JAKARTA - Perum Bulog menerima kunjungan akademik mahasiswa lintas fakultas Universitas Gadjah Mada ( UGM ) di Gudang BULOG Sunter, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani didampingi Direktur Operasi Perum BULOG beserta jajaran Manajemen Kantor Pusat serta Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Bulog membuka ruang edukasi kepada kalangan akademisi mengenai pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagai instrumen strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Selama kunjungan, para mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai tata kelola penyimpanan beras di gudang BULOG, mulai dari proses penerimaan, pengendalian kualitas, hingga sistem penyimpanan yang memastikan beras tetap terjaga mutunya.

Rombongan juga diajak mengunjungi Sentra Pengolahan Beras (SPB) Bulog untuk melihat secara langsung proses pengolahan beras, mulai dari pembersihan, pemolesan, pengemasan hingga menjadi produk beras siap konsumsi yang memenuhi standar kualitas.

Serap Beras Petani, Kapasitas Gudang Bulog Ditambah hingga 7 Juta Ton



Direktur Utama Perum Bulog, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bahwa Bulog berkomitmen membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk perguruan tinggi, agar dapat melihat secara langsung bagaimana BULOG menjalankan amanah negara dalam mengelola Cadangan Beras Pemerintah.

"Kami ingin mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di bangku kuliah, tetapi juga melihat langsung bagaimana Cadangan Beras Pemerintah dikelola secara profesional. Gudang Bulog terbuka sebagai sarana edukasi sehingga masyarakat dapat melihat sendiri bahwa stok beras nasional terjaga dengan baik. Kondisi gudang yang penuh seperti di Sunter ini juga merupakan gambaran gudang-gudang Bulog di berbagai daerah," ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Ia menambahkan, pengenalan Sentra Pengolahan Beras diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya proses hilirisasi pangan yang dilakukan Bulog. Selain itu Bulog juga membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi melalui penelitian, pengembangan teknologi, maupun inovasi di bidang pangan guna mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.

Sejarah Baru! Cadangan Beras Indonesia Tembus 5 Juta Ton



Perwakilan mahasiswa UGM, Edwin dari Fakultas Peternakan, menyampaikan apresiasinya atas kesempatan yang diberikan Bulog. Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan pengalaman yang sangat berharga karena mahasiswa dapat melihat secara langsung proses pengelolaan beras dari hulu hingga hilir.

"Kami mendapat banyak pembelajaran mulai dari pengelolaan bahan baku, proses pengolahan hingga pengemasan beras. Bahkan kami juga diberi kesempatan mencoba proses pengemasan dan berdiskusi mengenai peluang kerja sama penelitian antara UGM dan Bulog " ujarnya.

Mahasiswa lainnya juga mengungkapkan bahwa kunjungan ini memberikan pemahaman baru mengenai standar penyimpanan dan pengelolaan beras di Bulog. Mereka melihat secara langsung bahwa gudang Bulog dikelola dengan baik, bersih, rapi, serta didukung teknologi pengolahan modern yang menghasilkan beras premium maupun medium dengan kualitas yang terjaga sebelum didistribusikan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Utama Perum Bulog juga menyampaikan bahwa hingga 29 Juni 2026 realisasi pengadaan beras telah mencapai lebih dari 80% dari target tahun 2026 atau di atas 3,2 juta ton. Sementara itu, stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog saat ini telah mencapai sekitar 5,4 juta ton, yang merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan penguatan cadangan pangan nasional sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Melalui kegiatan ini, Bulog berharap semakin banyak kalangan akademisi dan masyarakat yang memahami peran strategis Bulog dalam menjaga ketersediaan pangan nasional. Sinergi antara Bulog dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus diperkuat melalui berbagai kolaborasi yang mendorong lahirnya inovasi dan pengembangan sektor pangan demi mewujudkan ketahanan pangan Indonesia yang berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memerintahkan penarikan seluruh produk Minyakita yang diduga berbau solar di sejumlah wilayah penerima bantuan pangan, antara lain Kabupaten Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri, Jawa Tengah.

"Bulog tidak akan mentolerir produk yang tidak memenuhi standar mutu. Sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat, seluruh produk Minyakita produksi PT KMR (Kusuma Mukti Remaja) yang telah terdistribusi kami perintahkan untuk segera ditarik,” ujar Rizal dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Selanjutnya, tutur Rizal, akan dilakukan pengujian laboratorium agar penyebabnya dapat dipastikan secara ilmiah dan menjadi dasar langkah berikutnya.

Bulog juga memastikan proses penarikan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi bersama produsen serta pihak-pihak terkait.

Masyarakat yang telah menerima produk Minyakita produksi PT KMR akan memperoleh penggantian produk yang memenuhi standar mutu sehingga hak masyarakat tetap terlindungi.

Langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab Bulog dalam memastikan setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.

Perum Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kualitas setiap komoditas pangan yang disalurkan kepada masyarakat.

Bersama para mitra, Bulog akan memperkuat pengawasan di seluruh rantai pasok guna memastikan seluruh produk pangan yang diterima masyarakat aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika melakukan peninjauan langsung ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja (PT KMR) pada Sabtu (27/6). Sidak tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan masyarakat terkait produk Minyakita.

Peninjauan ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas sehingga produk Minyakita yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi persyaratan kualitas, aman, dan layak dikonsumsi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri terus berlangsung sepanjang tahun sesuai penugasan pemerintah guna menjaga harga, memperkuat cadangan, serta ketahanan pangan nasional.

“Penyerapan gabah yang kami lakukan merupakan penugasan negara. Selama masih terdapat hasil panen petani yang harus diserap sesuai ketentuan, Bulog akan terus hadir menjalankan tugas tersebut secara konsisten sepanjang tahun,” kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi terkait dinamika pasokan gabah pada akhir musim panen.

Mengenai hal tersebut, Rizal menegaskan kegiatan penyerapan gabah hasil panen petani tetap dilaksanakan secara berkelanjutan sepanjang tahun sebagai pelaksanaan penugasan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026.

Rizal menyampaikan pihaknya berkewajiban hadir untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik dan memperoleh harga yang layak sesuai ketentuan pemerintah.

Ia menyebutkan hingga 29 Juni 2026 realisasi penyerapan gabah beras dalam negeri yang dilakukan BUMN pangan tersebut telah mencapai 3,24 juta ton setara beras atau sebesar 81 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun.

Menurutnya, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 menjadi landasan bagi perusahaan dalam memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP), menjaga stabilitas harga gabah di tingkat petani, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional.

Bulog memahami adanya berbagai masukan dari pelaku usaha penggilingan padi mengenai dinamika pasokan gabah. Namun demikian, penugasan penyerapan gabah merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi petani sebagai produsen utama pangan nasional.

“Kami menghormati setiap masukan dari seluruh pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, Bulog memiliki tanggung jawab untuk menjalankan amanat pemerintah," ucap Rizal.

"Prinsip kami adalah menjaga keseimbangan, melindungi petani, memperkuat cadangan pangan nasional, serta membangun kolaborasi dengan seluruh pelaku usaha perberasan,” tambahnya.

Bulog menegaskan keberadaannya bukan untuk bersaing dengan penggilingan padi maupun pelaku usaha lainnya, melainkan menjadi instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas perberasan nasional.

"Selama ini Bulog juga menjalin kemitraan dengan ribuan penggilingan padi di berbagai daerah dalam pengadaan beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah," kata dia.

Ke depan, tambah Rizal, Bulog akan terus melaksanakan penugasan pemerintah secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan ekosistem perberasan nasional yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional

Gorontalo (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Pekan Nasional (Penas) Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) XVII Tahun 2026 di Provinsi Gorontalo, menjadi momentum strategis memperkuat ketahanan pangan nasional, sektor pertanian dan perikanan.

Ahmad Rizal di Gorontalo, Selasa mengatakan berada di daerah itu untuk mengawal langsung persiapan puncak kegiatan Penas KTNA XVII.

Penas KTNA, kata dia, merupakan ajang penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh pemangku kepentingan pangan.

"Bulog siap mendukung dan bersinergi dengan seluruh pihak agar penyelenggaraan kegiatan ini berjalan sukses, aman dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan ketahanan pangan nasional," katanya.

Penas KTNA XVII Tahun 2026 menjadi salah satu agenda nasional strategis yang mempertemukan petani, nelayan, penyuluh, akademisi, pelaku usaha dan pemerintah dari seluruh Indonesia.

Ia mengatakan kehadiran Presiden Republik Indonesia pada acara puncak diharapkan menjadi penguat semangat transformasi sektor pangan menuju terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan.

Melalui koordinasi yang intensif bersama TNI, Polri, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, Perum Bulog optimistis pelaksanaan Penas KTNA XVII Tahun 2026 di Gorontalo, dapat berlangsung dengan aman, tertib dan sukses.

Pihaknya pun melakukan serangkaian koordinasi dengan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo, guna memastikan kesiapan pelaksanaan acara puncak yang rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Rangkaian koordinasi dilakukan Ahmad Rizal diawali dengan kunjungan ke Markas Komando Resor Militer (Makorem) 133/Nani Wartabone yang disambut langsung oleh Komandan Korem (Danrem) 133/Nani Wartabone Brigjen TNI Hardo Sihotang.

Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai aspek kesiapan pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dukungan pengamanan dan kelancaran agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari seluruh Indonesia.

Selanjutnya, ia melakukan kunjungan ke Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo dan diterima langsung oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo Inspektur Jenderal Polisi Widodo.

Pertemuan tersebut membahas sinergi dan langkah-langkah strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memastikan seluruh rangkaian kegiatan Penas KTNA berjalan aman dan lancar.

Sebagai bagian dari koordinasi lintas sektor, Ahmad Rizal juga menghadiri rapat persiapan yang diselenggarakan di Rumah Dinas Gubernur Gorontalo.

Rapat tersebut dipimpin langsung Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, dan dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo serta berbagai pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Susanti Sako
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen perusahaan mengawal swasembada pangan yang berkelanjutan melalui penguatan penyerapan hasil panen, stabilisasi pasokan, dan keberpihakan kepada petani dan nelayan.

"Bulog berkomitmen untuk terus hadir mendukung petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan nasional dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan sebelumnya komitmen tersebut juga disampaikan dalam agenda Temu Wicara Pekan Nasional Petani Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo yang diikuti lebih dari 370 petani dan nelayan dari seluruh Indonesia.

Rizal menyampaikan pencapaian swasembada pangan tidak dapat dilepaskan dari kerja keras para petani, nelayan, dan pelaku pangan di seluruh nusantara.

Ia mengatakan Bulog sebagai badan usaha milik negara (BUMN) sektor pangan akan terus memperkuat perannya sebagai stabilisator pangan sekaligus mitra strategis bagi petani dengan memastikan hasil panen terserap pada harga yang adil.

Menurut Rizal, petani dan nelayan merupakan pahlawan pangan bangsa yang memiliki peran besar dalam menjaga ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia sehingga harus mendapat dukungan yang berkelanjutan.

Dia menegaskan ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan stok, tetapi juga tentang keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan yang menjadi ujung tombak produksi nasional.

Karena itu, Bulog akan terus hadir sebagai mitra strategis melalui penyerapan hasil panen, penguatan cadangan pangan, serta stabilisasi pasokan dan harga guna mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional.

Sebagai salah satu langkah konkret, Bulog terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, khususnya gabah kering panen (GKP) sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.

Berdasarkan data per 19 Juni 2026, lanjut Rizal, realisasi pengadaan beras Perum Bulog telah mencapai 3.151.332 ton atau 78,55 persen dari target pengadaan tahun 2026 yang diproyeksikan sebesar kurang lebih 4 juta ton.

Selain pengadaan, perusahaan itu juga menjalankan fungsi stabilisasi hilir melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta bantuan pangan yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Hingga saat ini, stok beras yang dikelola Bulog tercatat mencapai 5,19 juta ton, menjadi modal penting dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Melalui SPHP, Bulog telah menyalurkan lebih dari 357 ribu ton beras ke pasar rakyat, ritel modern, Gerakan Pangan Murah (HPM), dan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal menambahkan, swasembada pangan harus dijaga melalui kolaborasi berkelanjutan. Petani dan nelayan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan pangan nasional.

Oleh karena itu, kata Rizal, forum tersebut menjadi momentum penting untuk mendengar aspirasi, memperkuat jejaring, dan memastikan kebijakan pangan berjalan semakin dekat dengan kebutuhan pelaku di lapangan.

Perum Bulog menegaskan perannya sebagai bagian dari orkestrasi besar pemerintah dalam menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan nasional, sekaligus memperkuat keberpihakan kepada petani, nelayan, dan seluruh pelaku pangan Indonesia.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan kesiapan perusahaan melaksanakan penugasan tambahan program bantuan pangan selama tiga bulan mulai Juli 2026 guna mendukung ketahanan pangan nasional.

"Bulog siap untuk melaksanakan penugasan tambahan pemerintah dalam program bantuan pangan selama tiga bulan yang akan dimulai pada Juli 2026," kata Rizal dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Rizal menegaskan pihaknya siap menjalankan penugasan tersebut dengan dukungan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mana saat ini mencapai 5,3 juta ton hingga awal Juni 2026.

Selain itu, didukung pula infrastruktur pergudangan yang tersebar di seluruh Indonesia, serta jaringan distribusi yang telah teruji dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.

"Kami optimistis program ini dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rizal.

Menurutnya, penyaluran bantuan pangan merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan, memperkuat daya beli masyarakat, serta membantu menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen.

Adapun tambahan bantuan pangan berupa komoditas beras itu telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Perkembangan Harga Komoditas Pangan yang diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Selasa (9/6).

Selain program bantuan pangan, dalam Rakortas juga dibahas rencana pemberian subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan alokasi awal sebanyak 250.000 ton yang pelaksanaannya akan ditugaskan kepada Perum Bulog guna menjaga keterjangkauan harga kedelai bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Rizal menambahkan Bulog akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan seluruh penugasan pemerintah di bidang pangan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan sejumlah langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Terdapat beberapa fokus utama yang menjadi perhatian dan penugasan bagi Perum Bulog.

"Pemerintah menugaskan Bulog untuk melanjutkan program bantuan pangan selama tiga bulan kepada 33,2 juta keluarga yang akan dimulai pada bulan Juli 2026," kata Zulhas di Jakarta, Selasa (9/6).

Program itu diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu stabilisasi harga pangan, khususnya pada periode masa tanam dan musim paceklik yang berpotensi mempengaruhi pasokan pangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan program Beras Kita Premium guna membantu menstabilkan harga beras premium yang mengalami kenaikan di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas Perkembangan Harga Komoditas Pangan di Jakarta, Selasa.

“Kami hanya mengusulkan untuk membuat Beras Kita Premium,” kata Ahmad usai rapat.

Menurut dia, program tersebut dirancang dengan konsep serupa Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang selama ini difokuskan untuk beras medium.

Ia mengatakan usulan program tersebut muncul karena harga beras premium mengalami kenaikan meski harga beras medium masih relatif stabil.

"Beras medium aman, stabil. Hanya beras premium yang agak meningkat. Tadi saya memberikan saran di rapat dibuatkan Program Beras Kita Premium, seperti beras SPHP," ujarnya.

Ahmad menyebutkan harga Beras Kita Premium yang diusulkan berada pada kisaran Rp14.900 per kg.

Menurut dia, usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum mendapatkan persetujuan resmi.

“Nah ini kan saya baru mengajukan saran. Belum di-approve,” ungkap Ahmad.

Ia mengatakan program tersebut nantinya menggunakan stok beras pemerintah dengan mekanisme stabilisasi harga seperti SPHP agar gejolak harga beras premium dapat ditekan.

Program SPHP sendiri selama ini difokuskan untuk menjaga stabilitas harga beras medium melalui penyaluran cadangan beras pemerintah ke pasar.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga rata-rata nasional beras medium tercatat Rp13.766 per kg, sedangkan beras premium berada di level Rp15.455 per kg.

Usulan Beras Kita Premium diharapkan dapat menjadi instrumen tambahan untuk menjaga keterjangkauan harga beras premium di tengah meningkatnya permintaan masyarakat.

Ahmad menyebutkan bahwa usulan tersebut masih didiskusikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan kementerian/lembaga terkait.

"Sedang didiskusikan dulu. Nah, mudah-mudahan ada, sehingga nanti (harga beras premium) turun. As soon as possible, biar masyarakat tenang," tuturnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan dipercepat guna menjaga stabilitas harga beras dan keterjangkauan bagi masyarakat.

"Bulog memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras SPHP ke berbagai wilayah," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Dia menegaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah.

Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke sejumlah pasar rakyat.

Hingga awal Juni 2026, tambah Rizal, stok beras yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,3 juta ton. Jumlah itu sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan program bantuan pangan, SPHP, serta berbagai intervensi pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di seluruh Indonesia.

Dia menyebutkan hingga 6 Juni 2026 penyaluran bantuan pangan beras telah terealisasi hampir 60 persen atau telah diterima oleh hampir 20 juta penerima bantuan pangan (PBP) dari total target 33,2 juta PBP.

Adapun setiap warga penerima manfaat mendapatkan beras 20 kilogram alokasi Februari-Maret 2026. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni kepada keluarga yang telah terdaftar dan berhak menerima bantuan.

"Percepatan penyaluran bantuan pangan akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen," kata Rizal.

Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP hingga mencapai 315 ribu ton ke sejumlah saluran distribusi resmi, termasuk pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Rizal menjelaskan beras SPHP merupakan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras dengan harga terjangkau.

"Oleh karena itu, penyalurannya terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” tambah Rizal.

Pemerintah menilai kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga di pasar.

Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional.

Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional.

“Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang karena stok beras nasional dalam kondisi sangat mencukupi," tegasnya.

Dia menambahkan Bulog bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil dan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan penyerapan gabah petani secara nasional telah menembus tiga juta ton setara beras dari target empat juta ton sepanjang 2026.

"Hingga 3 Juni 2026, realisasi serapan gabah dan beras petani telah mencapai 3.008.626 kg setara beras atau 3,01 juta ton, sekitar 75 persen dari target nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah," kata Rizal saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan capaian itu menjadi tonggak penting dalam sejarah pengadaan pangan nasional. Dalam waktu kurang dari enam bulan, Bulog mendekati target tahunan yang selama ini menjadi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, penguatan cadangan pangan pemerintah, dan stabilitas harga pangan nasional.

"Perum Bulog kembali mencatatkan capaian monumental dalam pelaksanaan penugasan pemerintah untuk pengadaan gabah dan beras dalam negeri," ujarnya.

Ia menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani, pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, penyuluh pertanian, penggilingan padi hingga seluruh insan Bulog yang bekerja tanpa mengenal waktu selama musim panen berlangsung.

"Ini menunjukkan negara hadir secara nyata untuk memastikan hasil panen petani terserap dengan baik sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional," ucap Rizal.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti kebijakan pemerintah dalam menjaga harga gabah kering petani melalui penetapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg) berjalan efektif dan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan keberhasilan serapan itu juga berdampak langsung terhadap penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini berada pada level tertinggi dalam sejarah modern pengelolaan pangan nasional.

Stok beras yang dikelola Bulog telah melampaui lima juta ton, sehingga memberikan jaminan ketersediaan pangan yang kuat untuk menghadapi berbagai kebutuhan pemerintah, mulai dari stabilisasi harga, bantuan pangan, hingga mitigasi potensi bencana dan gejolak pasar.

Bulog optimistis target pengadaan empat juta ton setara beras pada 2026 dapat tercapai bahkan sebelum akhir tahun.

Dengan masih berlangsungnya musim panen di sejumlah wilayah strategis, perusahaan BUMN pangan itu akan terus mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani melalui sinergi yang semakin kuat bersama seluruh pemangku kepentingan.

Rizal menambahkan capaian itu sekaligus menjadi bukti nyata Indonesia semakin kokoh menuju kemandirian dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Di tengah berbagai tantangan global, Bulog hadir sebagai instrumen negara yang memastikan hasil kerja keras petani terserap secara optimal, kesejahteraan petani meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin.

"Kami akan terus berada di garis depan menjaga pangan Indonesia. Keberhasilan serapan mencapai tiga juta ton ini bukan hanya angka, tetapi wujud nyata keberpihakan negara kepada petani dan komitmen bersama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Rizal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog memaksimalkan penyaluran bantuan pangan setelah pemerintah memperpanjang tenggat distribusi hingga Juni 2026 guna memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh bantuan sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

"(Dengan) perpanjangan (waktu salur) kami bersyukur karena memang masih banyak yang belum tersalurkan," kata Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di sela pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat.

Perum Bulog sebelumnya diberi tenggat waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei 2026 untuk alokasi bantuan Februari-Maret.

Oleh karena itu, dia menyambut positif rencana tambahan waktu penyaluran karena masih terdapat bantuan pangan yang belum tersalurkan kepada masyarakat penerima manfaat di berbagai daerah.

Ia mengatakan tambahan waktu distribusi diharapkan mampu meningkatkan realisasi penyaluran bantuan pangan hingga mencapai 100 persen sehingga seluruh target penerima manfaat dapat terpenuhi secara optimal.

"Dengan (perpanjangan) waktu salur harapannya bisa mencapai 100 persen," ucapnya.

Dia juga memastikan ketersediaan stok beras pemerintah dalam kondisi aman karena saat ini perusahaan BUMN pangan itu mengelola cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai sekitar 5,3 juta ton.

Stok beras tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mendukung kelancaran program bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat penerima manfaat.

Bulog mencatat hingga 29 Mei 2026 realisasi bantuan pangan telah mencapai 47 persen dari target 33,2 juta penerima manfaat dengan penyaluran mencapai 308 ribu ton beras dan 62 ribu ton Minyakita.

Sebelumnya, Rizal menjelaskan keterlambatan penyaluran bantuan tersebut disebabkan faktor administratif yang baru diterima pada akhir Maret 2026 serta bertepatan dengan momentum Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, yang membutuhkan penyesuaian distribusi.

Selain itu, keterbatasan pasokan minyak goreng dari skema domestic market obligation (DMO) turut mempengaruhi percepatan distribusi, sehingga penyaluran diprioritaskan untuk kebutuhan selama Ramadan dan Idul Fitri.

Selama momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), khususnya Ramadhan dan Idul Fitri 2026, Bulog fokus menjaga stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tersebut guna mengendalikan inflasi.

Ia juga menjelaskan keterbatasan pasokan minyak goreng mencapai 35 persen dari skema DMO dari Kementerian Perdagangan membuat distribusi saat itu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Ramadhan dan Idul Fitri.

Ke depan Bulog akan mempercepat penyaluran bantuan pangan sesuai arahan pemerintah, dengan memastikan distribusi berjalan lebih optimal dan tepat sasaran bagi masyarakat penerima manfaat.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan tenggat penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk alokasi Februari-Maret 2026 diperpanjang hingga Juni 2026.

"Dalam Rakornis (rapat koordinasi teknis) di Kemenko Perekonomian diputuskan banpang (bantuan pangan) diperpanjang sampai Juni," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Senin (25/5).

Pemerintah memastikan implementasi program bantuan pangan turut andil mendukung stabilitas harga pangan, termasuk komoditas minyak goreng.

Bapanas bersama Perum Bulog berkomitmen untuk terus mendistribusikan bantuan pangan yang telah diperpanjang kembali hingga Juni mendatang.

Ketut menjelaskan perpanjangan pelaksanaan program bantuan pangan hingga Juni dibutuhkan sebagai salah satu instrumen stabilisasi harga.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga ekspor beras Indonesia ke Malaysia akan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) domestik guna meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan petani.

Ditemui usai pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan penetapan harga ekspor dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar ekspor beras Indonesia mampu memberikan keuntungan bagi petani serta meningkatkan penerimaan negara.

"Karena sesuai arahan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) kemarin harga yang kita ekspor harus menguntungkan untuk petani, untuk bangsa dan negara kita," kata Rizal.

Menurut dia, harga ekspor beras Indonesia ke Malaysia berpotensi lebih tinggi dibandingkan penawaran sebelumnya yang berada pada kisaran Rp16.000 per kilogram dari pihak Malaysia.

"Ya, insya Allah seperti itu ya (harga ekspor beras di atas Rp16.000 per kilogram)," ujarnya.

Rizal mengatakan Bulog bersama tim dari Kementerian Pertanian berencana melakukan kunjungan ke Sarawak, Malaysia, setelah momentum Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi untuk membahas rencana ekspor beras Indonesia.

Menurut dia, kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan jumlah kebutuhan beras yang akan diekspor sekaligus membahas komposisi harga dan skema perdagangan terbaik bagi kedua negara nantinya.

"Rencana habis Idul Adha ini dalam waktu dekat kami akan ke Sarawak Insya Allah dengan tim dari Kementerian Pertanian untuk sekaligus memastikan berapa jumlahnya dan berapa harga fiksnya," ucapnya.

Selain itu, pembahasan teknis juga akan mencakup mekanisme pengiriman beras apakah dilakukan melalui skema pelabuhan ke pelabuhan atau pembelian langsung di Pelabuhan Priok Jakarta.

Ia mengatakan keputusan mekanisme pengiriman nantinya dibahas lebih lanjut bersama pihak Malaysia agar proses ekspor berjalan efektif sekaligus memberikan keuntungan optimal bagi kedua belah pihak.

"Nanti kita setelah diskusi di sana (Malaysia). Apakah kita port to port atau mereka langsung beli di kita di Pelabuhan Priok," bebernya.

Meski begitu, ia menyebut Bulog masih akan berdiskusi dengan jajarannya terutama direktur pemasaran dan juga Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman untuk menentukan harga terbaik sebelum pelaksanaan ekspor beras ke Malaysia secara resmi.

"Ini untuk minta petunjuk yang terbaik seperti apa," beber Rizal.

Bulog optimistis rencana ekspor beras tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan pangan regional sekaligus membuka peluang peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan perekonomian nasional.

Adapun harga eceran tertinggi (HET) beras premium berdasarkan regulasi zonasi Badan Pangan Nasional berada pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.800 per kilogram menyesuaikan wilayah penjualan di berbagai daerah Indonesia.

Sebelumnya, dalam peluncuran 1.061 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5), Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung langsung kesiapan Bulog menghadapi peluang ekspor beras Indonesia.

Di tengah pidatonya, Presiden tiba-tiba memanggil Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang berada di bawah panggung. Prabowo mengingatkan agar beras Indonesia tidak dijual terlalu murah saat masuk pasar ekspor.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan petugas penyerapan gabah tetap bekerja tanpa libur di tengah kebijakan work from home (WFH) demi menjaga stok pangan dan memperkuat capaian swasembada beras.

Ditemui usai pemotongan hewan kurban di Jakarta, Jumat, Rizal mengatakan petugas penyerapan gabah tidak mengenal hari libur karena mereka harus selalu berada di lokasi panen untuk memastikan hasil petani terserap optimal setiap hari.

"Kalau (petugas) yang serap gabah, enggak ada WFH dia. Enggak ada tanggal merah dia. Petani tiap hari panen, kalau ada panen ya, dia (petugas penyerap gabah) ada di situ," kata Rizal.

Selain itu, Rizal menyebutkan pekerja gudang Bulog juga tetap beroperasi selama 24 jam penuh dan tujuh hari dalam sepekan guna menerima pasokan gabah dari berbagai daerah sentra produksi nasional.

Ia mengatakan tingginya volume gabah yang masuk membuat aktivitas gudang Bulog semakin sibuk karena arus penyerapan hasil panen petani meningkat signifikan sepanjang musim panen tahun ini.

Dia menyebut pekerja gudang kini hampir tidak memiliki waktu istirahat karena setiap hari harus menangani masuknya gabah dan beras dalam jumlah besar.

Bulog juga terus menambah kapasitas penyimpanan melalui penyediaan gudang baru setelah sebagian besar gudang yang tersedia saat ini berkapasitas sekitar 4 juta ton terisi penuh oleh stok hasil serapan petani di dalam negeri.

"Sekarang kita cari tambahan (sewa) gudang gudang (swasta kapasitas) 2 juta ton," ujar dia.

Menurut dia, tingginya penyerapan gabah menjadi bukti produksi pertanian nasional mengalami peningkatan sekaligus menunjukkan kepercayaan petani terhadap Bulog sebagai penyangga pangan pemerintah nasional.

Bulog masih mengandalkan kerja sama dengan berbagai mitra maklon untuk memperkuat penyerapan gabah karena keterbatasan jumlah tenaga kerja organik yang dimiliki perusahaan hingga saat ini.

Ia menjelaskan jumlah pegawai organik Bulog hanya sekitar 4 ribu orang dan bersama tenaga outsourcing total keseluruhan pekerja perusahaan diperkirakan mencapai sekitar 10 ribu orang secara nasional.

Dari jumlah tersebut, tenaga yang benar-benar dapat diterjunkan langsung ke lapangan diperkirakan hanya sekitar hingga 3 ribu orang untuk mendukung penyerapan gabah petani secara nasional.

Lebih lanjut Rizal juga mengatakan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029 berdampak positif terhadap mutu beras nasional karena proses penyerapan kini lebih selektif dibandingkan sebelumnya.

Inpres itu menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen tetap berada di angka Rp6.500 per kilogram dengan segala kualitas yang telah memasuki usia panen di tingkat petani.

Inpres tersebut juga menetapkan target pengadaan gabah atau setara beras untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak empat juta ton sepanjang 2026.

Menurut dia, pengawasan kualitas gabah yang semakin ketat membuat stok beras pemerintah menjadi lebih baik sehingga kualitas cadangan pangan nasional dapat terus terjaga dengan optimal.

Ia mengakui sebelumnya sempat ditemukan praktik gabah berkualitas buruk sehingga menurunkan mutu hasil serapan dan merugikan proses penyimpanan di gudang Bulog nasional.

"Dampaknya sekarang bagus, berasnya lebih bagus. Kalau kemarin mohon maaf ada yang rendemennya rendah," kata Rizal.

Bulog memperkuat sistem jemput gabah langsung ke lokasi panen bersama pendampingan Babinsa agar proses penyerapan berjalan transparan sekaligus meminimalkan praktik kecurangan di lapangan.

Bulog mencatat penyerapan hasil panen petani hingga akhir Mei 2026 telah mencapai sekitar 2,96 juta ton setara beras atau 74 persen dari target 4 juta ton sepanjang tahun ini.

Perusahaan BUMN pangan tersebut juga mengelola stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton hingga akhir Mei 2026 guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026