Bisnis.com, JAKARTA — Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menghadirkan inovasi energi bersih melalui pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Proyek ini menjadi instalasi PLTS pertama pada kapal Oil Barge di lingkungan Pertamina sekaligus pertama kalinya teknologi solar panel diterapkan pada kapal yang mengangkut muatan minyak.

Sebagai Subholding Power & New Renewable Energy Pertamina (SH PNRE), Pertamina NRE memasang PLTS berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan BESS berkapasitas 32 kWh untuk mendukung kebutuhan energi di atas kapal.

Implementasi tersebut mampu mengurangi konsumsi bahan bakar diesel sekitar 28 kiloliter per tahun atau setara penghematan biaya operasional sekitar Rp365 juta per tahun. Selain meningkatkan efisiensi energi, pemanfaatan energi surya pada kapal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 79,2 ton CO₂ ekuivalen per tahun.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa solusi energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif pada sektor maritim yang selama ini identik dengan penggunaan bahan bakar fosil.

Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis mengatakan bahwa proyek ini menjadi bukti nyata kemampuan energi terbarukan dalam mendukung operasional bisnis sekaligus mendorong dekarbonisasi.

Menurut dia, implementasi teknologi energi surya pada kapal membutuhkan kolaborasi yang erat dari sisi kelistrikan, operasional kapal, hingga aspek keselamatan dan keandalan sistem. “Implementasi proyek ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Hasilnya dapat kita lihat hari ini, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar diesel secara signifikan dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Ini menunjukkan bahwa teknologi energi bersih dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus efisiensi operasional,” ujar John.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono menambahkan bahwa proyek ini merupakan bentuk nyata sinergi antar-subholding dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Menurut dia, pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim membuktikan bahwa dedieselisasi dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 GW dan salah satu fokus utamanya adalah dedieselisasi. Melalui proyek ini, Pertamina membuktikan bahwa dedieselisasi di sektor maritim dapat dilakukan. Jika di laut saja bisa dilakukan, maka peluang implementasinya di berbagai sektor lainnya tentu akan semakin besar,” tutur Agung.

Keberhasilan implementasi pada OB Patra 2303 menjadi langkah awal pengembangan dekarbonisasi armada maritim Pertamina. Hingga 2029, program serupa direncanakan akan diperluas secara bertahap ke enam kapal Oil Barge lainnya.

Melalui inovasi dan kolaborasi lintas entitas, Pertamina NRE terus memperkuat perannya sebagai penggerak transisi energi dan pengembangan solusi rendah karbon untuk mendukung target Net Zero Emission Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) mendorong upaya dedieselisasi sektor maritim melalui inovasi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) pada Kapal Oil Barge (OB) Patra 2303 milik PT Pertamina Trans Kontinental (PTK).

Direktur Utama Pertamina NRE John Anis dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan proyek ini menjadi instalasi PLTS pertama pada kapal Oil Barge di lingkungan Pertamina, sekaligus pertama kalinya teknologi solar panel diterapkan pada kapal yang mengangkut muatan minyak.

“Implementasi proyek ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Hasilnya dapat kita lihat hari ini, yaitu pengurangan penggunaan bahan bakar diesel secara signifikan dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon,” kata John.

Pertamina NRE memasang PLTS berkapasitas 11,5 kWp yang terintegrasi dengan BESS berkapasitas 32 kWh untuk mendukung kebutuhan energi di atas kapal.

John mengatakan, implementasi tersebut mampu mengurangi konsumsi bahan bakar diesel sekitar 28 kiloliter per tahun atau setara penghematan biaya operasional sekitar Rp365 juta per tahun.

Selain meningkatkan efisiensi energi, pemanfaatan energi surya pada kapal ini juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi sebesar 79,2 ton CO2 ekuivalen per tahun.

Capaian tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa solusi energi terbarukan dapat diterapkan secara efektif pada sektor maritim yang selama ini identik dengan penggunaan bahan bakar fosil.

John pun menegaskan proyek ini menjadi bukti nyata kemampuan energi terbarukan dalam mendukung operasional bisnis sekaligus mendorong dekarbonisasi.

Menurutnya, implementasi teknologi energi surya pada kapal membutuhkan kolaborasi yang erat dari sisi kelistrikan, operasional kapal, hingga aspek keselamatan dan keandalan sistem.

“Ini menunjukkan bahwa teknologi energi bersih dapat memberikan manfaat lingkungan sekaligus efisiensi operasional,” ujar John.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono menambahkan proyek ini merupakan bentuk nyata sinergi antar-subholding dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Menurutnya, pemanfaatan energi terbarukan di sektor maritim membuktikan bahwa dedieselisasi dapat dilakukan tidak hanya di darat, tetapi juga di laut.

“Pemerintah mendorong pembangunan PLTS hingga 100 GW dan salah satu fokus utamanya adalah dedieselisasi. Melalui proyek ini, Pertamina membuktikan bahwa dedieselisasi di sektor maritim dapat dilakukan. Jika di laut saja bisa dilakukan, maka peluang implementasinya di berbagai sektor lainnya tentu akan semakin besar,” kata Agung.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata

Jakarta (ANTARA) - Institute for Essential Services Reform (IESR), lembaga kajian energi, menilai bahwa keberhasilan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW (gigawatt) tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur dan dapat direplikasi.

"Pada periode awal, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Lebih lanjut Fabby Tumiwa menguraikan tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW. Pertama, percepatan program dedieselisasi (konversi pembangkit diesel ke sumber energi bersih).

Kedua, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS). Ketiga, pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Ketiga agenda ini penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata,” kata Fabby Tumiwa menegaskan dalam diskusi "Indonesia kejar PLTS 100 GW" di Jakarta, Jumat (29/5).

Fabby meyakini bahwa program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Saat ini, Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Dalam RUPTL 2025-2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, menurut Fabby proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal. Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tarif.

Adapun Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan.

Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

"Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor," katanya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina pada Jumat (8/5), telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat ASEAN. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keberhasilan program PLTS 100 GW yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun fondasi untuk implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga perlu membuktikan keberhasilan model pengembangan PLTS secara bertahap, setidaknya dari 10 gigawatt (GW) terlebih dahulu, sebelum kemudian diperluas menuju target besar 100 GW.

Hal itulah yang diungkapkan oleh lembaga kajian energy Institute for Essential Services Reform (IESR) dan pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Dalam kajian IESR, program pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat (quick wins) yang terukur dan berkelanjutan, terutama dalam 2 tahun pertama, sehingga target ambisius pemerintah tersebut dapat tercapai.

Pada tahap awal, Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyebut bahwa pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek PLTS berskala besar.

“Quick wins penting, dan 2 tahun pertama yang menjadi take-off period, benerin dulu tata kelola dan perencanaannya untuk menunjukkan bahwa program PLTS 100 GW ini bukan hanya ambisi saja,” kata Fabby, Jumat (29/5/2026).

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang perlu menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW, yakni percepatan program dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Fabby, ketiga agenda tersebut penting karena dapat menjadi bukti awal bahwa program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi juga strategi transformasi sistem energi secara nyata.

Dia menyebut, program dedieselisasi menjadi salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW, mengingat Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.

Mengacu pada RUPTL 2025—2034, PLN mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80% pada 2030. Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi selama beberapa tahun terakhir belum berjalan optimal.

“Upaya lelang pada 2022 minim peminat, sementara proses lanjutan melalui penandatanganan Letter of Intent [LoI] dengan konsorsium pada 2023 masih menghadapi kendala persetujuan tariff,” ujar Fabby.

Adapun, Keputusan Menteri ESDM (turunan dari Permen ESDM No. 19/2025) yang mengatur tentang harga batas atas untuk proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS masih belum diterbitkan hingga saat ini.

IESR menilai bahwa pemerintah perlu meninjau kembali mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar.

“Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor.”

Selain PLTD terisolasi, IESR juga menyoroti peluang penghematan diesel pada sistem besar melalui program fat burning, yaitu penggunaan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi di sistem kelistrikan besar.

“Konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya yang relatif tinggi. Karena itu, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, selama mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas,” kata Fabby.

Indikator Keberhasilan Proyek PLTS

Di sisi lain, pakar energi dari Departemen Teknik Sistem Energi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Eko Adhi Setiawan mengungkapkan bahwa setidaknya ada sejumlah indikator yang dapat menentukan keberhasilan program PLTS nasional, seperti valid secara teknis, layak secara finansial, kuat secara kelembagaan, siap secara sumber daya manusia (SDM), dan menghasilkan nilai ekonomi.

“Indonesia tidak boleh kembali ke diesel, tetapi juga tidak boleh mengulang kebiasaan membuat target besar tanpa mengukur kapasitas eksekusi,” kata Eko.

Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah model PLTS-BESS desa yang benar-benar berhasil sehingga dapat direplikasi berdasarkan jenis desa dan potensi ekonominya. Artinya, perlu pendekatanan bertahap membangun PLTS sebelum masuk ke skala yang jauh lebih besar.

“Catatan ini tidak untuk mengecilkan arti penting ambisi 100 GW, justru karena target ini besar, fondasi implementasinya harus kuat. Saya senang kalau ada target PLTS 100 GW dan baterai 320 GWh [gigawatt hour], tapi perlu pembuktian, 10 GW saja sudah menjadi lompatan besar bagi Indonesia di level Asean,” ujarnya.

Menurut Eko, Indonesia bisa belajar dari Vietnam dalam hal pengembangan proyek PLTS. Dia memaparkan bahwa kapasitas PLTS Vietnam naik dari sekitar 86 MW pada 2018, menjadi sekitar 16,5 GW pada 2020, sebelum akhirnya berada di kisaran 18 GW—19 GW beberapa tahun setelahnya.

Dalam rentang waktu sekitar 2—4 tahun, imbuhnya, Vietnam menambah sekitar 16 GW—18 GW PLTS. Akselerasi PLTS di Vietnam dapat terjadi sampai belasan GW beriringan dengan kesiapan grid, regulasi, insentif, dan tata kelola yang kuat.

Sementara itu, imbuhnya, Indonesia mempunyai target besar 100 GW PLTS plus 320 GWh BESS sampai 2029 atau 5--6 kali lonjakan Vietnam. Namun, Indonesia memiliki kompleksitas yang lebih tinggi karena tersebar di desa-desa (remote area) dan membutuhkan baterai skala besar sehingga kesiapan sistem harus jauh lebih serius dibandingkan dengan Vietnam.

“Dari sisi SDM, SDM adalah ujung tombak program ini. Tanpa SDM lokal yang kuat, sistem bisa saja terpasang tetapi tidak terawat dan tidak berkembang secara berkelanjutan,” tuturnya.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat pengembangan proyek PLTS berkapasitas 100 GW, sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional menuju kemandirian energi.

Program ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam mendorong pengembangan energi bersih di tingkat Asean. Presiden Prabowo bahkan menargetkan program PLTS 100 GW tersebut dapat diselesaikan sebelum 2029.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026).

Sebagai gambaran, program PLTS 100 GW pertama kali digagas oleh Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025. Saat itu, Presiden Prabowo menyampaikan komitmen untuk mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada 2035.

Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 GW, yang terdiri atas PLTS 80 GW tersebar dan PLTS terpusat 20 GW, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam perjalanannya, program PLTS 100 GW ditegaskan ulang pada Maret lalu sebagai bagian strategi untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi impor BBM dalam jangka pendek dan menengah. Setelah itu, sejumlah instansi pemerintah berupaya mengembangkan rencana implementasi program ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai implementasi program pembangunan 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) perlu dimulai melalui langkah cepat atau quick wins yang terukur dan berkelanjutan agar target ambisius pemerintah dapat tercapai.

Fabby mengatakan keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya ditentukan oleh besarnya target kapasitas, tetapi juga kemampuan pemerintah membangun fondasi implementasi yang cepat, terukur, dan dapat direplikasi di berbagai daerah.

Menurutnya, pada tahap awal pemerintah perlu memprioritaskan program-program yang dapat langsung menurunkan konsumsi bahan bakar diesel, membuka investasi, meningkatkan akses listrik bersih masyarakat, sekaligus membangun optimisme bahwa Indonesia mampu menjalankan proyek energi bersih berskala besar.

"Quick wins penting untuk menunjukkan program PLTS 100 GW bukan hanya ambisi kapasitas, tetapi strategi nyata transformasi sistem energi," kata Fabby dalam media briefing, Jumat (29/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah mempercepat pembangunan 100 GW PLTS sebagai bagian dari transisi energi dan agenda kemandirian energi nasional. Program tersebut ditargetkan selesai sebelum 2029 dan diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan energi bersih di ASEAN.

IESR mengidentifikasi tiga agenda prioritas untuk tahap awal implementasi program tersebut, yakni percepatan dedieselisasi, akselerasi PLTS atap dan Battery Energy Storage System (BESS), serta pengembangan model pengelolaan PLTS desa melalui koperasi desa atau badan usaha milik desa (BUMDes).

Fabby menilai program dedieselisasi menjadi pintu masuk paling strategis karena Indonesia masih memiliki ribuan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN mencatat terdapat sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dengan target pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada 2030.

Namun, proses pengadaan proyek dedieselisasi dinilai belum optimal. Lelang proyek pada 2022 minim peminat, sementara penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan konsorsium pada 2023 masih terkendala persetujuan tarif. Hingga kini, keputusan Menteri ESDM mengenai harga batas atas proyek dedieselisasi berbasis PLTS dan BESS juga belum diterbitkan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung memastikan pelemahan nilai tukar rupiah tidak akan mengganggu ketersediaan listrik nasional maupun pasokan bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah mempercepat pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), program dedieselisasi, hingga penguatan pasokan energi domestik untuk menahan dampak fluktuasi global.

Kementerian ESDM kini mengebut penyusunan rancangan peraturan presiden untuk percepatan pembangunan PLTS 100 gigawatt (GW). Pemerintah juga mulai menyiapkan kebutuhan lahan, infrastruktur transmisi, hingga integrasi sistem kelistrikan nasional untuk mendukung proyek tersebut.

“Yang pertama terkait dengan kelistrikan. Kita berusaha memperkuat sistem kelistrikan secara nasional. Di antaranya adalah eksekusi arahan Presiden untuk PLTS 100 gigawatt,” kata Yuliot di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, percepatan PLTS dilakukan agar Indonesia semakin mengandalkan energi domestik berbasis energi baru terbarukan. Kementerian ESDM juga membahas percepatan regulasi lintas kementerian dan lembaga karena proyek PLTS 100 GW melibatkan proses perizinan dan pembangunan dalam skala besar.

Pemerintah mulai mempersiapkan tahap awal pembangunan PLTS sebesar 17 GW disertai battery energy storage system sekitar 33 GW. Kementerian ESDM bersama Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi sekitar 24 ribu hektare lahan di Pulau Jawa yang akan diverifikasi bersama PLN untuk mendukung pembangunan pembangkit dan infrastruktur pendukung.

“Jadi nanti secara infrastruktur, yang terkait dengan transmisi dan ketersediaan gardu induk, harus kita interkoneksikan antara pembangkit yang dibangun di 24 ribu hektare ini,” ujar Yuliot.

Ia menjelaskan, program dedieselisasi juga menjadi bagian penting penguatan ketahanan energi nasional. Pemerintah ingin mengurangi ketergantungan pembangkit diesel, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menggantinya menggunakan gas dan energi baru terbarukan.

Menurut Yuliot, arahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan PLTS dan dedieselisasi dapat berjalan dalam tiga tahun. Pemerintah kini mengonsolidasikan program tersebut agar penggunaan BBM untuk pembangkit bisa ditekan.

Kementerian ESDM juga mempercepat sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA), salah satunya PLTA Batang Toru berkapasitas sekitar 500 megawatt. Proyek itu terdampak bencana di Sumatra sehingga delapan tiang transmisi harus direlokasi ke kawasan hutan produksi.

Yuliot mengatakan, Kementerian ESDM telah mengajukan percepatan izin kepada Kementerian Kehutanan agar relokasi tiang transmisi dapat segera dilakukan. Penguatan pembangkit energi baru terbarukan dinilai membuat sistem kelistrikan lebih andal dan tidak mudah terganggu fluktuasi rupiah.

“Walaupun ada fluktuasi rupiah, ini tidak akan mengganggu ketersediaan energi listrik khususnya,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Turunnya harga baterai dan panel surya global mulai mengubah peta keekonomian transisi energi.

Meski demikian, murahnya teknologi dinilai belum cukup untuk mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia tanpa kepastian proyek dan eksekusi pengadaan yang konsisten.

Laporan terbaru Badan Energi Terbarukan Internasional atau International Renewable Energy Agency (IRENA) menyebutkan bahwa biaya energi berbasis tenaga surya dan angin yang dipadukan dengan teknologi baterai penyimpanan kini lebih murah dibandingkan energi fosil.

Dalam laporan bertajuk 24/7 Renewables: The Economics of Firm Solar and Wind, IRENA menyebutkan total biaya rata-rata per unit energi selama masa pakai atau firm levelised cost of electricity (Firm LCOE) untuk kombinasi energi surya dan baterai berkisar US$54–US$82 per megawatt-hour (MWh) di kawasan dengan sumber daya energi tinggi.

Sebagai perbandingan, biaya pembangkit batu bara di China berkisar US$70–US$85 per MWh, sementara biaya pembangkit gas baru secara global melampaui US$100 per MWh.

Penurunan biaya tersebut ditopang oleh turunnya harga panel surya, turbin angin, dan baterai secara bersamaan. Sejak 2010, biaya instalasi panel surya turun 87% dan angin darat 55%, sementara biaya penyimpanan baterai anjlok 93%.

IRENA memproyeksikan penurunan biaya lebih lanjut sekitar 30% pada 2030 dan sekitar 40% pada 2035, sehingga firm cost berpotensi turun di bawah US$50 per MWh di lokasi terbaik pada 2035.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut pihaknya akan mendukung penuh penggunaan PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) untuk mengakselerasi transisi energi.

"Kami support penuh PLTS dan BESS untuk membantu percepatan transisi, ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No 10/2025 tentang pembangkit listrik tenaga hybrid," kata Eniya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Dia juga mengatakan semua bentuk dari BESS akan digunakan pemerintah untuk mempercepat transisi energi, tidak hanya pada PLTS.

Pasal 2 ayat 2 huruf b dari Peraturan Menteri ESDM No. 10/2025 menyebut salah satu upaya transisi energi akan dilakukan melalui akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik.

Kemudian, pasal 4 beleid yang sama menjelaskan bahwa akselerasi pengurangan penggunaan BBM pada pembangkitan tenaga listrik salah satunya dilaksanakan melalui dedieselisasi.

"[Dedieselisasi] adalah program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan dan/atau hibrida pembangkit listrik tenaga diesel dengan pembangkit energi terbarukan untuk tetap menjaga kontinuitas dan kecukupan pasokan tenaga listrik sepanjang waktu," demikian kutipan peraturan tersebut.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 76% berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi, termasuk BESS, serta pumped-storage hydropower.

Secara terperinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari energi baru terbarukan (EBT), meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Mada Ayu Habsari mengatakan penurunan harga baterai yang menjadi komponen BESS akan menjadi game changer bagi industri PLTS nasional.

Dia menuturkan, teknologi BESS dinilai mampu mengatasi kekhawatiran berbagai pihak terhadap ketidakstabilan pasokan listrik dari energi surya.

“Dengan adanya BESS maka intermitensi [intermittency] yang sering dikhawatirkan para pihak bisa diatasi,” katanya saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).

Mada menuturkan hambatan utama pengembangan BESS sebelumnya berada pada aspek harga. Biaya investasi baterai yang tinggi membuat implementasi penyimpanan energi dalam skala besar belum ekonomis.

Namun, tren penurunan harga baterai global dinilai mulai mengubah perhitungan keekonomian proyek PLTS. Kondisi tersebut membuka peluang pemanfaatan BESS secara masif untuk mendukung sistem kelistrikan berbasis energi terbarukan.

“Tetapi karena harga terus turun, pemanfaatan dalam skala besar akan menjadi solusi,” ujarnya.

Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan harga baterai yang makin murah memang akan membantu pengembangan energi surya secara bertahap. Namun, dia menilai tantangan utama saat ini bukan pada teknologi BESS, melainkan kepastian soal keberlanjutan proyek-proyek PLTS di lapangan.

“Baterai akan membantu secara bertahap tetapi PR pertamanya memastikan ada proyek yang benar berjalan,” katanya.

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah pedesaan sebenarnya dapat dikombinasikan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) pada tahap awal, khususnya untuk menopang kebutuhan listrik malam hari. Namun, konsep tersebut hingga kini belum terealisasi secara luas.

Putra menilai pengembangan PLTS plus BESS di Indonesia juga masih berada pada tahap sangat awal. Saat ini, kapasitas PLTS nasional bahkan masih di bawah 1 GW atau hanya sekitar 0,4% dari total listrik PLN.

Kondisi itu membuat keberadaan BESS belum menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi surya nasional. Meski demikian, kebutuhan baterai dan penguatan jaringan listrik akan makin penting seiring dengan meningkatnya kapasitas PLTS ke depan.

Dia menambahkan tantangan terbesar dalam pengembangan PLTS dan BESS saat ini terletak pada aspek eksekusi proyek dan kepastian pasar. Putra menilai konsistensi PLN dalam melakukan pengadaan listrik masih menjadi ganjalan utama yang diperhatikan pelaku usaha.

Menurutnya, pelaksanaan proyek pengadaan proyek transisi energi skala besar atau Giga One saat ini akan menjadi perhatian banyak pihak untuk mengukur keseriusan pemerintah dan PLN dalam mempercepat transisi energi.

Di sisi lain, pemerintah saat ini menargetkan pembangunan kapasitas energi surya hingga 100 GW dalam tiga tahun ke depan. Namun, Putra menilai target besar tersebut hanya akan dipercaya pasar apabila diikuti dengan rencana pengadaan yang jelas dan kredibel.

Dia menekankan pelaku usaha membutuhkan kepastian proyek, baik dalam jangka pendek satu tahun maupun dalam horizon tiga hingga lima tahun ke depan.

“Yang dinantikan adalah eksekusi contoh proyek prioritasnya. Sebagai negara Asean terbesar tapi kapasitas PLTS terendah, prioritas pertama adalah kredibilitas eksekusi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN), Tata Mustasya, mengatakan perkembangan teknologi akan terus menekan harga PLTS dan BESS dalam beberapa tahun mendatang. Oleh karena itu, Indonesia perlu mulai mendorong lokalisasi industri panel surya dan baterai di dalam negeri.

“Agar industri ini juga bisa menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja di Indonesia,” ujarnya.

Tata mengatakan, target pengembangan energi surya hingga 2029 berpotensi menjadi titik awal terbentuknya pasar bagi industri PLTS dan BESS nasional. Dia memperkirakan kapasitas sekitar 10 GW dapat menjadi fase awal pembentukan pasar sebelum pengembangan energi surya tumbuh lebih agresif.

“Saya melihat target sampai 2029 itu menciptakan market tipping point bagi energi surya, termasuk melalui PLTS dan BESS. Kira-kira 10 GW. Nah, 100 GW harus menjadi ambisi jangka panjang,” katanya.

Menurutnya, ketika pasar mulai terbentuk, model bisnis makin jelas, serta kebijakan dan insentif makin matang, pengembangan energi surya akan tumbuh secara alami mengikuti kebutuhan pasar

Jakarta (ANTARA) - Policy Strategist Coordinator CERAH Dwi Wulan Ramadani menilai kebijakan dedieselisasi dengan mengganti 13 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan sinyal Indonesia mengurangi ketergantungan pada BBM.

“Dengan harga energi global sedang berfluktuasi seperti sekarang ini, pengembangan PLTS skala besar dan energi terbarukan lainnya menjadi semakin relevan,” ujar Dwi Wulan di Jakarta, Senin.

Menurut Dwi, langkah tersebut sebaiknya diikuti penghentian pembangunan pembangkit fosil lain seperti gas dan batu bara yang juga rentan terhadap volatilitas global.

Menurut dia, dalam banyak skema perdagangan internasional harga gas masih dikaitkan dengan harga minyak (oil-indexed).

Kenaikan harga minyak saat ini pun secara langsung akan mendorong kenaikan harga gas. Selain itu, di tengah tren kenaikan harga komoditas global, ketergantungan pada batu bara juga menciptakan kerentanan baru yang serupa dengan minyak bumi.

“Program dedieselisasi akan mencapai dampak yang jauh lebih signifikan jika diperluas dengan menyetop rencana pembangunan pembangkit listrik gas dan batu bara, termasuk implementasi pensiun dini PLTU, mengingat batu bara masih mendominasi bauran energi nasional secara masif,” ujar Dwi.

Kebijakan dedieselisasi, yang merupakan bagian dari ambisi 100 GW PLTS, menjadi momentum untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang selama ini membebani fiskal dan stabilitas ekonomi dalam negeri.

Pasalnya, lonjakan subsidi energi akan terus membayangi Indonesia selama masih bergantung pada energi fosil yang harganya ditentukan oleh kondisi geopolitik global.

“Krisis energi global yang mengancam Indonesia menjadi saat yang tepat bagi pemerintah untuk mengintegrasikan target pembangunan 100 GW PLTS ke dalam RUPTL. Langkah ini menjadi mitigasi yang tepat untuk menggantikan energi fosil yang mahal dan tidak stabil, dengan sumber daya domestik yang lebih terprediksi,” ucap Dwi.

Apalagi, lanjut Dwi Wulan, laporan terbaru Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 4,8 persen pada Oktober 2025.

Revisi ini mencerminkan adanya tekanan global terhadap negara berbasis komoditas, termasuk dampak volatilitas energi terhadap fiskal, nilai tukar, dan investasi.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) Tata Mustasya mengatakan, guncangan ekonomi sering memaksa lahirnya reformasi kebijakan.

Krisis energi global saat ini harus menjadi pendorong transisi energi di Indonesia, sekaligus transformasi ke arah ekonomi hijau dan berkelanjutan melalui program 100 GW PLTS.

Menurut Tata, langkah tersebut tidak hanya mendorong ketahanan energi, namun juga mendorong industrialisasi hijau.

Namun, langkah ini perlu dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri manufaktur dan panel surya di dalam negeri yang akan berdampak bagi ekonomi.

“Jika dijalankan, program 100 GW akan memperkuat ketahanan energi. Program ini dengan desain implementasi yang tepat, juga bukan merupakan ongkos, tapi investasi untuk penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Tata.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Kholid Syeirazai menilai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program dedieselisasi atau pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) merupakan langkah tepat dalam mendorong transisi energi sekaligus menekan biaya pokok penyediaan listrik yang masih tinggi.

Menurut Kholid, PLTD selama ini menjadi salah satu sumber listrik paling mahal dan tidak efisien, meskipun kapasitas terpasangnya relatif kecil.

“PLTD itu paling banyak, meskipun kapasitasnya kecil, tetapi jumlah unitnya sangat banyak. Dan cost per kWh-nya itu tinggi sekali, sekitar 4.000-an per kWh. Itu mahal sekali,” ujarnya kepada Warta Ekonomi, Kamis (19/3/2026).

Ia menjelaskan, dominasi PLTD terutama berada di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan transmisi. Namun, ketergantungan terhadap diesel dinilai tidak berkelanjutan karena selain mahal, juga menghasilkan emisi tinggi serta masih bergantung pada impor bahan bakar.

“PLN kita dorong untuk tidak mengandalkan diesel di daerah remote. Karena mahal, kotor, dan sebagian bahan bakarnya impor,” kata dia.

Kholid mendorong percepatan dedieselisasi dilakukan melalui substitusi PLTD dengan pembangkit yang lebih bersih, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS).

Menurutnya, pemanfaatan PLTS di wilayah terpencil sudah mulai berjalan, namun perlu diperluas secara masif agar mampu menggantikan peran PLTD secara bertahap.

“Ke depan tantangannya adalah bagaimana PLTS itu dikombinasikan dengan baterai sebagai base load di sistem kecil. Di daerah remote seperti Karimunjawa sudah mulai, ini yang perlu dimasifkan,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara teknis penghentian operasional PLTD relatif lebih mudah dibandingkan pembangkit lain seperti PLTU. Pasalnya, porsi PLTD dalam bauran listrik nasional tidak sampai 10%, meskipun jumlah unitnya mencapai sekitar 4.000 unit.

“PLTD itu harus di-shutdown. Dan lebih mudah dihapuskan dibanding PLTU yang porsinya sekitar 67%,” kata Kholid.

Selain itu, pembangunan jaringan transmisi yang terintegrasi melalui konsep Nusantara Grid dinilai menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap PLTD. Dengan sistem interkoneksi, pasokan listrik dari daerah surplus dapat disalurkan ke wilayah dengan kebutuhan tinggi.

“Masalah kita di sektor kelistrikan itu mismatch antara daerah penghasil listrik dengan beban puncak. Itu yang harus diatasi melalui penguatan jaringan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan program pemensiunan PLTD atau dedieselisasi.

Arahan tersebut sejalan dengan upaya menjaga ketahanan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, yang meningkatkan biaya operasional pembangkit berbasis diesel.

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan,” ujar Airlangga usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Pemerintah juga diminta segera menghitung kebutuhan pendanaan untuk mempercepat implementasi program tersebut, termasuk mendorong konversi PLTD ke pembangkit berbasis energi baru terbarukan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus menyelesaikan berbagai kendala teknis dan pembiayaan yang selama ini menghambat transformasi PLTD.

“Dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga surya, Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada PLTD tersebut,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan program pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) atau dedieselisasi.

Kebijakan ini dipandang strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Terkait dengan pembangkit listrik tenaga diesel, karena sekarang dengan harga minyak tinggi, Bapak Presiden mengarahkan agar ini segera direalisasikan,” ujar Airlangga.

Sejalan dengan arahan tersebut, pemerintah diminta segera menghitung kebutuhan pembiayaan guna mempercepat implementasi program dedieselisasi.

Program ini menargetkan pengurangan signifikan PLTD yang selama ini masih mendominasi sistem kelistrikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui konversi menuju pembangkit yang lebih efisien dan berbasis energi baru terbarukan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Danantara untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus mengurai berbagai kendala teknis dan pembiayaan yang selama ini menghambat transformasi PLTD.

“Dikonversikan menjadi pembangkit listrik tenaga solar, Danantara diberi tugas untuk menyelesaikan masalah-masalah yang PLTD tersebut,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Langkah pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara masif terus menunjukkan progres positif. Terbaru, melalui asistensi Danantara Indonesia, PT PLN (Persero) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Kabupaten Sumenep di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Kerja sama ini bertujuan mengutilisasi dua PLTS masing-masing berkapasitas 1 megawatt peak (MWp) yang dilengkapi Battery Energy Storage System berkapasitas 4 megawatt hour (MWh). Fasilitas tersebut merupakan hibah dari Yayasan Torang IWIP Berbakti.

Disaksikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, inisiatif ini menjadi wujud kolaborasi lintas pihak dalam memperluas akses energi bersih sekaligus mendorong pemerataan listrik, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Rosan menegaskan langkah ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat program dedieselisasi, yakni menggantikan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT) seperti PLTS. Sebagai negara dengan potensi energi surya yang melimpah, lanjut Rosan, pemerintah telah menargetkan pemanfaatan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun mendatang sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional.

"Banyak pemakaian diesel akan diganti oleh PLTS ini sehingga akan menimbulkan dampak positif, terutama dalam hal swasembada energi ke depannya," ujarnya.

Rosan menyebutkan, utilisasi hibah di dua lokasi ini akan menjadi proyek percontohan yang diharapkan memberikan dampak nyata dengan menghadirkan listrik bagi ribuan kepala keluarga di Kabupaten Sumenep.

"Akan berdampak (memberi terang) kepada 2.000 kepala keluarga yang ada di dua daerah tersebut, yaitu di Dusun Gili Labak dan juga di Desa Pagerungan Kecil karena masing-masing itu 1 MW. Jadi kebetulan ini akan jadi percontohan dan harapannya ini bisa segera direalisasikan," kata Rosan.

Sebelumnya, warga Dusun Gili Labak, Desa Kombang, Kecamatan Talango menggunakan genset pribadi untuk menyalakan lampu dan elektronik di rumahnya. Sementara bagi warga Desa Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, PLTS hibah ini akan menambah suplai listrik yang saat ini ditopang oleh PLTS PLN berkapasitas 50 kilowatt peak (kWp). Sebelumnya, 2 unit PLTD Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan total kapasitas 600 kilovolt ampere (kVA) kini sudah tidak beroperasi.

Hibah ini mencakup dua unit PLTS dengan kapasitas masing-masing 1 MWp yang dilengkapi dengan BESS berkapasitas 4 MWh. Instalasi yang akan dibangun nantinya diproyeksikan untuk menyuplai listrik warga selama 24 jam penuh dan berpotensi menghemat penggunaan bahan bakar minyak sebesar 1,1 juta liter per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mengembangkan penggunaan EBT seperti fotovoltaik merespons tingginya harga listrik di wilayah timur Indonesia.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan pemerintah juga menyoroti tingginya biaya listrik berbasis diesel di kawasan timur Indonesia, yang disebut bisa mencapai 20 kali lipat lebih mahal dibandingkan wilayah Jawa.

Besarnya beban subsidi untuk bahan bakar diesel mendorong pemerintah mempercepat upaya pengurangan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel.

Menurutnya dengan penggunaan EBT seperti fotovoltaik dapat dibangun di wilayah timur, harga listrik bisa jauh lebih rendah.

"Sekarang kami sedang mengembangkan sistem hybrid antara fotovoltaik dengan baterai untuk mendukung proses dedieselisasi itu,” ujarnya kepada Bisnis dikutip, Kamis (23/10/2025).

Dia menyampaikan pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan (EBT) dalam satu dekade ke depan, dengan fokus utama pengembangan di kawasan Indonesia Timur. Langkah ini sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN yang menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 62,5 gigawatt (GW), di mana 70% di antaranya berasal dari energi bersih

Porsi besar dalam rencana ekspansi tersebut akan melibatkan investasi swasta, bukan hanya dari pendanaan negara atau PLN.

“Investasinya itu 70% nya adalah IPP atau Independent Power Producer, jadi berasal dari mitra-mitra swasta,” imbuhnya.

Menurutnya selain potensi tenaga surya, kawasan timur Indonesia juga dinilai memiliki intensitas radiasi matahari tertinggi, serta potensi besar untuk pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), baik skala kecil, menengah, maupun besar.

Oleh karena itu, pemerintah menilai akselerasi EBT dapat dimulai dari kawasan timur Indonesia.

Menurutnya dengan kehadiran entitas seperti Danantara pasti telah menyiapkan strategi investasi untuk berpartisipasi dalam program ini, baik melalui kemitraan strategis maupun investasi langsung.

Bentuk kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat realisasi proyek-proyek energi hijau di berbagai wilayah, sekaligus mendukung target bauran EBT nasional yang lebih ambisius dalam 10 tahun mendatang.