruhi kinerja perolehan premi.

“Kalau kita bicara asuransi ini kan tidak terlepas dari medical inflation yang cukup tinggi… karena akibat dari medical inflation, ini mendorong adanya peningkatan harga yang cukup signifikan yang dibayar,” ujar Budi dalam konferensi pers pelaporan kinerja asuransi umum dan reasuransi hingga kuartal IV/2025 di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Wakil Ketua untuk Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang menilai bahwa perkembangan terbaru tersebut memang wajar industri menyikapi biaya kesehatan yang naik cukup tinggi. Dia menyebut bahwa kenaikan biaya kesehatan itu pun terjadi di negara-negara tetangga.

Dia mengatakan bahwa mungkin akan terjadi suatu tindakan efisiensi untuk menjaga keberlangsungan sektor asuransi kesehatan.

Menurutnya, di tengah pengetatan ekonomi yang dialami masyarakat dan peningkatan biaya kesehatan, terdapat pertimbangan penyesuaian pada cakupan paket-paket kesehatan yang ditawarkan, termasuk soal batas-batas dalam polis asuransi.

Trinita juga mencatat bahwa kenaikan dalam rasio klaim yang dibayar pada asuransi kesehatan juga menandakan bahwa biaya kesehatan di Indonesia meningkat. Pada 2024, rasio klaim dibayar berada di kisaran 58,2%, sementara pada 2025 rasio tersebut naik menjadi 67,3%.

Sebagai informasi, klaim dibayar asuransi kesehatan pada 2025 mencapai Rp6,29 triliun, turun 8,6% (YoY).

“Kita bisa melihat di sini bahwa kenaikan biaya kesehatan tersebut, yang direfleksikan sebagai kenaikan klaim rasio, itu tentunya dari sisi penanggung risikonya juga ada beberapa konsekuensi atau ada beberapa improvement yang dilakukan ,” ujarnya pada kesempatan yang sama.

Salah satu konsekuensi yang Trinita sebut adalah penyesuaian harga asuransi kesehatan. Sementara itu, dari sisi masyarakat atau konsumen, konsekuensi yang mungkin terjadi adalah pemilihan cakupan asuransi yang disesuaikan dengan anggaran ataupun jangkauan yang memang benar-benar diprioritaskan.

Industri Mencari Solusi

Budi menyatakan bahwa AAUI bersama Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), asosiasi rumah sakit swasta, dan asosiasi rumah sakit pemerintah telah menandatangani suatu nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pada akhir 2025 lalu.

Meski begitu, dia menyatakan bahwa saat ini belum ada dampak yang signifikan dari MoU tersebut.

Budi juga menyinggung mengenai terdapat aturan-aturan yang dikeluarkan oleh regulator atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada akhirnya menambah biaya bagi pelaku industri asuransi kesehatan untuk melakukan mitigasi risiko. Contoh aturan yang dia sebut menambah beban biaya adalah pembentukan dewan penasihat medis (DPM) dan standardisasi berbagai platform atau laporan.

“Saya pikir ini sebetulnya belum menunjukkan satu kinerja yang memang proper untuk di lini usaha asuransi kesehatan. Kita masih berjibaku,” ungkap Budi.

Dia mengatakan bahwa para asosiasi industri asuransi telah berdiskusi untuk menghadapi kondisi yang ada dan aturan-aturan yang harus diimplementasikan, yang diminta oleh lembaga-lembaga pemerintah, seperti Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, jika industri asuransi harus sepenuhnya mengikuti aturan main yang diberikan oleh Kemenkes atau BPJS Kesehatan, industri tersebut bisa mempunyai performa yang tidak baik. Oleh karena itu, diskusi yang cukup signifikan sedang berjalan di antara para pemangku kepentingan agar solusi yang baik bagi semua pihak dapat tercapai.

Performa Reasuransi Kesehatan

Mengenai performa, berbeda dengan asuransi umum, performa sektor reasuransi kesehatan hingga kuartal IV/2025 mengalami kenaikan. Premi yang dicatat oleh reasuransi kesehatan tumbuh 427% (YoY) atau Rp110 miliar menjadi Rp136 miliar, sementara klaim yang dibayar tumbuh 459,6% (YoY) atau Rp80 miliar menjadi Rp97 miliar.

Budi menyebut bahwa hal tersebut bisa terjadi setelah terjadi penaikan harga yang cukup besar di industri setelah munculnya inflasi medis yang tinggi. Meski begitu, peningkatan performa tersebut belum dapat menutup rasio klaim reasuransi kesehatan di pasar.

Rasio klaim dibayar reasuransi kesehatan pada 2025 berada di angka 71,8%, naik dari angka 67,6% pada 2024. (Laurensius Katon Kandela)

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengimbau beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan asuransi jiwa dalam menjaga keseimbangan rasio klaim.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat mengatakan caranya adalah melalui penguatan manajemen risiko, penyesuaian desain produk, serta peningkatan kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan.

“Upaya tersebut mencakup pengelolaan jaringan fasilitas kesehatan, penerapan pendekatan managed care, serta pengawasan utilisasi layanan agar sesuai dengan indikasi medis,” katanya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Selain hal tersebut, dia menekankan bahwa pengelolaan klaim seharusnya berbasis clinical pathway dan evidence-based medicine, sehingga tindakan medis yang dibayarkan benar-benar sesuai kebutuhan klinis dan tidak menimbulkan pemborosan.

Oleh karena itu, Emira menilai pemanfaatan telaah utilisasi, dukungan Dewan Penasihat Medis, serta sistem data digital dapat membantu perusahaan melakukan penilaian klaim asuransi kesehatan secara lebih objektif dan terukur.

“Secara prinsip, rasio klaim dapat dikatakan wajar apabila masih dapat dikelola secara berkelanjutan, seimbang dengan pendapatan premi, serta memungkinkan perusahaan memenuhi kewajiban klaim kepada pemegang polis sekaligus menjaga kesehatan keuangan jangka panjang,” jelasnya.

Kendati demikian, dia mengingatkan dalam hal ini, inflasi medis tetap menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rasio klaim.

Meski begitu, AAJI optimistis produk asuransi kesehatan masih memiliki ruang pertumbuhan yang positif pada 2026. Hal ini tercermin dari jumlah tertanggung asuransi kesehatan, khususnya segmen asuransi kesehatan perorangan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Selain itu, optimistis itu juga didasarkan dengan terbitnya POJK No. 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan, yang dipandang sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan industri.

Emira berharap regulasi tersebut dapat mendorong pengelolaan risiko yang lebih prudent, pengendalian biaya layanan kesehatan (cost containment), serta peningkatan transparansi dan perlindungan konsumen.

“Dengan ekosistem yang lebih sehat dan terintegrasi, asuransi kesehatan diharapkan dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi nasabah, sekaligus menjaga stabilitas industri,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim asuransi kesehatan pada November 2025 sebesar 71,66%.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menegaskan pihaknya terus memantau perkembangan ini dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko.

“Kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK Desember 2025, dikutip pada Kamis (5/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia mengungkapkan sederet strategi dalam mengelola risiko dan menekan rasio klaim asuransi kredit.

Strategi itu dijalankan di tengah masih tingginya risiko tekanan terhadap lini asuransi kredit secara industri. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri mencatat rasio klaim lini usaha kredit di asuransi umum dan reasuransi berada pada level 85,56% per Oktober 2025.

Direktur Utama Asuransi Asei, Dody Achmad Sudiyar Dalimunthe menyebut cara pertama adalah menguatkan underwriting, dengan memperketat kriteria penjaminan kredit seperti kualitas profil debitur, histori kredit, jaminan, dan menyesuaikan rate premi sesuai profil risiko.

Cara kedua adalah pricing aktuaria yang lebih tepat, dengan menggunakan model aktuaria yang lebih akurat untuk menentukan tarif premi yang mencerminkan risiko sebenarnya dari portofolio kredit.

“Ketiga, risk sharing, yang mana pembagian risiko dengan pemberi kredit atau lender agar tidak sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan asuransi saja, dengan mengacu pada POJK 20/2023,” tuturnya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (10/1/2026).

Dia meneruskan, yang keempat adalah melakukan pencadangan teknis yang ketat sesuai dengan standar regulator dan ekspektasi klaim di masa depan. Kelima, menetapkan batasan maksimum eksposur terhadap satu debitur atau sektor tertentu untuk menghindari konsentrasi risiko.

“Terakhir, diversifikasi portofolio dengan mendorong pertumbuhan produk lain yang lebih stabil untuk menyeimbangkan profil risiko keseluruhan perusahaan,” sebutnya.

Adapun, Dody menyebut asuransi kredit di Asei mengalami pertumbuhan signifikan pada 2025, setelah pada 2024 hampir semua bank dan lembaga pembiayaan masih menunggu karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan ketentuan POJK 20 tahun 2023.

Asei, lanjutnya, berkomitmen supaya tertanggung dapat menerapkan risk sharing, pemisahan risiko jiwa dan risiko kredit, serta pembatasan biaya akuisisi sesuai ketentuan. Selain itu juga menerapkan sistem monitoring pertanggungan dan penanganan klaim.

“Pertumbuhan premi asuransi kredit di tahun 2025 juga diikuti dengan kenaikan rasio klaim yang sejalan dengan rasio klaim di industri asuransi kredit. Rasio ini jauh di atas rata-rata industri asuransi umum, dan dipandang sebagai tekanan risiko yang signifikan, karena margin underwriting menjadi tipis dan profitabilitas berpotensi tertekan,” jelasnya.

Menurut Dody, ada beberapa hal yang mendorong rasio klaim asuransi kredit bisa tinggi. Di antaranya adalah kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, yang mengalami stres karena pinjaman berisiko tinggi atau portofolio kredit yang memburuk, dinamika kondisi ekonomi makro, yang mana faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi yang melambat, tekanan setor pembiayaan, atau meningkatnya NPL dapat mendorong realisasi klaim lebih tinggi.

Kemudian, lanjutnya, praktik underwriting dan pricing yang kurang memadai atau underwriting yang tidak disiplin menyebabkan premi tidak sebanding dengan risiko yang diasumsikan.

“Dan cadangan teknis yang belum optimal, yang mana ketidakcukupan pencadangan klaim akan mendorong realisasi klaim yang lebih besar dari ekspektasi,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkap pendapatan premi dari lini usaha tersebut tercatat sebesar Rp19,67 triliun.

“Dengan klaim sebesar Rp16,83 triliun, sehingga rasio klaim berada pada level 85,56%. Rasio tersebut masih mencerminkan potensi tekanan risiko pada lini asuransi kredit” ucapnya dalam lembar jawaban RDK November 2025, dikutip pada Selasa (30/12/2025).

Menurutnya, potensi klaim pada lini asuransi kredit dipengaruhi oleh kualitas portofolio kredit yang diasuransikan, dinamika kondisi ekonomi, serta praktik underwriting dan penetapan tarif pada sebagian produk.