Bisnis.com, SURABAYA — Akademisi menyoroti adanya tantangan ekonomis dan indikasi ketidaksesuaian (mismatch) yang signifikan dalam upaya pemenuhan infrastruktur penyimpanan energi baterai (BESS) nasional, yang telah diatur dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Managing Director of Research and Innovation CESGS Universitas Airlangga Fajar Kristanto mengungkapkan bahwa dokumen RUPTL yang diterbitkan atas kerja sama Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), dan beberapa BUMN energi tersebut telah merancang peta jalan kapasitas penyimpanan energi listrik nasional yang masif hingga 2034.

"Kementerian ESDM bekerja sama dengan PLN, dan beberapa BUMN di bidang energi ya. Itu sudah menerbitkan RUPTL. Sederhananya adalah itu rencana penyelenggara penyediaan listrik nasional mulai tahun 2025 hingga tahun 2034. Di dalam dokumen tersebut sebenarnya mereka sudah merencanakan hingga 2034," ujar Fajar, dikutip Kamis (4/6/2026).

Namun, tutur dia, realisasi kapasitas saat ini dinilai masih jauh panggang dari api. Fajar memaparkan pemerintah telah memproyeksikan kapasitas sebesar 10,3 Gigawatt (GW) khusus untuk storage, yang terbagi ke dalam dua kategori, yakni pumped storage dan Battery Energy Storage System (BESS).

Berdasarkan simulasi dua skenario utama dalam RUPTL yaitu skenario Renewable Energy BESS sebagai basis utama dan skenario Accelerated Renewable Energy Development (ARET), PLN diproyeksikan membutuhkan kapasitas penyimpanan baterai berkisar antara 2,46 GW hingga 6,01 GW hingga 2034.

"Pada dasarnya ARET itu selalu energi terbarukannya, pembangkit listrik terbarukannya itu jauh lebih besar daripada baterai ini. Sehingga ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa PLN hingga 2034 setidaknya akan membutuhkan storage baterai, hanya dari PLN, belum dari EV dan lain sebagainya, mulai range 2,46 sampai 6,01 GW," bebernya.

Fajar menggarisbawahi adanya disparitas yang sangat lebar antara kebutuhan regulasi dan kondisi riil di lapangan berdasarkan data publik yang tersedia saat ini, di mana BESS yang dimiliki dan dikelola oleh PT PLN hanya tercatat sebesar 5 MW.

"Sayangnya kondisi per saat ini berdasarkan informasi publik yang ada adalah per sampai sekarang itu hanya ada pilot project BESS baterai yang di PLN itu hanya 5 MW," tegasnya.

Fajar menyatakan untuk mencapai target mendekati 6.000 MW dari capaian saat ini yang baru menyentuh 5 MW, diperlukan lompatan kapasitas pasokan yang harus berjalan secara luar biasa. Ironisnya, rantai pasok industri baterai dalam negeri saat ini justru belum berorientasi pada pemenuhan target domestik tersebut.

"Yang dibutuhkan hingga 6.000 [megawatt], sampai per sekarang itu cuma 5 [megawatt], dan itu akan butuh sangat besar sekali eskalasinya hingga mencapai 6.000 [megawatt]. Apakah ada produksi yang di Indonesia? Ternyata ada, tapi sayangnya produksi yang di Indonesia digunakan untuk ekspor. Bukan untuk pemenuhan kebutuhan lokal," jelasnya.

Padahal, dokumen RUPTL secara eksplisit mengamanatkan PLN untuk melokalisasi seluruh rantai pasok (supply chain) penyediaan energi, termasuk produksi baterai. Kondisi ekosistem saat ini dinilai memicu fenomena ketidaksesuaian pasar yang unik.

"Padahal di dalam RUPTL, jelas terjelaskan bahwa memang PLN ingin melokalisasi seluruh supply chain yang dibutuhkan, termasuk salah satunya adalah penyediaan baterai, tapi entah kenapa ini seperti fresh graduate tidak ketemu calon company gitu ya, ada mismatch. Jadi mismatch-nya tidak hanya terjadi di calon pekerja, tapi juga di penyediaan baterai," kata Fajar.

Dari sisi kelayakan ekonomis, hasil studi dari berbagai instansi global menunjukkan indikator positif berupa penurunan biaya modal (Capital Expenditure/CapEx) dan biaya operasional (Operational Expenditure/OpEx) sistem baterai skala besar untuk PLTS per KWh secara konsisten dari tahun 2017 hingga 2025. Penurunan harga ini terjadi akibat kemajuan teknologi dan peningkatan skala ekonomis produksi.

Fajar menyebut keunggulan operasional ini dinilai krusial lantaran sistem berbasis baterai dan PLTS memiliki risiko paparan (exposure) yang sangat minim terhadap dinamika harga minyak mentah dunia. Urgensi penyediaan baterai dinilai akan semakin mendesak menyusul kebijakan PLN yang melonggarkan regulasi bagi sektor rumah tangga untuk mengadopsi 100% listrik dari panel surya secara mandiri.

Kendati demikian, implementasi skenario ARET dengan durasi penyimpanan optimal, dengan rata-rata 4 jam, dipastikan menuntut kekuatan finansial yang luar biasa besar di tengah dinamika nilai tukar mata uang rupiah yang semakin terdepresiasi terhadap mata uang asing saat ini.

"Bilamana kebutuhan PLN sesuai dengan RUPTL itu semuanya terpenuhi, baik dari skenario baseline-nya mereka, dan juga bilamana menggunakan skenario ARET, dan secara rata-rata biasanya membutuhkan durasi 2 jam, itu menghasilkan sekitar US$616 juta. Jika durasi 4 jam, dan menggunakan skenario ARET bisa sampai membutuhkan US$3,01 miliar atau setara kurang lebih Rp53,6 triliun hanya untuk mensuplai kebutuhan PLN dan ini hanya untuk baterai. Tidak termasuk untuk rumah tangga, perusahaan, industri dan lain sebagainya," urainya.

Untuk memberikan gambaran konkret mengenai besarnya nilai investasi Rp53,6 triliun tersebut bagi kebutuhan penyimpanan energi PLN saja, Fajar menyandingkannya dengan volume komoditas pasar otomotif dan logam mulia di Indonesia.

"Nah, ini Rp53,6 triliun setara kurang lebih 200.000 Toyota Avanza, sebagai informasi selama setahun di seluruh Indonesia, Avanza itu hanya terjual 40.000 hanya setahun, dan itu juga membutuhkan 200.000 atau 19,15 ton emas Antam," pungkasnya.

Fajar mengungkapkan tantangan mendasar lainnya di tingkat regulator. Berdasarkan hasil komunikasi langsung dengan otoritas energi nasional, pemerintah dinilai belum memayungi ekosistem hilirisasi ini dengan regulasi yang spesifik dan kontekstual bagi karakteristik industri baterai.

"Kami pernah beraudiensi dengan Kementerian ESDM, dan sayangnya mereka masih belum punya kerangka framework secara spesifik untuk industri baterai di Indonesia harus bagaimana. Kalau framework green chain framework, green supply chain framework, itu masih bersifat umum dan sudah diadopsi oleh semua industri. Tentu industri baterai memiliki spesifikasi tersendiri yang perlu harus diperhatikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Turunnya harga baterai dan panel surya global mulai mengubah peta keekonomian transisi energi.

Meski demikian, murahnya teknologi dinilai belum cukup untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa kepastian proyek dan eksekusi pengadaan yang konsisten.

Laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil.

Dalam laporan bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.

Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.

Penurunan biaya tersebut ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.

IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehingga firm cost berpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya akan mendukung penuh penggunaan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengakselerasi transisi energi.

"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid," kata Eniya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Dia juga mengatakan semua bentuk dari BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak hanya pada PLTS.

Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebut salah satu upaya transisi energi akan dilakukan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.

Kemudian, pasal 4 beleid yang sama menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik salah satunya dilaksanakan melalui dedieselisasi.

"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu," demikian kutipan peraturan tersebut.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS, serta pumped-storage hydropower.

Secara terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari mengatakan penurunan harga baterai yang menjadi komponen BESS akan menjadi game changer bagi industri PLTS nasional.

Dia menuturkan, teknologi BESS dinilai mampu mengatasi kekhawatiran berbagai pihak terhadap ketidakstabilan pasokan listrik dari energi surya.

“Dengan adanya BESS maka intermitensi [intermittency] yang sering dikhawatirkan para pihak bisa diatasi,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Mada menuturkan hambatan utama pengembangan BESS sebelumnya berada pada aspek harga. Biaya investasi baterai yang tinggi membuat implementasi penyimpanan energi dalam skala besar belum ekonomis.

Namun, tren penurunan harga baterai global dinilai mulai mengubah perhitungan keekonomian proyek PLTS. Kondisi tersebut membuka peluang pemanfaatan BESS secara masif untuk mendukung sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan.

“Tetapi karena harga terus turun, pemanfaatan dalam skala besar akan menjadi solusi,” ujarnya.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan harga baterai yang makin murah memang akan membantu pengembangan energi surya secara bertahap. Namun, dia menilai tantangan utama saat ini bukan pada teknologi BESS, melainkan kepastian soal keberlanjutan proyek-proyek PLTS di lapangan.

“Baterai akan membantu secara bertahap tetapi PR pertamanya memastikan ada proyek yang benar berjalan,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah pedesaan sebenarnya dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada tahap awal, khususnya untuk menopang kebutuhan listrik malam hari. Namun, konsep tersebut hingga kini belum terealisasi secara luas.

Putra menilai pengembangan PLTS plus BESS di Indonesia juga masih berada pada tahap sangat awal. Saat ini, kapasitas PLTS nasional bahkan masih di bawah 1 GW atau hanya sekitar 0,4% dari total listrik PLN.

Kondisi itu membuat keberadaan BESS belum menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi surya nasional. Meski demikian, kebutuhan baterai dan penguatan jaringan listrik akan makin penting seiring dengan meningkatnya kapasitas PLTS ke depan.

Dia menambahkan tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS dan BESS saat ini terletak pada aspek eksekusi proyek dan kepastian pasar. Putra menilai konsistensi PLN dalam melakukan pengadaan listrik masih menjadi ganjalan utama yang diperhatikan pelaku usaha.

Menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan proyek transisi energi skala besar atau Giga One saat ini akan menjadi perhatian banyak pihak untuk mengukur keseriusan pemerintah dan PLN dalam mempercepat transisi energi.

Di sisi lain, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Namun, Putra menilai target besar tersebut hanya akan dipercaya pasar apabila diikuti dengan rencana pengadaan yang jelas dan kredibel.

Dia menekankan pelaku usaha membutuhkan kepastian proyek, baik dalam jangka pendek satu tahun maupun dalam horizon tiga hingga lima tahun ke depan.

“Yang dinantikan adalah eksekusi contoh proyek prioritasnya. Sebagai negara Asean terbesar tapi kapasitas PLTS terendah, prioritas pertama adalah kredibilitas eksekusi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan perkembangan teknologi akan terus menekan harga PLTS dan BESS dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong lokalisasi industri panel surya dan baterai di dalam negeri.

“Agar industri ini juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia,” ujarnya.

Tata mengatakan, target pengembangan energi surya hingga 2029 berpotensi menjadi titik awal terbentuknya pasar bagi industri PLTS dan BESS nasional. Dia memperkirakan kapasitas sekitar 10 GW dapat menjadi fase awal pembentukan pasar sebelum pengembangan energi surya tumbuh lebih agresif.

“Saya melihat target sampai 2029 itu menciptakan market tipping point bagi energi surya, termasuk melalui PLTS dan BESS. Kira-kira 10 GW. Nah, 100 GW harus menjadi ambisi jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, ketika pasar mulai terbentuk, model bisnis makin jelas, serta kebijakan dan insentif makin matang, pengembangan energi surya akan tumbuh secara alami mengikuti kebutuhan pasar

Bisnis.com, JAKARTA — Pengembangan energi terbarukan berpotensi mendapat dorongan signifikan seiring dengan penurunan biaya penyimpanan energi baterai ke rekor terendah pada 2025. Tren ini memperbaiki nilai keekonomian proyek-proyek yang mengombinasikan baterai dengan pembangkit surya dan angin, sekaligus membantu mengatasi pembatasan produksi (curtailment).

Biaya penyimpanan baterai turun lebih dari seperempat sepanjang tahun lalu. BloombergNEF (BNEF) mencatat levelized cost of electricity (LCOE) untuk proyek baterai berdurasi empat jam secara standalone merosot 27% secara tahunan menjadi US$78 per megawatt-jam (MWh) pada 2025. Harga ini diproyeksikan turun lagi menjadi US$58 per MWh pada 2035.

“Seiring biaya yang terus menurun, kami memperkirakan penyimpanan baterai akan memperkuat pendapatan proyek surya, mendukung ekspansi energi terbarukan secara lebih luas, serta mempercepat peralihan menuju sistem penyeimbang berbasis penyimpanan dibandingkan pembangkit puncak berbasis fosil,” ujar Amar Vasdev, Senior Energy Economics Associate BNEF sekaligus penulis utama laporan, dikutip dari Bloomberg.

Penurunan biaya baterai dinilai krusial karena teknologi ini mampu menyerap kelebihan listrik pada siang hari dan melepaskannya saat permintaan memuncak pada malam hari. Hal ini makin penting ketika lonjakan kapasitas surya dan angin di sejumlah negara mulai membebani jaringan listrik dan memaksa pembatasan produksi energi terbarukan.

Adopsi penyimpanan energi yang lebih luas juga meningkatkan ketahanan infrastruktur kelistrikan di tengah lonjakan permintaan listrik, serta membantu meredam dampak badai musim dingin ekstrem di AS bulan lalu.

Bagi negara berkembang, penyediaan energi bersih yang lebih murah dan andal menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing terhadap bahan bakar fosil dan mendorong dekarbonisasi.

BNEF mencatat penyimpanan baterai menghadapi tren yang kontras pada 2025 di tengah kenaikan biaya pada sejumlah teknologi energi lain akibat kendala rantai pasok dan faktor lain, termasuk pembangkit angin, proyek surya fixed-axis, dan turbin gas siklus gabungan.

Penurunan harga sel baterai, peningkatan desain, serta kompetisi yang lebih ketat mendorong efisiensi biaya, bahkan melampaui proyeksi awal BNEF yang memperkirakan penurunan 11% pada 2025.

Dalam laporan terpisah bulan lalu, BNEF memproyeksikan kapasitas penyimpanan energi stasioner akan meningkat sepertiga pada 2026 menjadi 122,5 gigawatt (GW). Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan di Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Peningkatan instalasi didorong ekspansi proyek skala utilitas, permintaan sektor residensial, serta integrasi baterai dengan pembangkit surya.

Meski biaya pembiayaan lebih tinggi serta tekanan kebijakan proteksionis dan gangguan rantai pasok masih membayangi, BNEF memperkirakan inovasi dan kompetisi akan terus menekan biaya energi bersih.

Hingga 2035, tambahan penurunan LCOE diproyeksikan mencapai 30% untuk surya, 25% untuk penyimpanan baterai, 23% untuk angin darat, dan 20% untuk angin lepas pantai.

Bisnis.com, JAKARTA- Harga litium yang anjlok selama tahun lalu bakal berakhir seiring permintaan tinggi dari China.

Dikutip dari Reuters, Senin (5/1/2026), pada tahun ini bakal terjadi lonjakan dalam teknologi penyimpanan baterai. Hal itu telah meningkatkan prospek permintaan litium pada 2026, mendorong harapan akan percepatan pemulihan.

Selama tahun lalu, harga litium terseok imbas kelebihan pasokan. Pasar litium telah bergulat dengan kelebihan pasokan sejak paruh kedua 2022, dengan permintaan yang gagal mengimbangi lonjakan pasokan akibat ledakan pasar baterai kendaraan listrik.

Namun, reformasi sektor energi China membantu mendorong permintaan litium yang lebih kuat dari perkiraan untuk baterai khusus penyimpanan sistem tenaga listrik pada paruh kedua 2025.

Ledakan pembangunan pusat data di Tiongkok dan secara global juga telah mendorong pertumbuhan permintaan penyimpanan energi untuk litium. Jinyi Su, seorang analis yang berbasis di Wuxi dari perusahaan konsultan Fubao, menambahkan bahwa pertumbuhan pesat permintaan litium dari penyimpanan energi pada paruh kedua 2025 telah melampaui ekspektasi.

"Ke depannya, penyimpanan energi kemungkinan akan menjadi pengubah permainan untuk lithium, meningkatkan fundamentalnya, tetapi harga yang terlalu tinggi dapat merusak ekonomi penyimpanan energi, sehingga menekan harga," kata Su.

Sistem penyimpanan baterai telah muncul sebagai ekspor teknologi bersih paling menguntungkan di Tiongkok, dengan penjualan hampir US$66 miliar selama sepuluh bulan sepanjang 2025, diikuti oleh sekitar US$54 miliar dalam ekspor kendaraan listrik.

Morgan Stanley memperkirakan defisit sebesar 80.000 metrik ton setara lithium karbonat (LCE) pada 2026, sementara UBS memperkirakan defisit sebesar 22.000 ton, dibandingkan dengan surplus yang diperkirakan sebesar 61.000 ton pada 2025.

Tiga analis Tiongkok lainnya mengatakan mereka memperkirakan surplus pasar lithium yang lebih sempit tahun ini.

Permintaan litium global akan tumbuh sebesar 17% hingga 30% pada 2026, sementara pasokan diperkirakan akan meningkat sebesar 19% hingga 34%, menurut berbagai perkiraan dari empat analis.

Para analis memperkirakan kisaran harga 80.000-200.000 yuan ($11.432-$28.580) per ton pada tahun 2026, dibandingkan dengan 58.400-134.500 yuan pada tahun 2025.

Sebelumnya, harga litium terus turun pada paruh pertama 2025, mencapai titik terendah sebesar 58.400 yuan pada Juni, menekan margin dan harga saham bagi para penambang di seluruh dunia dan memaksa beberapa di antaranya untuk mengurangi produksi.

Namun, janji Beijing pada bulan Juli untuk menindak kelebihan kapasitas di beberapa sektor termasuk litium dan penghentian produksi pada bulan Agustus di tambang Jianxiawo milik raksasa baterai Tiongkok CATL (300750.SZ), yang menyumbang sekitar 3% dari pasokan global, memicu lonjakan harga global.

Harga lithium karbonat di Bursa Berjangka Guangzhou melonjak 130% dari titik terendah tahun ini ke level tertinggi sejak November 2023 di 134.500 yuan per ton pada 29 Desember. Harga spot yang dinilai oleh penyedia informasi Fastmarkets melonjak 108% selama periode yang sama.

Permintaan lithium untuk penyimpanan energi diperkirakan akan tumbuh sebesar 55% pada tahun 2026, setelah lonjakan 71% pada tahun 2025, menurut perhitungan Reuters berdasarkan data UBS.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan soal penyebab dan alur kebakaran maut gedung Terra Drone yang menewaskan 22 orang.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan kejadian kebakaran kebakaran berlangsung 12.15 WIB-12.20 WIB.

Kala itu, terjadi penumpukan empat baterai berukuran 30.000 mAh. Salah satu baterai di tumpukan itu jatuh dan menyambar baterai lainnya di TKP sehingga membakar lantai 1 Gedung Terra Drone.

"Dari sejak jatuh itu kemudian timbul percikan api. Di mana di tempat tersebut juga terdapat baterai-baterai lainnya. Selain baterai yang rusak, juga ada baterai-baterai yang sedang dan sebagainya," ujar Susatyo di Polres Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Dia menambahkan, ruangan itu merupakan tempat penyimpanan baterai litium. Di ruangan itu, tersimpan juga baterai litium yang rusak. Baterai rusak itu bercampur dengan baterai lainnya.

Dalam hal ini, Susatyo menegaskan bahwa pemicu kebakaran maut di Gedung Terra drone ini disebabkan baterai yang rusak.

"Kemudian, faktor pemicu langsungnya adalah bahwa baterai LiPo yang rusak ini, yang ditumpuk tadi, di mana terdapat 6 sampai 7 baterai error atau baterai rusak, bercampur dengan baterai-baterai lainnya," imbuhnya.

Kemudian, peristiwa ini diperparah karena gedung Terra Drone Indonesia itu tidak memiliki ruangan yang layak untuk menyimpan baterai dan tidak tahan api.

Selain itu, gedung tersebut tidak memiliki pintu darurat, tidak memiliki sistem proteksi kebakaran dan jalur evakuasi. Bahkan, gedung ini seharusnya digunakan untuk perkantoran, bukan penyimpanan.

"Tidak ada sensor asap. Tidak ada sistem proteksi kebakaran. Tidak ada jalur evakuasi. Gedung memiliki IMB dan SLF untuk perkantoran, namun digunakan juga sebagai tempat penyimpanan atau gudang," pungkasnya.

Sekadar informasi, Polisi telah menetapkan Dirut PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MW). Dia ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai lalai saat memimpin perusahaan Terra Drone.

Atas perbuatannya itu, Michael dipersangkakan dengan dengan Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP dan/ atau Pasal 359 KUHP dengan ancaman maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Polisi menjelaskan soal alasan Direktur Utama (Dirut) PT Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana (MW) ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden kebakaran gedung Terra Drone Jakarta.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan Michael jadi tersangka karena dianggap lalai dalam kebakaran maut itu.

"Ada kelalaian saudara tersangka," kata Susatyo di Polres Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Dia menilai, Michael lalai mengatur perusahaan seperti tidak membuat atau memastikan SOP penyimpan khusus baterai drone.

Selanjutnya, bos Terra Drone ini juga tidak menunjuk petugas keselamatan alias K3, tidak menyediakan pintu darurat dan lalai dalam memastikan jalur evakuasi berfungsi dengan baik.

"Tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan flammable. Tidak menyediakan pintu darurat dan sistem keselamatan bangunan. Tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi," pungkasnya.

Atas perbuatannya itu, Michael dipersangkakan dengan dengan Pasal 187 KUHP dan/atau Pasal 188 KUHP dan/atau Pasal 359 KUHP. Pada intinya, pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan kebakaran, ledakan, banjir, serta kelalaian yang menyebabkan kematian.

Adapun, insiden kebakaran ini telah mengakibatkan 22 orang korban meninggal dunia. Puluhan korban terdiri dari tujuh laki-laki dan 15 perempuan. Mereka meninggal karena mati lemas lantaran kekurangan oksigen saat kejadian kebakaran.

Berdasarkan kronologinya, sumber kebakaran terendus dari baterai litium yang berada di lantai 1. Kebakaran gedung ruko tersebut terjadi pada Selasa (9/12/2025). Karyawan di lokasi sempat berupaya memadamkan sumber api, namun api tetap menjalar hingga lantai atas.