Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membeberkan akar masalah utama praktik goreng-menggoreng saham di pasar modal Tanah Air. Penilaian OJK tersebut berdasarkan hasil pengawasan, termasuk pasca menjatuhkan sanksi kepada dua emiten pekan lalu.

Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap menjelaskan bahwa pada 6 Februari 2026 OJK menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL) dan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA), serta pihak-pihak terkait atas pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, termasuk dari dua kasus tadi, salah satu akar utama praktik manipulasi harga di pasar modal Indonesia adalah penyimpangan dalam proses IPO, khususnya penjatahan saham yang tidak mencerminkan kondisi investor," ujar Eddy dalam konferensi pers di Kantor BEI, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Kemudian, lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian dan customer due dilligence, serta penggunaan informasi yang tidak benar dalam proses pemesanan dan penjataan saham.

Adapun, dari kasus yang ditemukan OJK pada dua emiten yang dijatuhi sanksi, diketahui bahwa REAL menggunakan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) untuk transaksi material yang menyalahi prosedur. Atas pelanggaran itu, OJK telah menetapkan sanksi administratif kepada REAL berupa denda sebesar Rp925 juta atas transaksi jual beli tanah di Tangerang antara REAL dan Sdr. M. Andy Arslan Djunaid pada tanggal 16 Februari 2024 senilai lebih dari 20% dari nilai ekuitas REAL per posisi 31 Desember 2023.

Kemudian, OJK juga menemukan adanya pelanggaran dalam proses IPO REAL yang melibatkan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai underwriter. OJK menemukan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due dilligence (CDD) atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor/nasabah referral client sebagai Beneficial Owner.

Berdasarkan surat dari UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang ditujukan kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas, diperoleh fakta bahwa pemesanan saham yang dilakukan oleh 8 investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Berdasarkan dokumen berupa formulir pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia pada bulan Oktober 2019, ditemukan fakta bahwa kedelapan investor/nasabah referral client tersebut mengisi data pekerjaan sebagai staff PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Sementara itu, di kasus PIPA otoritas mengungkap bahwa perseroan melakukan pengakuan aset yang berasal dari penggunaan dana hasil IPO pada LKT 2023 yang tidak didukung dengan bukti transaksi yang memadai. Atas pelanggaran ini PIPA dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp1,85 miliar.

Selain itu, terdapat empat direksi PT Multi Makmur Lemindo Tbk periode 2023 yang dikenakan denda Rp3,36 miliar secara tanggung renteng karena pelanggaran kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan (LKT) 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.

"Kemudian juga untuk Direktur Utama tahun 2023 dikenai larangan beraktivitas di pasar modal selama 5 tahun. Berikutnya atas auditor laporan keuangan tahunan perseroan tahun 2023 yang tidak menerapkan standar profesional audit secara memadai maka akuntan publik tersebut dikenai sanksi administratif berupa pembekuan Sanksi Administratif Berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun," tandasnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung proses hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang menyeret emiten PT Multi Makmur Lemindo Tbk (PIPA).

Selaku regulator, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan pihaknya akan mencermati pola transaksi emiten PIPA, yang mana proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan dari aparat penegak hukum.

“Kan ada informasi atas perusahaan tercatat kita yang diproses di aparat penegak hukum, tentu itu kewenangan dari mereka. Jadi, kita akan melihat dari sisi pola transaksi, terus kemudian kita lihat disclosure informasi. Jadi, tetap kita memastikan mekanisme pasar kita dulu, sesuai dengan ketentuan kita,” ujar Nyoman diwawancarai cegat di Gedung BEI, Jakarta, Rabu.

Nyoman mengatakan, otoritas pasar modal akan bertindak sesuai kewenangannya dengan memperketat dari sisi pengawasan terhadap emiten terkait.

Selain itu, Ia juga menekankan tidak perlu adanya intervensi dari pihak regulator terhadap kasus yang tengah diproses oleh aparat penegak hukum tersebut.

“Kami akan sesuaikan mekanisme yang ada di Bursa, dalam hal dari sisi informasi sudah disampaikan, dalam hal dari sisi fluktuasi memang tidak perlu ada intervensi dari regulator, tentu kami akan lihat kondisi dinamisnya bergerak,” ujar Nyoman.

Sebagai informasi, saham PIPA saat ini melemah hingga Auto Reject Bawah (ARB) sebesar 14,62 persen ke harga Rp181 per lembar saham. Pergerakan saham pipa terpantau melemah sejak perdagangan tiga bulan terakhir sebesar 40,07 persen.

Namun demikian, apabila dilihat dalam perdagangan setahun terakhir, saham PIPA tercatat menguat capai 654,17 persen year on year (yoy).

Pada saat melangsungkan Initial Public Offering (IPO) pada 10 April 2023, PIPA menetapkan harga Rp105 per saham dengan meraih dana segar sebesar Rp97 miliar. Dalam aksi korporasinya, PIPA menunjuk PT Shinhan Sekuritas sebagai penjamin efek PIPA.

Berdasarkan hasil penggeledahan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri, menyatakan bahwa PIPA sebenarnya tidak layak melantai di BEI, karena tidak memenuhi persyaratan IPO dalam hal ketentuan valuasi aset.

Bareskrim Polri juga menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan PIPA. Tiga tersangka itu berasal dari pihak PT MML dan eks pejabat BEI.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak merinci, ketiganya yakni eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, BH; Financial Advisor, DA; dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial RE. Namun, belum diketahui peran ketiga tersangka.

"Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo yang merupakan pengembangan dari penyidikan terhadap perkara yang sudah inkrah sebelumnya," kata Ade.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri angkat bicara terkait dengan hubungan mundurnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman dengan kasus dugaan manipulasi IPO PT Multi Makmur Lemindo (MML).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus pasar modal yang sudah inkrah.

"Untuk perkara pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya yang sudah inkrah," ujar Ade di Equity Tower, dikutip Rabu (4/2/2026).

Dia menambahkan, praktik gorengan saham emiten dengan kode PIPA itu telah melibatkan bekas pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung.

Boi sendiri merupakan mantan staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI. Selain Boi, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO Ridwan Erviansyah turut menjadi tersangka dalam perkara ini.

"Melibatkan eks dari pegawai BEI, juga dijadikan tersangka dalam penyidikan baru yang saat ini kita lakukan, ya. Merupakan pengembangan penyidikan dari perkara sebelumnya yang sudah inkrah," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat terpidana Direktur PT MML Junaedi. Bos emiten dengan kode saham PIPA itu dinilai telah melakukan curang saat perdagangan saham.

Salah satu modusnya yakni dengan gorengan saham PT MML melalui jasa konsultasi perusahaan milik terpidana eks Kepala Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT Bursa Efek Indonesia, Mugi Bayu Pratama.

Singkatnya, tindakan itu pun dinilai telah menguntungkan diri Junaedi, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek atau saham.

Adapun, Junaedi dan Mugi dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Kemudian, Dirtipideksus Bareskrim Polri telah mengembangkan perkara Junaedi ini dan mengendus dugaan tindak pidana pasar modal terkait kelayakan PT MML saat IPO. Tercatat, total nilai aset PT MML saat melakukan IPO itu sebesar Rp97 miliar.

Pada intinya, kepolisian menilai bahwa PT MML seharusnya tidak layak melakukan IPO karena diduga telah memanipulasi nilai aset perusahaan. Dalam proses IPO itu, PT MML menggunakan PT Shinhan Sekuritas sebagai perusahaan penjamin atau sekuritas.

Adapun, untuk mendalami kasus dugaan manipulasi itu, penyidik Bareskrim Polri telah menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas di kawasan SCBD, Jakarta Selatan pada Selasa (3/2/2026).

Bos BEI Iman Mundur

Dalam catatan Bisnis, Iman Rachman, yang menjabat sebagai orang nomor satu di BEI sejak Juni 2022, memutuskan mundur tepat setelah IHSG dihantam badai aksi jual besar-besaran. Sentimen negatif tersebut dipicu oleh keputusan MSCI yang menangguhkan rebalancing saham asal Indonesia akibat isu transparansi struktur kepemilikan.

Meskipun kondisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda stabilisasi pada sesi perdagangan Jumat (30/1/2026), Iman memilih untuk tetap meletakkan jabatannya.

Dia berharap keputusannya itu dapat menjaga kredibilitas institusi dan memulihkan kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia.

"Sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, saya menyatakan mengundurkan diri dari Dirut BEI. Saya berharap ini yang terbaik bagi pasar modal,” ujar Iman.

Pengunduran diri ini mengakhiri masa jabatan Iman yang sebelumnya dikenal memiliki karier panjang di pasar modal dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) mengemuka dalam kasus manipulasi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).

Dalam pengumumannya kemarin (3/2), Bareskrim Polri menemukan PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di Bursa Efek Indonesia karena valuasi aset perusahaan tidak memenuhi persyaratan.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam pengembangan kasus lain, pihaknya menggeledah kantor PT Shinhan Sekuritas Indonesia di kawasan Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana pasar modal. Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara tersebut, terdapat lima tersangka, dua di antaranya telah berstatus terpidana, yakni Junaedi selaku Direktur PT Multi Makmur Lemindo (MML) dan Mugi Bayu selaku mantan pejabat di Bursa Efek Indonesia.

“Perolehan dana PT MML pada saat IPO adalah sebesar Rp97 miliar di mana selaku perusahaan penjamin emisi efek (underwriter) adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia,” ucap Ade.

Lantas, bagaimanakan profil PT Multi Makmur Lemindo Tbk. yang dikenal dengan kode saham PIPA?

PT Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) merupakan emiten sektor perindustrian yang bergerak di bidang manufaktur bahan bangunan berbahan dasar PVC, termasuk kegiatan perdagangan dan distribusinya.

Mengutip laman resmi Multi Makmur Lemindo, perseroan didirikan pada 2012 sebagai perseroan terbatas. Sebelumnya, PIPA telah beroperasi sejak 2005 dalam bentuk persekutuan komanditer (CV). Pada awal pendiriannya, PIPA memfokuskan usaha pada produksi lem PVC.

Selanjutnya dalam perkembangannya, selain pipa dan fitting, perseroan juga memproduksi berbagai material bangunan lainnya serta lem PVC di fasilitas pabriknya. Hingga kini, kapasitas produksi terpasang PIPA mencapai 300 ton yang berlokasi di Tangerang, Banten.

PIPA resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2023 dengan melepas sebanyak 925 juta saham pada harga penawaran Rp105 per saham. Dari aksi penawaran umum perdana saham (IPO) tersebut, perseroan berhasil menghimpun dana sebesar Rp97,12 miliar.

Pemegang saham PIPA setelah IPO adalah Junaedi (29,2%), Susyanalief (20,44%), Imanuel Kevin Mayola (8,76%), Hendrik Saputra (7,3%), Nanang Saputra (7,3%) serta masyarakat (27,01%)

Pada November 2025 lalu, pemegang saham pengendali PIPA menjual kepemilikannya kepada PT Morris Capital Indonesia (MCI). Dalam akuisisi itu MCI memborong 1.710.331.400 saham atau setara 49,92% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Berdasarkan laporan bulanan registrasi pemegang efek hingga akhir Desember 2025, pemegang saham terbesar berikutnya adalah Morris Capital Indonesia dengan kepemilikan sebanyak 1,71 miliar saham atau setara 49,92% dari total saham tercatat. Selanjutnya, Susyanalief tercatat memiliki lebih dari 59 juta saham atau setara 1,72%. Total saham free float adalah lebih dari 1,656 miliar saham atau sebesar 48,36%.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung langkah hukum Bareskrim Polri yang mengungkap sejumlah kasus pidana pasar modal yang melibatkan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan akan mendukung proses penegakan hukum terkait kasus PIPA yang saat ini tengah ditangani pihaknya.

“Bursa tentu mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” ucap Nyoman, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Nyoman, penegakan hukum tersebut menjadi kewenangan dari Bareskrim.

Nyoman juga menuturkan fokus utama BEI adalah menjaga mekanisme pasar tetap berjalan sesuai ketentuan. BEI akan mencermati pola transaksi saham serta keterbukaan informasi atau disclosure yang disampaikan emiten.

“Kami akan sesuaikan mekanisme yang ada di Bursa dalam hal dari sisi informasi yang sudah disampaikan, dalam hal dari sisi fluktuasi memang tidak perlu ada intervensi dari regulator, tentu kami akan lihat kondisi dinamisnya,” kata Nyoman.

Sebelumnya, hingga pukul 09.15 WIB, saham PIPA terpantau merosot 31 poin atau 14,62% ke level Rp181. Sementara itu, saham MINA melorot 34 poin atau 10,4% ke level Rp310 per saham.

Anjloknya saham PIPA, MINA dan PADI terjadi setelah Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal pada Selasa (3/2/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama (PADI), dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) mendukung langkah hukum Bareskrim Polri yang mengungkap sejumlah kasus pidana pasar modal yang melibatkan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan akan mendukung proses penegakan hukum terkait kasus PIPA yang saat ini tengah ditangani pihaknya.

“Bursa tentu mendukung aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya,” ucap Nyoman, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurut Nyoman, penegakan hukum tersebut menjadi kewenangan dari Bareskrim.

Nyoman juga menuturkan fokus utama BEI adalah menjaga mekanisme pasar tetap berjalan sesuai ketentuan. BEI akan mencermati pola transaksi saham serta keterbukaan informasi atau disclosure yang disampaikan emiten.

“Kami akan sesuaikan mekanisme yang ada di Bursa dalam hal dari sisi informasi yang sudah disampaikan, dalam hal dari sisi fluktuasi memang tidak perlu ada intervensi dari regulator, tentu kami akan lihat kondisi dinamisnya,” kata Nyoman.

Sebelumnya, hingga pukul 09.15 WIB, saham PIPA terpantau merosot 31 poin atau 14,62% ke level Rp181. Sementara itu, saham MINA melorot 34 poin atau 10,4% ke level Rp310 per saham.

Anjloknya saham PIPA, MINA dan PADI terjadi setelah Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal pada Selasa (3/2/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama (PADI), dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu kasus pidana pasar modal mencuat usai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah PT Shinhan Sekuritas.

Perusahaan manajer investasi tersebut diduga kuat terlibat dalam ugaan kasus 'saham gorengan' tyang menyeret PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) saat melakukan pencatatan perdana di lantai bursa (initial public offering/IPO) beberapa tahun silam.

Penggeledahan kantor PT Shinhan Sekuritas dilakukan di Gedung Equity Tower yang berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Selasa (3/2) pukul 16.56 WIB, terlihat sejumlah penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memasuki gedung Equity Tower.

Beberapa penyidik itu terlihat membawa sejumlah box atau kontainer hingga printer saat memasuki gedung tersebut.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa tindakan penggeledahan ini juga dilakukan untuk mengungkap dugaan tindah pidana pencucian uang (TPPU).

"Betul [penggeledahan] terkait perkara pasar modal," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan PT Shinhan Sekuritas ini merupakan perusahaan yang menjamin PT Multi Makmur Lemindo saat melantai di bursa efek alias IPO.

"PT Shinhan Sekuritas, yang merupakan penjamin emisi efek PT MML saat IPO," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus pidana pasar modal terkait PT MML yang telah inkrah sebelumnya.

Dalam kasus itu, kata dia, Direktur PT MML Junaedi sudah dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan curang saat perdagangan saham. Tindakan itu pun telah menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek atau saham.

"Modus PT MML ini menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEl atau Bursa Efek Indonesia, yaitu terpidana MBP," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Motif Goreng Saham IPO PIPA

Bareskrim Polri telah mengembangkan perkara ini ke kasus dugaan tindak pidana pasar modal kelayakan PT MML melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada intinya, kepolisian menilai bahwa PT MML seharusnya tidak layak melakukan IPO saham PIPA karena diduga telah memanipulasi nilai aset perusahaan. Total nilai aset PT MML saat melakukan IPO PIPA tercatat sebesar Rp97 miliar.

"Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di BEI, dikarenakan valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan," imbuhnya.

Dalam proses IPO itu, PT MML menggunakan PT Shinhan Sekuritas sebagai perusahaan penjamin atau sekuritas. Oleh sebab itu, dia menuruturkan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas ini dilakukan untuk membuat terang kasus dugaan pidana di lingkup pasar modal ini.

"Di mana tadi saya sampaikan PT Shinhan Sekuritas ini adalah merupakan perusahaan sekuritas penjamin emisi efek pada saat PT MML [melalakukan] IPO, atau proses IPO pada saat itu," pungkasnya.

Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan saham IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Ade Safri Simanjuntak mengatakan tiga tersangka tersebut, yaitu 2 orang PT MML atau PIPA serta 1 orang eks pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara terperinci, BH eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, BH; Financial Advisor, DA, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial RE.

"Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo," ujar Ade di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan dalam perkara ini penyidik menduga bahwa PIPA sehatinya tidak layak melantai di BEI atau melakukan aksi IPO. Pasalnya, emiten dengan kode saham PIPA itu tidak memenuhi persyaratan IPO.

Lebih jauh, secara nilai PT MML memiliki valuasi perusahaan sebesar Rp97 miliar. Adapun, proses IPO PIPA dilakukan melalui PT Shinhan Sekuritas selaku perusahaan sekuritas atau penjamin.

"Di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Shinhan Sekuritas. Penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara a quo," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan kasus terkait Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.

Keduanya kini berstatus terpidana usai kasusnya berstatus inkrah. Pada intinya, mereka dinyatakan bersalah usai melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek.

Hal itu dilakukan dengan modus menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu terpidana MBP.

Adapun, kedua terpidana dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan saham IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan tiga tersangka itu berasal dari pihak PIPA dan eks pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara terperinci, BH eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, BH; Financial Advisor, DA, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial RE.

"Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo," ujar Ade di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan, dalam perkara ini penyidik menduga bahwa PIPA sehatinya tidak layak melantai di BEI atau melakukan aksi IPO. Pasalnya, emiten dengan kode saham PIPA itu tidak memenuhi persyaratan IPO.

Lebih jauh, secara nilai PT MML memiliki valuasi perusahaan sebesar Rp97 miliar. Adapun, proses IPO PIPA dilakukan melalui PT Shinhan Sekuritas selaku perusahaan sekuritas atau penjamin.

"Di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Shinhan Sekuritas," imbuhnya.

Terkini, kantor PT Shinhan Sekuritas yang berlokasi di Equity Tower, Jakarta Selatan tengah digeledah oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri.

"Penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara a quo," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan kasus terkait Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.

Keduanya kini berstatus terpidana usai kasusnya berstatus inkrah. Pada intinya, mereka dinyatakan bersalah usai melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek.

Hal itu dilakukan dengan modus menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu terpidana MBP.

Adapun, kedua terpidana dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda dua milyar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA — Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan saham gorengan PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak mengatakan tiga tersangka itu berasal dari pihak PIPA dan eks pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara terperinci, BH eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, BH; Financial Advisor, DA, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial RE.

"Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo," ujar Ade di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan, dalam perkara ini penyidik menduga bahwa PIPA sehatinya tidak layak melantai di BEI atau IPO. Pasalnya, emiten dengan kode saham PIPA itu tidak memenuhi persyaratan IPO.

Lebih jauh, secara nilai PT MML memiliki valuasi perusahaan sebesar Rp97 miliar. Adapun, proses IPO PIPA dilakukan melalui PT Shinhan Sekuritas selaku perusahaan sekuritas atau penjamin.

"Di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Shinhan Sekuritas," imbuhnya.

Terkini, kantor PT Shinhan Sekuritas yang berlokasi di Equity Tower, Jakarta Selatan tengah digeledah oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri.

"Penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara a quo," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan kasus terkait Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.

Keduanya kini berstatus terpidana usai kasusnya berstatus inkrah. Pada intinya, mereka dinyatakan bersalah usai melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek.

Hal itu dilakukan dengan modus menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu terpidana MBP.

Adapun, kedua terpidana dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda dua milyar rupiah.