Bisnis.com, DENPASAR – Masyarakat Bali diminta waspada terhadap aksi penipuan digital yang meminta data pribadi dengan modus promosi QRIS.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan dalam festival Imlek di Kota Denpasar, jika ada promosi digital menggunakan QRIS, dan setelah di-scan ternyata muncul permintaan isi data NIK, OTP, PIN atau data kartu.

“QRIS tidak pernah meminta data pribadi yang sensitif. Kalau diminta, stop dulu,” jelas Erwin dikutip dari keterangan pers, Rabu (25/2/2026).

Menurut Erwin, semakin banyak promosi melalui platform digital, masyarakat harus semakin berhati-hati dan memilah transaksi keuangan.

Dalam momentum Imlek, Erwin juga menjelaskan digitalisasi juga diperluas kepada pelaku UMKM yang berada di lokasi festival melalui pendampingan dan edukasi penggunaan QRIS, dengan memberikan pengalaman langsung cara pembayaran yang praktis, cepat, dan aman.

Masyarakat dan pelaku usaha UMKM diajak untuk merasakan langsung kemudahan transaksi non-tunai, sekaligus memahami manfaat efisiensi biaya dan transparansi dalam pembayaran modern sehari-hari.

Inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat adopsi QRIS di ruang publik sekaligus mendorong kebiasaan transaksi yang aman dan bertanggung jawab.

"Kolaborasi ini menjadi bukti nyata harmonisasi antara digitalisasi dan pelestarian budaya dalam perayaan hari besar keagamaan dan keberagaman umat di Bali," kata Erwin.

Selain itu, kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mempersiapkan readiness merchant kuliner menuju QRIS Jelajah Indonesia 2026.

Ke depan, model kolaborasi berbasis budaya dan komunitas ini diharapkan dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat serta memperkuat ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Bali.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus penipuan keuangan makin canggih dan marak. Terbaru, modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya.

Modus itu dilakukan saat mereka memindai atau scan QR akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas dia.

Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Penggunaan QRIS bukanlah sesuatu yang aneh sekarang. Mulai dari pedagang di pinggir jalan hingga pusat pembayaran telah menggunakan metode tersebut.

Namun masyarakat perlu hati-hati karena adanya modus penipuan dengan menggunakan QRIS palsu. Kode QR akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi.

QRIS palsu itu akan membuat korban tak sadar telah mengirimkan uang bukan ke pihak yang dituju, melainkan pada para penipu.

Ditemui beberapa waktu lalu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Fillianingsih Hendarta mengatakan hal ini jadi tanggung jawab bersama. Misalnya pedagang punya dua tanggung jawab untuk mencegah penipuan tersebut.

Salah satunya memastikan gambar QRIS untuk membayar selalu dalam pengawasannya. Selain itu mengawasi proses transaksi dengan QRIS, baik dari scan gambar dan mesin EDC.

Selain itu, pedagang juga perlu memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan telah mendapatkan notifikasi pembayaran yang dikirimkan pada merchant.

Pembeli atau masyarakat juga punya tanggung jawab dalam transaksi QRIS. Yakni memastikan QRIS yang dia scan memang memiliki nama yang sama dengan merchant yang memang akan dituju.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

Fillianingsih memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan pada aktivitas transaksi QRIS ini.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus penipuan keuangan makin canggih dan marak. Terbaru, modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya.

Modus itu dilakukan saat mereka memindai atau scan QR akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas dia.

Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas dia.