Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan PT Rans Entertainmen Indonesia Tbk. (RANS) telah memenuhi ketentuan initial public offering (IPO) sesuai regulasi terbaru.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa dokumen permohonan pencatatan saham RANS telah diterima Bursa sebelum berlakunya Peraturan Bursa Nomor I-A Tahun 2026 pada tanggal 31 Maret 2026, maka proses evaluasi dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diterima. Hal ini sebagaimana Surat Keputusan Direksi nomor Kep-00045/BEI/03-2026 Ketetapan 5.

"Adapun terkait struktur kepemilikan saham, selain saham yang ditawarkan kepada publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 20,02%," kata Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Nyoman menjelaskan, RANS juga memiliki pemegang saham eksisting yang memenuhi kriteria free float.

"Dengan demikian, berdasarkan struktur kepemilikan saham setelah IPO, porsi free float perseroan diperkirakan mencapai sekitar 28,85%. Oleh karena itu, struktur kepemilikan saham perseroan setelah IPO telah memenuhi ketentuan free float yang berlaku," tegasnya,

Sebagai informasi, ketentuan free float emiten IPO diatur di dalam Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Beleid tersebut mengatur ketentuan free float minimum yang harus dipenuhi emiten setelah penawaran umum, atau bagi perusahaan publik dalam periode 5 hari bursa sebelum permohonan pencatatan.

Perinciannya, bagi emiten dengan nilai kapitalisasi saham kurang dari Rp5 triliun, wajib memenuhi free float minimum 25%. Untuk perusahaan dengan kapitalisasi saham Rp5 triliun sampai Rp50 triliun free float minimum sebesar 20%. Sedangkan, bagi perusahaan dengan kapitalisasi saham lebih dari Rp50 triliun wajib memenuhi minimum free float 15%.

Sementara itu, dalam prospektus IPO-nya, RANS berencana melepas sebanyak-banyaknya 2,52 miliar saham biasa atau 20,02% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

kita harapkan akan kembali mengundang minat perusahaan untuk melakukan penghimpunan modal melalui proses IPO yang kita harapkan dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang animo perusahaan untuk melakukan initial public offering (IPO) di pasar modal tetap terjaga, dengan 15 perusahaan masuk dalam antrean (pipeline) hingga akhir Mei 2026 dengan nilai indikatif Rp3,67 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat melangsungkan IPO pada tahun ini setelah mengajukan permohonan pernyataan pendaftaran.

“Ke depan, kita harapkan akan kembali mengundang minat perusahaan untuk melakukan penghimpunan modal melalui proses IPO yang kita harapkan dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan dan pertumbuhan kembali,” kata Hasan dalam konferensi pers hasil RDKB Mei 2026 di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa secara umum, OJK tetap aktif melakukan berbagai upaya untuk mendorong minat perusahaan memanfaatkan pasar modal melalui penawaran umum perdana (IPO), yang dapat menjadi alternatif pendanaan jangka panjang bagi kegiatan usaha perusahaan.

Menurut Hasan, OJK secara rutin menyelenggarakan program sosialisasi dan edukasi kepada calon emiten dari berbagai daerah, sektor, dan skala usaha, termasuk perusahaan menengah serta perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui program sosialisasi, coaching clinic, dan forum diskusi bersama pelaku pasar guna memberikan pemahaman mengenai manfaat IPO, mekanisme dan teknis pencatatan saham, serta berbagai persiapan yang diperlukan untuk menjadi perusahaan terbuka.

Hasan menambahkan, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga menjalankan program pengembangan finansial daerah menuju IPO melalui coaching clinic yang melibatkan profesi penunjang pasar modal.

Program tersebut bertujuan membantu perusahaan yang menghadapi hambatan dalam proses IPO sekaligus meningkatkan kesiapan dari aspek tata kelola, pelaporan keuangan, struktur organisasi, dan kepatuhan lainnya yang menjadi persyaratan utama sebelum perusahaan dapat melakukan penawaran saham melalui IPO.

Selain itu, OJK saat ini juga tengah melakukan kajian terhadap regulasi penawaran umum, termasuk penyederhanaan dokumen penawaran umum. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat proses penawaran umum tanpa mengurangi kualitas perusahaan tercatat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Sederet upaya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggairahkan lantai Bursa melalui penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) di tengah lesunya pasar modal.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan pihaknya secara aktif mendorong perusahaan dari berbagai sektor dan skala usaha untuk memanfaatkan pasar modal sebagai alternatif penghimpunan dana.

Menurut Hasan, upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi yang menyasar calon emiten di berbagai daerah. Program itu tidak hanya ditujukan kepada perusahaan besar, tetapi juga perusahaan menengah dan perusahaan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi.

"OJK tetap secara aktif melakukan berbagai upaya untuk mendorong lebih banyak minat perusahaan memanfaatkan pasar modal melalui penerbitan penawaran kepemilikan saham yaitu proses IPO yang dapat dipandang sebagai alternatif pendanaan jangka panjang," katanya dalam konferensi pers hasil RDKB OJK, Jumat (5/6/2026).

Dia menjelaskan, regulator secara rutin menyelenggarakan program sosialisasi, coaching clinic, serta berbagai forum diskusi yang melibatkan pelaku pasar. Melalui kegiatan tersebut, perusahaan diberikan pemahaman mengenai manfaat menjadi perusahaan terbuka serta tahapan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan IPO.

Selain memberikan edukasi terkait mekanisme pencatatan saham, OJK juga mengklaim membantu perusahaan memahami berbagai persyaratan yang diperlukan sebelum masuk ke pasar modal. Persiapan tersebut mencakup aspek tata kelola perusahaan, pelaporan keuangan, struktur organisasi, hingga kepatuhan terhadap regulasi.

Dalam pelaksanaannya, OJK bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) menjalankan program pengembangan perusahaan potensial daerah menuju IPO. Program tersebut dikemas dalam bentuk coaching clinic yang turut melibatkan berbagai profesi penunjang pasar modal.

Hasan mengatakan program coachingclinic dirancang untuk mendampingi perusahaan secara lebih intensif, terutama bagi calon emiten yang masih menghadapi kendala dalam proses persiapan IPO. Pendampingan dilakukan agar perusahaan memiliki kesiapan yang memadai sebelum menawarkan saham kepada publik.

"Program coaching clinic ini bertujuan untuk membantu secara dekat perusahaan dimaksud dalam hal terdapat hambatan yang dialami oleh perusahaan dalam melakukan IPO," katanya.

Selain pendampingan kepada calon emiten, OJK juga tengah mengkaji sejumlah ketentuan terkait penawaran umum. Salah satu fokus pembahasan adalah penyederhanaan dokumen penawaran umum guna mempercepat proses IPO tanpa mengurangi kualitas maupun standar perusahaan tercatat.

Regulator berharap penyederhanaan tersebut dapat meningkatkan efisiensi proses penghimpunan dana di pasar modal sekaligus memperluas akses perusahaan untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang kompetitif.

Di tengah kondisi pasar saat ini, OJK menilai minat perusahaan untuk melaksanakan IPO masih cukup terjaga. Indikasi tersebut terlihat dari masih adanya sejumlah perusahaan yang tengah mempersiapkan proses pencatatan saham.

Hasan menerangkan, saat ini terdapat sedikitnya 15 perusahaan yang berada dalam pipeline pengajuan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Perusahaan-perusahaan tersebut berpotensi melaksanakan IPO pada tahun ini setelah memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku.

”Dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh OJK juga dengan BEI serta kita harapkan terjadi perbaikan dan penguatan fundamental ekonomi dan kondisi di pasar modal saat ini. Tentu kedepan kita harapkan akan kembali mengundang minat perusahaan untuk melakukan penghimpunan modal melalui proses IPO yang kita harapkan dari waktu ke waktu akan mengalami peningkatan dan pertumbuhan kembali,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 75 rencana penawaran umum di pasar modal yang telah masuk dalam pipelinefundraising OJK. Di tengah lesunya pasar modal, nilai penawaran umum tersebut bahkan ditaksir mencapai Rp56,93 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan hingga Mei 2026, nilai fundraising di pasar modal RI telah mencapai Rp68,18 triliun dari 59 aksi penawaran umum.

Diperinci, penawaran umum perdana saham atau IPO mencapai Rp300 miliar, Penawaran Umum Terbatas mencapai Rp140 miliar, penawaran Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) mencapai Rp4,30 triliun, dan Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS mencapai Rp63,44 triliun.

”Pasar modal domestik terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pemerintah. Hingga akhir Mei 2026, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp68,18 triliun serta terdapat 75 rencana penawaran umum dalam pipeline,” kata Hasan dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK Mei 2026, Jumat (5/6/2026).

Dalam paparannya mengenai pipeline, Hasan menerangkan bahwa terdapat sedikitnya 15 calon emiten yang bakal melantai di BEI dengan nilai indikatif mencapai Rp3,67 triliun, 13 perusahaan dalam rencana PUT dengan nilai Rp11,12 triliun, 1 perusahaan dalam rencana penerbitan EBUS, dan 46 perusahaan dalam rencana PUB EBUS dengan nilai mencapai Rp40,14 triliun.

Sementara untuk penggalangan dana melalui securities crowdfunding (SCF), total nilai dana dihimpun disebut telah mencapai Rp1,94 triliun dari 609 penerbit dan 18 penyelenggara.

Bersamaan dengan tingginya rencana fundraising di pasar modal, OJK juga mencatat pertumbuhan jumlah investor di pasar modal menjadi 27,75 juta investor pada Mei 2026.

”Jumlah investor di pasar modal melanjutkan tren peningkatan dengan kembali terjadi penambahan sebesar 1,26 juta investor di bulan Mei 2026, sehingga tercatat total jumlah investor mencapai 27,75 juta atau tumbuh sebesar 36,27% YtD,” kata Hasan.

Hasan menilai, di tengah tekanan terhadap pasar keuangan, kondisi pasar modal domestik masih menunjukkan ketahanan yang memadai.

Hal itu dinilai tampak dari likuiditas yang tetap terjaga, dengan rata-rata spreadbid dan ask pada Mei 2026 terjaga di tingkat yang rendah pada level 1,5%. Hal ini dinilai mencerminkan likuiditas pasar yang masih terjaga dengan baik.

”Adapun untuk yield SBN naik secara rata-rata sebesar 5,61 bps MtM. Ini dipengaruhi oleh dinamika persepsi risiko akibat ketidakpastian global,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat 71 rencana penawaran umum yang diajukan oleh korporasi dengan nilai indikatif mencapai Rp49,84 triliun hingga April 2026. Rencana ini mencerminkan penurunan dibandingkan periode yang sama 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menerangkan hingga April 2026, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai Rp56,35 triliun.

Penggalangan dana tersebut terdiri dari 1 IPO, 1 Penawaran Umum Terbatas (PUT), 6 Penawaran Umum Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS), dan 44 Penawaran Umum Berkelanjutan EBUS.

”Pasar modal domestik juga terus menjalankan peran pentingnya sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi korporasi. Hingga April 2026, nilai fundraising oleh korporasi di pasar modal telah mencapai angka Rp56,35 triliun,” katanya dalam konferensi pers hasil RDK OJK, Selasa (5/5/2026).

Selain itu, Hasan menerangkan hingga April 2026, masih terdapat sedikitnya 71 rencana Penawaran Umum dengan nilai indikatif mencapai Rp49,84 triliun.

Dibandingkan periode yang sama 2025, realisasi ini mencerminkan penurunan. Hingga April 2025, OJK mencatat rencana fundraising di pasar modal Tanah Air oleh sebanyak 85 korporasi, dengan nilai indikatif mencapai Rp70,54 triliun.

Realisasi sepanjang 2026, tidak terlepas dari lesunya kondisi pasar modal domestik belakangan. Indeks harga saham gabungan (IHSG) telah terkoreksi 19,55% YtD hingga akhir April 2026, dengan dana asing telah menguap Rp49,87 triliun dari pasar saham RI.

Total perusahaan tercatat baru juga mengalami koreksi, dari 13 perusahaan anyar tercatat di BEI pada periode Januari—April 2025 dan hanya menjadi 1 perusahaan tercatat pada periode yang sama 2025.

Meskipun begitu, Hasan cukup optimistis terhadap resiliensi likuiditas domestik dalam menopang pergerakkan pasar saham Tanah Air.

”Rata-rata spread atau rentang antara bid-ask di pasar saham domestik pada April tetap berada di level yang rendah yaitu sebesar 1,33 kali. Ini menunjukkan bahwa likuiditas pasar tetap terjaga dengan baik,” tegas Hasan.

Di satu sisi, OJK turut mencatat penggalangan dana korporasi melalui Securities Crowdfunding (SCF) pada April 2026, telah mencatat 24 efek baru dan 7 penerbit baru, dengan total dana terhimpun mencapai Rp36,18 miliar.

”Untuk penggalangan dana melalui Securities Crowdfunding atau SCF total nilai dana dihimpun telah mencapai angka Rp1,93 triliun,” katanya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memperketat pengawasan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO) melalui ketentuan penempatan dana pada satu rekening khusus.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK Eddy Manindo Harahap mengatakan kebijakan ini merupakan salah satu langkah penguatan tata kelola di pasar modal Indonesia.

"(Kebijakan) itu salah satu ketentuan yang memang sudah kita keluarkan barusan. Jadi, apabila ada IPO, itu dana hasil IPO harus ditaruh dalam satu rekening khusus. Sehingga, kita bisa monitorlah penggunaannya, itu salah satunya,” ujar Eddy dalam acara Road to Indonesia Investor Relantions Forum 2026 di Gedung BEI, Jakarta, Selasa.

Eddy melanjutkan, OJK ke depan juga akan menerbitkan sejumlah ketentuan tambahan yang bertujuan untuk memperkuat industri pasar modal Indonesia secara menyeluruh.

"Ke depan, kita akan mengeluarkan beberapa ketentuan yang sifatnya penguatan. Seperti penguatan terhadap perusahaan efek, penguatan terhadap Manajer Investasi (MI) dan lain sebagainya,” ujar Eddy.

Ia mengungkapkan, berbagai langkah penguatan tersebut sebenarnya telah masuk dalam program kerja regulator, namun, dinamika yang terjadi di pasar modal Indonesia saat ini mendorong OJK untuk mempercepat implementasinya.

“Walaupun itu sudah kita program, tapi momentum ini akan membuat itu menjadi lebih cepat lagi,” ujar Eddy.

Sebagai informasi, ketentuan mengenai penggunaan dana hasil IPO telah diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No. 40 Tahun 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Merujuk Pasal 20 POJK Nomor 40 Tahun 2025, emiten diwajibkan menempatkan dana hasil penawaran umum pada rekening penampungan dana hasil penawaran umum.

Sementara itu, Pasal 21 mengatur bahwa rekening penampungan dana hasil penawaran umum wajib ditempatkan pada rekening khusus atas nama emiten di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi OJK serta dipisahkan dari rekening operasional perusahaan.

Selain itu, emiten juga wajib menyampaikan mutasi rekening khusus tersebut kepada OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD).

“Emiten wajib melampirkan mutasi atas rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersamaan dengan penyampaian LRPD kepada Otoritas Jasa Keuangan,” demikian bunyi Pasal 21 ayat (2) POJK tersebut.

Apabila emiten melanggar ketentuan tersebut, OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif.

Bentuk sanksi yang dapat dikenakan antara lain peringatan tertulis, denda berupa kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, pencabutan efektifnya pernyataan pendaftaran, hingga pencabutan izin orang perseorangan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun pada 2026. Target penghimpunan dana ini meningkat dari tahun 2025 sebesar Rp220 triliun.

“Di pasar modal, target penghimpunan ditargetkan mencapai Rp250 triliun di tahun 2026,” kata Pejabat Sementara (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Pada 2025, OJK mencatat, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp 274,80 triliun. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan OJK pada awal 2025 sebesar Rp220 triliun.

Capaian penghimpunan dana di pasar modal itu juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya atau 2024 sebanyak Rp259,24 triliun dengan 199 penawaran umum.

Apabila dirinci, 20 emiten baru tersebut menghimpun dana segar sebesar Rp16,21 triliun. Adapun pada pipeline, terdapat 29 rencanaPenawaran Umum dengan nilai indikatif Rp22,28 triliun.

Kemudian ada penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) dari 11 korporasi dengan total dana Rp10,63. Penghimpunan dana paling banyak ada di PUB EBUS Tahap I dan II senilai Rp201,80 triliun dari 170 penerbitan.

Secara rinci, terdapat 170 aksi penerbitan efek bersifat utang dan sukuk (EBUS) pada 2025. Jumlah penerbitan EBUS pada 2025 itu menjadi yang tertinggi dalam 6 tahun terakhir.

Lalu, terdapat 18 aksi IPO pada 2025. Selain itu, terdapat 16 aksi rights issue yang dijalankan di pasar modal pada 2025.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Self Regulatory Organization (SRO) pasar modal Indonesia menyiapkan delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi integritas bursa saham di Indonesia.

Pejabat Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan delapan jurus itu adalah bentuk komitmen memperkuat reformasi struktural pasar modal.

"Kami berharap pasar modal Indonesia semakin credible dan investable sehingga memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujarnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Minggu (1/2).

Perempuan yang karib disapa Kiki Widyasari itu menjadi pejabat pengganti setelah duo pucuk pimpinan OJK mengundurkan diri dari jabatan mereka Jumat (30/1) pekan lalu. Posisi Kiki Widyasari sebagai pejabat pengganti kepemimpinan OJK itu berlaku efektif perl 31 Januari 2026.

Dalam pernyataannya akhir pekan ini di BEI, Widyasari merinci delapan rencana aksi atau jurus memperkuat struktur pasar modal tersebut setidaknya dikelompokkan ke dalam empat klaster utama.

Empat klaster itu antara lain terkait likuiditas, transparansi, demutualisasi, dan tata kelola emiten.

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Baru Free Float

Menaikkan batas minimum free float emiten/perusahaan tercatat menjadi 15 persen sesuai standar global.

Dalam kebijakan baru free float tersebut berlaku untuk emiten yang akan melakukan penawaran umum perdana saham ke publik (Initial Public Offering/IPO), sedangkan bagi emiten eksisting akan diberikan masa transisi agar dapat melakukan penyesuaian dengan wajar.

2) Transparansi Ultimate Benefit Ownership

Memperkuat praktik transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO) alias 'pemilik di balik layar', dan keterbukaan afiliasi pemegang saham. Meningkatkan kredibilitas dan investasi pasar, serta diiringi penguatan pengawasan dan enforcement terkait transparansi UBO dan afiliasi pemegang saham.

3) Penguatan Data Kepemilikan Saham

Memerintahkan KSEI melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan reliabel. Mendetailkan tipe investor dengan mengacu pada praktik terbaik di dunia atau best practices global. Penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten/perusahaan tercatat.

4) Demutualisasi Bursa Efek

Sebagai bagian dari penguatan governance dan mitigasi benturan kepentingan.

OJK terus berkoordinasi dengan Pemerintah dalam rangka persiapan implementasi demutualisasi Bursa Efek.

5) Penegakan Peraturan dan Sanksi

Melanjutkan dan memperkuat enforcement secara tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran hukum termasuk manipulasi transaksi saham dan informasi menyesatkan.

6) Tata Kelola Emiten

Kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi/Komisaris/Komite Audit. Kewajiban bagi penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik untuk memiliki sertifikasi CA (Certified Accountant).

7) Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi

Mengakselerasi inisiatif-inisiatif pendalaman pasar, baik dari sisi demand, supply, maupun infrastruktur. Dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.

8) Kolaborasi & Sinergi dengan Stakeholders

Kolaborasi dan sinergi dengan stakeholders strategis (termasuk Pemerintah, SRO, pelaku industri, dan pihak terkait) akan terus dipererat dalam melanjutkan reformasi struktural secara berkesinambungan.

Sejalan dengan agenda reformasi tersebut, CEO Danantara Rosan Roeslani menilai dinamika pasar modal dalam beberapa hari terakhir justru menjadi momentum untuk mempercepat perbaikan kualitas regulasi, transparansi, dan tata kelola bursa.

"Ini momentum yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas bursa kita," ujar Rosan dalam forum yang sama.

Rosan menegaskan pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan menjadi faktor kepercayaan jangka panjang bagi investor.

"Kami di BUMN punya kepentingan besar. Karena itu kami mendukung penuh inisiatif yang akan diluncurkan dalam waktu dekat. Reformasi ini akan meningkatkan kepercayaan investor dalam dan luar negeri," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) menjadi dua manajer investasi dengan porsi terbesar dalam menjamin suksesnya pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). Dalam prospektus tambahan bertanggal 9 Desember 2025, kedua underwriter IPO ini memiliki porsi penjaminan secara berurutan sebesar 58,67% dan 37,60%.

Selanjutnya IPO Superbank juga memiliki dukungan penjamin emisi dari PT CLSA Sekuritas Indonesia (3,23%), PT Sucor Sekuritas (0,45%), PT Bahana Sekuritas (0,015%), dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (0,015%).

Dikutip dari prospektus pada hari ini, Rabu (10/12/2025), para penjamin dan pelaksana emisi efek ini baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menyetujui menjadi pembeli siaga sesuai komitmen yang diberikan jika investor publik tidak menyerap seluruh saham yang dilepas.

"[Underwriter IPO] menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang ditawarkan perseroan [SUPA] kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum perdana saham," dikutip dari prospektus.

Selanjutnya dijelaskan bahwa penjatahan IPO Superbank masih menggunakan regulasi OJK sebelumnya yakni Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran (SE) OJK No. 15/2020. Dalam aturan ini, pemesanan saham SUPA dilakukan dalam dua skema yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling allotment). Sebagai konteks, OJK telah menerbitkan aturan baru yakni SEOJK 25/2025 yang mendorong peningkatan penjatahan bagi ritel.

Pada aturan lama penjatahan pasti, alokasi saham diperuntukkan bagi investor institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, maupun perorangan, sesuai porsi yang ditetapkan Penjamin Emisi Efek. Dalam kondisi kelebihan pemesanan, alokasi penjatahan pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia dan mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran OJK No. 15/2020, baik secara proporsional maupun berdasarkan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu. Kekurangan saham akibat penyesuaian dipenuhi dari pesanan yang disampaikan paling akhir.

Sedangkan untuk penjatahan terpusat mengikuti ketentuan lima golongan berdasarkan nilai total penawaran umum. Dengan dana yang dihimpun mencapai Rp2,79 triliun, IPO ini masuk kategori golongan IV dengan batas minimal alokasi penjatahan terpusat sebesar Rp75 miliar atau 2,68% dari total saham yang ditawarkan. Alokasi penjatahan terpusat dibagi untuk investor ritel dan nonritel dengan rasio 1:2.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, penyesuaian dilakukan berdasarkan tingkat pesanan, yakni minimal 5% dari total saham untuk pesanan 2,5—10 kali batas minimal, 7,5% untuk 10—25 kali, dan 12,5% untuk pesanan di atas 25 kali batas minimal. Sumber saham tambahan diambil dari porsi penjatahan pasti.

Dalam proses penjatahan terpusat, pesanan ganda dari investor yang masuk melalui beberapa partisipan sistem wajib digabung. Alokasi saham diberikan secara proporsional, dan sisa saham dibagikan berdasarkan urutan waktu pesanan. Jika terjadi kekurangan pesanan pada salah satu kelompok, sisa saham dipindahkan ke kelompok lain.

Penggunaan Dana IPO Superbank (SUPA)

Aturan juga menetapkan bahwa pesanan investor yang mengikuti penjatahan pasti dan penjatahan terpusat sekaligus hanya diperhitungkan dalam kondisi kekurangan pesanan. Jika jumlah pesanan melebihi saham yang tersedia, sistem e-IPO akan melakukan penjatahan mulai dari 10 satuan perdagangan untuk setiap pemodal, dan jika tidak mencukupi, alokasi diberikan berdasarkan waktu pemesanan. Sisa saham kemudian dialokasikan secara proporsional dan dibagikan kembali melalui mekanisme pembulatan.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penawaran awal atau bookbuilding, harga IPO Superbank resmi ditetapkan sebesar Rp635 per saham dengan proses penawaran umum dimulai besok, Rabu (10/12/2025) hingga 15 Desember mendatang.

Melalui aksi korporasi tersebut, calon emiten yang didukung ekosistem Grab dan Emtek Group ini menargetkan penghimpunan dana sekitar Rp2,79 triliun melalui pelepasan 4,4 miliar saham atau setara 13% dari modal setelah IPO.

SUPA juga mengungkapkan sekitar 70% dana hasil IPO akan dialokasikan untuk modal kerja penyaluran kredit. Sisanya, sekitar 30%, dialokasikan sebagai belanja modal mulai 2026 hingga lima tahun ke depan.

Secara rinci, dana untuk belanja modal akan mencakup pengembangan produk pendanaan dan pembiayaan perseroan, digital payment system, infrastruktur teknologi informasi, penguatan sistem operasional, investasi pada kecerdasaan buatan (AI) dan data analitik, serta peningkatan keamanan siber.

Dengan kombinasi valuasi rendah, dukungan ekosistem Grab–Emtek, strategi ekspansi kredit, dan rencana belanja modal jangka panjang membuat Superbank sebagai salah satu kandidat bank digital yang berpotensi undervalued saat IPO.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA —SpaceX dikabarkan tengah mempersiapkan langkah untuk menggelar penawaran umum perdana (IPO) pada paruh kedua 2026.

Mengutip laman Reuters pada Sabtu (6/12/2025) informasi tersebut telah disampaikan kepada investor dan lembaga keuangan, menurut laporan The Information. Rencana ini mencakup kemungkinan melepas saham seluruh perusahaan, termasuk bisnis internet satelitnya, Starlink.

Pendiri Space X, Elon Musk sebelumnya mengatakan Starlink hanya akan go public setelah pendapatannya stabil.

SpaceX belum memberikan komentar terkait hal tersebut. Kabar ini muncul bersamaan dengan laporan SpaceX sedang memulai penjualan saham sekunder yang dapat meningkatkan valuasi perusahaan hingga US$800 miliar, atau sekitar Rp13,32 kuadriliun. Nilai tersebut dua kali lipat dari valuasi sebelumnya, US$400 miliar atau sekitar Rp6,66 kuadriliun.

Jika valuasi ini tercapai, SpaceX akan melampaui OpenAI sebagai perusahaan privat paling bernilai di dunia. OpenAI tercatat bernilai US$500 miliar, setara Rp8,33 kuadriliun, menurut Crunchbase.

Laporan Wall Street Journal menyebut CFO SpaceX, Bret Johnsen, telah memberi tahu investor mengenai penjualan saham sekunder tersebut dalam beberapa hari terakhir.

Sementara itu, laporan terpisah Bloomberg menyebut harga saham orang dalam (insider shares) yang akan dijual diperkirakan sekitar US$300 per lembar, setara sekitar Rp5 juta per saham. Dengan harga tersebut, valuasi SpaceX diperkirakan mencapai US$560 miliar, atau sekitar Rp9,32 kuadriliun.

Pada saat yang sama, industri antariksa di Amerika Serikat semakin kompetitif. SpaceX dan Blue Origin milik Jeff Bezos terus menggelontorkan dana besar untuk pengembangan roket, satelit, dan misi ke bulan, memicu babak baru perlombaan antariksa.

Melansir laman TechCrunch pada Sabtu (6/12/2025) valuasi besar seperti ini semakin umum di pasar privat. OpenAI saat ini bernilai sekitar US$500 miliar (Rp8.325 triliun), sementara Anthropic dilaporkan naik menjadi US$350 miliar (Rp5.827 triliun) setelah menerima investasi besar dari Microsoft dan Nvidia.

Tren ini tampaknya menunjukkan perusahaan teknologi dapat mencapai valuasi setara perusahaan publik meskipun masih berstatus privat, karena penjualan saham sekunder tetap memberi likuiditas tanpa harus menghadapi laporan kinerja kuartalan.

SpaceX, yang berdiri pada 2002, saat ini mendominasi bisnis peluncuran roket komersial dan mengoperasikan Starlink, layanan internet satelit yang telah memiliki lebih dari 8 juta pelanggan di seluruh dunia per November lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Initial public offering (IPO) menjadi salah satu momentum penting bagi perusahaan ketika pertama kali melepas sahamnya kepada publik. Bagi investor, IPO sering dipandang sebagai peluang awal untuk masuk ke emiten potensial dengan harga yang masih atraktif.

Proses membeli saham IPO tidak serta-merta dilakukan dalam satu langkah. Ada serangkaian tahapan yang perlu dipahami, mulai dari book building, masa penawaran, hingga pencatatan perdana.

Sebagai contoh, misalnya pada IPO PT Super Bank Indonesia Tbk. (SUPA). Proses IPO SUPA terdiri dari masa penawaran awal mulai dari 25 November 2025 hingga 1 Desember 2025, penawaran umum 10-15 Desember 2025, penjatahan efek 15 Desember 2025, distribusi saham 16 Desember 2025, lalu tanggal pencatatan saham pada BEI atau IPO pada 17 Desember 2025.

Berikut adalah penjelasan dan tahap pembelian saham IPO di pasar modal Indonesia:

1. Tahap Bookbuilding (Penawaran Awal)

Bookbuilding merupakan fase awal ketika penjamin emisi (underwriter) menghimpun minat investor untuk menentukan harga wajar saham. Pada tahap ini emiten dan underwriter menetapkan harga indikatif.

Misalnya, di IPO SUPA, ditetapkan harga indikatif berkisar dari Rp525 sampai Rp695 per saham. Dalam tahap ini, investor institusi maupun ritel dapat menyampaikan minat mereka melalui sistem e-IPO maupun aplikasi sekuritas yang menyediakan fitur pemesanan IPO.

Minat yang masuk akan menjadi dasar penentuan harga penawaran final. Fase ini tidak memerlukan pembayaran, tetapi dapat mencerminkan tingkat permintaan investor terhadap IPO tersebut.

2. Penetapan Harga (Pricing)

Setelah periode bookbuilding berakhir, underwriter melakukan evaluasi terhadap permintaan yang masuk. Dari proses tersebut ditentukan harga final, yaitu harga jual saham saat penawaran umum.

Harga final ini akan tergantung tingkat permintaan. Contoh di IPO SUPA, harga final nantinya bisa berada di batas atas dalam rentang harga indikatif yang ditetapkan di kisaran Rp525-Rp695 per saham.

3. Masa Penawaran Umum (Offering Period)

Setelah harga final ditetapkan, proses berlanjut ke penawaran umum. Pada tahap ini investor mulai melakukan pemesanan secara resmi.

Investor wajib mengisi pemesanan di sistem e-IPO atau aplikasi sekuritas. Dana harus tersedia di rekening dana nasabah (RDN) sesuai nominal pesanan.

Jika terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed), distribusi saham dilakukan menggunakan metode penjatahan (allotment) oleh underwriter.

4. Penjatahan Saham (Allotment)

Setelah masa penawaran berakhir, underwriter menentukan alokasi saham kepada investor. Jika permintaan lebih besar dari jumlah saham (oversubscribed) investor bisa saja hanya mendapat sebagian (partial allotment) atau bahkan tidak mendapatkan saham IPO sama sekali. Dana yang tidak terpakai otomatis dikembalikan ke RDN investor.

Sebagai contoh, dalam prospektus IPO SUPA, manajemen melepas sebanyak-banyaknya 4,40 miliar saham baru atau 44 juta lot saham kepada publik, yang setara dengan 13% dari total modal ditempatkan dan disetor setelah IPO.

Hal itu artinya, misalkan ada investor yang menawar 100 lot saham pada masa penawaran awal IPO SUPA, ada kemungkinan hanya mendapatkan lebih sedikit, bahkan tidak sama sekali, jika dalam proses penawaran umum pesanan mengalami oversubscribed.

5. Distribusi Saham dan Refund

Tahap ini memastikan saham dialokasikan secara resmi kepada investor sesuai hasil penjatahan. Saham yang diberikan akan masuk ke portofolio investor pada broker masing-masing.

Jika terdapat kelebihan dana, refund dapat dikembalikan ke rekening investor. Biasanya, refund ini bisa dilakukan hingga satu hari kerja setelah penjatahan.

6. Pencatatan di Bursa (Listing Day)

Hari pencatatan adalah momen ketika saham mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode ticker resmi.

Pada hari pertama perdagangan, harga saham dapat bergerak naik atau turun berdasarkan transaksi pasar. Saham yang diperdagangkan bisa saja mengalami auto rejection atas (ARA) jika harga melonjak signifikan.

Bagi investor yang mendapatkan saham saat IPO, ini menjadi hari pertama mereka bisa menjual atau menambah kepemilikan.

Sebagai informasi tambahan, underwriter atau penjamin emisi efek (PEE) adalah perusahaan sekuritas yang membantu emiten melaksanakan IPO. Tugasnya meliputi penyusunan prospektus, valuasi, due diligence, penentuan harga penawaran, book building, pemasaran ke investor, serta distribusi saham ke publik.

Selain itu, underwriter juga memberi jaminan atas pelaksanaan penawaran. Jika ada saham yang tersisa dari proses penawaran umum, underwriter bisa menyerap sisanya agar IPO tetap berhasil, asalkan bentuk kontraknya berbentuk full commitment.

Dalam proses IPO, hubungan antara emiten dan penjamin emisi ditentukan melalui perjanjian penjaminan emisi efek. Perjanjian ini mengatur sejauh mana underwriter menjamin saham yang ditawarkan dapat terserap pasar. Jika full commitment, underwriter wajib membeli seluruh sisa saham yang tidak laku terjual kepada publik pada saat penawaran umum.

Sementara itu, perjanjian antara emiten dan penjamin emisi juga dapat berupa best effort (penjaminan terbaik). Dalam hal ini, underwriter tidak wajib membeli sisa saham yang tidak terjual pada saat penawaran umum.

Biasanya, reputasi underwriter juga menjadi faktor penting dalam IPO. Semakin baik reputasinya, semakin besar kepercayaan investor terhadap IPO saham yang dibawanya. Jumlah underwriter dalam perusahaan IPO juga bisa lebih dari satu.

Dalam IPO Superbank, misalnya, pihak yang menjadi underwriter adalah Mandiri Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Indonesia, dan Sucor Sekuritas. Dalam prospektusnya, bentuk kontrak kerja sama IPO SUPA menggunakan kesanggupan penuh atau full commitment.

IDXChannel- Tiga perusahaan dipastikan masih berpeluang masuk dalam pipeline pencatat saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum mengakhiri tahun 2025.

Jika ini masuk, maka akan menambah peluang penawaran umum perdana (IPO) lebih banyak pada 2026.

Direktur Penilaian BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan sampai pertengahan November terdapat 24 emiten baru yang sudah resmi tercatat.

Sementara itu, total pipeline IPO mencakup 13 perusahaan yang dijadwalkan berpotensi melantai hingga 2026. “Pipelines kami matang. Ada tiga perusahaan yang secara waktu masih memungkinkan masuk tahun ini,” ujar Nyoman, Sabtu (15/11/2025).

Ia menyebut bahwa meski secara global jumlah IPO tengah mengalami penurunan, kondisi Indonesia justru bergerak berbeda.

Nilai penghimpunan dana dari aksi IPO di Tanah Air tercatat meningkat sekitar 70 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Rata-rata dana yang berhasil dihimpun berada pada kisaran USD680 juta-700 juta per emiten.

Selain IPO saham, BEI mencatat total penghimpunan dana dari seluruh instrumen pasar modal telah lebih dari dua kali lipat dari target Rp430 triliun. “Sudah 150 persen,” katanya.

Nyoman menegaskan pencapaian tersebut mencerminkan momentum positif pada berbagai produk pasar modal yang berjalan sepanjang 2025. BEI juga memastikan seluruh target program Lighthouse IPO tahun ini telah terpenuhi.

Untuk 2026, BEI menetapkan sasaran enam perusahaan dalam kategori lighthouse, terdiri dari sektor-sektor besar dan kelompok usaha yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap pasar.

Dari 13 perusahaan yang ada dalam pipeline, sebagian besar tengah merampungkan laporan keuangan dan pemenuhan syarat administratif lainnya. Perusahaan yang dapat mempercepat tahapan tersebut berpotensi tercatat tahun ini, sementara sisanya akan bergeser ke 2026.

“Target kami itu total instrumen, bukan hanya saham. Dan secara keseluruhan target sudah terlampaui,” ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)