Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan akar masalah utama praktik goreng-menggoreng saham di pasar modal Tanah Air. Penilaian OJK tersebut berdasarkan hasil pengawasan, termasuk pasca menjatuhkan sanksi kepada dua emiten pekan lalu.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap menjelaskan bahwa pada 6 Februari 2026 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, termasuk dari dua kasus tadi, salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kemudian, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan customer due dilligence, serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan dan penjataan saham.

Adapun, dari kasus yang ditemukan OJK pada dua emiten yang dijatuhi sanksi, diketahui bahwa REAL menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) untuk transaksi material yang menyalahi prosedur. Atas pelanggaran itu, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada REAL berupa denda sebesar Rp925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang antara REAL dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih dari 20% dari nilai ekuitas REAL per posisi 31 Desember 2023.

Kemudian, OJK juga menemukan adanya pelanggaran dalam proses IPO REAL yang melibatkan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai underwriter. OJK menemukan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due dilligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor/nasabah referral client sebagai Beneficial Owner.

Berdasarkan surat dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang ditujukan kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas, diperoleh fakta bahwa pemesanan saham yang dilakukan oleh 8 investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Berdasarkan dokumen berupa formulir pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia pada bulan Oktober 2019, ditemukan fakta bahwa kedelapan investor/nasabah referral client tersebut mengisi data pekerjaan sebagai staff PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Sementara itu, di kasus PIPA otoritas mengungkap bahwa perseroan melakukan pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai. Atas pelanggaran ini PIPA dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp1,85 miliar.

Selain itu, terdapat empat direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode 2023 yang dikenakan denda Rp3,36 miliar secara tanggung renteng karena pelanggaran kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

"Kemudian juga untuk Direktur Utama tahun 2023 dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun. Berikutnya atas auditor laporan keuangan tahunan perseroan tahun 2023 yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif terhadap PT UOB Kay Hian (kod broker AI) sebagai sekuritas penjamin emisi efek dalam kaitannya dengan kasus Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi OJK menyebut setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda sebesar Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening Efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 sesuai ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pembaruan tersebut wajib dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak sanksi ditetapkan.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kegiatan penjaminan emisi yang telah berjalan sebelum tanggal penetapan sanksi tetap dapat dilanjutkan.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT UOB Kay Hian Sekuritas terbukti tidak menjalankan prosedur Customer Due Diligence (CDD) secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang bertindak mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk. Delapan investor tersebut tercatat memperoleh penjatahan pasti saham Adhitya Iqbal Lazuardi, Fahmi El Haq, Faiz Fikry, Faris Elhaq Sukrisman, Muhamad Abdul Ghofur, Muhammad Arum Sulistyo, Satria Utama, dan Zulkarnain yang mendapat penjatahan pasti

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur Customer Due Dilligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi OJK yang dikutip, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan pemeriksaan OJK, pemesanan saham oleh kedelapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, dokumen pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia menunjukkan bahwa seluruh investor referral tersebut mencantumkan pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk. Fakta ini seharusnya diketahui oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas.

OJK juga menemukan bahwa informasi yang disampaikan UOB Kay Hian Pte. Ltd. dalam formulir pemesanan saham (FPPS) tidak benar, khususnya pada bagian pernyataan yang seharusnya dijawab “Ya” tetapi diisi “Tidak”. Informasi yang tidak akurat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penjatahan pasti saham, sehingga melanggar ketentuan Bapepam.

Selain itu, OJK menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas Yacinta Fabiana Tjang yang menjabat selama periode Desember 2018–Februari 2020. Ia dikenai denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

Sanksi ini diberikan karena yang bersangkutan dinilai tidak menjalankan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan APU-PPT dan aturan pemesanan serta penjatahan efek dalam IPO.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. berupa denda sebesar Rp125 juta. Perusahaan tersebut dinilai sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, karena memberikan informasi yang tidak benar yang kemudian digunakan dalam proses penjatahan pasti saham IPO REAL.

“Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” tekan Ismail.

Pembekuan Auditor PIPA

Dalam pernyataan yang sama, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Agung Dwi Pramono dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Agung yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan. Dia melakukan audit laporan keuangan tahunan 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

"Sdr. Agung Dwi Pramono tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.," ulas Ismail lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menanggapi perubahan regulasi yang mengatur alokasi penjatahan dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO).

Melalui SEOJK Nomor 25 Tahun 2025 yang efektif berlaku mulai 17 November 2025, porsi saham IPO kini dibagi dengan rasio 1:1 antara investor ritel dan institusi dalam skema penjatahan terpusat (pooling). Selain itu, terdapat batas maksimal 10% dari total saham IPO yang bisa dipesan oleh satu investor ritel.

Ketentuan baru tersebut membatasi investor ritel dengan modal jumbo mendominasi pembelian. Dengan begitu, konsentrasi saham di segelintir pemain besar berkurang, dan potensi kenaikan besar-besaran harga saham di detik-detik perdagangan (listing gain) bisa jadi tak semeriah sebelum ada regulasi baru ini.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum AEI Armand Wahyudi Hartono menilai dampak dari ketentuan baru tersebut hanya minor. "Kita ikuti regulasinya, tidak ada [dampak] major," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (12/12/2025).

Adapun, jumlah perusahaan IPO semakin susut pasca pecah rekor pada 2023 dengan 79 perusahaan melantai di bursa. Pada 2024, jumlah perusahaan yang go public mengecil hanya 41. Bahkan di tahun ini, target IPO yang dikoreksi ke bawah dari 66 menjadi 45, baru terealisasi 24 hingga November.

Dalam konteks upaya perusahaan menggalang dana publik melalui IPO, Armand menilai regulasi terbaru OJK tersebut juga tidak signifikan memberi dampak. Menurutnya, jumlah IPO yang semakin kecil dari tahun ke tahun tersebut lebih disebabkan oleh kondisi iklim usaha saat ini.

"Itu tergantung perusahaannya mana yang memang butuh modal. Dunia bisnisnya juga kan lagi menantang," tandasnya.

Sementara itu, Ajaib Sekuritas membedah keuntungan dan kerugian bagi investor ritel dari berlakunya ketentuan baru OJK. Dari sisi keuntungan, ada peluang yang lebih adil antar investor. Dengan batasan maksimal 10% per investor, tidak ada lagi yang bisa menyedot sebagian besar saham.

Kedua, adanya perlindungan saat IPO oversubscribed. Ketika saham IPO sangat diminati, porsi untuk investor ritel otomatis bertambah besar. SEOJK 25/2025 mengatur jika suatu IPO mengalami oversubscribed atau kelebihan permintaan mencapai 25 kali lipat atau lebih, persentase saham untuk penjatahan terpusat akan naik secara otomatis. Peningkatan ini diambil dari porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk investor institusi.

Ketiga, Ajaib Sekuritas menilai regulasi baru ini membuat pasar semakin sehat. Distribusi saham yang lebih merata ke banyak tangan diharapkan dapat mengurangi volatilitas atau gejolak harga ekstrem di hari-hari pertama perdagangan.

Sementara itu, dampak yang berpotensi merugikan bagi investor ritel antara lain adalah alokasi per investor bisa menjadi lebih kecil. Karena dibagi ke lebih banyak orang, jumlah lot saham yang didapatkan dari satu IPO bisa saja lebih sedikit daripada yang dipesan di penawaran awal.

Kedua, kenaikan instan yang selama ini menjadi strategi investor ritel mencari keuntungan mungkin akan lebih terkendali.

"Dengan berkurangnya konsentrasi saham di segelintir pemain besar, potensi kenaikan harga spektakuler di menit-menit pertama perdagangan mungkin tidak semenarik dulu. Namun, pergerakan harga yang dihasilkan justru dianggap lebih berkualitas," tulis Ajaib Sekuritas.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Initial public offering (IPO) menjadi salah satu momentum penting bagi perusahaan ketika pertama kali melepas sahamnya kepada publik. Bagi investor, IPO sering dipandang sebagai peluang awal untuk masuk ke emiten potensial dengan harga yang masih atraktif.

Proses membeli saham IPO tidak serta-merta dilakukan dalam satu langkah. Ada serangkaian tahapan yang perlu dipahami, mulai dari book building, masa penawaran, hingga pencatatan perdana.

Sebagai contoh, misalnya pada IPO PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). Proses IPO SUPA terdiri dari masa penawaran awal mulai dari 25 November 2025 hingga 1 Desember 2025, penawaran umum 10-15 Desember 2025, penjatahan efek 15 Desember 2025, distribusi saham 16 Desember 2025, lalu tanggal pencatatan saham pada BEI atau IPO pada 17 Desember 2025.

Berikut adalah penjelasan dan tahap pembelian saham IPO di pasar modal Indonesia:

1. Tahap Bookbuilding (Penawaran Awal)

Bookbuilding merupakan fase awal ketika penjamin emisi (underwriter) menghimpun minat investor untuk menentukan harga wajar saham. Pada tahap ini emiten dan underwriter menetapkan harga indikatif.

Misalnya, di IPO SUPA, ditetapkan harga indikatif berkisar dari Rp525 sampai Rp695 per saham. Dalam tahap ini, investor institusi maupun ritel dapat menyampaikan minat mereka melalui sistem e-IPO maupun aplikasi sekuritas yang menyediakan fitur pemesanan IPO.

Minat yang masuk akan menjadi dasar penentuan harga penawaran final. Fase ini tidak memerlukan pembayaran, tetapi dapat mencerminkan tingkat permintaan investor terhadap IPO tersebut.

2. Penetapan Harga (Pricing)

Setelah periode bookbuilding berakhir, underwriter melakukan evaluasi terhadap permintaan yang masuk. Dari proses tersebut ditentukan harga final, yaitu harga jual saham saat penawaran umum.

Harga final ini akan tergantung tingkat permintaan. Contoh di IPO SUPA, harga final nantinya bisa berada di batas atas dalam rentang harga indikatif yang ditetapkan di kisaran Rp525-Rp695 per saham.

3. Masa Penawaran Umum (Offering Period)

Setelah harga final ditetapkan, proses berlanjut ke penawaran umum. Pada tahap ini investor mulai melakukan pemesanan secara resmi.

Investor wajib mengisi pemesanan di sistem e-IPO atau aplikasi sekuritas. Dana harus tersedia di rekening dana nasabah (RDN) sesuai nominal pesanan.

Jika terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed), distribusi saham dilakukan menggunakan metode penjatahan (allotment) oleh underwriter.

4. Penjatahan Saham (Allotment)

Setelah masa penawaran berakhir, underwriter menentukan alokasi saham kepada investor. Jika permintaan lebih besar dari jumlah saham (oversubscribed) investor bisa saja hanya mendapat sebagian (partial allotment) atau bahkan tidak mendapatkan saham IPO sama sekali. Dana yang tidak terpakai otomatis dikembalikan ke RDN investor.

Sebagai contoh, dalam prospektus IPO SUPA, manajemen melepas sebanyak-banyaknya 4,40 miliar saham baru atau 44 juta lot saham kepada publik, yang setara dengan 13% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Hal itu artinya, misalkan ada investor yang menawar 100 lot saham pada masa penawaran awal IPO SUPA, ada kemungkinan hanya mendapatkan lebih sedikit, bahkan tidak sama sekali, jika dalam proses penawaran umum pesanan mengalami oversubscribed.

5. Distribusi Saham dan Refund

Tahap ini memastikan saham dialokasikan secara resmi kepada investor sesuai hasil penjatahan. Saham yang diberikan akan masuk ke portofolio investor pada broker masing-masing.

Jika terdapat kelebihan dana, refund dapat dikembalikan ke rekening investor. Biasanya, refund ini bisa dilakukan hingga satu hari kerja setelah penjatahan.

6. Pencatatan di Bursa (Listing Day)

Hari pencatatan adalah momen ketika saham mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode ticker resmi.

Pada hari pertama perdagangan, harga saham dapat bergerak naik atau turun berdasarkan transaksi pasar. Saham yang diperdagangkan bisa saja mengalami auto rejection atas (ARA) jika harga melonjak signifikan.

Bagi investor yang mendapatkan saham saat IPO, ini menjadi hari pertama mereka bisa menjual atau menambah kepemilikan.

Sebagai informasi tambahan, underwriter atau penjamin emisi efek (PEE) adalah perusahaan sekuritas yang membantu emiten melaksanakan IPO. Tugasnya meliputi penyusunan prospektus, valuasi, due diligence, penentuan harga penawaran, book building, pemasaran ke investor, serta distribusi saham ke publik.

Selain itu, underwriter juga memberi jaminan atas pelaksanaan penawaran. Jika ada saham yang tersisa dari proses penawaran umum, underwriter bisa menyerap sisanya agar IPO tetap berhasil, asalkan bentuk kontraknya berbentuk full commitment.

Dalam proses IPO, hubungan antara emiten dan penjamin emisi ditentukan melalui perjanjian penjaminan emisi efek. Perjanjian ini mengatur sejauh mana underwriter menjamin saham yang ditawarkan dapat terserap pasar. Jika full commitment, underwriter wajib membeli seluruh sisa saham yang tidak laku terjual kepada publik pada saat penawaran umum.

Sementara itu, perjanjian antara emiten dan penjamin emisi juga dapat berupa best effort (penjaminan terbaik). Dalam hal ini, underwriter tidak wajib membeli sisa saham yang tidak terjual pada saat penawaran umum.

Biasanya, reputasi underwriter juga menjadi faktor penting dalam IPO. Semakin baik reputasinya, semakin besar kepercayaan investor terhadap IPO saham yang dibawanya. Jumlah underwriter dalam perusahaan IPO juga bisa lebih dari satu.

Dalam IPO Superbank, misalnya, pihak yang menjadi underwriter adalah Mandiri Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sucor Sekuritas. Dalam prospektusnya, bentuk kontrak kerja sama IPO SUPA menggunakan kesanggupan penuh atau full commitment.