JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia resmi memasuki fase aging population atau penuaan penduduk.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi nasional.

Angka tersebut telah melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi penanda suatu negara memasuki fase penuaan penduduk.

Freepik/jcomp Ilustrasi lansia makan. Studi menunjukkan bahwa orang optimistis memiliki peluang hidup lebih panjang dibandingkan pesimistis.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, peningkatan proporsi lansia terjadi secara konsisten dalam 15 tahun terakhir.

“Persentase lansia hasil SUPAS 2025 adalah sebesar 11,97 persen yang menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase penuaan penduduk atau aging population,” ujar Amalia dalam rilis BPS.

Data BPS menunjukkan tren kenaikan jumlah lansia berlangsung cukup cepat.

Pada 2010, persentase lansia tercatat sebesar 7,59 persen, kemudian meningkat menjadi 8,47 persen pada 2015, naik lagi menjadi 9,93 persen pada 2020, dan mencapai 11,97 persen pada 2025.

Perubahan struktur penduduk tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam membaca arah demografi Indonesia beberapa dekade ke depan.

Di tengah melambatnya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya usia harapan hidup, sejumlah provinsi kini memiliki proporsi lansia yang jauh di atas rata-rata nasional.

Yogyakarta jadi provinsi dengan lansia terbanyak

KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk lanjut usia (lansia) mencapai 11,97 persen dari total populasi nasional.

Berdasarkan hasil SUPAS 2025, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi dengan persentase penduduk lansia tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 17,83 persen.

Artinya, hampir satu dari lima penduduk di wilayah tersebut merupakan kelompok usia 60 tahun ke atas.

Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur dengan persentase lansia sebesar 15,45 persen, disusul Bali sebesar 15,07 persen. Jawa Tengah berada di urutan keempat dengan 14,43 persen dan Sulawesi Utara di posisi kelima dengan 14,12 persen.

BPS mencatat hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa telah memasuki fase aging population. Pengecualian hanya terjadi di Banten yang proporsi lansianya masih berada di bawah ambang batas 10 persen.

Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua secara umum belum memasuki fase tersebut.

“Berdasarkan SUPAS 2025, hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah memasuki aging population. Sedangkan di Maluku dan Papua masih belum memasuki aging population,” tutur Amalia.

Daftar 10 provinsi dengan persentase lansia tertinggi

Data SUPAS 2025 menunjukkan 10 provinsi dengan proporsi penduduk lansia tertinggi adalah sebagai berikut.

1. DI Yogyakarta: 17,83 persen
2. Jawa Timur: 15,45 persen
3. Bali: 15,07 persen
4. Jawa Tengah: 14,43 persen
5. Sulawesi Utara: 14,12 persen
6. Sulawesi Barat: 12,01 persen
7. DKI Jakarta: 12,01 persen
8. Sulawesi Selatan: 11,71 persen
9. Jawa Barat: 11,51 persen
10. Lampung: 11,39 persen.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi penduduk tertua, penduduk lansia.

Masuknya Jawa Barat dalam daftar tersebut menunjukkan, fenomena penuaan penduduk tidak hanya terjadi di wilayah dengan jumlah penduduk kecil atau sedang, tetapi juga di provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia.

Selain itu, dominasi provinsi-provinsi di Jawa dalam daftar tersebut memperlihatkan bahwa kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi nasional juga menghadapi perubahan struktur usia penduduk yang signifikan.

Ada 16 provinsi sudah masuk aging population

BPS mencatat sebanyak 16 provinsi telah memiliki proporsi lansia di atas 10 persen. Dengan kata lain, hampir setengah wilayah Indonesia kini telah memasuki struktur penduduk tua.

Menurut Amalia, fase aging population ditandai ketika penduduk usia 60 tahun ke atas mencapai minimal 10 persen dari total populasi suatu wilayah.

Dengan capaian nasional sebesar 11,97 persen, Indonesia kini resmi berada dalam fase tersebut.

Data BPS menunjukkan terdapat 22 provinsi yang belum memasuki fase penuaan penduduk, sementara 16 provinsi lainnya telah melampaui ambang batas.

Kondisi ini menunjukkan, proses penuaan penduduk tidak terjadi secara merata. Beberapa wilayah mengalami percepatan lebih cepat dibandingkan daerah lain, terutama wilayah yang memiliki angka harapan hidup relatif tinggi dan tingkat fertilitas yang semakin menurun.

Pertumbuhan penduduk melambat

Fenomena meningkatnya jumlah lansia terjadi bersamaan dengan melambatnya pertumbuhan penduduk Indonesia.

BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia pada 2025 mencapai 284,67 juta jiwa. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahunan berada di level 1,08 persen.

Getty Images Ilustrasi lansia

Selain itu, angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) Indonesia tercatat sebesar 2,13. Angka tersebut semakin mendekati replacement level atau tingkat penggantian penduduk.

Pada saat yang sama, rasio ketergantungan meningkat menjadi 45,05 persen pada 2025. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia nonproduktif.

Kombinasi antara menurunnya tingkat kelahiran dan meningkatnya usia harapan hidup menjadi faktor yang mendorong perubahan struktur demografi nasional menuju populasi yang semakin menua.

Lansia perempuan lebih banyak

Perubahan struktur demografi juga terlihat dari komposisi penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin.

Proporsi lansia perempuan mencapai 12,61 persen, lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki sebesar 11,34 persen.

Temuan tersebut sejalan dengan tren global yang menunjukkan perempuan umumnya memiliki usia harapan hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki.

Dengan meningkatnya jumlah lansia perempuan, kebutuhan layanan sosial, kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok usia lanjut menjadi semakin penting.

Bonus demografi dan tantangan penduduk menua

Meski Indonesia masih berada dalam periode bonus demografi, meningkatnya proporsi lansia menunjukkan bahwa struktur penduduk nasional mulai bergerak menuju fase baru.

BPS menyebut Indonesia masih menikmati bonus demografi karena kelompok usia produktif tetap mendominasi populasi. Namun, kenaikan jumlah penduduk lanjut usia berlangsung semakin cepat dalam beberapa tahun terakhir.

Data SUPAS 2025 menunjukkan perubahan tersebut semakin nyata. Dari 7,59 persen pada 2010 menjadi 11,97 persen pada 2025, proporsi lansia meningkat lebih dari empat poin persentase dalam kurun 15 tahun.

“Persentase lansia hasil SUPAS 2025 sebesar 11,97 persen menunjukkan bahwa Indonesia sudah memasuki fase aging population,” terang Amalia.

Bagi sejumlah provinsi seperti DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara, fase tersebut bahkan sudah terlihat lebih jelas melalui tingginya proporsi penduduk usia lanjut yang berada jauh di atas rata-rata nasional.

Data SUPAS 2025 tersebut sekaligus menegaskan perubahan struktur demografi kini tidak lagi menjadi proyeksi jangka panjang, melainkan sudah berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia tengah memasuki babak baru perjalanan demografi. Setelah mengoptimalkan bonus demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif, kini arah struktur penduduk mulai bergerak menuju fase penuaan. Jumlah penduduk lanjut usia terus meningkat seiring menurunnya angka kelahiran dan naiknya usia harapan hidup.

Perubahan ini sesungguhnya merupakan kabar baik. Artinya, kualitas kesehatan membaik, layanan publik berkembang, dan semakin banyak warga yang dapat hidup lebih lama. Dalam literatur kependudukan, peningkatan usia harapan hidup sering dipandang sebagai indikator kemajuan pembangunan. Namun, setiap kemajuan menghadirkan konsekuensi baru yang perlu dikelola dengan cermat.

Indonesia, karena itu perlu mempersiapkan diri sejak sekarang. Penuaan penduduk bukan ancaman, melainkan transisi yang harus diantisipasi melalui kebijakan cerdas. Jika dikelola dengan tepat, lansia dapat tetap mandiri, produktif, dan sejahtera. Sebaliknya, jika diabaikan, tekanan terhadap rumah tangga, sistem kesehatan, dan fiskal negara akan semakin besar.

Laporan National Transfer Accounts (NTA) 2024

Laporan Statistik Eksperimental Neraca Transfer Nasional atau National Transfer Accounts (NTA) 2024 yang baru saja dirilis BPS pada 30 April yang lalu, memberi gambaran rinci mengenai bagaimana kelompok umur menghasilkan pendapatan, mengonsumsi sumber daya, serta saling menopang antargenerasi. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa isu lansia bukan semata persoalan jumlah penduduk, tetapi juga persoalan keberlanjutan ekonomi.

Data NTA menunjukkan bahwa kelompok lansia usia 61 tahun ke atas rata-rata mengalami life cycle deficit sebesar Rp21,67 juta per kapita per tahun. Artinya, konsumsi yang dibutuhkan lebih besar dibanding pendapatan tenaga kerja yang mereka hasilkan. Rata-rata konsumsi lansia tercatat Rp48,35 juta per kapita, sementara pendapatan tenaga kerja sebesar Rp26,68 juta.

Dalam bahasa sederhana, ketika seseorang memasuki usia lanjut, kemampuan menghasilkan pendapatan cenderung menurun, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan, bahkan sebagian meningkat. Kondisi ini wajar dan dialami hampir semua negara.

Namun, data tersebut juga mematahkan stereotip lama bahwa lansia identik dengan ketergantungan total. Faktanya, banyak lansia Indonesia masih aktif secara ekonomi. Sebagian besar konsumsi mereka masih dapat dibiayai dari hasil kerja sendiri. Ini menunjukkan semangat kemandirian yang tinggi.

Lebih menarik lagi, mayoritas pendapatan tenaga kerja lansia berasal dari usaha sendiri atau self-employment. Ini berarti banyak warga senior tetap bekerja sebagai pedagang kecil, petani, pengusaha mikro, pekerja jasa, maupun aktivitas ekonomi mandiri lainnya.

Fenomena ini mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, lansia Indonesia memiliki daya juang dan etos kerja yang patut diapresiasi. Kedua, masih banyak warga yang memasuki usia tua tanpa perlindungan pensiun memadai sehingga tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena pendapatan kerja tidak sepenuhnya mencukupi, kelompok lansia sangat bergantung pada mekanisme pembiayaan lain. Menurut laporan NTA, sebagian besar defisit ekonomi lansia ditutup melalui realokasi privat, terutama pendapatan aset seperti tabungan, bunga, sewa, atau hasil kepemilikan lainnya.

Artinya, siapa yang memiliki aset cenderung lebih siap menghadapi masa tua. Sebaliknya, mereka yang sepanjang usia produktif tidak sempat menabung atau berinvestasi akan lebih rentan ketika memasuki lansia.

Menyiapkan Kesejahteraan Lansia

Di sinilah pesan kebijakannya sangat jelas. Menyiapkan kesejahteraan lansia tidak dimulai saat seseorang berusia 60 tahun, tetapi jauh sebelumnya, bahkan sejak awal memasuki dunia kerja.

Benjamin Franklin pernah mengatakan, an investment in knowledge pays the best interest. Dalam konteks kependudukan, investasi terbaik itu dapat berupa pendidikan, literasi keuangan, kebiasaan menabung, kepesertaan jaminan sosial, dan kepemilikan aset produktif.

Jika generasi muda hari ini gagal menyiapkan fondasi keuangan, maka lansia masa depan berisiko menghadapi kerentanan yang lebih besar.

Peran negara juga tetap krusial. Dalam laporan NTA menunjukkan transfer publik kepada lansia masih relatif terbatas dibanding total kebutuhan mereka. Memang tersedia dukungan berupa layanan kesehatan publik dan bantuan tunai, tetapi skalanya belum cukup untuk menjadi penyangga utama.

Pada saat yang sama, kebutuhan kesehatan meningkat tajam di usia lanjut. Pengeluaran kesehatan privat lansia jauh lebih tinggi dibanding kelompok usia kerja. Ini menunjukkan bahwa risiko sakit pada usia tua masih menjadi tekanan besar bagi rumah tangga.

Jika tidak diantisipasi, maka ketimpangan akan melebar. Lansia yang memiliki tabungan dan aset bisa mengakses layanan kesehatan lebih baik, sementara lansia miskin akan menghadapi keterbatasan perawatan. Karena itu, penguatan sistem kesehatan lansia menjadi agenda mendesak.

Indonesia juga masih ditopang budaya kekeluargaan yang kuat. Banyak anak membantu orang tua, dan di sisi lain tidak sedikit lansia yang masih membantu anak atau cucunya. Transfer antargenerasi ini menjadi ciri khas masyarakat Asia, termasuk Indonesia.

Namun struktur keluarga sedang berubah. Ukuran keluarga semakin kecil, angka kelahiran menurun, urbanisasi meningkat, dan mobilitas kerja membuat anak tidak selalu tinggal dekat orang tua. Ke depan, kapasitas keluarga sebagai satu-satunya penyangga lansia akan semakin terbatas.

Karena itu, perlindungan sosial perlu bergeser dari dominasi sistem informal menuju kombinasi yang lebih seimbang antara keluarga, pasar, komunitas, dan negara.

Setidaknya ada empat langkah strategis yang dapat segera diperkuat.

Pertama, reformasi sistem pensiun yang lebih inklusif. Skema hari tua tidak boleh hanya kuat untuk pekerja formal, tetapi juga ramah bagi pekerja informal, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja mandiri. Mekanisme iuran perlu fleksibel, sederhana, dan terjangkau.

Kedua, memperluas literasi keuangan nasional. Menabung, berasuransi, dan berinvestasi harus menjadi budaya baru. Edukasi ini idealnya dimulai sejak sekolah dan diperkuat saat seseorang mulai bekerja. Negara-negara maju menunjukkan bahwa financial preparedness berkontribusi besar terhadap kesejahteraan lansia.

Ketiga, membangun layanan kesehatan ramah lansia. Fokus tidak hanya kuratif, tetapi juga promotif dan preventif. Skrining penyakit kronis, kesehatan mental, rehabilitasi, dan sistem long-term care perlu dikembangkan secara bertahap.

Keempat, menciptakan pasar kerja yang inklusif usia. Banyak lansia masih sehat, berpengalaman, dan produktif. Mereka dapat tetap berkontribusi melalui pekerjaan paruh waktu, konsultasi, mentoring, kewirausahaan, atau pekerjaan berbasis fleksibilitas digital. Dunia kerja masa depan perlu lebih age-friendly.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa negara yang sukses menghadapi penuaan penduduk bukan negara yang menolak perubahan, melainkan yang beradaptasi lebih awal. Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa terus memperbarui sistem pensiun, teknologi kesehatan, serta desain kota ramah lansia.

Indonesia memiliki peluang melakukan hal serupa dengan pendekatan yang sesuai konteks lokal.

Yang perlu ditekankan, lansia bukan beban pembangunan. Mereka adalah generasi yang telah membangun bangsa, menyumbang pengalaman, nilai, dan modal sosial. Penuaan penduduk seharusnya dipandang sebagai fase pendewasaan bangsa.

Tantangannya bukan pada bertambahnya jumlah lansia, tetapi apakah kita mampu memastikan mereka menjalani usia tua dengan martabat, kesehatan, dan kemandirian.

Visi Indonesia Emas 2045 tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi tinggi, infrastruktur megah, atau transformasi digital. Visi itu juga harus mencakup masyarakat yang menghormati siklus hidup warganya, dari anak-anak hingga lansia.

Saat ini jendela kesempatan masih terbuka. Bonus demografi mungkin akan berakhir, tetapi peluang menciptakan silver economy baru justru mulai muncul. Lansia yang sehat, aktif, dan mandiri dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi baru melalui konsumsi, jasa, kewirausahaan, dan kontribusi sosial.

Karena itu, menyiapkan kemandirian lansia bukan agenda pinggiran. Ini adalah investasi strategis bagi masa depan Indonesia. Semakin cepat disiapkan, semakin ringan beban yang ditanggung generasi berikutnya.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu membesarkan anak mudanya, tetapi juga bangsa yang memuliakan hari tua warganya.

Denpasar, Bali (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta Pemerintah Daerah Bali menyiapkan fasilitas pendukung sebab penduduknya sudah memasuki fase penuaan.

"Penduduk Bali sudah memasuki penduduk usia tua dan tentu perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan," kata Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia menjelaskan data ini diperoleh dari hasil Survei Penduduk Antarsensus (Supas) 2025 yang menunjukkan rasio ketergantungan yang meningkat, yang mana proporsi penduduk usia tua di Bali mengalami peningkatan dari 8,42 persen menjadi 9,89 persen.

Sementara, penduduk usia muda dan usia produktif menurun dalam lima tahun terakhir.

"Kalau ageing population mau diartikan positif artinya derajat kesehatannya semakin bagus, karena orang semakin bisa bertahan hidup, cuma yang perlu diantisipasi apakah kita sudah menyediakan berbagai macam fasilitas bagi mereka kan fasilitasnya pasti berbeda," ujar Agus Gede.

Menurut dia, pada penduduk lansia, yang mana terjadi peningkatan persentase penduduk lansia dari 12,88 persen hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 menjadi 15,07 persen saat Supas 2025.

Fase penuaan penduduk karena melebihi 10 persen ini ternyata terjadi merata di seluruh kabupaten/kota di Bali, sehingga intervensi dapat dilakukan di seluruh daerah.

"Tabanan itu persentase penduduk tuanya terbesar 20,11 persen, kemudian Klungkung 16,68 persen, Gianyar 16,17 persen, Bangli 15,86 persen, dan Jembrana 15,46 persen, dan angka yang masih di bawah rata-rata provinsi itu, Karangasem 14,42 persen, Buleleng 14,20 persen, Badung 13,91 persen, dan Denpasar 12,57 persen," kata Agus Gede.

Peningkatan penduduk lansia juga sejalan dengan turunnya total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total pada perempuan Bali pada Supas 2025.

Dari sensus pada 2020, tren kelahiran per perempuan usia 15-49 tahun di Bali 2,04 sementara 2025 sebesar 2,02, dengan kelahiran terendah di Tabanan dan tertinggi di Karangasem.

BPS Bali melihat jika seperti ini maka wajar Pemprov Bali mendorong angka kelahiran penduduk melalui pemberian insentif bagi anak ketiga dan keempat.

Apalagi Supas 2025 memotret bahwa laju pertumbuhan penduduk Bali melambat dalam lima tahun terakhir.

Jika tahun 2010-2020 pertumbuhan penduduk 1,01 persen per tahun, BPS Bali mendata sejak 2020-2025 pertumbuhan penduduk Bali 0,69 persen dan berpotensi semakin turun hingga 2035.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026