Bisnis.com, PADANG - Pelaksanaan haji tahun 2026 ini menghadirkan sebuah cerita dari seorang pensiunan TNI asal Kota Padang, Sumatra Barat, yang telah menunggu dalam waktu yang panjang hingga akhirnya berangkat ke Tanah Suci pada usia 86 tahun.

Dia adalah Mawardi MZ, calon jemaah haji yang tergabung di dalam data Embarkasi Haji Padang dan berangkat bersama rombongan haji 2026.

Mawardi saat ini berusia 86 tahun dan tergabung dalam kloter 08 asal Kota Padang. Dia merupakan seorang veteran TNI yang pensiun di tahun 1998.

Meski usianya tidak lagi muda, tapi Mawardi masih dapat berjalan dengan baik, tidak seperti para lanjut usia pada umumnya. Dengan kondisi fisiknya yang bugar, Mawardi kian bersemangat untuk berangkat haji ke Makkah.

"Saya tidak berangkat sendiri, ada 2 orang anak saya bersama menantu," kata Mawardi melalui pesan singkat, Senin (4/5/2026).

Mawardi merupakan warga Padang yang berdomisili di Cengkeh. Dia pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Sersan Satu (Sertu). Mawardi juga telah cukup lama mengabdikan dirinya sebagai Babinsa di Palangki, Kabupaten Sijunjung.

Kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang terakhir ini memang sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Kini Allah mengabulkan cita-cita Mawardi untuk berangkat haji di usia senja.

Selama menjadi TNI, Mawardi lebih memilih tidak tinggal di asrama melainkan di rumah milik warga setempat. Dengan begitu dia berharap bisa memiliki pendapatan tambahan.

"Saya cari rumah yang bisa untuk beternak dan berladang, karena dulu gaji TNI kecil, dengan bertani dan beternak itulah penambah [biaya] hidup," ujar dia.

Embarkasi Haji Padang mencatat Mawardi mendaftar haji pada tahun 2020. Setelah menanti hampir 7 tahun, akhirnya Mawardi selangkah lagi untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.

Ada cerita haru bagi Mawardi di balik keberangkatannya ke Tanah Suci. Seharusnya sang istri lebih dahulu berangkat haji yakni pada tahun 2025. Namun Allah berkehendak lain, istri Mawardi meninggal pada tahun 2024.

"Jadi anak saya yang berangkat tahun ini sebagai pengganti dari kuota untuk istri saya itu," sebutnya.

Keluarga Mawardi merupakan Jemaah Masjid Babussalam di Kampung Kalawi, Kuranji. Pada kloter 08 itu, mereka tergabung 393 jemaah calon haji yang terdiri dari pendamping dan petugas haji.

JAKARTA - Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw resmi menjabat sebagai Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Arnold dan 6 pejabat lainnya dilantik oleh Menteri PU Dody Hanggodo pada Jumat (1/5/2026) di Gedung Utama Kementerian PU, Jakarta.

Selain Arnold, para pejabat lainnya yang dilantik adalah Apri Artoto sebagai Sekretaris Jenderal, Bisma Staniarto sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Adenan Rasyid sebagai Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.

Selain itu, turut dilantik Rachman Arief Dienaputra sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, Indro Pantja Pramodo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Investasi, serta Pantja Dharma Oetojo sebagai Staf Ahli Menteri Bidang Keterpaduan Pembangunan.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa penguatan organisasi bukan hanya penataan jabatan, tetapi bagian dari upaya membangun statecraft, yakni keterampilan dalam mengelola kebijakan negara dan memastikan setiap program berjalan efektif serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kementerian PU diharapkan dapat terus menghadirkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi proses, tetapi juga hasil yang dapat dirasakan secara nyata," ujar Dody, dikutip dari Instagram @kementerianpu.



Pelantikan pejabat Kementerian Pekerjaan Umum pada 1 Mei 2026. Foto/Tangkapan layar IG @kementerianpu

Dody juga menekankan pesan Presiden Prabowo bahwa salah satu dari tiga fondasi statecraft terletak pada aparatur sipil negara yang solid dan bersih. ASN dituntut tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas, solid, dan konsisten menjaga kepercayaan publik.

Profil Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw

Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw lahir pada 10 Maret 1969. Dia merupakan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ( TNI AD ).

Putra Maluku Tengah ini merupakan Lulusan Akademi Militer (Akmil) 1991 dari kecabangan Zeni (Kopassus). Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Tenaga Ahli Pengajar Bidang Strategi Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Sederet pendidikan militer yang pernah ditempuh Arnold antara lain adalah Sussarcab Zeni (1991), Selapa Zeni (1998), Seskoad (2005), Sesko TNI (2015), Dik Komando (1993), Dik Para Dasar (1994), Sus Danyon (2007), Sus Dandim (2008), Sus Kat Jemen Hanneg (2014), dan Sus Danrem (2018).[2]

Sejumlah jabatan pun pernah diembannya. Arnold pernah menjabat sebagai Dan Unit 3/2 Yon Grup 1 Kopassus dan Pasi 4/Log Yon-12 Grup 1 Kopassus. Selain itu, Arnold juga pernah menduduki posisi jabatan sebagai Kasi 4/Log Grup 1 Kopassus dan Kazi Grup 1 Kopassus.

Karier Arnold makin cemerlang tatkala ia didapuk menjadi Ps. Pabandya Logwil Slogdam. Pada 2007, ia diangkat menjadi Danyonzipur 3/Yudha Wyogrha.

Setelah itu, ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Dansatgas Zeni TNI Konga XX-G/Monuc pada tahun 2009. Pada 2010, Arnold dipercaya untuk mengisi kursi jabatan sebagai Dandim 0609/Kabupaten Bandung. Dia kemudian menjadi Pabandya 2/Anev Spaban V/Dalprog Srenad. Selanjutnya, Arnold Ritiauw diutus untuk menduduki posisi jabatan sebagai Kainfolahtadam XVII/Cenderawasih pada tahun 2013.

Setahun kemudian, Arnold ditugaskan menjadi Aslog Kasdam XVII/Cenderawasih. Arnol kedudian dimutasi sebagai Staf Ahli Pangdam XVI/Pattimura Bidang Manajemen Sishanneg pada 2016. Setahun kemudian, Arnold ditunjuk menjadi Kasrem 121/Alambhana Wanawai.

Pada 2018, Arnold mendapat amanah mengemban jabatan sebagai Danrem 133/Nani Wartabone. Pada 2020, Arnold dimutasi menjadi Danrem 151/Binaiya. Setelah itu, Arnold diutus untuk menduduki kursi jabatan sebagai Ir Divif 3/Kostrad pada 2022.

Pada 2024, Arnold ditugaskan menjadi Inspektur Akmil. Setelah itu, jenderal bintang 2 ini diangkat sebagai Gubernur Akmil.

JAKARTA - Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru dana pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Regulasi ini mengubah cara pengelolaan dana pensiun, meski tidak langsung menaikkan besaran uang pensiun yang diterima para pensiunan.

Aturan ini dinilai krusial karena menyangkut keberlanjutan pembayaran pensiunan jutaan aparatur negara di masa depan. Selain itu lewat aturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana jaminan sosial.

Memperkuat prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam pengelolaan aset, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan dana peserta. Purbaya Keluarkan Aturan Baru Dana Pensiun ASN, TNI dan Polri, Ini Isi Lengkapnya



Melalui regulasi ini, negara menegaskan bahwa pengelolaan iuran dan hasil pengembangan dana peserta tidak bisa lagi dipandang sebagai dana biasa. Semua harus dikelola secara hati-hati, profesional, dan transparan, dengan standar yang sejalan dengan praktik pengelolaan investasi institusi besar.

Berikut fakta-fakta penting aturan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri yang perlu diketahui masyarakat:

1. Aturan Baru Resmi Berlaku Akhir 2025

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi dasar baru pengelolaan dana pensiun ASN, TNI, dan Polri, menggantikan aturan lama yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi fiskal saat ini.

PMK ini mengatur pengelolaan Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta Jaminan Kematian (JKM).

2. Bukan Kenaikan Uang Pensiun, tapi Ubah Sistem Pengelolaan

Perlu diluruskan, aturan ini tidak menaikkan langsung uang pensiun ASN, TNI, maupun Polri. Fokus pemerintah adalah memperkuat tata kelola dana agar lebih aman, transparan, dan berkelanjutan.

Langkah ini diambil karena jumlah pensiunan terus meningkat setiap tahun, sementara beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) makin besar.

Regulasi ini membatasi dan memperjelas instrumen apa saja yang boleh menjadi tujuan investasi dana peserta. Instrumen berisiko tinggi akan diawasi lebih ketat agar tidak membahayakan dana jangka panjang.

3. Dana Pensiun Lebih Aman

Dalam aturan baru, pengelola dana pensiun wajib menempatkan minimal 30% dana THT di Surat Berharga Negara (SBN). Tujuannya untuk menekan risiko investasi yang bisa mengancam dana pensiun di masa depan.

Investasi pada instrumen berisiko tinggi kini dibatasi ketat agar tidak mengulang kasus gagal kelola seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

4. Solvabilitas Pengelola Jadi Syarat Wajib

PMK 118/2025 mewajibkan pengelola dana pensiun menjaga tingkat solvabilitas minimal 2% dari total kewajiban. Artinya, perusahaan pengelola harus selalu memiliki cadangan dana yang cukup untuk membayar manfaat peserta kapan pun dibutuhkan.

Kebijakan ini dianggap sebagai “rem pengaman” agar dana pensiun tidak jebol di masa depan. Solvabilitas menjadi indikator utama kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang kepada peserta.

Purbaya Terbitkan Aturan Baru Dana Pensiun, Apa Dampaknya Buat ASN, TNI dan Polri?



Dengan adanya batas minimum ini, maka diharapkan risiko gagal bayar dapat diminimalkan Ketahanan keuangan perusahaan lebih terjaga, ditambah kepercayaan peserta dan publik meningkat.

5. Aset dan Kewajiban Harus Seimbang

Aturan baru juga mewajibkan total aset investasi dan piutang iuran masa lalu harus setara dengan total liabilitas program pensiun. Jika terjadi selisih, pengelola wajib segera melakukan penyesuaian dan melaporkannya ke Kementerian Keuangan.

6. Pengelolaan Tetap di Taspen dan Asabri

Dana pensiun ASN dikelola PT Taspen (Persero), sedangkan TNI dan Polri dikelola PT Asabri (Persero). Sistem pensiun masih bersifat defined benefit, artinya besaran pensiun tetap dijamin negara dan dibayarkan melalui APBN, bukan murni dari akumulasi iuran peserta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan apresiasi terhadap terbitnya PMK 118 Tahun 2025. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menilai aturan ini mempertegas posisi Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik strategis.

Menurutnya, kedua entitas tersebut berpotensi besar dalam mendorong pendalaman pasar keuangan nasional.

“Peraturan Menteri Keuangan itu mempertegas peran strategik Taspen dan Asabri sebagai investor institusi domestik yang mendorong pendalaman pasar dan likuiditas di pasar keuangan,” ujar Mahendra dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025.

7. Masa Transisi 3 Tahun

Pemerintah memberikan masa transisi hingga 3 tahun kepada pengelola dana untuk menyesuaikan komposisi investasi dan sistem keuangan sesuai aturan baru. Selama masa ini, laporan berkala wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan.

8. Latar Belakang: Ancaman Beban Pensiun

Reformasi ini tidak lepas dari peringatan para ekonom soal lonjakan beban pensiun ASN, TNI, dan Polri di masa depan. Tanpa pembenahan, dana pensiun dikhawatirkan akan membebani fiskal negara secara serius.