REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan platformLearning Management System(LMS) yang ditujukan khusus bagi parainfluenceratau pembuat konten di sektor jasa keuangan.

Plt Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf di Tangerang, Selasa (30/6/2026), menyampaikan fasilitas ini dihadirkan untuk membekali parainfluencerdengan pemahaman dasar yang tepat terkait produk dan layanan keuangan. Langkah ini diambil guna mencegah penyebaran informasi yang keliru atau menyesatkan di tengah masyarakat.

"LMS ini bukan sertifikasi, melainkan sistem pembelajaran. Tujuannya agar mereka paling tidak memiliki standar pengetahuan dasar. Jangan sampai keliru saat berbicara ke publik lalu dikritik, yang akhirnya memalukan dan merugikan diri mereka sendiri," kata Andi usai kegiatanJurnalis ClassAngkatan 12.

Inisiatif penyediaan LMS ini sejalan dengan upaya berkelanjutan OJK dalam menertibkan fenomenainfluenceryang kerap mempromosikan produk keuangan tertentu, termasuk praktikpom-pomsaham yang sering kali tidak diiringi transparansi.

Lebih lanjut, Andi menegaskan OJK menuntut kejujuran dari para kreator konten dengan membagi aktivitas mereka ke dalam tiga kategori yang wajib dipatuhi.

Pertama, edukasi, yakni berfokus pada penjelasan karakteristik, manfaat, risiko, serta perbandingan produk jasa keuangan secara objektif tanpa unsur promosi.

Kedua, pemasaran. Jikainfluencerbekerja sama, menerimaendorsement, atau dibayar oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tertentu, mereka wajib mendeklarasikan (declare) secara terbuka status sponsor tersebut."Jika bekerja sama dengan PUJK tertentu, mereka wajib mendeklarasikan status sponsor tersebut," ujarnya.

Ketiga, rekomendasi. Saat memberikan anjuran terkait suatu instrumen investasi,influencerharus secara jujur menyatakan posisinya dan mengungkap ada atau tidaknya benturan kepentingan pribadi di balik rekomendasi tersebut.

"Ketika menyatakan atau membuat konten, mereka harus mendeklarasikan kepentingannya. Apakah mewakili perusahaan untuk pemasaran atau memberikan rekomendasi murni berdasarkan keahlian, itu harusdeclare," tegasnya.

Ke depan, OJK berharap seluruhinfluencerkeuangan tidak hanya mengandalkan popularitas, tetapi juga memiliki bukti keahlian yang terstandarisasi melalui sertifikasi resmi. Standar ini diharapkan dapat meniru ekosistem yang sudah berjalan, seperti lisensi profesi di pasar modal, misalnya Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), atau lisensi keagenan dari asosiasi di sektor asuransi.

Melalui sinergi antara platform edukasi LMS dan aturan transparansi promosi tersebut, OJK berharap dapat menciptakan ekosistem literasi keuangan digital yang lebih sehat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Bisnis.com, TANGERANG SELATAN — Akses dan penggunaan produk jasa keuangan tak diimbangi oleh pemahaman dan keterampilan penggunaannya. Akibatnya, posisi konsumen semakin rentan. Di sini, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin krusial.

Tika Ayu (27) misalnya, seorang karyawan swasta di Jakarta yang memiliki sejumlah aset keuangan di aplikasi investasi digital.

Dia tidak ingin penghasilannya habis tergerus biaya administrasi apabila hanya terparkir sebagai tabungan di rekening bank. Oleh sebab itu, Tika membeli instrumen investasi seperti reksa dana dan surat berharga negara (SBN) ritel.

“Aku beli karena mengamankan uangaja,sih,” ujarnya kepadaBisnis, ketika menceritakan awal mula membeli aset keuangan, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan pengalaman teman dan informasi yang dilihatnya, Tika meyakini uang yang diinvestasikan itu akan memberi imbal hasil—meski tak mengerti secara detail cara kerja instrumen investasi itu sendiri.

Sayangnya, realitas tak bertemu ekspektasi: aset reksa dana campuran yang dibelinya malah terus-terusan berwarna merah. Bukannya untung, Tika malah merugi.

Kendati demikian, dia mengaku tidak menyesali keputusannya. Tika menganggap keputusannya itu sebagai pengalaman berharga: ke depan, dia tak langsung membeli instrumen investasi hanya berdasarkan informasi yang menggiurkan saja, namun juga harus memahami fundamental produk keuangan tersebut.

Nyatanya, Tika hanya satu dari sekian banyak masyarakat yang mempunyai akses atas produk jasa keuangan namun tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai atas produk itu sendiri.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 dari OJK dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa 80,51% masyarakat sudah menggunakan atau mengakses produk jasa keuangan (inklusi keuangan); namun hanya 66,46% masyarakat yang memiliki pemahaman dan keterampilan penggunaan produk jasa keuangan itu (literasi keuangan).

“Ini menandakan orang lebih banyak memanfaatkan produk keuangan atau lembaga jasa keuangan dibandingkan mengetahui dan memahami seperti apa karakteristik dari produk tersebut,” jelas Plt. Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Andi Muhammad Yusuf dalam Journalist Class 12 OJK di Tangerang Selatan, Senin (29/6/2026).

Andi menjelaskan bahwa lebarnya gap tersebut tak lepas dari masifnya era digitalisasi. Saat ini, masyarakat dapat dengan sangat mudah menabung, berinvestasi, membeli asuransi, hingga bertransaksi hanya bermodalkan klik di gawai pintarnya.

Di sisi lain, peningkatan inklusi juga didorong oleh ekosistem yang terbentuk selama dan pascapandemi, termasuk program digitalisasi dari pemerintah. Mulai dari sektor pendidikan hingga penyaluran bantuan sosial, seluruhnya mengharuskan masyarakat memiliki rekening, sehingga mereka otomatis terinklusi ke dalam sistem keuangan formal.

Sebaliknya, Andi menegaskan bahwa literasi keuangan membutuhkan proses yang lebih mendalam yaitu membaca, memahami, dan mengalami langsung lewat edukasi.

"Keberhasilan literasi keuangan itu tidak hanya diukur dari bagaimana orang punya rekening, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu mengambil keputusan secara bijaksana, aman, dan sehat," jelasnya.

Lebih jauh, Andi menekankan bahwa literasi keuangan mencakup lima aspek krusial: pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku.

Aspek ini melingkupi kemampuan praktis, seperti menghitung bunga, memilih produk yang sesuai kebutuhan, hingga membangun kepercayaan diri dalam mengelola dana. Tujuannya bermuara pada peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan finansial.

Pemahaman yang baik dinilai sangat penting untuk perencanaan finansial jangka panjang, entah itu untuk dana pendidikan, kepemilikan rumah, perlindungan asuransi, hingga persiapan masa pensiun.

Pentingnya Peran OJK

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menjelaskan lebarnya ketimpangan antara akses dan pengetahuan produk jasa keuangan ini membuat posisi konsumen sangat rentan terhadap jebakan promosi yang manipulatif.

Oleh sebab itu, Heru menggarisbawahi pentingnya peran OJK terutama dari sisi pengawasan dan edukasi.

Terkait pengawasan, dia mendorong OJK berfokus ke langkah preventif. Menurutnya, OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap kanal pemasaran produk keuangan digital, khususnya yang masif beredar di media sosial dan melibatkaninfluenceralias pemengaruh.

"OJK perlu memastikan informasi yang disampaikan olehinfluenceratau melalui media sosial akurat, transparan, dan tidak menjanjikan keuntungan yang berlebihan," papar Heru kepadaBisnis, Senin (29/6/2026).

Lebih lanjut, otoritas juga dituntut untuk memastikan agar setiap produk yang diluncurkan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyertakan penjelasan risiko yang gamblang dan mudah dicerna oleh konsumen awam, bukan sekadar bahasa legalitas yang rumit.

"Perlindungan konsumen tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga dengan membangun ekosistem yang memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sebelum mengambil keputusan keuangan," lanjutnya.

Dari sisi edukasi, Heru memberi catatan bahwa pemberian pemahaman ke masyarakat tidak bisa lagi sekadar mengandalkan format sosialisasi seremonial, melainkan harus lebih sederhana, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing segmen masyarakat.

OJK sendiri sudah menyiapkan langkah edukasi berkelanjutan dan membangun ekosistem pengawasan yang bersifat preventif.

Terkait peran edukasi, Andi mengungkapkan OJK kini tengah mendorong masuknya literasi keuangan ke dalam kurikulum pendidikan formal, mulai dari jenjang SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Bahkan, OJK sudah mulai merealisasikannya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Pertemuan sudah kita dorong, melalui penyusunan berkait modul-modul literasi, termasukpiloting project[proyek percontohan] di sekolah-sekolah tertentu,” ujar Andi.

Selain jalur pendidikan formal, dalam dua tahun terakhir otoritas juga gencar memperluas program Duta Literasi Keuangan. Program ini melibatkan sinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), hingga media massa.

OJK juga berencana memperluas cakupan SNLIK agar datanya tidak hanya terpotret secara agregat nasional, tetapi juga merinci hingga ke level regional provinsi.

Terkait peran pengawasan, terutama kepada parainfluencer, Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan 2 OJK Wawan Supriyanto mengungkap bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 6/2026.

Dalam POJK 6/2026 diatur jikafinancialinfluencermemasarkan sesuatu maka dia harus berterus terang sedang bekerja sama dengan perusahaan atau PUJK tertentu. Selain itu, beleid tersebut juga mengatur agarfinancialinfluencermemang memiliki keahlian di bidangnya.

“Jadi, harapannya mereka sudahcertified, mereka punya keahlian, punya pengalaman; dan ketika membuat konten, dia menjelaskan kepentingannya atas apa, mewakili perusahaan, pemasaran apa; atau rekomendasi atas sesuatu yang berdasarkan keahlian dia; dan itu mestideclareitu, dia punya kepentingan,” jelas Wawan pada kesempatan yang sama.

Lebih jauh, OJK turut mendorong pencegahan daripada penegakan. Wawan mencontohkan kasus yang masih marak: penagihan utang (debt collection) kasar hingga memicu tindak pidana.

Menurut Wawan, akar permasalahan dari fenomena penagihan bermasalah tersebut adalah terjadinya gagal bayar yang mengerek rasio kredit macet aliasnon-performing loan(NPL).

Oleh karena itu, penyelesaian kasus penagihan tidak bisa hanya mengandalkan penertiban di lapangan, melainkan harus ditarik jauh ke hulu alias di prosesonboardingdan akuisisi nasabah oleh PUJK.

Saat ini, ungkap Wawan, OJK bersama para pelaku usaha tengah mengkaji ulang akar masalah dari tingginya angka gagal bayar tersebut. Kajian ini mencakup evaluasi terhadap parameter persetujuan kredit (credit scoring), mekanisme penyaluran, hingga skema produk itu sendiri.

"Kita tarik lagi ke atas, kenapa bisa terjadi NPL? Apakah kita harus mengubah skema, mengubah mekanisme, atau mengubah produknya? Ini supaya pola penagihan bermasalah tidak terus berulang," tegasnya.

Kendati demikian, Wawan belum mau buka-buka arah dari evaluasi tersebut, apakah berujung ke pengetatan atau yang lain. Dia hanya menekankan bahwa OJK akan mencari jalan tengah agar konsumen tetap terlindungi, tetapi kegiatan usaha tidak terganggu agar pertumbuhan ekonomi juga bisa tetap maksimal.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan, kinerja pasar modal Indonesia pada sepanjang 2025 mampu tumbuh positif, di tengah tantangan dinamika global. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mampu menembus level tertinggi di 8.711 dengan kapitalisasi pasar juga mencapai rekor puncak sebesar Rp 16.004 triliun.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi pasar modal Indonesia. Pada paruh pertama tahun 2025, pasar menghadapi tekanan eksternal yang dipicu meningkatnya tensi perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), pelemahan nilai tukar rupiah, serta berlanjutnya ketidakpastian geopolitik global.

Kondisi tersebut mendorong meningkatnya volatilitas pasar. Hingga IHSG sempat terkoreksi ke level 5.996 pada awal April 2025 dan bursa memberlakukan penghentian sementara aktivitas perdagangan saham atau trading halt.

“Dalam menghadapi kondisi tersebut, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self-Regulatory Organization (SRO) melakukan koordinasi intensif serta menerapkan berbagai kebijakan stabilisasi pasar. Antara lain penguatan komunikasi dengan pelaku pasar, penyesuaian kebijakan buyback saham tanpa persetujuan RUPS, penyesuaian batas Auto-Rejection Bawah (ARB), serta penyempurnaan ketentuan trading halt guna menjaga stabilitas pasar dan meredam volatilitas yang berlebihan,” terang Jeffrey dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BEI, Senin (29/6/2026).

Kemudian, memasuki paruh kedua tahun 2025, kondisi pasar lantas berangsur pulih, seiring membaiknya sentimen global serta didukung berbagai kebijakan domestik yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

“Pemulihan tersebut tercermin dari IHSG yang mencatatkan 24 kali All-Time High (ATH) sepanjang tahun dengan level tertinggi 8.711, dengan kapitalisasi pasar mencapai rekor tertinggi sebesar Rp 16.004 triliun pada 8 Desember 2025,” terangnya.

Aktivitas perdagangan juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Sepanjang tahun 2025, Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH) saham mencapai Rp 18,1 triliun, sedangkan transaksi produk non-saham mencapai Rp 7,6 triliun.

Adapun, pasar obligasi di BEI, melalui mekanisme Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA), mencatat total volume transaksi mencapai Rp 1.375 triliun. Sementara nilai perdagangan karbon di Bursa Karbon (IDXCarbon) tercatat sebesar Rp 36,37 miliar.

Dari sisi penghimpunan dana, BEI mencatatkan 26 perusahaan yang melakukan pencatatan saham baru (IPO) dengan total kapitalisasi pasar sebesar Rp 155,2 triliun pada saat pencatatan. Dana yang berhasil dihimpun melalui IPO mencapai sekitar Rp 18,1 triliun, meningkat 26 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar berasal dari sektor basic materials, diikuti sektor finansial dan infrastruktur.

Jeffrey melanjutkan, selain melalui IPO saham, penghimpunan dana melalui Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) mencapai Rp 217,4 triliun. Sedangkan melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan waran mencapai Rp 43,7 triliun. Pencapaian tersebut dinilai semakin memperkuat fungsi pasar modal sebagai sumber pembiayaan yang komprehensif.

Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen.

Kenaikan tersebut menjadi yang ketiga dalam beberapa bulan terakhir dan memunculkan ekspektasi tren suku bunga masih akan terus naik dalam waktu dekat.

Kondisi tersebut turut memengaruhi berbagai instrumen investasi, termasuk obligasi dan reksa dana.

Lantas, bagaimana strategi yang bisa dilakukan investor agar dapat memperoleh hasil optimal sekaligus mengelola risiko?

Perencana Keuangan Zelts Consulting Ahmad Gozali mengatakan kenaikan suku bunga umumnya akan menekan harga obligasi.

Dampaknya juga akan dirasakan reksadana pendapatan tetap karena portofolionya berisi obligasi.

"Dengan suku bunga yang sedang naik maka harga obligasi akan tertekan dan reksa dana jenis pendapatan tetap juga pasti akan mengalami penurunan NAB karena portofolionya berisi obligasi," ujar Ahmad kepada CNNIndonesia.com, Jumat (26/6).

Menurut dia, investor yang ingin masuk ke reksa dana pendapatan tetap sebaiknya memilih produk yang memiliki portofolio obligasi bertenor pendek agar dampak kenaikan suku bunga tidak terlalu besar.

"Kalau mau masuk ke reksadana pendapatan tetap, mungkin baiknya mencari reksadana yang portofolionya pada obligasi yang tenornya pendek sehingga tidak terlalu tertekan dengan kenaikan suku bunga," ujar Ahmad.

Sementara bagi investor yang ingin membeli obligasi secara langsung, ia menyarankan memilih obligasi yang baru diterbitkan.

"Kalau mau beli obligasi secara langsung, boleh pilih obligasi yang baru dikeluarkan karena sudah memiliki suku bunga yang lebih tinggi," ucap Ahmad.

Ia menilai strategi tersebut lebih cocok diterapkan oleh investor dengan profil risiko rendah hingga menengah yang mengutamakan keamanan investasi dan tidak menyukai fluktuasi harga yang tinggi.

Ahmad juga mengingatkan obligasi tetap memiliki risiko, mulai dari pengurangan harga hingga risiko gagal bayar.

Untuk meminimalkan risiko, investor dapat memilih obligasi pemerintah.

Selain itu, investor perlu memahami perbedaan peran manajer investasi sebagai penerbit reksadana dan agen penjual seperti bank, perusahaan sekuritas, atau perusahaan teknologi finansial agar tidak keliru dalam berinvestasi.

"Untuk investasi, selalu sesuaikan dengan tujuan keuangan dan horison penggunaan dananya. Gunakan obligasi dan reksadana pendapatan tetap untuk horison investasi menengah, sekitar tiga sampai lima tahun," ujar Ahmad.

Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho mengatakan pemilihan produk investasi di saat seperti sekarang tetap harus disesuaikan dengan profil risiko masing-masing investor.

Menurut dia, investor agresif dapat mempertimbangkan reksadana saham karena berpotensi memberikan imbal hasil paling tinggi dengan risiko yang juga tinggi.

"Bila melihat data, reksadana saham justru memberikan return yang paling tinggi. Bila sesuai dengan profil risiko kita, bisa dipilih," ujar Andy ketika dihubungi terpisah.

Sementara itu, investor moderat lebih cocok memilih reksadana campuran atau pendapatan tetap. Adapun investor konservatif dapat memilih reksadana pasar uang.

"Bila masih takut dengan situasi sekarang, bisa pilih yang berbasis pendapatan tetap atau pasar uang. Berinvestasi sedikit demi sedikit secara berkala," ucap Andy.

Andy juga menyarankan investor membeli obligasi pemerintah karena memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah.

Ia pun mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan "uang panas", yakni dana yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari atau hasil utang, sebagai modal investasi.

Selain itu, investor juga diimbau tidak bersikap FOMO (fear of missing out) dan tidak menempatkan seluruh dana pada satu instrumen investasi saja.

"Jangan masukkan seluruh modal ke satu instrumen saja untuk manajemen risiko. Bisa dibagi, misalnya 50-50 antara reksadana dan obligasi," ujar Andy.

Bisnis.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan dan investasi menjadi salah satu faktor utama dalam mewujudkan kesejahteraan finansial jangka panjang.

Di tengah semakin tingginya minat masyarakat untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik, kebutuhan akan edukasi keuangan yang mudah diakses dan relevan menjadi semakin penting.

Founder ESQ Corporation, Ary Ginanjar Agustian, menyampaikan berdasarkan berbagai riset dan pengalaman yang dilakukan selama bertahun-tahun dalam pengembangan karakter manusia, dari 100 orang yang ingin berhasil, hanya sekitar 5% yang benar-benar mencapai kesuksesan, sementara 95% lainnya gagal tanpa pernah mengetahui ataupun menyadari apa yang menjadi penyebabnya.

"Banyak orang memiliki mimpi dan tujuan yang besar, tetapi tidak semua memahami faktor yang menentukan keberhasilan mereka. Sering kali yang menghambat bukanlah kemampuan, melainkan pola pikir, karakter, kebiasaan, dan kurangnya persiapan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Karena itu, katanya, penting menemukan potensi terbaik dalam diri agar mampu mencapai kehidupan yang lebih sukses dan bermakna," ujar Ary Ginanjar Agustian.

Direktur PT Generasi Paham Investasi (Ayovest), Sonny Afriansyah, menyampaikan, orang perlu memiliki kesiapan finansial yang lebih baik.

Karena baginya, kesuksesan jangka panjang perlu didukung oleh pengelolaan keuangan yang sehat dan kebiasaan investasi yang konsisten.

"Kami ingin mengajak lebih banyak masyarakat untuk memahami investasi sesuai profil risiko, kebutuhan, dan tujuan keuangan masing-masing," kata dia terkait digelarnya The Amazing You 6 Unlock Your Power.

Dia juga menyoroti pentingnya literasi keuangan nasional sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki visi serupa dalam membangun masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera secara finansial.

Membangun kesiapan finansial yang kokoh dapat dicapai dengan mengatur arus kas menggunakan metode 50/30/20, menyiapkan dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran, serta memulai investasi reksa dana secara rutin untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang.

Langkah Membangun Kesiapan Finansial menurut Ayovest

1. Kelola Arus Kas (Cashflow)

Gunakan metode penganggaran 50/30/20. Alokasikan 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk gaya hidup (hiburan), dan 20% untuk tabungan serta investasi masa depan.

2. Evaluasi Rutin

Lakukan pengecekan kesehatan keuangan berkala menggunakan fitur Ayovest Financial Checkup untuk mengetahui apakah kondisi keuangan Anda dalam keadaan sehat atau butuh perbaikan.

3. Siapkan Dana Darurat

Sisihkan dana likuid yang cukup untuk menutupi 3 hingga 6 bulan pengeluaran rutin Anda, sehingga Anda siap menghadapi risiko tak terduga tanpa harus berutang.

4. Tentukan Tujuan Keuangan

Susun resolusi keuangan yang spesifik (seperti dana menikah, dana pensiun, atau dana pendidikan) dan pantau perkembangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Masyarakat kini perlu lebih memperhatikan siapa dan bagaimana informasi keuangan disampaikan di media sosial.

Pasalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan atau yang dikenal sebagai aturan bagi financial influencer (finfluencer) atau influencer keuangan.

Aturan ini diterbitkan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, baik melalui media sosial maupun saluran komunikasi lainnya.

Melalui regulasi tersebut, OJK ingin memastikan informasi yang diterima masyarakat disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak berpotensi menyesatkan sehingga dapat mendukung pelindungan konsumen dan masyarakat.

OJK menyebut, POJK ini diharapkan menjadi pedoman bagi penyampai informasi, terutama mereka yang telah dikenal dan memiliki pengaruh di masyarakat, agar bersama-sama menjaga kualitas informasi sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, ekosistem sektor jasa keuangan diharapkan menjadi semakin terpercaya, berintegritas, serta mampu mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat.

Regulasi tersebut juga disusun sebagai upaya melakukan tindakan pelindungan dan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan.

OJK menilai, seiring meningkatnya peran pihak yang menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat, diperlukan pedoman perilaku agar informasi yang beredar disampaikan secara bertanggung jawab dan dapat meningkatkan kualitas informasi yang digunakan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan.

Siapa yang dimaksud penyampai informasi?

Dalam POJK tersebut, penyampai informasi adalah pihak selain Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi konsumen maupun masyarakat dalam memanfaatkan produk atau layanan keuangan.

Artinya, cakupan aturan ini tidak hanya menyasar influencer media sosial, tetapi seluruh pihak di luar PUJK yang memberikan informasi mengenai sektor jasa keuangan kepada publik.

Namun, terdapat pengecualian. POJK ini tidak berlaku bagi profesi di luar sektor jasa keuangan yang menjalankan tugas profesinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.

Contohnya adalah tenaga pendidik yang menyampaikan materi sektor jasa keuangan dalam kegiatan akademik serta wartawan yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan dalam rangka kegiatan jurnalistik.

Selain itu, penyampaian informasi yang diinisiasi pemerintah maupun otoritas, seperti Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga dikecualikan dari aturan tersebut.

Delapan aturan dasar yang wajib dipatuhi

POJK menetapkan sejumlah perilaku dasar yang wajib dipatuhi penyampai informasi sektor jasa keuangan.

Pertama, penyampai informasi wajib beriktikad baik.

Kedua, bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan.

Ketiga, informasi yang disampaikan harus jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan.

Dalam penjelasan POJK disebutkan, informasi yang akurat harus disertai sumber atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahkan, apabila konten dibuat menggunakan kecerdasan buatan (artificial intelligence), penyampai informasi harus mengungkapkan fakta tersebut serta memastikan hasilnya telah diverifikasi manusia sebelum dipublikasikan.

Keempat, penyampai informasi dilarang menjanjikan kepastian keuntungan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk atau layanan.

Dalam penjelasan aturan disebutkan contoh pelanggaran, seperti menyatakan investasi saham memberikan keuntungan tetap setiap bulan, reksa dana tidak memiliki risiko kerugian, atau menyatakan kinerja masa lalu aset keuangan digital pasti akan berulang pada masa mendatang.

Kelima, penyampai informasi tidak boleh membandingkan produk atau layanan keuangan tanpa analisis berimbang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, tidak boleh memublikasikan maupun memasarkan produk dan layanan sektor jasa keuangan yang wajib berizin OJK tetapi belum memiliki izin.

Ketujuh, tidak boleh bekerja sama dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha sektor keuangan tanpa izin dari OJK atau otoritas berwenang.

Kedelapan, tidak melakukan aktivitas yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib mengungkap hubungan ekonomi

Hal lain yang perlu diketahui masyarakat adalah kewajiban penyampai informasi untuk mengungkapkan apabila memiliki kepentingan ekonomis dalam suatu konten.

POJK mengatur, apabila penyampai informasi memperoleh kepentingan ekonomis dari kegiatan penyampaian informasi, maka hal tersebut harus dinyatakan secara jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat sesuai metode penyampaian yang digunakan.

Kepentingan ekonomis dapat berupa komisi, remunerasi atau imbalan dari PUJK maupun pihak lain, keuntungan dari penggunaan produk oleh konsumen, hingga hubungan afiliasi dengan pihak tertentu.

Sebagai contoh, penyampai informasi dapat mencantumkan pernyataan seperti, "Penyampai Informasi memperoleh komisi atas setiap pembelian produk melalui tautan/referal ini."

Produk keuangan berisiko tinggi harus disertai peringatan

Regulasi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap penyampaian informasi mengenai produk keuangan yang memiliki risiko tinggi.

Untuk produk berisiko tinggi, produk yang bersifat kompleks, maupun layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi bagi pemberi dana (lender), penyampai informasi wajib mencantumkan pernyataan bahwa produk tersebut berisiko tinggi.

Selain itu, harus disampaikan pula penafian agar masyarakat melakukan analisis pribadi sebelum memutuskan menggunakan produk tersebut, serta mempertimbangkan bahwa produk tersebut belum tentu sesuai bagi semua kalangan konsumen.

Sementara itu, untuk layanan pinjaman daring bagi penerima dana (borrower) dan layanan buy now pay later (BNPL), penyampai informasi juga wajib memberikan peringatan produk tersebut memiliki risiko, disertai dua penafian yang sama.

Dalam penjelasan POJK, contoh produk berisiko tinggi antara lain aset keuangan digital atau aset kripto serta saham. Sedangkan produk kompleks dapat berupa produk derivatif, Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI), maupun produk hasil integrasi seperti bancassurance.

Tiga jenis kegiatan yang diatur

POJK mengatur tiga jenis kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan, yakni sebagai berikut.

1. Edukasi keuangan

Dalam kegiatan ini, materi yang disampaikan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sektor jasa keuangan. Edukasi dilakukan dengan menghindari penggunaan merek produk tertentu maupun penjualan produk tertentu.

Materinya dapat mencakup karakteristik sektor jasa keuangan, manfaat dan risiko produk, biaya, hak dan kewajiban, hingga pengelolaan keuangan.

2. Kegiatan pemasaran

Penyampai informasi dapat bekerja sama dengan PUJK dalam memasarkan produk atau layanan keuangan.

Namun, dalam kerja sama tersebut PUJK memiliki kewajiban memastikan penyampai informasi mencantumkan identitas serta hubungan dengan PUJK, memastikan produk yang dipasarkan telah berizin OJK, memiliki informasi produk yang lengkap, hingga melakukan evaluasi berkala atas kegiatan pemasaran tersebut.

PUJK juga bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan penyampai informasi.

Khusus untuk pemasaran produk aset kripto, penyampai informasi hanya dapat melakukan pemasaran kepada masyarakat melalui media resmi PUJK.

Apabila PUJK melanggar ketentuan mengenai kerja sama tersebut, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis hingga denda administratif paling banyak Rp 15 miliar, pembatasan usaha, pembekuan usaha, pemberhentian pengurus, pencabutan izin produk, maupun pencabutan izin usaha.

3. Pemberian rekomendasi

POJK menegaskan, penyampai informasi yang memberikan rekomendasi wajib memiliki izin apabila kegiatan tersebut memang dipersyaratkan memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Misalnya, penyampai informasi yang memberikan rekomendasi produk pasar modal wajib memiliki izin sebagai penasihat investasi apabila memang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, untuk memberikan rekomendasi mengenai aset keuangan digital, penyampai informasi harus memiliki sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan apabila belum dipersyaratkan memiliki izin.

OJK dapat memberikan pembinaan hingga meminta pemblokiran konten

Selain mengatur kewajiban penyampai informasi, POJK juga memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pembinaan terhadap pihak yang melanggar ketentuan.

Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk teguran, pengarahan, bimbingan, maupun bentuk pembinaan lainnya.

Apabila penyampai informasi tidak mematuhi ketentuan tersebut, OJK dapat memberikan Perintah Tertulis. Bila perintah tersebut tidak dilaksanakan, penyampai informasi dapat dikenai sanksi sesuai Undang-Undang mengenai OJK.

Untuk penyampaian informasi melalui media elektronik yang melanggar ketentuan, OJK juga dapat meminta pemutusan akses atau take down kepada kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

Permohonan pemutusan akses pada umumnya dilakukan setelah tindakan pembinaan tidak ditindaklanjuti.

Namun, dalam kondisi mendesak yang telah atau berpotensi menimbulkan kerugian signifikan bagi konsumen dan masyarakat, OJK dapat langsung meminta pemutusan akses tanpa didahului pembinaan.

Pemutusan akses tersebut dapat berupa pemblokiran akun media sosial, penutupan akun, maupun penghapusan konten, dan OJK dapat mengumumkan tindakan tersebut kepada masyarakat.

Dengan berlakunya POJK Nomor 6 Tahun 2026, masyarakat kini memiliki acuan mengenai standar perilaku yang wajib dipatuhi penyampai informasi sektor jasa keuangan, mulai dari kewajiban menyampaikan informasi secara akurat dan transparan hingga pengungkapan kepentingan ekonomis.

Di sisi lain, OJK juga memiliki kewenangan melakukan pembinaan, memberikan perintah tertulis, hingga mengajukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar ketentuan.

Seluruh kerja sama pemasaran yang telah berjalan antara PUJK dan penyampai informasi wajib disesuaikan dengan aturan ini paling lambat enam bulan sejak POJK diundangkan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat aturan bagi penyampai informasi sektor jasa keuangan atau financial influencer melalui Peraturan OJK (POJK), termasuk menjatuhkan denda hingga Rp15 miliar jika terbukti menyesatkan.

Hal itu ditetapkan dalam POJK Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perilaku Penyampai Informasi Sektor Jasa Keuangan. Di mana, OJK dapat mengenakan sanksi berupa denda administratif dengan nilai maksimal Rp15 miliar.

"Sanksi administratif dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Sanksi administratif berupa denda dikenakan paling banyak Rp15 miliar," sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (8) dan (9) POJK Nomor 6 Tahun 2026.

Dalam POJK dijelaskan untuk aktivitas pemasaran, financial influencer wajib bekerja sama dengan pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Di sisi lain, PUJK juga dibebankan sejumlah kewajiban untuk memastikan aktivitas promosi berjalan sesuai aturan.

PUJK wajib memastikan penyampai informasi mencantumkan identitas serta hubungan kerja sama dengan perusahaan sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Mereka juga harus memastikan produk yang dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama dan telah memperoleh izin OJK.

Tak hanya itu, PUJK diwajibkan memastikan penyampai informasi memiliki keterampilan, kompetensi, atau kualifikasi yang memadai untuk menjelaskan produk keuangan kepada masyarakat.

[Gambas:Youtube]

Perusahaan jasa keuangan juga harus memastikan penyampai informasi tidak menyalahgunakan data konsumen serta mematuhi ketentuan perlindungan data dan informasi.

PUJK yang melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan berbagai sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan produk atau layanan, pemberhentian pengurus, hingga pencabutan izin produk dan layanan.

Aturan yang berlaku sejak 4 Juni 2026 itu diterbitkan untuk memastikan informasi mengenai produk dan layanan keuangan disampaikan secara jelas, akurat, jujur, mudah diakses, serta tidak menyesatkan masyarakat.

Dalam beleid tersebut, penyampai informasi dilarang menjanjikan keuntungan pasti atas produk atau layanan keuangan yang tidak sesuai karakteristik produknya. Mereka juga dilarang mempromosikan produk maupun layanan keuangan yang tidak mengantongi izin OJK.

"Penyampai Informasi menyampaikan informasi yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan," bunyi Pasal 2 POJK Nomor 6 Tahun 2026 dikutip Rabu, (24/6).

Selain itu, penyampai informasi juga dilarang bekerja sama dengan pihak yang menjalankan kegiatan usaha jasa keuangan tanpa izin dari OJK maupun otoritas yang berwenang.

OJK menjelaskan kegiatan penyampaian informasi sektor jasa keuangan mencakup edukasi keuangan, pemasaran, hingga pemberian rekomendasi terkait produk dan layanan keuangan.

Cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berpotensi semakin tinggi imbas Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 poin.

BI Rate telah melonjak sebesar 1 persen dari sebelumnya yang ditahan selama tujuh bulan di level 4,75 persen. Kebijakan mengerek suku bunga acuan diambil BI sebagai upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi.

Kenaikan BI Rate menimbulkan keresahan bagi mereka yang berencana membeli rumah, apakah mungkin membeli hunian impian terwujud saat cicilan KPR makin mahal?

Perencana keuangan Tatadana Consulting Tejasari mengatakan kenaikan BI Rate akan berdampak terhadap kenaikan suku bunga pinjaman di bank, terutama untuk nasabah yang punya KPR dengan bunga floating atau yang baru mengambil cicilan.

"Kemampuan jumlah hutang yang diberikan jadi lebih kecil karena bank akan melihat besarnya bunga dan kemampuan membayar, sementara penghasilan masyarakat tetap," ujar Tejasari kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Lantas, strategi apa yang perlu disiapkan agar cicilan KPR tak membebani kondisi keuangan?

Tejasari menyampaikan saat hendak mengambil KPR sebaiknya cek terlebih dahulu besaran cicilan yang dibayar dan menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Besaran cicilan KPR maksimal sebesar sepertiga gaji sehingga tidak akan membebani keuangan.

"Untuk yang penghasilannya tidak tetap, batas tersebut sebaiknya diturunkan ke 25-30 persen penghasilan rata-rata agar ketika penghasilan turun, pembayaran cicilan tetap terbayar," terangnya.

Ia pun menyarankan jumlah pembayaran down payment (DP) untuk diperbesar agar jumlah cicilan bisa lebih kecil.

Selain sesuaikan dengan kemampuan bayar, Tejasari juga menyarankan calon peminjam untuk membandingkan program bunga tetap (fixed) dan mengambang (floating).

"Bandingkan program bunga fixed dan floating yang ditawarkan bank. Semakin panjang bunga fixed maka semakin nyaman pembayarannya buat kita," ungkap Tejasari.

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andy Nugroho menyampaikan masyarakat masih dapat mempunyai rumah meski BI Rate telah naik. Namun, ia menekankan calon peminjam KPR kemungkinan akan memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa terus membayarkan cicilannya.

Karena itu, Andy mengimbau masyarakat untuk jangan terpaku dengan properti impian, tetapi cari yang paling realistis dan terjangkau secara finansial.

"Jangan terpaku pada properti impian kita, namun cari yang paling realistis untuk aktivitas sehari-hari dan terjangkau secara finansial oleh kita," kata Andy saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Andy juga merekomendasikan calon peminjam untuk mengajukan permohonan KPR ke dua atau tiga bank berbeda karena mengingat pengajuan KPR tidak selalu diterima oleh pihak bank.

"Tujuannya selain menyiapkan cadangan karena tidak selalu pengajuan KPR itu di-approve. Untuk mendapatkan gambaran dan pembanding skema KPR yang paling sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan kita," jelasnya.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) berkomitmen mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan finansial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya khususnya yang berasal dari wilayah Jawa Timur.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo, mengatakan pemberdayaan PMI dilakukan dengan memberikan edukasi literasi keuangan yang masif serta penyediaan infrastruktur pengiriman uang (remitansi) yang aman, cepat dan efisien melalui layanan JConnect Remittance.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif Bank Jatim dalam kegiatan Jalan Sehat Gerakan Nasional Migran Aman yang diinisiasi oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).Bertempat di Alun – Alun Jember, kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Bupati Jember Muhammad Fawait, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo, serta ribuan calon pekerja migran Indonesia dan masyarakat umum, Minggu (14/6/2026).

Menurut Winardi, keterlibatan Bank Jatim dalam Gerakan Nasional Migran ini merupakan bagian dari upaya perseroan untuk menghadirkan layanan keuangan yang inklusif sekaligus mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik bagi PMI dan keluarganya.

“PMI memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian nasional melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar remitansi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dapat menjadi modal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta menciptakan kemandirian ekonomi,” ujarnya dalam keterangan resminya, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, Bank Jatim sebagai salah satu bank devisa turut mendukung transaksi para PMI yang berangkat keluar negeri dengan menyediakan layanan JConnect Remittance.

Layanan ini merupakan inbound remittance/transfer uang dari luar negeri ke Indonesia dengan sinergi bersama Money Transfer Operator (MTO) di Malaysia - Merchantrade Asia dan Hongkong - Chandra Remittance sehingga dengan begitu para PMI dapat memanfaatkan outlet–outlet MTO yang tersebar di Malaysia maupun Hongkong.

Kedepannya, kata dia, Bank Jatim juga membuka akses kerja sama MTO koridor negara lainnya, yang juga merupakan negara tujuan dari PMI, a.l, Taiwan, Singapore, Korea, Jepang dan Middle East.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan pula Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Bank Jatim tentang Sinergi Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga melalui Penguatan Literasi Keuangan dan Pemanfaatan Remitansi.

Ruang lingkup di dalam perjanjian tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain penyebarluasan informasi edukasi keuangan dan pemanfaatan remitansi dalam berbagai media, penyediaan dan fasilitasi akses layanan produk perbankan yang sesuai dengan kebutuhan PMI dan keluarga, serta penyelenggaraan literasi keuangan serta pemanfaatan remitansi di dalam dan luar negeri.

Menurut Winardi, kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua pihak untuk mengembangkan berbagai program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan pemahaman keuangan, pengelolaan remitansi yang produktif, perluasan akses layanan perbankan, serta penguatan kapasitas ekonomi PMI dan keluarganya.

Bank Jatim juga meyakini bahwa penguatan literasi keuangan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera. Dengan pengelolaan remitansi yang tepat, para PMI dan keluarganya diharapkan mampu merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik, mengembangkan usaha produktif, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

”Ke depan, Bank Jatim akan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang sejalan dengan misi perusahaan dalam mendorong inklusi keuangan, pemberdayaan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional yang berkelanjutan,” ujarnya.

Wakil Menteri KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemkab Jember terhadap upaya perlindungan pekerja migran. Ia menekankan pentingnya kesiapan kompetensi dan penguasaan bahasa asing bagi generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri.

”Kesuksesan jalan sehat ini kita harapkan akan diikuti dengan peningkatan penempatan pekerja migran yang legal dan aman dari Kabupaten Jember. Target kita, angka penempatan prosedural yang aman dan terlindungi bisa naik hingga 100 persen ke depannya,” tegasnya.

Menurutnya, Gerakan Nasional Migran Aman juga diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjadi pekerja migran yang legal, aman, dan terlindungi.

Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga akan menindaklanjuti berbagai usulan strategis guna menekan angka keberangkatan non-prosedural serta memperluas perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (K24)

KENDARI - Sebagai komitmen dalam meningkatkan literasi keuangan dan pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas berkolaborasi dengan Universitas Mandala Waluya Kendari dalam penyelenggaraan edukasi pasar modal yaitu Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 dengan tema “Cerdas Investasi Digital”. Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid ini diikuti oleh total lebih dari 70 peserta.

Dalam sesi edukasi tersebut, Head of Education & Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk berinvestasi. Namun, kemudahan akses tersebut perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar masyarakat dapat berinvestasi secara bijak dan bertanggung jawab.

MNC Sekuritas Gencar Edukasi Pasar Modal Syariah hingga Cikarang dan Cibinong



“Transformasi digital membuat investasi semakin mudah dijangkau oleh masyarakat di berbagai daerah. Edukasi menjadi faktor penting agar masyarakat tidak hanya memiliki akses untuk berinvestasi, tetapi juga cara berinvestasi yang tepat. Ke depannya, MNC Sekuritas akan terus memperluas jangkauan edukasi ke berbagai daerah di Indonesia guna mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional,” ujar Andri.

Sejalan dengan kampanye pelindungan investor yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas secara konsisten mengintegrasikan materi pelindungan konsumen dan keamanan investasi dalam setiap program edukasinya. Peserta tidak hanya dibekali pengetahuan investasi pasar modal, tetapi juga pemahaman untuk mengenali investasi yang aman untuk menghindari penipuan berkedok investasi.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Bisnis.com, MAKASSAR - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperluas penetrasi edukasi dan literasi keuangan ke sektor akademis guna membentengi generasi muda dari risiko perangkap finansial digital yang kian marak.

Langkah tersebut direalisasikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara LPS dengan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Arsjad Rasjid Lecture Theatre Unhas, Kota Makassar, Jumat (12/6/2026).

Kolaborasi ini mencakup aspek pengembangan kompetensi, riset bersama, serta sosialisasi terintegrasi mengenai fungsi, tugas, dan wewenang LPS di dalam sistem perbankan nasional.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution mengungkapkan bahwa penetrasi teknologi finansial yang tidak dibarengi dengan pemahaman literasi fundamental berpotensi memicu kerentanan struktural bagi kelompok usia produktif.

Apalagi karakteristik generasi muda saat ini sangat lekat dengan gawai dan aktif di media sosial, di mana harus disertai proteksi yang lebih tinggi.

“Kemudahan akses keuangan saat ini terkadang belum diimbangi dengan literasi keuangan yang mumpuni. Akibatnya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat, termasuk mahasiswa, yang terjebak perilaku konsumtif akibat fenomena FOMO (fear of missing out) atau sekadar ingin terlihat keren,” ujarnya di Makassar, Jumat (12/6/2026).

Farid menambahkan, keterbatasan literasi kerap mengarahkan mahasiswa pada opsi instan yang destruktif, seperti pemanfaatan pinjaman online ilegal. Bahkan dalam skenario terburuk, minimnya pengelolaan kas operasional pribadi mendorong mereka ke arah perjudian online hingga terjebak pada instrumen investasi bodong.

Oleh sebab itu, melalui kemitraan strategis dengan Unhas, LPS mengusung kolaborasi berupa peningkatan literasi keuangan, penyediaan program magang industri, alokasi beasiswa, hingga kolaborasi penelitian ilmiah.

LPS menargetkan hasil dari kemitraan ini bisa mengerek indeks literasi keuangan mahasiswa agar mampu mengelola modal secara bijak berdasarkan kebutuhan riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan temporer.

Di sisi lain, penguatan kompetensi diarahkan untuk membangun kesiapan kerja melalui program magang yang memberikan eksposur langsung terhadap dinamika industri jasa keuangan.

Selain itu, mahasiswa Unhas sendiri merupakan salah satu penerima beasiswa utama LPS setiap tahunnya sejak tahun 2024, dengan jumlah penerima pada angkatan pertama sebanyak 6 orang, angkatan kedua 12 orang, dan angkatan ketiga sebanyak 13 orang.

“Kami menyadari betul bahwa tingkat literasi keuangan di tanah air masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat masyarakat sangat rentan terhadap manipulasi finansial di ruang digital. Sosialisasi nantinya tidak hanya menyasar kampus, tetapi juga sekolah, pesantren, hingga lapisan masyarakat umum,” tegas Farid.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas Muhammad Ruslin menilai kehadiran LPS sangat krusial dalam memperkuat basis pemahaman manajemen risiko di lingkungan kampus, terlebih Unhas saat ini mengelola entitas bisnis mandiri yakni Bank Unhas.

Pihaknya juga membidik implementasi berupa penyelarasan kurikulum akademis dengan materi literasi keuangan formal yang disupervisi langsung oleh LPS. Langkah ini diharapkan mampu mendorong riset-riset akademis yang dapat menjadi basis pengambil kebijakan bagi otoritas keuangan.

“Sinergi ini tidak hanya relevan bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi, melainkan untuk seluruh aspek multidisiplin di Unhas yang bersinggungan dengan tata kelola keuangan. Kami memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan dan universitas,” kata Ruslin.

Kenaikan suku bunga acuan dan pelemahan nilai tukar rupiah menjadi dua kondisi yang kerap memberi tekanan terhadap keuangan masyarakat.

Dampaknya tak hanya dirasakan pelaku usaha atau investor, tetapi juga rumah tangga yang memiliki cicilan, menggunakan kartu kredit, hingga mengonsumsi barang yang bergantung pada bahan baku impor.

Saat suku bunga naik, biaya pinjaman biasanya ikut meningkat sehingga cicilan kredit berpotensi menjadi lebih mahal.

Di saat yang sama, pelemahan rupiah dapat mendorong kenaikan harga sejumlah barang dan jasa, terutama yang terkait dengan impor atau menggunakan komponen dari luar negeri.

Kondisi tersebut dapat mengurangi daya beli apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang lebih cermat.

Masyarakat perlu menyesuaikan pola pengeluaran, mengatur utang, menyiapkan dana darurat, hingga memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi pasar.

Lalu, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat di tengah suku bunga yang meningkat dan rupiah yang melemah?

Perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi (MRE) Andi Nugroho menyarankan masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uang ketika kondisi ekonomi sedang tidak menentu.

Menurutnya, pengeluaran untuk barang yang sifatnya konsumtif dan belum mendesak sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

"Barang-barang yang sebenarnya kurang penting dan kurang perlu juga masih bisa ditunda pengeluarannya. Entah itu mau ganti gadget, ganti TV, beli kulkas ataupun barang lain yang sebenarnya tidak terlalu penting dan perlu sebaiknya di-hold dulu," kata Andi kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/6).

Selain menahan belanja konsumtif, masyarakat juga perlu lebih berhati-hati menggunakan fasilitas kredit untuk kebutuhan yang manfaatnya cepat habis.

Perencana keuangan Mike Rini Sutikno mengingatkan utang konsumtif dengan tenor panjang dapat menjadi beban ketika kondisi ekonomi memburuk dan bunga pinjaman meningkat.

"Barangnya udah enggak ada, udah habis manfaatnya, tapi Anda masih nyicil, itu harus diwaspadai, dihindari saja," ujar Mike.

Menurutnya, masyarakat perlu segera memetakan seluruh utang yang dimiliki dan menentukan prioritas pelunasan.

"Kita konsumen, masyarakat secara umum harus segera melakukan mapping utang kita, identifikasi mana yang paling urgent untuk dilunasi, terutama utang dengan bunga mengambang dan utang konsumtif," katanya.

Kenaikan suku bunga biasanya paling cepat dirasakan oleh pemilik kredit dengan bunga mengambang (floating rate). Ketika suku bunga acuan naik, bunga pinjaman juga berpotensi ikut meningkat sehingga cicilan bulanan menjadi lebih besar.

Andi menilai KPR menjadi salah satu jenis utang yang paling terdampak dalam situasi seperti sekarang.

"Tentunya adalah utang-utang yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga ini tadi. Contohnya adalah KPR," kata Andi.

Ia juga mengingatkan masyarakat yang hendak mengambil KPR untuk memahami skema kredit yang ditawarkan, termasuk masa bunga tetap dan bunga mengambang setelah periode promosi berakhir.

"Minta dihitung ulang dulu. Itu untuk memudahkan kita mengetahui terutama cicilan per bulannya nanti itu berapa dan kita mampu enggak menyicil sebesar itu," ujarnya.

Sementara itu, Mike menjelaskan bunga floating dapat memberikan tekanan terhadap arus kas rumah tangga apabila pendapatan tidak ikut meningkat.

"Kalau kita penghasilan tidak meningkat sementara cicilan utang kita meningkat karena tingkat suku bunganya juga meningkat maka akan menggerus kemampuan kita untuk membayar biaya hidup bulanan," katanya.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki kredit berbunga floating, Mike menyarankan untuk memprioritaskan pelunasan lebih cepat apabila memungkinkan.

"Kalau ada dana lebih, yang floating terlebih dahulu bisa diprioritaskan untuk dilunasi atau dikurangi saldo utangnya," ujar Mike.

Ketidakpastian ekonomi membuat dana darurat menjadi semakin penting. Dana ini berfungsi sebagai bantalan keuangan apabila terjadi kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau kebutuhan mendesak lainnya.

Menurut Andi, porsi dana darurat tidak perlu diubah dari target ideal yang selama ini digunakan. Namun, instrumen penempatannya dapat disesuaikan agar lebih aman dari gejolak pasar.

"Porsinya tidak perlu diubah, tetap aja sesuai dengan idealnya," kata Andi.

Ia menilai dana darurat yang sebelumnya ditempatkan pada instrumen berisiko tinggi seperti reksa dana saham dapat dialihkan ke instrumen yang lebih stabil.

"Kita bisa switching ke reksadana pasar uang ataupun pendapatan tetap," ujarnya.

Sementara itu, Mike berpandangan dana darurat justru perlu diperbesar karena risiko kehilangan pendapatan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi.

"Dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi seperti sekarang, recovery-nya kita bisa lebih panjang, mungkin lebih dari enam bulan," kata Mike.

Ia menyarankan masyarakat mempertimbangkan dana darurat hingga sembilan bulan pengeluaran atau lebih apabila kondisi keuangannya memungkinkan.

"Kalaupun Anda saat ini sudah memiliki dana emergency enam bulan, rekomendasi tetap ditambah," ujarnya.

Saat suku bunga naik, investor pemula sebaiknya lebih fokus menjaga modal dibanding mengejar keuntungan tinggi dalam waktu singkat.

Andi menilai obligasi pemerintah seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) dan Sukuk Ritel dapat menjadi salah satu pilihan yang relatif aman.

"Karena penjaminnya adalah pemerintah, kita bisa berpikiran positif bahwa ini akan relatif lebih aman," kata Andi.

Menurutnya, instrumen tersebut menawarkan risiko yang lebih rendah dibanding pasar saham dengan imbal hasil yang umumnya masih menarik.

Mike juga menilai momentum kenaikan suku bunga dapat dimanfaatkan untuk melirik instrumen pendapatan tetap.

"Saat ini momentum yang bisa dimanfaatkan untuk membeli obligasi pemerintah dan sukuk," ujarnya.

Selain itu, saham sektor finansial, konsumsi, utilitas, dan telekomunikasi juga dapat menjadi pilihan untuk diversifikasi karena cenderung lebih defensif dibanding sektor lain.

Di sisi lain, kedua perencana keuangan mengingatkan investor pemula untuk berhati-hati terhadap instrumen yang terlalu spekulatif.

"Hindari investasi-investasi yang berisiko tinggi," kata Andi.

Mike menambahkan bahwa kondisi seperti sekarang lebih cocok digunakan untuk membangun fondasi investasi yang kuat.

"Jadi intinya itu fondasi yang kuat terlebih dahulu, bukan mencari return yang setinggi-tingginya," ujarnya.

Masyarakat yang berencana mengambil kredit baru perlu mempertimbangkan dampak kenaikan suku bunga terhadap kemampuan membayar cicilan dalam jangka panjang.

Andi menyarankan calon debitur meminta simulasi terbaru dari bank agar dapat memperkirakan besaran cicilan apabila bunga kembali meningkat.

"Minta dihitung ulang dulu. Itu untuk memudahkan kita mengetahui terutama cicilan per bulannya nanti itu berapa dan kita mampu enggak menyicil sebesar itu," katanya.

Bagi masyarakat yang sudah memiliki KPR, ia juga menyarankan untuk mengevaluasi kemungkinan melakukan takeover ke bank lain apabila terdapat penawaran yang lebih kompetitif.

"Kalau memang dirasa ada dan dirasa worth it, kenapa enggak teman-teman takeover KPR ke bank lainnya," ujar Andi.

Sementara itu, Mike menilai kredit baru yang sifatnya tidak mendesak sebaiknya ditunda terlebih dahulu.

"Kalau bukan kebutuhan mendesak, ditunda dulu, tunggu hingga kondisi suku bunga lebih stabil," katanya.

Jika kredit tetap harus diambil, ia menyarankan memilih bunga tetap agar cicilan lebih mudah diprediksi.

"Pilih yang fixed rate saja. Setidaknya Anda tahu pasti cicilan bulanan Anda akan tetap selama jangka waktu tenor pinjamannya," ujarnya.

Ketika harga barang mulai naik akibat pelemahan rupiah, masyarakat perlu mengetahui secara rinci ke mana uang mereka dibelanjakan setiap bulan.

Andi menyarankan setiap orang membuat anggaran, mencatat pengeluaran yang benar-benar terjadi, lalu melakukan evaluasi secara berkala.

"Bikin budgeting, kemudian catat ketika pengeluaran itu benar-benar terjadi, terus kemudian kita evaluasi di akhir bulan," kata Andi.

Menurutnya, disiplin mencatat pengeluaran menjadi langkah awal untuk mengetahui pos mana yang sebenarnya paling banyak menyedot pendapatan.

Mike menyarankan audit keuangan dimulai dengan melihat mutasi rekening selama tiga bulan terakhir.

"Tiga bulan terakhir, coba kita analisa. Pengeluarannya apa saja, lalu dikelompokkan," ujarnya.

Setelah seluruh transaksi dikelompokkan berdasarkan kategori, masyarakat dapat lebih mudah menentukan pengeluaran mana yang perlu dikurangi atau diperbaiki.

"Kalau sudah ketahuan pengeluarannya apa saja, lalu dikelompokkan, coba lihat pengeluaran besarnya di mana," ujar Mike.

Menghemat pengeluaran tidak selalu berarti memangkas seluruh kebutuhan atau menurunkan kualitas hidup secara drastis. Penyesuaian bisa dilakukan dengan memilih alternatif yang lebih efisien.

Andi mencontohkan masyarakat dapat mengurangi frekuensi makan di luar, memasak sendiri di rumah, atau menyeduh kopi sendiri dibanding membeli minuman di kafe setiap hari.

"Kalau saya suka bilang gini, bedakan antara berhemat sama pelit," ujarnya.

Menurut Andi, sumber gizi juga tidak selalu harus berasal dari bahan makanan yang mahal. Tempe, tahu, ikan, dan sayuran tetap dapat memenuhi kebutuhan nutrisi dengan biaya yang lebih terjangkau.

Sementara itu, Mike menilai penghematan akan terasa lebih ringan jika dilakukan berdasarkan kesadaran terhadap prioritas keuangan, bukan karena merasa terpaksa.

"Kita melakukan berbagai penghematan, melakukan pengelolaan keuangan itu dengan penuh semangat sebenarnya," kata Mike.

Ia menambahkan perubahan kebiasaan akan lebih mudah dijalankan ketika seseorang memahami tujuan keuangan yang ingin dicapai, sehingga proses penghematan tidak terasa sebagai beban.