Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp1,385 triliun kepada 26.725 debitur hingga akhir Mei 2026.

"Total penyaluran KUR sampai dengan 31 Mei 2026 sebesar Rp1,385 triliun untuk 26.725 debitur, naik Rp240,84 miliar atau 21,03 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kemenkeu Provinsi NTT Adi Setiawan di Kupang, Jumat.

Hal itu disampaikannya berkaitan dengan dukungan APBN terhadap pelaku usaha melalui pembiayaan program KUR di Provinsi NTT.

Ia menjelaskan penyaluran KUR terbesar berada di Kota Kupang sebesar Rp175,51 miliar untuk 1.966 debitur, diikuti Kabupaten Sikka sebesar Rp104,76 miliar untuk 2.38 debitur, sedangkan yang terendah di Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp1,97 miliar untuk 43 debitur.

Menurut Adi, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan nilai Rp655,18 miliar atau 47,27 persen dari total penyaluran. Posisi berikutnya ditempati sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan sebesar Rp277,08 miliar atau 19,99 persen.

"Dari yang saya lihat, disparitas atau perbedaan antarwilayah belum banyak berubah. Meski sempat dilakukan telaah lebih jauh, ada beberapa daerah yang progres penurunannya justru melambat," ujarnya.

Ia berharap kontribusi sektor pertanian dalam penyaluran KUR dapat terus ditingkatkan karena apabila komoditas pokok dapat dihasilkan secara mandiri di daerah, ketergantungan dan sensitivitas inflasi terhadap biaya logistik dapat dikurangi.

Adi juga menyampaikan Bank BRI masih menjadi penyalur KUR terbesar dengan realisasi Rp1,133 triliun kepada 24.753 debitur.

Adapun skema KUR mikro mendominasi penyaluran dengan nilai Rp1,001 triliun kepada 25.227 debitur.

Selain itu, penyaluran KUR Kredit Perumahan (KUR-KPP) mencapai Rp144,28 miliar yang terdiri atas demand rumah sebesar Rp68,87 miliar untuk 359 debitur dan supply rumah sebesar Rp75,42 miliar untuk 38 debitur.

"Ke depan Kanwil DJPb NTT terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan lembaga penyalur agar penyaluran KUR lebih merata dan semakin optimal," kata Adi.

Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar

Manokwari (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat realisasi penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2026 mencapai Rp11,88 miliar atau 18,01 persen dari total pagu Rp66,01 miliar yang dialokasikan untuk enam pemda di Provinsi Papua Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari Fitriyanto di Manokwari, Rabu, mengatakan penyaluran DAK fisik tahap I tersebut telah diterima oleh empat pemerintah daerah, dengan tiga di antaranya telah memenuhi syarat penyaluran sebesar 25 persen dari pagu masing-masing.

Empat pemerintah daerah tersebut meliputi Kabupaten Teluk Bintuni sebesar Rp2,63 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp2,87 miliar, Kabupaten Manokwari Selatan Rp3,85 miliar, serta Kabupaten Teluk Wondama Rp2,53 miliar atau 17,63 persen dari total pagu yang dialokasikan.

“Penyaluran DAK fisik tahap I baru mencapai 18,01 persen atau Rp11,88 miliar dari total pagu untuk enam pemda di wilayah kerja KPPN Manokwari sebesar Rp66,01 miliar,” kata Fitriyanto.

Menurut dia, masih terdapat dua pemda yang belum menerima penyaluran DAK fisik tahap I, yakni Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Manokwari. Selain itu, Kabupaten Teluk Wondama juga perlu mempercepat pemenuhan persyaratan agar realisasi penyaluran tahap I mencapai batas minimal 25 persen.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan masing-masing pemda bahwa keterlambatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran DAK fisik yang diajukan melalui aplikasi OMSPAN TKD umumnya dipengaruhi proses pengadaan barang dan jasa, serta penginputan data kontrak.

“Ini yang menjadi konsentrasi kami karena batas waktu penyaluran DAK fisik tahap I sampai 22 Juli 2026. Jika melewati batas waktu yang ditentukan, maka dana tidak dapat disalurkan,” ujarnya.

Fitriyanto menyebut alokasi DAK fisik tahun 2026 terbesar diterima Kabupaten Manokwari Selatan yaitu Rp15,41 miliar, disusul Kabupaten Teluk Wondama Rp14,33 miliar, Kabupaten Pegunungan Arfak Rp11,52 miliar, Kabupaten Teluk Bintuni Rp10,52 miliar, Kabupaten Manokwari Rp10,03 miliar, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Rp4,20 miliar.

Besaran alokasi tersebut disesuaikan dengan jumlah pekerjaan pada masing-masing daerah. Pemprov memiliki satu bidang kesehatan yang masih dalam tahap perencanaan, Pemkab Manokwari satu bidang kesehatan masih menunggu data kontrak dan proses lelang, sedangkan Teluk Wondama sedang menyelesaikan proses input data kontrak.

“Hanya Manokwari Selatan dan Teluk Wondama yang memiliki dua bidang kegiatan, sedangkan daerah lainnya masing-masing satu bidang. Untuk Manokwari Selatan, penyaluran DAK fisik tahap I pada dua bidang tersebut sudah terealisasi 100 persen,” katanya.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) rumah subsidi per 11 Juni 2026 telah mencapai 77.532 unit rumah atau 22,15 persen dari target pemerintah tahun ini sebanyak 350.000 unit.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan Penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan atau Rumah Subsidi melalui skema FLPP terus menunjukkan tren positif.

"Selain melakukan monitoring terhadap kinerja bank penyalur dan asosiasi pengembang, kami juga terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dapat mengakses dan memanfaatkan program rumah subsidi. Tentunya hal ini kami lakukan melalui kolaborasi dengan para mitra kerja seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perbankan, hingga Asosiasi Pengembang Perumahan" ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Capaian tersebut merupakan kolaborasi bersama 36 bank penyalur dan 21 asosiasi pengembang. Realisasi KPR Sejahtera FLPP tersebut tersebar di 8.859 perumahan subsidi yang dibangun oleh 9.163 pengembang di 375 kabupaten/kota pada 35 provinsi di Indonesia.

Di sisi perbankan, Bank BTN menjadi penyalur FLPP terbesar dengan realisasi 37.657 unit rumah atau 48,56 persen dari total capaian penyaluran saat ini.

Diikuti dengan Bank Syariah Nasional menyalurkan 19.088 unit (24,61 persen), Bank BRI 6.275 unit (8,09 persen), Bank BNI 5.608 unit (7,23 persen), dan Bank Mandiri 2.755 unit (3,55 persen), dan 7,96 persen sisanya adalah mitra bank penyalur FLPP lainnya.

Sementara dari sisi kalangan asosiasi pengembang, capaian tersebut berasal dari Real Estat Indonesia (REI) dengan realisasi tertinggi sebesar 32.026 unit rumah atau 41,3 persen dari total penyaluran saat ini.

Posisi berikutnya ditempati Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) dengan 23.048 unit (29,72 persen), Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) sebesar 10.426 unit (13,44 persen), Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) sebanyak 3.532 unit (4,55 persen), dan PI sebesar 2.475 unit (3,19 persen), dan 7,8 persen sisanya berasal dari para asosiasi pengembang lainnya.

Berdasarkan data BP Tapera, minat generasi muda terhadap program pembiayaan rumah subsidi menempati posisi tertinggi. Kelompok usia 19–25 tahun menjadi penerima manfaat FLPP terbanyak dengan 28.060 unit rumah atau 36,19 persen dari capaian total nasional tahun ini.

Hal tersebut membuktikan minat masyarakat usia muda untuk memiliki rumah pertama melalui skema pembiayaan bersubsidi ini cukup besar.

Dari sisi jenis pekerjaan, kelompok jenis pekerjaan swasta masih menunjukkan kelompok yang paling besar memanfaatkan layanan FLPP, yaitu sebesar 52.592 atau 67,83 persen.

Diikuti dengan kelompok jenis pekerjaan Wiraswasta sebesar 12.699 atau 16,38 persen, PNS sebesar 6.343 atau 8,18 persen, Lainnya 4.723 atau 6,09 persen, dan TNI/Polri sebesar 1.175 atau 1,52 persen.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho optimis penyaluran FLPP akan terus meningkat setiap bulan. Menurutnya, BP Tapera secara rutin melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap kinerja bank penyalur maupun asosiasi pengembang guna memastikan penyaluran berjalan sesuai target.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) melaporkan total akumulasi penyaluran pinjaman daring (pindar). Hingga kini, total akumulasi penyaluran pinjaman melalui platform pindar telah melampaui Rp1.388 triliun dengan lebih dari 169 juta peminjam (borrower) aktif yang telah terlayani.

"Ada ketidakseimbangan narasi yang perlu dikoreksi, salah satunya tentang jutaan borrower yang berhasil tidak pernah jadi berita. Pindar adalah jembatan bagi jutaan orang tersebut, yang selama ini tidak punya rekam jejak perbankan dan kini bisa mendapatkan modal untuk tumbuh," kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Firlie Ganinduto seperti dikutip pada Sabtu (13/6/2026).

AFTECH menyebut sekitar 38% hingga 40% dari total penerima pinjaman merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memperoleh akses pembiayaan untuk pertama kalinya. Selain itu, lebih dari 90%borrower tercatat memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai perjanjian.

Menurut Firlie, industri pindar tidak hanya berfungsi sebagai penyalur pinjaman, tetapi juga menjadi pintu masuk masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal untuk masuk ke dalam sistem keuangan. Banyak pengguna memanfaatkan pinjaman untuk menambah modal usaha, menjaga arus kas usaha, hingga memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga.

Untuk menjaga kepercayaan publik, AFTECH memastikan seluruh penyelenggara pindar yang menjadi anggotanya menerapkan standar tata kelola yang ketat, transparan dalam biaya dan bunga, serta memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang jelas dan mudah diakses masyarakat.

"Kepercayaan adalah satu-satunya fondasi yang membuat industri ini bisa terus tumbuh dan relevan. AFTECH tidak hanya hadir sebagai asosiasi administratif, tetapi juga menjadi mitra aktif bagi anggota dalam membangun kepercayaan kepada pengguna, regulator, dan masyarakat luas," ujar Firlie.

Di tingkat platform, dampak pembiayaan dinilai melampaui nilai pinjaman yang disalurkan. Sementara, Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo mengatakan pihaknya melihat banyak pengguna yang awalnya meminjam untuk menambah stok usaha kecil, kemudian berkembang hingga mampu mempekerjakan karyawan dan masuk ke ekosistem perbankan formal.

Pandangan serupa disampaikan Direktur Sahabat Mikro Fintek (Samir) Yonathan Gautama. Menurutnya, akses pembiayaan pertama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh sistem keuangan formal dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian lokal, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga peningkatan aktivitas usaha pemasok di daerah.

Saat ini AFTECH menaungi sembilan penyelenggara pindar aktif, yakni Easycash, Samir, AdaKami, Amartha, Julo, Indosaku, PinjamDuit, LumbungDana, dan Danai. Seluruh platform tersebut beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berkomitmen menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab.

Yogyakarta (ANTARA) - Perum Bulog Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperkuat langkah stabilisasi harga pangan melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras dan penggelontoran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Selain itu kami juga mempercepat distribusi Minyakita guna menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat," kata Pemimpin Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, Dedi Aprilyadi di Yogyakarta, Minggu.

Pemimpin Bulog DIY didampingi Manajer Pengadaan Bulog DIY bersama Satgas Pangan Polda DIY, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DIY, serta petugas pencatat harga pasar melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional, di antaranya Pasar Prawirotaman dan Pasar Beringharjo.

"Pemantauan langsung dilakukan untuk memastikan ketersediaan komoditas pangan pokok, memonitor perkembangan harga di tingkat pedagang, serta memastikan efektivitas program stabilisasi pangan yang dijalankan pemerintah," kata Dedi Aprilyadi.

Menurut dia, dari hasil pemantauan tersebut, harga beras terpantau stabil dan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium.

"Selain itu, ketersediaan Minyakita di tingkat pengecer juga terpantau aman dengan harga yang masih berada dalam rentang HET yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan stok beras yang dikelola Bulog saat ini berada pada level yang sangat kuat. Hingga awal Juni 2026, stok beras yang dikelola Bulog Kanwil Yogyakarta mencapai sekitar 244 ribu ton.

"Jumlah ini sangat memadai untuk mendukung program bantuan pangan, penyaluran SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di wilayah kerja kami," katanya.

Sampai dengan 7 Juni 2026, realisasi penyaluran Bantuan Pangan di wilayah kerja Bulog Kanwil Yogyakarta telah mencapai sekitar 83 persen dari target yang ditetapkan pemerintah. Penyaluran terus dipercepat agar seluruh penerima manfaat dapat menerima bantuan tepat waktu dengan target penyelesaian hingga akhir Juni 2026.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan diyakini memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Program ini juga bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok rentan," katanya.

Selain penyaluran bantuan pangan, Bulog Kanwil Yogyakarta terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran distribusi resmi seperti pasar tradisional, Gerakan Pangan Murah (GPM), kios pangan, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

"Tidak hanya beras, Bulog juga terus melaksanakan penugasan pemerintah dalam penyaluran Minyakita. Hingga saat ini, Minyakita disalurkan melalui pasar-pasar tradisional yang menjadi lokasi pencatatan SP2KP serta melalui jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh wilayah DIY, Banyumas, dan Magelang," katanya.

Ia mengatakan, penyaluran tersebut bertujuan menjaga keterjangkauan harga minyak goreng sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pasokan yang cukup.

"Beras SPHP dan Minyakita merupakan instrumen strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan. Oleh karena itu, distribusinya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat," katanya.

Pemerintah menilai kombinasi penyaluran bantuan pangan, distribusi beras SPHP, dan penyaluran Minyakita merupakan langkah efektif menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar. Dengan dukungan stok yang kuat dan jaringan distribusi luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan pangan dan potensi gejolak harga.

Bulog juga memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung berbagai kebijakan stabilisasi pangan nasional.

"Kami mengajak masyarakat tetap tenang. Stok beras maupun Minyakita dalam kondisi aman dan distribusi terus berjalan. Bulog bersama Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, Satgas Pangan, dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja memastikan harga pangan tetap stabil serta kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun

Kota Bengkulu (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Bengkulu untuk waspada dan berhati-hati terhadap penyebaran informasi terkait penyaluran dana bagi hasil (DBH).

"Kami meminta agar seluruh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di wilayah Provinsi Bengkulu untuk waspada terkait adanya penyebaran informasi dan dokumen fiktif terkait penyaluran DBH yang diduga kuat dilakukan oleh pihak di luar Kementerian Keuangan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Bengkulu Muhammad Irfan Surya Wardhana di Kota Bengkulu, Rabu.

Ia menyebut, Kemenkeu telah melakukan identifikasi modus penipuan lama yang kembali berulang seperti beredarnya dokumen palsu terkait penyaluran kurang bayar dana bagi hasil (KB DBH) yang menyasar pemerintah daerah.

Sebab, pihaknya menemukan adanya spesimen dokumen palsu berupa cetakan "monitoring SP2D-bank" atas nama penerima rekening kas umum daerah (RKUD) Kabupaten Kotabaru.

Berdasarkan dokumen fiktif tersebut terdapat 11 rincian klaim pencairan KB DBH dengan total nominal mencapai Rp409,84 miliar yang meliputi berbagai sektor seperti DBH pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai hasil tembakau, serta sumber daya alam (SDA).

Oleh karena itu, Irfan menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menetapkan secara resmi terkait penyaluran KB DBH, kecuali untuk alokasi khusus bagi daerah bencana di Sumatera.

Untuk mekanisme ketetapan mengenai penyaluran KB DBH akan tertuang secara resmi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK), kemudian proses penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara cepat oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui sistem informasi terpadu Kementerian Keuangan.

Lanjut Irfan, Kepala BPKAD beserta seluruh jajaran pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kewaspadaan dengan tidak mudah percaya terhadap informasi, janji, atau tawaran dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan percepatan pencairan dana pusat.

Melakukan konfirmasi jika pihak pemerintah daerah menerima pesan, informasi, maupun dokumen yang mencurigakan terkait penyaluran Transfer ke Daerah, dan melakukan koordinasi dan konfirmasi langsung kepada Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu atau KPPN mitra kerja.

"Dipastikan seluruh layanan penyaluran dana dari Kementerian Keuangan melalui Kanwil DJPb dan KPPN sama sekali tidak dipungut biaya apa pun, sebab Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu memegang teguh komitmen layanan bersih dari korupsi dan gratifikasi dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," jelas Irfan.

Pewarta: Anggi Mayasari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan dan kelancaran penyaluran bahan bakar minyak (BBM) saat arus balik libur panjang Idul Adha 2026.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memantau langsung ketersediaan dan kelancaran penyaluran BBM di SPBU Rest Area Km 19A Bekasi dan Rest Area Km 62B Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Minggu (31/5/2026).

Menurut Wahyudi dalam keterangannya di Jakarta, Senin, pengawasan diperlukan karena tingginya arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

"Monitoring kami lakukan di ruas Tol Cikampek menuju Jakarta karena saat ini banyak masyarakat yang kembali dari luar kota setelah memanfaatkan libur panjang. Kami memastikan layanan BBM, baik stok maupun penyalurannya kepada masyarakat, berjalan aman dan lancar," ujarnya.

Wahyudi menjelaskan momentum libur nasional selalu diikuti peningkatan konsumsi BBM, terutama di jalur-jalur utama yang menjadi lintasan arus mudik dan balik.

BPH Migas bersama badan usaha penugasan terus melakukan pengawasan agar pasokan energi tetap tersedia.

"Masyarakat sangat membutuhkan BBM pada momentum libur nasional seperti saat ini. Karena itu, kami memastikan distribusi berjalan baik sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala," tegasnya.

Selain memastikan ketersediaan, Wahyudi juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa menggunakan BBM secara bijak.

Pola konsumsi yang wajar akan membantu menjaga kelancaran distribusi dan memastikan seluruh pengguna memperoleh layanan yang optimal.

"Beberapa kondisi yang kami lihat, masyarakat menggunakan BBM dengan bijak dan wajar. Kalau kebutuhannya 15 liter, 20 liter, atau 25 liter, (jumlah) itu yang dibeli. Tidak perlu mengisi BBM secara berlebihan," sebutnya.

Dari hasil diskusi dengan pengendara mobil yang melakukan perjalanan bersama keluarga, Wahyudi mengatakan rata-rata konsumsi BBM berkisar antara 20-44 liter per hari atau masih wajar dan sesuai kebutuhan.

"Mari bersama-sama memastikan stok BBM subsidi dan kompensasi tetap tersedia, sehingga masyarakat dapat terlayani dengan lancar sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, upaya terbaik dalam penyediaan dan distribusi BBM dapat terus terjaga dan aktivitas masyarakat berjalan normal," jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengemudi truk logistik pengangkut daging beku, Anun, mengaku terbantu dengan ketersediaan solar subsidi untuk mendukung distribusi dagingnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ia mengisi sekitar 50 liter per hari.

Pengemudi travel rute Jakarta-Yogyakarta, Hendra juga menyampaikan selama perjalanan, dirinya mudah memperoleh BBM subsidi di SPBU.

"Butuh solar kurang lebih Rp400 ribu sampai ke Yogya dan beli BBM subsidi sesuai kebutuhan. Terima kasih BBM subsidi selalu tersedia," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menegaskan BBM subsidi merupakan barang yang memperoleh dukungan anggaran negara, sehingga penggunaannya harus tepat sasaran.

Pria yang akrab disapa Didit ini, juga mengingatkan agar masyarakat tidak menyalahgunakan fasilitas subsidi yang disediakan pemerintah.

"Pada BBM solar ada subsidi. Ada uang negara di dalamnya, harus digunakan untuk konsumen pengguna yang berhak," terangnya.

Didit juga menyoroti pentingnya menjaga QR code sebagai instrumen pengendalian distribusi BBM subsidi.

QR code harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak diberikan kepada pihak lain.

Kegiatan pemantauan ini turut dihadiri Sales Area Manager Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Ancala Egah dan Sales Branch Manager Karawang II Fuel Pertamina Patra Niaga Heidy Septiana Nugroho.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mendukung upaya menjaga kelancaran penyaluran hasil tebu petani di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, melalui koordinasi dan fasilitasi bersama berbagai pihak guna menjaga kondusivitas serta keberlangsungan ekosistem pergulaan nasional.

"Perum Bulog menghormati penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh para petani tebu dan elemen masyarakat di Kabupaten Blora terkait dinamika operasional industri gula di wilayah tersebut," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog Tomi Wijaya sebagaimana keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Tomi menyampaikan Bulog memahami aktivitas pergulaan memiliki keterkaitan erat dengan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya bagi petani tebu, tenaga kerja, pelaku transportasi, dan berbagai aktivitas usaha lainnya.

Dalam rangka menjaga kelancaran proses penyaluran hasil tebu petani, lanjut Tomi, Bulog saat ini terus melakukan koordinasi dan fasilitasi bersama berbagai pihak terkait sesuai peran, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.

"Fokus utama saat ini adalah menjaga situasi tetap kondusif, mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, serta mendorong komunikasi yang konstruktif antara seluruh pemangku kepentingan," ujarnya.

Dia juga menyampaikan perusahaan mengedepankan pendekatan dialogis serta terbuka terhadap berbagai masukan dan aspirasi masyarakat.

“Kami menghormati aspirasi yang disampaikan masyarakat dan terus berupaya melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna mendukung kelancaran penyaluran hasil tebu petani serta menjaga situasi tetap kondusif,” tutur Tomi.

Bulog juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, dan suasana yang kondusif agar proses komunikasi dan penanganan di lapangan dapat berjalan dengan baik.

"Perum Bulog akan terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mendukung keberlangsungan ekosistem pergulaan nasional secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," katanya.

Diketahui, terdapat pemberitaan mengenai ancaman petani tebu di Kabupaten Blora akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini Senin (1/6) di salah satu industri PT Gendhis Multi Manis (GMM) daerah itu mengenai penyerapan tebu.

Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan hasil panen tebu petani Blora yang akan berlangsung mulai bulan Mei 2026 akan diserap melalui PT Gendhis Multi Manis (GMM) dengan mengacu pada harga pemerintah tahun 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jumat (3/4), ia menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Blora, Jumat, setelah bertemu langsung dengan tokoh masyarakat dan petani tebu di Kabupaten Blora sebagai upaya Bulog dalam merespons aspirasi petani terkait kepastian penyerapan hasil panen tebu tahun 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Yayasan Amal Indonesia telah menunaikan amanat pekurban dengan total 78 hewan kurban setara kambing. Rinciannya terdiri dari 23 domba dan 2 sapi di Indonesia; 2 sapi di Palestina; serta 4 kambing dan 3 sapi di Uganda pada Iduladha 1447 H.

“Sesuai dengan jargon ‘distribusi cepat dokumentasi lengkap’ Yayasan Amal Indonesia mendistribusikan hewan kurban berupa domba ke 23 pesantren Tahfihz Qur’an di pulau Jawa, satu ekor sapi di daerah pelosok NTB, dan satu ekor sapi di permukiman mualaf NTT,” ujar Manager Program Yayasan Amal Indonesia Iqbal Ibnu Mahfudz.

Iqbal Mahfudz menjelaskan, secara keseluruhan Yayasan Amal Indonesia telah mendistribusikan hewan kurban kepada 9.360 penerima manfaat dengan persebaran yang cukup merata di seluruh dunia. “Kami bersyukur di kondisi ekonomi saat ini, niat dan antusias para pekurban kami masih cukup tinggi, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran kepada para pekurban yang telah mempercayakan hewan kurbannnya kepada Yayasan Amal Indonesia, semoga hewan kurban ini menjadi kendaraan menuju Surga-Nya Allah, Aamiin ya Rabbal a’lamiin,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2026).

Yayasan yang berdiri sejak tahun 2013 ini telah aktif menjalankan berbagai program di antaranya pembangunan Pesantren Mimbar Huffazh dan Penyebaran Mushaf Al-Qur’an. Ketua Yayasan Amal Indonesia, Ustaz H Azwar Riza mengatakan, yayasan ini didirikan dengan tujuan memastikan para dhuafa dan penyandang disabilitas di Indonesia dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya, memperoleh akses pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan bimbingan kemandirian.

“Amal Indonesia berkomitmen menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam upaya memperluas manfaat, Amal Indonesia mengajak kerja sama berbagai pihak untuk memberikan kontribusi terbaik bagi para dhuafa dan penyandang disabilitas,” kata Azwar Riza.

Dia menambahkan, secara bertahap Yayasan Amal Indonesia akan memperluas jangkauan operasional ke seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus awal pada tahun 2024 di wilayah Jakarta Selatan, Depok, Tangerang Selatan, dan Temanggung.

“Visi kami menjadi pusat jaringan distribusi amal kebaikan masyarakat Indonesia yang terpecaya, kembali lagi untuk mewujudkan kemandirian, kesehatan dan pendidikan saudara-saudara kita para dhuafa dan disabilitas,” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026 guna memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

"(Dengan) perpanjangan (waktu salur) kami bersyukur karena memang masih banyak yang belum tersalurkan," kata Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat.

Perum Bulog sebelumnya diberi tenggat waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026 untuk alokasi bantuan Februari-Maret.

Oleh karena itu, dia menyambut positif rencana tambahan waktu penyaluran karena masih terdapat bantuan pangan yang belum tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia mengatakan tambahan waktu distribusi diharapkan mampu meningkatkan realisasi penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100 persen sehingga seluruh target penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.

"Dengan (perpanjangan) waktu salur harapannya bisa mencapai 100 persen," ucapnya.

Dia juga memastikan ketersediaan stok beras pemerintah dalam kondisi aman karena saat ini perusahaan BUMN pangan itu mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Stok beras tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung kelancaran program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.

Bulog mencatat hingga 29 Mei 2026 realisasi bantuan pangan telah mencapai 47 persen dari target 33,2 juta penerima manfaat dengan penyaluran mencapai 308 ribu ton beras dan 62 ribu ton Minyakita.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan tersebut disebabkan faktor administratif yang baru diterima pada akhir Maret 2026 serta bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang membutuhkan penyesuaian distribusi.

Selain itu, keterbatasan pasokan minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) turut mempengaruhi percepatan distribusi, sehingga penyaluran diprioritaskan untuk kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Bulog fokus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tersebut guna mengendalikan inflasi.

Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan minyak goreng mencapai 35 persen dari skema DMO dari Kementerian Perdagangan membuat distribusi saat itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri.

Ke depan Bulog akan mempercepat penyaluran bantuan pangan sesuai arahan pemerintah, dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan tenggat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 diperpanjang hingga Juni 2026.

"Dalam Rakornis (rapat koordinasi teknis) di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang (bantuan pangan) diperpanjang sampai Juni," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah memastikan implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk komoditas minyak goreng.

Bapanas bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni mendatang.

Ketut menjelaskan perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

YOGYAKARTA - Dalam momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah sekaligus peringatan satu dekade perjalanan perusahaan, Environesia Group menggelar kegiatan penyaluran hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

Tahun ini, mereka menyalurkan total 10 hewan kurban, terdiri dari 1 ekor sapi dan 9 ekor kambing, yang didistribusikan kepada masyarakat, lingkungan sekitar, serta pihak-pihak yang membutuhkan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian besar “Hajatan Akbar 1 Dekade Environesia”, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada nilai kebermanfaatan dan kepedulian terhadap sesama.

Seluruh unit usaha turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, mulai dari Environesia Consultant, Greenlab Indonesia, Bikin.Co, hingga GreenSkill.ID. Kolaborasi lintas brand tersebut menjadi representasi semangat Environesia sebagai “The World-Class Integrated Green Ecosystem” yang tidak hanya membangun ekosistem bisnis berkelanjutan, tetapi juga ekosistem sosial yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

CEO Environesia Group, Saprian atau yang akrab disapa Bangsap menyampaikan bahwa Iduladha merupakan momentum penting untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan rasa syukur atas perjalanan perusahaan selama 10 tahun terakhir.

“Sepuluh tahun perjalanan Environesia bukan hanya tentang pertumbuhan perusahaan, tetapi juga tentang bagaimana kami dapat terus berbagi manfaat kepada masyarakat. Kurban ini adalah bentuk rasa syukur kami atas kepercayaan, perjalanan, dan keberkahan yang telah diberikan selama satu dekade,” ujar Saprian dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).

Menurutnya, nilai utama dalam pertumbuhan bisnis bukan hanya terletak pada pencapaian finansial, tetapi juga pada kemampuan perusahaan untuk hadir dan memberikan manfaat bagi lingkungan sosial di sekitarnya. “Kami percaya bahwa perusahaan yang baik bukan hanya perusahaan yang berkembang, tetapi juga perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan nilai kemanusiaan. Semoga kegiatan ini menjadi keberkahan bagi semua pihak,” tambahnya.

Kegiatan kurban ini juga memperkuat komitmen mereka dalam membangun budaya perusahaan yang tidak hanya profesional dan inovatif, tetapi juga humanis dan penuh empati.

Dengan semangat Iduladha dan satu dekade perjalanan, pihaknya terus melangkah untuk tumbuh sebagai perusahaan yang berkelanjutan, berdampak, dan membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat Indonesia.