JAKARTA - Pemerintah memastikan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan akan mulai dicairkan pada awal Juni 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di pertengahan tahun.

"Gaji ke-13. Juni harusnya (cair) sih," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Pencairan gaji ke-13 tersebut mencakup Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta para pensiunan. Pemerintah menargetkan penyaluran dilakukan secara bertahap mulai 2 Juni 2026.

Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara dan pensiunan. Ketentuan teknisnya juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026.

Meski jadwal pencairan telah dipastikan, Purbaya belum merinci total anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembayaran gaji ke-13 tahun ini. Ia menyebutkan detail tersebut akan disampaikan lebih lanjut oleh otoritas terkait.

Di sisi lain, proses penyaluran untuk pensiunan dipastikan berjalan sesuai jadwal. PT TASPEN (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk menyalurkan hak keuangan bagi pensiunan ASN mulai awal Juni.

Penyaluran dana akan dilakukan melalui jaringan 46 mitra bayar resmi, baik perbankan maupun kantor pos, yang tersebar di seluruh Indonesia guna memastikan distribusi berjalan lancar.

KOMPAS.com - Kabar soal gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 mulai menjadi perhatian banyak masyarakat menjelang pertengahan tahun.

Para pensiunan aparatur sipil negara (ASN) kini menunggu kepastian jadwal pencairan sekaligus besaran dana yang akan diterima.

Pencarian terkait kapan gaji ke-13 pensiunan PNS cair 2026 pun terus meningkat, terutama karena tambahan penghasilan ini biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan, biaya rumah tangga, hingga tabungan keluarga.

Pemerintah sendiri telah memastikan pencairan gaji ke-13 tahun 2026 melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pembayaran gaji ke-13 mulai dilakukan paling cepat pada Juni 2026.

“Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026,” bunyi Pasal 15 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 2026.

Ketentuan ini juga berlaku bagi pensiunan PNS dan penerima pensiun lainnya.

Kapan gaji ke-13 pensiunan 2026 cair?

Mengacu pada PP Nomor 9 Tahun 2026, jadwal pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS diperkirakan mulai Juni 2026.

Meski pemerintah belum mengumumkan tanggal pencairan secara rinci, pembayaran dipastikan dilakukan paling cepat pada bulan tersebut.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan gaji ke-13 umumnya dilakukan menjelang tahun ajaran baru sekolah. Karena itu, tambahan penghasilan ini sering dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak maupun cucu.

Besaran gaji ke-13 pensiunan PNS 2026

Besaran gaji ke-13 pensiunan PNS diberikan sebesar uang pensiun bulanan yang diterima penerima pensiun setiap bulan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 2026 yang berbunyi:

“Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun diberikan sebesar pensiun bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun yang diterima 1 (satu) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Artinya, nominal gaji ke-13 yang diterima pensiunan akan mengikuti besaran pensiun pokok masing-masing golongan.

Sementara itu, dasar besaran pensiun pokok masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024.

Lantas, berapa gaji ke-13 pensiunan 2026?

Rincian gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 per golongan

Berikut perkiraan besaran gaji ke-13 pensiunan PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

• IA: Rp 1.748.100-Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100-Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100-Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100-Rp 2.256.700

Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100-Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100-Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100-Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100-Rp 3.208.800

Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100-Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100-Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100-Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100-Rp 4.029.600

Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100-Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100-Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100-Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100-Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096-Rp 4.957.100

Kepastian pencairan gaji ke-13 pensiunan PNS 2026 menjadi kabar baik bagi para penerima pensiun yang tengah menanti tambahan pemasukan pada pertengahan tahun.

Dengan jadwal pencairan yang diperkirakan dimulai pada Juni 2026, para pensiunan kini bisa mulai memperkirakan nominal dana yang akan diterima sesuai golongan masing-masing.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Sesuai arahan Peraturan Presiden (PP) Nomor 9 Tahun 2026 terkait Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, PT TASPEN (Persero) akan menyalurkan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan tunjangan tahun ini bagi para pensiunan Apartur Sipil Negara (ASN) Indonesia mulai hari Selasa, 02 Juni 2026, yang disalurkan melalui 46 mitra bayar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Hal ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan dan keberlangsungan hidup para Aparatur Sipil Negara (ASN) di masa purnabaktinya.

Aksi ini juga sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat pemerataan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong tata kelola layanan publik yang efektif dan tepercaya.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menegaskan bahwa proses pembayaran akan dilakukan secara langsung tanpa memerlukan prosedur pengajuan atau autentikasi ulang oleh penerima manfaat.

"Pembayaran ini mencerminkan apresiasi negara terhadap kontribusi para pensiunan, sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan ASN aktif maupun yang telah menyelesaikan masa baktinya,” ujar Henra, dalam keterangan resmi, Jumat (22/5).

Beberapa poin penting dalam pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas 2026 antara lain:

1. Besaran Gaji Ketiga Belas diberikan berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2026 sebesar tunjangan yang diterima selama satu bulan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
2. Gaji Ketiga Belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun dan pajak penghasilan, yang sudah ditanggung oleh pemerintah;
3. Apabila aparatur negara atau penerima pensiun memiliki lebih dari satu status penerima manfaat, Gaji Ketiga Belas hanya dibayarkan satu (1) kali, yaitu berdasarkan manfaat dengan nominal terbesar;
4. Bagi penerima sekaligus menerima pensiun atau tunjangan janda/duda, maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan keduanya, baik sebagai penerima sendiri maupun sebagai penerima pensiun atau tunjangan janda/duda;
5. Bagi Pegawai ASN dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juni 2026 dan seterusnya, maka pembayaran Gaji Ketiga Belas tahun 2026 dilakukan oleh instansi tempat bekerja terakhir.

Dalam rangka mendukung kelancaran proses penyaluran, TASPEN turut mengingatkan seluruh penerima manfaat agar selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. TASPEN menegaskan bahwa seluruh layanan diberikan secara gratis dan tidak dikenakan biaya apa pun.

Sejalan dengan hal tersebut, peserta diimbau untuk memperoleh informasi hanya melalui kanal resmi TASPEN, Kantor Cabang TASPEN terdekat, maupun Call Center 1500919. Peserta juga diharapkan melakukan autentikasi pada awal bulan agar proses penerimaan gaji ketiga belas dapat berjalan lancar.

Melalui langkah ini, TASPEN terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan yang aman, adaptif, dan terpercaya, sekaligus mempertegas posisinya sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial.

Jakarta: Modus penipuan digital yang menyasar pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) sempat meningkat tajam pada awal 2025. Banyak peserta pensiun melaporkan dana mereka tiba-tiba hilang hingga rekening terkuras habis akibat aksi kejahatan siber.

Corporate Secretary PT TASPEN, Henra, mengatakan pihaknya mulai melihat lonjakan laporan dari peserta aktif maupun pensiunan sejak awal 2025. Sebelumnya, pada 2024, situasi masih dinilai relatif terkendali.

“Memasuki awal 2025, laporan dari para pensiunan ASN dan peserta aktif mulai meningkat. Banyak yang mengadu bahwa dana mereka tiba-tiba hilang atau berkurang nilainya,” ujar Henra.

Menurut dia, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan berbagai modus penipuan digital yang memanfaatkan kepanikan korban. Seiring dengan kenaikan jumlah laporan terus meningkat, TASPEN mulai merekap seluruh pengaduan dari kantor cabang dan kantor wilayah untuk dipetakan.

“Januari 2025 menjadi periode yang cukup tinggi angka laporannya, sehingga kami memutuskan untuk langsung bekerja sama dengan berbagai pihak,” katanya.

TASPEN kemudian menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk melakukan pemblokiran nomor telepon yang terindikasi digunakan dalam aksi penipuan. Daftar nomor maupun rekening yang dilaporkan korban terlebih dahulu diverifikasi sebelum dilakukan pemblokiran.

“Kalau memang terbukti digunakan untuk penipuan, nomor tersebut langsung diblokir. Namun mereka juga cukup hati-hati karena ada kemungkinan nomor itu merupakan recycle number,” jelas dia.

Dia jugamenambahkan kerugian yang dialami korban disebut tidak sedikit. Bahkan ada pensiunan yang kehilangan tabungan hasil kerja selama bertahun-tahun. “Ada korban dengan kerugian mencapai Rp500 juta. Bahkan ada juga yang rekeningnya benar-benar dikuras habis, sampai tersisa Rp10 ribu saja,” ungkapnya.

Henra menjelaskan, pelaku umumnya berhasil mengambil alih akses ponsel korban. Setelah akses didapat, seluruh saldo di rekening langsung dipindahkan dalam waktu singkat. Untuk memberikan efek jera, TASPEN juga menggandeng Polda Metro Jaya dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan kasus tersebut.

“Dari Polda Metro sendiri responsnya cukup cepat. Mereka berhasil menangkap dua orang pelaku, yaitu seorang ibu rumah tangga dan seorang mahasiswa. Tugas mereka hanya menyebarkan OTP kepada korban, sementara otak utamanya berada di Kamboja,” kata Henra.

Namun demikian, pengembalian dana korban masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan penjelasan aparat, uang hasil kejahatan biasanya langsung dikonversi menjadi aset kripto sehingga sulit dilacak.

“Setelah menjadi kripto, pelacakannya menjadi jauh lebih rumit. Jadi meskipun korban sudah melapor, peluang uang kembali memang sangat kecil,” tuturnya.

Henra mengatakan modus penipuan digital kini semakin canggih. Jika sebelumnya masyarakat dapat mengenali penipuan dari nomor luar negeri atau akun tidak resmi, kini pelaku mampu menyamarkan identitas hingga menyerupai nomor resmi institusi.

Menurut dia, pensiunan menjadi kelompok paling rentan karena mudah panik saat menerima pesan ancaman, seperti penghentian pembayaran pensiun apabila data tidak segera diperbarui.
Karena itu, TASPEN terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat melalui kampanye “Tahan, Pastikan, dan Laporkan”.

“Tahan artinya jangan langsung panik atau mengikuti instruksi. Pastikan berarti verifikasi terlebih dahulu melalui call center atau kantor cabang resmi. Dan Laporkan jika menemukan indikasi penipuan,” jelas Henra.

Data Peserta Taspen

Sementara itu, Information Technology Division Head TASPEN, Sidra Muntahari menegaskan, sebagian besar kasus yang terjadi sebenarnya bukan akibat pembobolan langsung ke sistem TASPEN. Pelaku umumnya memanfaatkan data peserta sebagai pintu masuk untuk mengakses layanan keuangan atau aplikasi perbankan di perangkat korban.

“Pelaku memanfaatkan informasi dasar yang mereka miliki untuk meyakinkan korban, lalu korban sendiri yang tanpa sadar memberikan akses lebih lanjut,” ujarnya.

Oleh karena itu, menurut dia, ancaman keamanan digital kini bersifat lintas ekosistem dan tidak hanya bergantung pada satu sistem layanan tertentu. Untuk memperkuat tata kelola keamanan informasi, TASPEN kini juga telah menerapkan standar ISO 27001 versi 2022 sebagai pembaruan dari standar sebelumnya.

“Standarisasi tersebut mengatur bagaimana data dikelola, siapa yang boleh mengakses, serta bagaimana alur distribusi informasi dilakukan secara aman,” kata Sidra.

Salah satu penerapan utamanya adalah pembatasan akses data melalui sistem user access management. Pegawai maupun kantor cabang tidak dapat mengakses data secara bebas tanpa otorisasi yang sesuai.

Selain itu, perusahaan juga menerapkan kebijakan perangkat kerja yang ketat. Karyawan tidak diperbolehkan menginstal aplikasi sembarangan dan seluruh sistem dipantau secara terpusat.

“Setiap cabang memiliki firewall sendiri untuk koneksi internet maupun jaringan Multi-Protocol Label Switching (MPLS),” jelasnya.

Di sisi layanan peserta, TASPEN kini juga mempercepat integrasi digital bersama Badan Kepegawaian Negara dan pemerintah daerah melalui aplikasi Simgaji. Melalui sistem tersebut, perubahan data pegawai seperti status keluarga atau perubahan hak pensiun dapat diperbarui otomatis dan langsung terintegrasi ke sistem TASPEN. “Kalau dulu prosesnya masih manual menggunakan flash disk dan pengiriman data fisik, risiko kesalahan cukup tinggi dan prosesnya lama. Sekarang semuanya sudah terintegrasi secara digital,” ujar Sidra.

TASPEN juga mengembangkan layanan pengaduan digital terintegrasi melalui sistem OBW atau Ombudsman Bisnis Wilayah. Seluruh laporan dari kantor cabang maupun call center kini dapat dipantau secara real time oleh pusat. “Setiap laporan memiliki tracking system. Jadi peserta bisa mengetahui sudah sampai tahap mana proses penanganannya,” katanya.

Ia menegaskan, TASPEN tidak pernah meminta PIN, OTP, maupun data sensitif lainnya kepada peserta. “Data peserta sebenarnya sudah tersimpan di sistem kami, jadi tidak perlu ada konfirmasi ulang seperti itu,” katanya.

Sidra mengungkapkan, sistem keamanan TASPEN saat ini juga didukung intrusion detection system dan ecological monitoring system yang bekerja selama 24 jam untuk memantau potensi serangan siber.

“Percobaan serangan ke sistem itu banyak sekali, bisa ratusan hingga ribuan percobaan. Tetapi sebagian besar tidak berhasil masuk karena sistem keamanan berlapis sudah diterapkan,” ujarnya.

Menurut dia, kunci utama keamanan siber bukan hanya mencegah serangan, tetapi juga melakukan pemantauan berkelanjutan agar potensi celah keamanan dapat segera ditangani.

“Ketika ada aktivitas yang dianggap berbahaya, sistem bisa langsung mendeteksi dan melakukan penanganan dalam hitungan detik,” tutup Sidra.

Selain bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan Komdigi, TASPEN juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara untuk melakukan audit sistem internal demi memastikan keamanan infrastruktur digital perusahaan. Memasuki pertengahan hingga akhir 2025, angka kasus mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, potensi peningkatan masih kerap muncul pada periode pembayaran THR maupun pensiun ke-13

(SAW)

Jakarta: PT TASPEN (Persero) menghadirkan kemudahan layanan autentikasi bagi peserta pensiun melalui aplikasi Andal by Taspen, sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran manfaat pensiun tepat sasaran dan berkelanjutan.

Layanan ini ditujukan bagi seluruh peserta, khususnya pensiunan yang telah melakukan perekaman wajah atau enrollment.

Autentikasi dapat dilakukan secara mandiri kapan saja dan di mana saja, cukup melalui swafoto (selfie) menggunakan ponsel. Inisiatif ini dilakukan seiring dengan transformasi digital perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih praktis, aman, dan efisien, tanpa perlu datang ke Kantor Cabang atau mengantre di kantor bayar.

Corporate Secretary TASPEN, Henra, menyampaikan bahwa autentikasi menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi dan keamanan penyaluran manfaat.

“Autentikasi merupakan bentuk perlindungan bagi peserta agar manfaat pensiun diterima oleh pihak yang berhak. Melalui aplikasi Andal by Taspen, proses autentikasi jauh lebih mudah karena dapat dilakukan secara mandiri, cepat, dan aman cukup dengan selfie,” ujar Henra.

Adapun tahapan autentikasi melalui aplikasi Andal by TASPEN adalah sebagai berikut:

1. Unduh aplikasi Andal by Taspen melalui Play Store atau App Store.
2.Pilih menu Autentikasi pada halaman utama aplikasi.
3.Masukkan Nomor Taspen (NOTAS).
4.Lakukan swafoto (selfie) sesuai instruksi pada layar untuk verifikasi biometrik.
5.Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa proses autentikasi berhasil.

Untuk memudahkan proses autentikasi, peserta diimbau untuk memastikan pencahayaan yang cukup saat melakukan swafoto dan menggunakan koneksi internet yang stabil. Peserta juga dianjurkan memilih lokasi yang tidak terlalu ramai guna meminimalkan gangguan, serta memastikan kamera ponsel dalam kondisi baik agar hasil pengambilan gambar tidak buram.

Hingga April 2026, aplikasi Andal by Taspen telah diunduh sebanyak 2,8 juta kali melalui App Store dan Play Store. Efektivitas aplikasi ini telah dirasakan langsung oleh para peserta, salah satunya Satuhu Iswindiono, peserta TASPEN asal Kantor Cabang Jember. "Kehadiran aplikasi Andal sangat membantu kami. Proses autentikasinya jauh lebih praktis dan cepat, bahkan bisa dilakukan tanpa perlu login terlebih dahulu. Ini benar-benar mempermudah kami para pensiunan," ungkapnya.

Sebagai bentuk pelayanan yang inklusif, TASPEN tetap menyediakan opsi autentikasi secara manual bagi peserta yang mengalami kendala teknis dalam mengakses layanan digital. Peserta dapat mengunjungi mitra bayar secara langsung atau memanfaatkan Layanan Kunjungan untuk memastikan keberlanjutan penerimaan manfaat.

Sebagai bagian dari transformasi layanan, TASPEN terus berinovasi menghadirkan sistem yang lebih adaptif, transparan, dan berbasis digital. Komitmen ini sejalan dengan peran TASPEN sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN, sekaligus mendukung implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis teknologi.

TASPEN mengimbau kepada seluruh peserta dan masyarakat untuk selalu berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Seluruh layanan TASPEN tidak dipungut biaya. Informasi resmi dapat diakses melalui website www.taspen.co.id, media sosial resmi TASPEN, dan Call Center 1500919.

(SAW)

Di media sosial beredar kabar ada kenaikan gaji pensiunan PNS 2026 yang dibayarkan secara rapel.

Namun, kabar rapel kenaikan gaji PNS itu dibantah PT Taspen (Persero). BUMN yang mengelola uang pensiunan PNS memastikan informasi tersebut hoax.

"Lagi rame nih, katanya ada rapelan gaji dari TASPEN. Lumayan banget kan? Tapi bener nggak sih? Tapi ternyata setelah dicek, info ini hoaks! kata Taspen melalui akun X@taspen, Rabu lalu (15/4).

Perseroan menyatakan selalu menjalankan seluruh program dan pembayaran pensiunan PNS sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini Peraturan Pemerintah soal rapel gaji pensiunan itu tidak ada.

"Hingga saat ini, tidak terdapat peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pemberian rapelan gaji sebagaimana informasi yang beredar," imbuh Taspen.

Taspen mengimbau masyarakat agar jangan mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya, serta meminta selalu cek informasi di kanal resmi perusahaan.

Pasalnya, hoaks seperti ini kerap dipakai dalam modus penipuan.

"Ujung-ujungnya, peserta dimintai data diri, klik link atau transfer uang yang dapat menyebabkan kebocoran data hingga kerugian finansial," ujar perseroan.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Isu kenaikan gaji pensiunanPNS pada 2026 belakangan ramai beredar dan sempat memunculkan harapan di kalangan purnabakti. Namun, hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi baru yang mengatur penyesuaian tersebut.

Dengan belum adanya kebijakan terbaru, skema pembayaran pensiun masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan penyesuaian gaji pensiunan sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli dan kesejahteraan para pensiunan.

Lantas, bagaimana rincian besaran gaji pensiunan PNS yang berlaku saat ini?

Berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2024, penyesuaian gaji pensiunan PNS secara nominal bervariasi di setiap golongan. Pada golongan terendah, yakni Golongan I (Juru), kenaikan gaji berkisar antara sekitar Rp187.300 hingga Rp241.800.

Sementara itu, pada golongan tertinggi, yakni Golongan IV (Pembina), kenaikan mencapai sekitar Rp187.300 hingga Rp531.200.

Untuk golongan II (Pengatur), kenaikan gaji berada pada kisaran Rp187.300 hingga Rp343.800. Adapun pada golongan III (Penata), kenaikan tercatat sekitar Rp187.300 hingga Rp331.800.

Berikut besaran gaji pensiunan PNS berdasarkan golongan dan kenaikannya:

Golongan I

• Ia: Rp1.748.100—1.962.200
• Ib: Rp1.748.100—2.077.300
• Ic: Rp1.748.100—2.165.200
• Id: Rp1.748.100—2.256.700
  

Golongan II

• IIa: Rp1.748.100—2.833.900
• IIb: Rp1.748.100—2.953.800
• IIc: Rp1.748.100—3.078.700
• IId: Rp1.748.100—3.208.800
  

Golongan III

• IIIa: Rp1.748.100—3.558.600
• IIIb: Rp1.748.100—3.709.200
• IIIc: Rp1.748.100—3.866.100
  

Golongan IV

• IVa: Rp1.748.100—4.200.000
• IVb: Rp1.748.100—4.377.800
• IVc: Rp1.748.100—4.562.900
• IVd: Rp1.748.100—4.755.900
• IVe: Rp1.748.100—4.957.100

Adapun, pencairan gaji pensiun dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulan. Pembayaran tersebut disalurkan melalui PT Taspen (Persero) bekerja sama dengan sejumlah bank mitra, serta dapat diakses melalui berbagai kanal layanan, baik secara langsung maupun digital, guna memudahkan para pensiunan dalam menerima haknya.

Namun, perlu diketahui bahwa gaji pensiunan PNS ini berpotensi gagal cair hanya karena kelalaian dalam memperbarui data. Kelalaian dalam memperbarui data diri dalam program pensiun, seperti tidak melaporkan perubahan status pernikahan atau data ahli waris, dapat berdampak langsung pada penyaluran manfaat pensiun.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram Taspen, apabila pensiunan meninggal dunia, ahli warisnya, baik istri maupun suami, berhak menerima pensiun janda atau duda. Sementara itu, jika pensiunan hanya memiliki anak, maka anak berhak menerima manfaat pensiun.

Hal ini berlaku dengan syarat anak tersebut belum berusia 25 tahun, belum memiliki penghasilan sendiri atau masih bersekolah, serta belum pernah menikah. Ketentuan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi atau peserta program pensiun lalai dalam memperbarui data diri, maka berpotensi kelebihan bayar. Berdasarkan informasi tersebut, kelebihan pembayaran bisa menimbulkan potensi kerugian negara.

Selain itu, kelalaian ini bisa berdampak bagi ahli waris. Ahli waris bisa terkena sanksi untuk mengembalikan kelebihan manfaat pensiun yang sudah diterima. Oleh karena itu, peserta pensiun diimbau untuk memperbarui data diri dan melaporkan perubahan status agar ahli waris tidak terkena sanksi. (Putri Astrian Surahman)

Bisnis.com, JAKARTA - Isu mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat, khususnya bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang telah memasuki masa purnabakti. Banyak yang mempertanyakan apakah pemerintah akan kembali menaikkan besaran pensiun seperti yang pernah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah sendiri telah menetapkan skema pembayaran pensiun ASN melalui sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum penyalurannya. Saat ini, pembayaran uang pensiun bagi PNS dan PPPK masih dilakukan oleh PT Taspen (Persero) sebagai penyelenggara dana pensiun dan tabungan hari tua ASN.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2024, regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam penetapan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, termasuk janda/duda PNS hingga ahli waris PNS yang wafat. Aturan ini sekaligus melengkapi ketentuan sebelumnya, yakni PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta PP Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya.

Besaran Gaji Pokok PNS

Berdasarkan data yang dirilis melalui laman resmi JDIH BKN, berikut kisaran besaran pensiun pokok PNS berdasarkan golongan:

Golongan I

• Ia: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• Ib: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• Ic: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• Id: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

Golongan II

• IIa: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIb: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IId: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

Golongan III

• IIIa: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
• IIIb: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIc: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100

Golongan IV

• IVa: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVb: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVc: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVd: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVe: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

Besaran tersebut menunjukkan variasi nominal pensiun yang diterima, tergantung pada golongan terakhir saat aktif bekerja. Selain pensiun pokok, sebagian pensiunan juga masih menerima komponen tambahan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Hingga saat ini, belum terdapat informasi resmi dari pemerintah terkait adanya kenaikan gaji atau pensiun pokok bagi pensiunan PNS di tahun 2026. Artinya, kabar yang beredar mengenai kenaikan tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kebijakan kenaikan gaji maupun pensiun biasanya ditetapkan melalui regulasi resmi, seperti Peraturan Pemerintah (PP) baru atau pengumuman dalam Nota Keuangan dan RAPBN. Tanpa adanya dasar kebijakan tersebut, maka besaran pensiun masih akan tetap mengacu pada aturan yang berlaku sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga artikel ini dipublikasikan, belum ada keputusan atau regulasi terbaru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan PNS pada tahun 2026. Seluruh pembayaran pensiun masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024 dengan besaran yang sama seperti tahun sebelumnya. Masyarakat, khususnya para pensiunan ASN, diimbau untuk tetap mengacu pada informasi resmi dari pemerintah dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang belum terkonfirmasi kebenarannya.

Jakarta: PT TASPEN (Persero) resmi memulai penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2026 bagi seluruh peserta pensiun mulai Kamis, 5 Maret 2026.

Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menghargai pengabdian para purnabakti sekaligus motor penggerak daya beli masyarakat menyambut Hari Idulfitri tahun ini.

Penyaluran THR dilakukan secara serentak melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar TASPEN di seluruh Indonesia. Melalui mekanisme tersebut, TASPEN memastikan dana diterima peserta secara Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi sebelum perayaan Lebaran.

“Bagi kami, THR bukan hanya kewajiban, melainkan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para pensiunan kepada negara. Oleh karena itu, TASPEN telah mengoptimalkan seluruh sistem dan proses administrasi agar penyaluran dapat berjalan dengan lancar, sejalan dengan prinsip 5T: Tepat Orang, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Tempat, dan Tepat Administrasi. Dengan ini, kami ingin menghadirkan rasa aman dan tenang bagi para pensiunan dalam menyambut Hari Idulfitri bersama keluarga tercinta," kata Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 Maret 2026.

Pada penyaluran tahun ini, TASPEN akan membayarkan THR kepada 3.234.556 peserta pensiun berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026 yang terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tambahan penghasilan.

Pembayaran THR ini tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain termasuk potongan kredit pensiun kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah.

Bagi penerima pensiun terhitung bulan Februari 2026 atau sebelumnya yang proses pembayaran pensiun pertamanya dilakukan diatas tanggal 25 Februari 2026, maka Tunjangan Hari Raya tahun 2026 akan dibayarkan mulai 05 Maret 2026.

Dalam hal aparatur negara atau pensiunan sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda dan/atau penerima tunjangan janda/duda, maka THR dibayarkan pada keduanya yaitu sebagai penerima sendiri dan sebagai penerima pensiun janda/duda dan/atau sebagai penerima tunjangan janda/duda.

Sementara itu, terhadap aparatur negara atau penerima pensiun yang berasal dari aparatur negara setelah menjadi penerima pensiun dari pejabat negara atau sebaliknya, maka THR yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar. Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 dan seterusnya, maka pembayaran THR Tahun 2026 dilakukan oleh Instansi.

Sebagai pengelola dana pensiun yang terpercaya, TASPEN terus berkomitmen menghadirkan layanan yang unggul, modern, dan berorientasi pada kebutuhan peserta. Melalui penguatan sistem digital, penyempurnaan proses bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Konsistensi dalam menjaga akurasi data, keamanan transaksi, dan kualitas layanan ini menegaskan peran TASPEN sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial aparatur negara. Komitmen tersebut menjadi fondasi berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan peserta pensiun di seluruh Indonesia, sehingga pensiunan dapat menyambut Hari Idul Fitri 1447 H dengan rasa tenang dan penuh kebahagiaan bersama keluarga.

TASPEN mengimbau seluruh penerima pensiun untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN, khususnya terkait informasi pembayaran THR Tahun 2026.

“Kami tidak pernah meminta data pribadi, nomor rekening, PIN, OTP, maupun sejumlah biaya dalam proses pencairan manfaat. Kami mengimbau para peserta pensiun untuk selalu Tahan, Pastikan, dan Laporkan apabila menemukan informasi mencurigakan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut,” tambah Henra.

(ANN)

KOMPAS.com – Menjelang Idul Fitri, info THR pensiunan 2026 menjadi salah satu yang paling banyak dicari. Pemerintah telah memulai proses pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para purnabakti aparatur negara secara bertahap sejak 26 Februari 2026.

Kabar ini tentu membawa kelegaan bagi para pensiunan PNS yang menunggu tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan hingga Lebaran.

Lalu, kapan tepatnya THR pensiunan PNS 2026 masuk rekening dan berapa nominal yang diterima? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

THR Pensiunan PNS 2026 cair mulai 26 Februari

Pemerintah memastikan proses pembayaran THR 2026 dimulai pada 26 Februari 2026 dan dilakukan secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa penyaluran sudah berjalan sejak pekan pertama dan mencakup seluruh aparatur negara, termasuk para pensiunan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan anggaran telah disiapkan dan ditargetkan cair pada awal Ramadhan.

Artinya, bila dana belum masuk ke rekening, kemungkinan masih ada proses administratif di instansi atau lembaga penyalur pensiun. Para penerima disarankan mengecek rekening secara berkala melalui bank atau kanal resmi masing-masing.

Anggaran THR 2026 tembus Rp 55 triliun

Untuk pembayaran THR tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 55 triliun. Nilai tersebut naik sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 49 triliun.

Adapun rincian anggarannya meliputi:

• Rp 22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri
• Rp 20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah
• Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan

Kenaikan anggaran ini diharapkan dapat menjaga daya beli aparatur negara dan pensiunan, sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026.

Besaran THR pensiunan PNS 2026

Salah satu pertanyaan yang paling banyak dicari adalah soal nominal THR pensiunan 2026.

Untuk pensiunan PNS, besaran THR Lebaran 2026 diberikan setara dengan uang pensiun bulanan yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, nominalnya mengikuti golongan dan jabatan terakhir sebelum pensiun.

Berdasarkan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (3/3/2026), besaran THR tahun ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

Berikut kisaran nominal THR pensiunan PNS 2026 berdasarkan golongan:

1. Pensiunan PNS Golongan I

• IA: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

2. Pensiunan PNS Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

3. Pensiunan PNS Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600

4. Pensiunan PNS Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.100

Karena dibayarkan setara uang pensiun bulanan, maka nominal yang diterima masing-masing pensiunan akan berada dalam rentang tersebut sesuai golongan terakhirnya.

Dengan dimulainya pencairan THR pensiunan 2026, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri.

Bagi pensiunan yang belum menerima dana, disarankan untuk rutin memeriksa rekening atau menghubungi lembaga penyalur pensiun masing-masing. Dengan begitu, persiapan kebutuhan Lebaran bisa dilakukan lebih tenang tanpa menunggu dalam ketidakpastian.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Pemerintah resmi menyalurkan THR pensiunan 2026 secara bertahap mulai 26 Februari 2026. Info THR Pensiunan 2026 ini menjadi kabar baik bagi para purnabakti aparatur negara yang menantikan tambahan dana jelang Idul Fitri.

Seiring dimulainya penyaluran tersebut, para pensiunan PNS bersama PNS aktif, PPPK, prajurit TNI, dan anggota Polri sudah bisa memeriksa rekening masing-masing sesuai mekanisme di instansi atau lembaga penyalur pensiun.

Lantas, berapa THR pensiunan 2026 yang diterima, dan bagaimana rinciannya? Berikut ulasan lengkapnya.

THR pensiunan 2026 kapan cair?

Pemerintah memastikan pencairan THR 2026 dimulai sejak 26 Februari 2026 dan dilakukan bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa pembayaran dilakukan sejak pekan pertama penyaluran dan mencakup seluruh aparatur negara, termasuk para pensiunan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menegaskan bahwa anggaran sudah tersedia dan ditargetkan cair pada awal Ramadhan.

Artinya, jika dana belum masuk ke rekening, kemungkinan proses administrasi di instansi terkait masih berlangsung. Penerima diminta mengecek secara berkala melalui bank atau lembaga penyalur masing-masing.

Anggaran THR 2026 naik jadi Rp 55 Triliun

Untuk pembayaran THR tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 55 triliun. Nilai tersebut meningkat sekitar 10 persen dibandingkan realisasi tahun lalu yang berada di kisaran Rp 49 triliun.

Rincian alokasinya meliputi:

• Rp 22,2 triliun untuk 2,4 juta ASN pusat, termasuk TNI dan Polri
• Rp 20,2 triliun untuk 4,3 juta ASN daerah
• Rp 12,7 triliun untuk 3,8 juta pensiunan

Kenaikan anggaran ini menunjukkan upaya pemerintah menjaga daya beli aparatur negara dan pensiunan, sekaligus menopang konsumsi rumah tangga pada kuartal pertama 2026.

Besaran THR Pensiunan 2026

Salah satu informasi yang paling dicari adalah besaran THR pensiunan 2026.

Untuk pensiunan PNS, nominal THR diberikan setara dengan uang pensiun bulanan yang diterima setiap bulan. Dengan demikian, jumlahnya mengikuti golongan serta jabatan terakhir sebelum pensiun.

Berdasarkan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa (3/3/2026), besaran THR pensiunan 2026 masih mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.

Besaran THR pensiunan bervariasi tergantung pada golongan dan jabatan terakhir penerima. Berikut estimasinya:

1. Pensiunan PNS Golongan I

• IA: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

2. Pensiunan PNS Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

3. Pensiunan PNS Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.600
• IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600

4. Pensiunan PNS Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.096 – Rp 4.957.100

Karena THR pensiunan 2026 dibayarkan sebesar uang pensiun bulanan, maka nominal yang diterima akan berada dalam rentang tersebut, sesuai golongan masing-masing penerima.

Dengan mulai dicairkannya THR pensiunan 2026, pemerintah berharap konsumsi masyarakat tetap terjaga sepanjang Ramadhan hingga Idul Fitri.

Bagi Anda yang masih mencari informasi lengkap soal info THR pensiunan 2026 kapan cair maupun ingin memastikan besaran THR pensiunan 2026, segera cek rekening secara berkala melalui bank atau lembaga pembayaran pensiun masing-masing agar persiapan Lebaran bisa dilakukan lebih tenang.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA - Ada setidaknya 6 komponen yang ada di THR PNS dan Pensiunan PNS untuk memenuhi kebutuhan lebaran 2026.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pencairan THR untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan sedang dalam proses dengan alokasi anggaran sebesar Rp55 triliun.

“Nanti begitu presiden pulang (dari Amerika Serikat), mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap.” Ujarnya (23/2/2026)

Dengan dasar hukum yang jelas dan skema yang transparan, pemerintah berharap THR PNS 2026 dapat memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat nyata bagi seluruh penerima.

Siapa Saja Penerima THR PNS 2026?

• PNS dan CPNS
• Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
• Prajurit TNI
• Anggota Polri
• Pejabat Negara
• Pensiunan PNS, TNI, Polri, dan Pejabat Negara
• Penerima pensiun janda, duda, anak, dan orang tua

Ada 6 komponen yang akan diterima oleh PNS dan Pensiunan PNS

• Gaji pokok, disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja.
• Tunjangan keluarga, meliputi tunjangan suami/istri dan anak.
• Tunjangan pangan, berupa tunjangan beras atau pengganti nilai beras.
• Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan bagi ASN non-jabatan.
• Tunjangan kinerja (tukin), dengan besarannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah.
• Tambahan penghasilan daerah (TPP) untuk PNS daerah, maksimal sebesar penghasilan satu bulan, disesuaikan dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Seperti diketahui, besaran gaji pokok PNS diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024. Aturan tersebut berlaku untuk seluruh pegawai di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Berdasarkan aturan tersebut gaji pokok PNS ditentukan menurut golongan dan masa kerja. Nominal terendah pada golongan Ia dengan kisaran gaji Rp 1.685.700 hingga Rp 2.522.600. Sementara yang tertinggi pada golongan IVe antara Rp 3.880.400 sampai 6.373.200.