Bisnis.com, JAKARTA — Calon emiten sektor kesehatan, PT Esa Medika Mandiri Tbk. (EMMI), menetapkan harga penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) sebesar Rp470 per saham. Melalui aksi korporasi tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana segar sekitar Rp245,74 miliar.

Berdasarkan prospektus di harian Bisnis Indonesia, EMMI menawarkan sebanyak 522,857 juta saham baru atau setara 30% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Dengan harga pelaksanaan Rp470 per saham, total nilai penawaran umum mencapai Rp245,74 miliar.

Masa penawaran umum berlangsung pada 2—6 Juli 2026, diikuti penjatahan pada 6 Juli 2026, distribusi saham secara elektronik pada 7 Juli 2026, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 8 Juli 2026.

Dalam aksi korporasi ini, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT INA Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dengan skema full commitment. Adapun PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. dan PT Investindo Nusantara Sekuritas menjadi penjamin emisi efek.

Dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan mendukung ekspansi usaha. Sebanyak Rp50 miliar dialokasikan untuk membayar sebagian pokok pinjaman perseroan.

Selanjutnya, sekitar 6,4% dana akan digunakan sebagai belanja modal berupa pembangunan gedung pabrik di Cikupa. Sementara itu, sekitar 72,3% sisanya akan dimanfaatkan sebagai modal kerja, terutama untuk pembelian barang terkait proyek serta pengadaan bahan baku dan persediaan.

Dari sisi kinerja, EMMI mencatat tren pertumbuhan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Penjualan bersih meningkat dari Rp172,98 miliar pada 2023, menjadi Rp384,93 miliar pada 2024, dan kembali naik menjadi Rp454,64 miliar pada 2025.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bersih perseroan juga melonjak signifikan, dari Rp939,42 juta pada 2023, menjadi Rp11,01 miliar pada 2024, sebelum mencapai Rp34,13 miliar pada 2025.

Setelah IPO dan pelaksanaan program ESA, kepemilikan saham publik diperkirakan mencapai sekitar 29,7%. Sementara itu, Surya Gunawan Widjaja tetap menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 21,1%.

Selanjutnya, Andrew Ignatius Widjaja sebesar 16,4%, Florian Chris Widjaja 11,2%, Andrian Matthew Widjaja 11,2%, dan Eddy Lie 10,2%. Total modal ditempatkan dan disetor perseroan meningkat dari 1,22 miliar saham menjadi 1,74 miliar saham setelah IPO.

Jadwal IPO PT Esa Medika Mandiri Tbk. (EMMI):

• Masa Penawaran Umum: 2–6 Juli 2026
• Tanggal Penjatahan: 6 Juli 2026
• Tanggal Distribusi Saham: 7 Juli 2026
• Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Juli 2026

Bisnis.com, JAKARTA —Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia Antony Kristanto mengajukan pengunduran diri setelah perusahaan yang dipimpinnya dikenai sanksi administratif berupa denda oleh OJK dalam kasus pelanggaran ketentuan di bidang pasar modal terkait dengan penjaminan emisi IPO PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Direktur KGI Sekuritas Low Chung Kiat mengatakan Antony mengajukan pengunduran dirinya sebagai Presiden Direktur KGI Sekuritas pada 4 Maret 2026.

“Terhitung sejak tanggal surat ini [4 Maret 2026], maka fungsi, tugas, dan wewenang Direktur Utama yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan Divisi Fixed Income dan Divisi Equity Derivatives (ED) dialihkan kepada Robby Winindo selaku Direktur,” paparnya dalam keterbukaan informasi, Jumat (6/3/2026).

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda kepada PT KGI Sekuritas Indonesia dan Direktur Utamanya Antony Kristanto dalam kasus pelanggaran ketentuan pasar modal emiten IPPE. KGI Sekuritas merupakan penjamin pelaksana emisi efek (underwriter) dalam IPO IPPE. Selain KGI Sekuritas, IPO tersebut juga ditangani PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai underwriter.

Modus TPPU dalam IPO IPPE

Merujuk siaran pers OJK No. SP 42/GKPB/OJK/II/2026, PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi sdministratif berupa denda sebesar Rp3,4 miliar dan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek selama 1 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi administratif tersebut karena melanggar ketentuan Pasal 17 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

OJK menjabarkan bahwa PT KGI Sekuritas Indonesia tidak melakukan prosedur CDD secara memadai terhadap Elwill Wahyuni, Irma Novianti, Rachmawati, dan Bonaventura Jarum di mana berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Efek profil kemampuan keuangan keempat investor tersebut tidak sesuai dengan jumlah pesanan atas Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

Berdasarkan fakta aliran dana atas IPO IPPE pada 2 Desember 2021, Peter Rulan Isman memberikan dana kepada Susaedi Munif sebesar Rp39,97 miliar dan pada 3 Desember 2021 sebesar Rp2 miliar. Selain itu Susaedi Munif juga mendapatkan dana dari Neneng Sukarsih pada 3 Desember 2021 sebesar Rp20 miliar sehingga total dana yang diperoleh Susaedi Munif sebesar Rp61,96 miliar.

Selanjutnya, pada 2 Desember 2021, Susaedi Munif menyalurkan dana kepada Irma Novianti, Bonaventura Jarum, Rachmawati serta kepada Elwill Wahyuni pada 3 Desember 2021 dengan total dana sebesar Rp61,96 miliar. Seluruh dana tersebut ditempatkan oleh Irma Novianti, Bonaventura Jarum, Rachmawati, dan Elwill Wahyuni kepada PT KGI Sekuritas Indonesia pada 2 dan 3 Desember 2021 untuk tujuan pemesanan saham atas Penawaran Umum perdana saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE).

OJK juga menetapkan KGI Sekuritas melakukan pelanggaran ketentuan angka 3 huruf a angka 3) Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Lebih terperinci, OJK menilai terjadi pelanggaran karena KGI Sekuritas memberikan Penjatahan Pasti pada Penawaran Umum Perdana Saham PT Indo Pureco Pratama Tbk. (IPPE) kepada Elwill Wahyuni, Irma Novianti, dan Bonaventura Jarum. Padahal, ketiga investor tersebut merupakan pihak yang memiliki hubungan afiliasi dengan pegawai PT KGI Sekuritas Indonesia.

Selain menjatuhkan sanksi denda kepada PT KGI Sekuritas, OJK juga menetapkan bahwa Antony selaku Direktur Utama PT KGI Sekuritas Indonesia dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp650 juta.

OJK juga menjatuhkan Perintah Tertulis berupa pelarangan untuk melakukan kegiatan di pasar modal selama 18 bulan sejak surat sanksi ditetapkan.

Antony dinilai OJK melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) POJK Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. OJK menjabarkan bahwa Antony melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengurusan perusahaan efek untuk kepentingan perusahaan efek dengan kehati-hatian dan penuh tanggung jawab.

Hal itu menyebabkan PT KGI Sekuritas Indonesia terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 POJK Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan melanggar ketentuan angka 3 huruf a angka 3) Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Terkait dengan denda kepada KGI Sekuritas, Low Chung Kiat mengatakan Jumlah denda sebesar IDR3,4 miliar hanya akan mengurangi Net Adjusted Working Capital (NAWC) perusahaan sebesar 1,04% menjadi Rp323,4 miliar.

Per 4 Maret 2026, MKBD KGI Sekuritas berada pada Rp326,8 miliar, mempertahankan buffer yang signifikan di atas persyaratan regulasi sebesar Rp250 miliar.

“Kami juga mempertahankan kas dan fasilitas perbankan yang memadai untuk melakukan lindung nilai sesuai kebutuhan guna mengelola eksposur delta,” paparnya.

Dia menambahkan sanksi OJK yang spesifik pada Kegiatan Usaha Penjaminan Emisi KGI Sekuritas tidak berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan.

Alasannya, bisnis underwriting disebut hanya menyumbang 5,7% dan 0% dari pendapatan operasional bersih KGI Sekuritas pada 2025 dan Januari 2026. Klien dari tiga unit usaha lainnya sepenuhnya terpisah dari klien Investment Banking KGI Sekuritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Anggota bursa PT UOB Kay Hian Sekuritas secara resmi melakukan perubahan nama perusahaan menjadi PT Kay Hian Sekuritas.

Berdasarkan pengumuman Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Peng-00015/BEI.ANG/02-2026, perubahan nama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 20 November 2025 dan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 13 Februari 2026.

Direktur BEI Irvan Susandy menyampaikan bahwa meski terjadi perubahan nama, seluruh surat persetujuan izin yang telah dikeluarkan oleh bursa sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku.

“Surat Persetujuan Anggota Bursa [SPAB] dan Surat Tanda Daftar Partisipan serta seluruh izin yang telah dikeluarkan BEI masih tetap berlaku,” ucap Irvan dalam pengumuman resmi, Kamis (26/2/2026).

Perubahan nama ini dilakukan tak lama setelah OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada perusahaan. Sanksi berkaitan dengan pelanggaran dalam proses initial public offering (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi menyebutkan bahwa PT UOB Kay Hian Sekuritas (kini PT Kay Hian Sekuritas) dijatuhi denda sebesar Rp250 juta serta sanksi pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE) selama satu tahun.

Sanksi dijatuhkan karena perusahaan tidak menjalankan prosedur customer due diligence secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO REAL.

Berdasarkan pemeriksaan OJK, delapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, ditemukan fakta bahwa para investor mencantumkan pekerjaan sebagai staf REAL dalam dokumen pembukaan rekening bank, sebuah informasi yang seharusnya diketahui oleh sekuritas.

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur customer due diligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi.

Selain sanksi korporasi, OJK juga membidik jajaran manajemen. Mantan Direktur UOB Kay Hian, Yacinta Fabiana Tjang, dikenakan denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

UOB Kay Hian Pte. Ltd. selaku pihak yang memberikan informasi tidak benar dalam formulir pemesanan saham juga dikenakan denda sebesar Rp125 juta. OJK juga memberikan perintah tertulis untuk memperbarui formulir rekening sesuai ketentuan APU-PPT dalam waktu 10 hari kerja.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi administratif terhadap PT UOB Kay Hian (kod broker AI) sebagai sekuritas penjamin emisi efek dalam kaitannya dengan kasus Initial Public Offering atau Penawaran Umum Perdana Saham PT Repower Asia Indonesia Tbk. (REAL).

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi OJK menyebut setelah dilakukan pemeriksaan, pihaknya menjatuhkan sanksi kepada PT UOB Kay Hian Sekuritas berupa denda sebesar Rp250 juta, pembekuan izin usaha sebagai Penjamin Emisi Efek selama satu tahun, serta perintah tertulis untuk memperbarui formulir pembukaan rekening Efek UOB Kay Hian Pte. Ltd. tahun 2001 sesuai ketentuan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Pembaruan tersebut wajib dilakukan paling lambat 10 hari kerja sejak sanksi ditetapkan.

Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kegiatan penjaminan emisi yang telah berjalan sebelum tanggal penetapan sanksi tetap dapat dilanjutkan.

Sanksi tersebut dijatuhkan karena PT UOB Kay Hian Sekuritas terbukti tidak menjalankan prosedur Customer Due Diligence (CDD) secara memadai terhadap UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang bertindak mewakili delapan investor referral sebagai beneficial owner dalam IPO PT Repower Asia Indonesia Tbk. Delapan investor tersebut tercatat memperoleh penjatahan pasti saham Adhitya Iqbal Lazuardi, Fahmi El Haq, Faiz Fikry, Faris Elhaq Sukrisman, Muhamad Abdul Ghofur, Muhammad Arum Sulistyo, Satria Utama, dan Zulkarnain yang mendapat penjatahan pasti

“PT UOB Kay Hian Sekuritas tidak memenuhi prosedur Customer Due Dilligence atas UOB Kay Hian Pte. Ltd. yang mewakili 8 investor atau nasabah referral client sebagai beneficial owner,” ulas Ismail dalam keterangan resmi OJK yang dikutip, Minggu (8/2/2026).

Berdasarkan pemeriksaan OJK, pemesanan saham oleh kedelapan investor tersebut didanai oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd. Selain itu, dokumen pembukaan rekening bank di PT Bank UOB Indonesia menunjukkan bahwa seluruh investor referral tersebut mencantumkan pekerjaan sebagai staf PT Repower Asia Indonesia Tbk. Fakta ini seharusnya diketahui oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas.

OJK juga menemukan bahwa informasi yang disampaikan UOB Kay Hian Pte. Ltd. dalam formulir pemesanan saham (FPPS) tidak benar, khususnya pada bagian pernyataan yang seharusnya dijawab “Ya” tetapi diisi “Tidak”. Informasi yang tidak akurat tersebut kemudian digunakan sebagai dasar penjatahan pasti saham, sehingga melanggar ketentuan Bapepam.

Selain itu, OJK menjatuhkan sanksi kepada Direktur PT UOB Kay Hian Sekuritas Yacinta Fabiana Tjang yang menjabat selama periode Desember 2018–Februari 2020. Ia dikenai denda Rp30 juta serta larangan beraktivitas di pasar modal selama tiga tahun.

Sanksi ini diberikan karena yang bersangkutan dinilai tidak menjalankan pengurusan perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab, sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan APU-PPT dan aturan pemesanan serta penjatahan efek dalam IPO.

OJK juga menjatuhkan sanksi kepada UOB Kay Hian Pte. Ltd. berupa denda sebesar Rp125 juta. Perusahaan tersebut dinilai sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran, karena memberikan informasi yang tidak benar yang kemudian digunakan dalam proses penjatahan pasti saham IPO REAL.

“Pengenaan sanksi administratif dan/atau Perintah Tertulis diberikan sebagai langkah tegas OJK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia,” tekan Ismail.

Pembekuan Auditor PIPA

Dalam pernyataan yang sama, OJK juga menjatuhkan sanksi kepada Agung Dwi Pramono dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama 2 tahun sejak surat sanksi ditetapkan.

Agung yang pada saat terjadinya pelanggaran merupakan rekan pada KAP Budiandru dan Rekan. Dia melakukan audit laporan keuangan tahunan 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

"Sdr. Agung Dwi Pramono tidak menerapkan standar profesional akuntan publik dalam pelaksanaan pemberian jasa audit LKT 2023 PT Multi Makmur Lemindo Tbk.," ulas Ismail lebih lanjut.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengenai kasus PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI).

Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi mengatakan OJK justru bekerja sama dan berkoordinasi penuh dengan Bareskrim menangani kasus PIPA dan PADI. Menurut Hasan, setiap data yang dibutuhkan telah disampaikan ke Bareskrim.

“Tentu penegakan hukum menjadi salah satu agenda dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya besar kami melakukan reformasi integritas. Dalam konteks ini, tentu akan kami lakukan dengan terukur setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, tentu akan dilakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Hasan usai Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Menurut Hasan, OJK sudah melakukan pemeriksaan dan bahkan penyidikan untuk kasus sejenis, dan bahkan sebagiannya sudah mengalami tindakan pembinaan maupun sanksi.

“Bahkan dengan jumlah denda dan juga pembatasan kegiatan, serta sanksi katakanlah pembatasan partisipasi dari pihak utama, pengurus, komisaris dan direksi yang kami batasi untuk tidak melakukan kegiatan di lingkungan industri jasa keuangan,” tutur Hasan.

Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA.

Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA—Saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA) dibuka jeblok pada perdagangan hari ini, Rabu (4/2/2026), terimbas sentimen negatif kasus dugaan tindak pidana pasar modal yang diungkap oleh Bareskrim Polri.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 09.15 WIB, saham PIPA terpantau merosot 31 poin atau 14,62% ke level Rp181. Sementara itu, saham MINA melorot 34 poin atau 10,4% ke level Rp310 per saham.

Anjloknya saham PIPA dan MINA terjadi setelah Bareskrim Polri mengungkap sejumlah kasus dugaan pidana pasar modal pada Selasa (3/2/2026).

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjabarkan penyidik baru saja menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus manipulasi initial public offering (IPO) PIPA. Mereka adalah eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT Bursa Efek Indonesia (BEI) berinisial Boi Hutagalung, financial advisor David Alusinsing, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial Ridwan Erviansyah.

Sebagai pengembangan kasus itu, Bareskrim Polri juga telah melakukan penggeledahan di kantor Shinhan Sekuritas pada Selasa (3/2/2026). Perusahaan itu bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek atau underwriter dalam IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA).

Sementara itu, Bareskrim Polri juga menetapkan tiga tersangka dalam dugaan tindak pidana pasar modal oleh PT Minna Padi Aset Manajemen (MPAM) mencakup DJ selaku Direktur Utama PT MPAM, Edy Suwarno (ESO) selaku pemegang saham PT MPAM, PT Minna Padi Investama, dan PT Sanurhasta Mitra Tbk. (MINA), serta Eveline Listijosuputro (EL) yang merupakan istri dari ESO.

Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam proses penyidikan diketahui bahwa saham yang ditransaksikan untuk dijadikan underlying asset produk reksa dana MPAM berasal dari pasar negosiasi dan pasar reguler. Transaksi tersebut dilakukan menggunakan akun reksa dana antara ESO dan ESI yang merupakan adik dari ESO, serta perusahaan-perusahaan afiliasi PT MPAM.

“Dalam hal ini, ESO dan kawan-kawan menggunakan sarana manajer investasi miliknya, yaitu PT MPAM untuk mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembelian saham milik afiliasi yang berada pada produk reksa dana PT MPAM dengan harga yang murah. Selanjutnya, dijual kembali kepada reksa dana PT MPAM lainnya dengan harga yang cukup tinggi,” dikutip dari Antara.

Dalam penanganan perkara ini, penyidik telah memeriksa 44 orang saksi dan ahli, termasuk ahli pidana dan ahli pasar modal. Selain itu, penyidik memblokir 14 subrekening efek milik PT MPAM dan afiliasinya. Dari jumlah tersebut, enam subrekening efek merupakan milik reksa dana dengan nilai aset saham sekitar Rp467 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu kasus pidana pasar modal mencuat usai Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggeledah PT Shinhan Sekuritas.

Perusahaan manajer investasi tersebut diduga kuat terlibat dalam ugaan kasus 'saham gorengan' tyang menyeret PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) saat melakukan pencatatan perdana di lantai bursa (initial public offering/IPO) beberapa tahun silam.

Penggeledahan kantor PT Shinhan Sekuritas dilakukan di Gedung Equity Tower yang berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada Selasa (3/2) pukul 16.56 WIB, terlihat sejumlah penyidik Direktorat Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri memasuki gedung Equity Tower.

Beberapa penyidik itu terlihat membawa sejumlah box atau kontainer hingga printer saat memasuki gedung tersebut.

Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyampaikan bahwa tindakan penggeledahan ini juga dilakukan untuk mengungkap dugaan tindah pidana pencucian uang (TPPU).

"Betul [penggeledahan] terkait perkara pasar modal," ujar Ade saat dikonfirmasi, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan PT Shinhan Sekuritas ini merupakan perusahaan yang menjamin PT Multi Makmur Lemindo saat melantai di bursa efek alias IPO.

"PT Shinhan Sekuritas, yang merupakan penjamin emisi efek PT MML saat IPO," pungkasnya.

Lebih lanjut, Ade Safri Simanjuntak mengatakan penggeledahan ini merupakan pengembangan dari kasus pidana pasar modal terkait PT MML yang telah inkrah sebelumnya.

Dalam kasus itu, kata dia, Direktur PT MML Junaedi sudah dinyatakan bersalah karena melakukan tindakan curang saat perdagangan saham. Tindakan itu pun telah menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek atau saham.

"Modus PT MML ini menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEl atau Bursa Efek Indonesia, yaitu terpidana MBP," ujar Ade di Equity Tower, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Motif Goreng Saham IPO PIPA

Bareskrim Polri telah mengembangkan perkara ini ke kasus dugaan tindak pidana pasar modal kelayakan PT MML melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada intinya, kepolisian menilai bahwa PT MML seharusnya tidak layak melakukan IPO saham PIPA karena diduga telah memanipulasi nilai aset perusahaan. Total nilai aset PT MML saat melakukan IPO PIPA tercatat sebesar Rp97 miliar.

"Penyidik menemukan fakta bahwa sebenarnya PT MML dengan kode saham PIPA tidak layak melantai di BEI, dikarenakan valuasi aset perusahaan sejatinya tidak memenuhi persyaratan," imbuhnya.

Dalam proses IPO itu, PT MML menggunakan PT Shinhan Sekuritas sebagai perusahaan penjamin atau sekuritas. Oleh sebab itu, dia menuruturkan penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas ini dilakukan untuk membuat terang kasus dugaan pidana di lingkup pasar modal ini.

"Di mana tadi saya sampaikan PT Shinhan Sekuritas ini adalah merupakan perusahaan sekuritas penjamin emisi efek pada saat PT MML [melalakukan] IPO, atau proses IPO pada saat itu," pungkasnya.

Bareskrim Tetapkan 3 Tersangka

Bareskrim Polri telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait dengan saham IPO PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Ade Safri Simanjuntak mengatakan tiga tersangka tersebut, yaitu 2 orang PT MML atau PIPA serta 1 orang eks pejabat PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Secara terperinci, BH eks staf Unit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan Tercatat 2 Divisi PP3 PT BEI, BH; Financial Advisor, DA, dan Project Manager PIPA dalam rangka IPO berinisial RE.

"Jadi untuk penyidikan saat ini, penyidik telah menetapkan tiga tersangka baru dalam perkara a quo," ujar Ade di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Dia menambahkan dalam perkara ini penyidik menduga bahwa PIPA sehatinya tidak layak melantai di BEI atau melakukan aksi IPO. Pasalnya, emiten dengan kode saham PIPA itu tidak memenuhi persyaratan IPO.

Lebih jauh, secara nilai PT MML memiliki valuasi perusahaan sebesar Rp97 miliar. Adapun, proses IPO PIPA dilakukan melalui PT Shinhan Sekuritas selaku perusahaan sekuritas atau penjamin.

"Di mana pada saat itu perusahaan sekuritas atau penjamin emisi efek atau yang disebut dengan underwriter adalah PT Shinhan Sekuritas. Penggeledahan di kantor PT Shinhan Sekuritas untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti dalam rangka proses penyidikan perkara a quo," pungkasnya.

Sekadar informasi, kasus ini merupakan pengembangan kasus terkait Direktur PT Multi Makmur Lemindo, Junaedi dan eks Kanit Evaluasi dan Pemantauan Perusahaan tercatat 2 Divisi PP1 PT BEI, Mugi Bayu.

Keduanya kini berstatus terpidana usai kasusnya berstatus inkrah. Pada intinya, mereka dinyatakan bersalah usai melakukan kegiatan perdagangan efek yang secara langsung untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli efek.

Hal itu dilakukan dengan modus menggunakan jasa advisory PT MBP, yang merupakan perusahaan konsultan milik salah satu pegawai PT BEI yaitu terpidana MBP.

Adapun, kedua terpidana dinyatakan melanggar ketentuan pasal 104 Jo Pasal 90 huruf c UU 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan putusan masing masing pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp2 miliar.