Bisnis.com, JAKARTA — Maraknya penipuan digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan teknologi deepfake mendorong regulator dan pelaku industri memperkuat literasi keamanan siber. Kelompok usia produktif dinilai menjadi sasaran utama kejahatan digital karena tingginya aktivitas transaksi secara daring.

Dalam Festival Aman Digital 2026 yang diselenggarakan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Deputi Direktur Departemen Perlindungan Konsumen OJK sekaligus Sekretariat Satgas PASTI Daniel Apriandi mengatakan pelaku penipuan kini semakin banyak menggunakan modus phishing dan social engineering yang diperkuat teknologi AI.

"Kelompok usia 25–49 tahun adalah yang paling produktif sekaligus paling banyak disasar penipu karena mereka paling aktif bertransaksi secara digital. Scam dengan modus phishing dan social engineering terus meningkat, diperparah dengan penggunaan AI dan deepfake yang kini mampu meniru wajah, suara, dan bahasa tubuh korban secara sempurna," ujarnya dalam keterangan, Jumat (26/6/2026).

Direktur Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi BSSN Satryo Suryantoro mengatakan peningkatan literasi keamanan siber tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi pemerintah, regulator, pelaku industri, dunia pendidikan, komunitas, hingga masyarakat untuk membangun budaya keamanan digital.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) yang diwakili PINTU turut berpartisipasi dalam forum tersebut. Anggota Departemen Advokasi Strategis ABI Deny Giovanno mengatakan pihaknya terus mendorong edukasi keamanan digital, salah satunya melalui Bulan Literasi Kripto yang digelar bersama OJK sejak 2023.

"Berbagai inisiatif program literasi dan edukasi yang kami galakkan merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kritisisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk penipuan di era digital," ujarnya.

Menurut Deny, peningkatan pemahaman masyarakat menjadi fondasi penting agar pemanfaatan teknologi blockchain dan aset kripto dapat dilakukan secara aman, bijak, dan bertanggung jawab di tengah meningkatnya ancaman kejahatan siber.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus penipuan keuangan makin canggih dan marak. Terbaru, modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya.

Modus itu dilakukan saat mereka memindai atau scan QR akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas dia.

Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas dia.

Jakarta, CNBC Indonesia - Modus penipuan keuangan makin canggih dan marak. Terbaru, modus penipuan menggunakan kode QR palsu untuk menjerat para korbannya.

Modus itu dilakukan saat mereka memindai atau scan QR akan membuat rekening mereka ludes tanpa sisa. Kode QR palsu itu akan meniru identitas pedagang, jenis barang dan jumlah transaksi asli. Jadi korban tidak akan menyadari sedang bertransaksi dengan penipu.

Beberapa waktu lalu, Bank Indonesia sudah pernah mengingatkan terkait hal ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan QRIS dibangun dengan keamanan standar nasional dan merujuk para praktik terbaik global.

"QRIS keamanannya itu tanggung jawab bersama. BI, ASPI [Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia] dan pelaku industri PJP [Perusahaan Jasa Penilai] selalu melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keamanan transaksi QRIS kepada para merchant," jelas dia.

Menurutnya, peredaran QRIS palsu perlu ditanggulangi bersama. Termasuk, pedagang punya tanggung jawab untuk memastikan gambar QRIS berada dalam pengawasannya.

Selain itu pedagang harus mengawasi proses transaksi pembelian dengan QRIS. Ini dilakukan baik yang bertransaksi dengan scan gambar maupun mesin EDC.

Kedua, para pedagang juga harus memeriksa status tiap pembayaran. Misalnya memastikan notifikasi telah mereka terima setelah transaksi terjadi.

Namun bukan hanya pedagang yang harus bertanggung jawab. Pembeli punya tugas yang sama untuk menanggulangi masalah ini.

Fillianingsih mengatakan pembeli harus memastikan QRIS yang mereka scan memiliki identitas sama dengan merchant.

"Namanya benar, jangan misalnya yayasan apa, tetapi namanya toko onderdil. Tidak pas," jelasnya.

"Di BI dan ASPI kita selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan terhadap perlindungan konsumen. Jadi itu tanggung jawab kita bersama," pungkas dia.