Konsumsi minyak kita berada di angka 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) dalam negeri 577 ribu barel per hari. Artinya, kita harus mengimpor lebih dari 1 juta barel setiap harinya

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Satya Hangga Yudha Widya Putra mengatakan peralihan energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi keharusan strategis.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, Presiden RI sudah memberi arahan perlunya pergeseran ketergantungan dari energi fosil ke EBT demi mengurangi beban impor nasional.

"Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar pada sektor minyak bumi. Konsumsi minyak kita berada di angka 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) dalam negeri 577 ribu barel per hari. Artinya, kita harus mengimpor lebih dari 1 juta barel setiap harinya," ujarnya.

Hangga melanjutkan sejak 2004, Indonesia telah menjadi net importer minyak karena kondisi reservoir yang sudah tua dan memiliki kandungan air yang tinggi.

Lebih lanjut, Hangga menjelaskan kendala infrastruktur di mana kapasitas total kilang nasional sebesar 1,2 juta barel per hari saat ini hanya mampu mengolah 900.000 barel, sehingga sisa kekurangan terpaksa diimpor dalam bentuk BBM jadi.

Ketergantungan terhadap impor energi ini pun menggerus APBN, terutama saat terjadi guncangan geopolitik global seperti konflik penutupan Selat Hormuz di Timur Tengah.

"Oleh karena itu, peralihan ke EBT bukan lagi sekadar alternatif, melainkan sebuah keharusan strategis," ujarnya saat menjadi pembicara utama Symposium Energy 2026, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi PLN (KBM ITPLN) dan SRE ITPLN di Kampus ITPLN Jakarta, Jumat.

Hangga menambahkan meskipun porsi bauran EBT nasional saat ini baru berada di 18 persen, namun pemerintah optimistis mengejar target net zero emission (NZE) pada 2060 melalui peta jalan yang agresif.

Salah satu program yang sedang dikawal oleh Kementerian ESDM bersama PT PLN (Persero) adalah pembangunan 100 GW PLTS dalam tiga tahun ke depan, serta optimalisasi potensi lokal seperti panas bumi, biomassa, program listrik desa (lisdes), hingga nuklir.

Hangga mengatakan berbeda dengan sektor minyak, Indonesia memiliki posisi tawar kuat pada komoditas lain.

Sektor gas bumi tercatat surplus dengan 70 persennya dialokasikan untuk kebutuhan domestik dan 30 persen diekspor dalam bentuk LNG maupun gas pipa.

Selain itu, Indonesia menguasai lebih dari 40 persen pasokan batu bara global serta kaya cadangan mineral strategis seperti nikel dan emas.

Menurut Hangga, ke depan, pemerintah menciptakan industri hijau, yang membuka banyak lapangan kerja bagi generasi muda.

Ia pun mengajak mahasiswa ITPLN berkontribusi nyata melalui pengembangan wawasan, riset, serta kajian-kajian ilmiah yang dapat memberikan solusi bagi pemenuhan kebutuhan energi masyarakat luas.

"Peran PLN sebagai penyedia listrik terbesar dan kerja sama dengan Kementerian ESDM sangat vital karena listrik menggerakkan seluruh urat nadi perekonomian nasional. Di tangan anak muda dan mahasiswa teknik inilah masa depan kedaulatan energi Indonesia ditentukan," sebutnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema insentif untuk program konversi motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik yang rencananya diperkuat pada 2026.

Bahlil mengatakan konversi kendaraan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengalihkan penggunaan kendaraan berbasis bahan bakar fosil ke kendaraan berbasis baterai.

"Konversi ini kan bagian dari strategi untuk mengalihkan kendaraan motor khususnya dan mobil dari bensin ke baterai," ujar Bahlil ditemui di kantornya, Senin (9/3).

Menurutnya, langkah tersebut juga bertujuan mengurangi tingkat polusi sekaligus mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia.

Ia menegaskan negara akan hadir untuk membantu masyarakat dalam proses peralihan dari kendaraan berbahan bakar bensin menuju kendaraan listrik.

"Sudah barang tentu negara akan hadir untuk tanggung renteng dengan masyarakat ketika di-switch dari bensin ke motor listrik, pasti ada semacam sweetener-nya," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil belum merinci besaran insentif yang akan diberikan pemerintah. Ia menyebut skema bantuan masih dibahas oleh satuan tugas (satgas) yang baru dibentuk untuk merumuskan kebijakan tersebut.

"Kita kan baru selesai satgasnya, baru dibentuk. Saya rapat satgas dulu baru saya akan laporkan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan produksi ikan mencapai 1,73 ton selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah.

Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP Ady Candra mengatakan secara terperinci, produksi ikan tangkap pada Januari 2026 diperkirakan sebesar 0,54 juta ton dan meningkat menjadi sekitar 0,59 juta ton pada Februari.

Produksi diproyeksikan kembali naik pada Maret menjadi sekitar 0,60 juta ton seiring mulai membaiknya kondisi laut.

“Ini sedikit agak turun memang karena pola musim dan juga pola penangkapan yang memang sangat tergantung dengan faktor cuaca,” kata Ady dalam konferensi pers di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (19/2/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Namun, memasuki Maret, KKP memperkirakan terjadi transisi menuju musim peralihan, sehingga aktivitas penangkapan ikan diproyeksikan mulai meningkat dan mendorong kenaikan produksi ikan tangkap.

Selain itu, Ady menuturkan menjelang momentum Idulfitri, banyak kapal penangkap ikan, terutama di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura) kembali ke pelabuhan pangkalan, sehingga mendorong peningkatan produksi.

Berdasarkan volume produksi per provinsi, Jawa Tengah menjadi kontributor terbesar dengan produksi mencapai 40.490 ton, disusul Jakarta sebanyak 26.471 ton, 20.737 ton di Jawa Timur, 11.501 ton di Sulawesi Utara, dan 10.189 ton Bali.

Dari sana, harga produsen rata-rata tertinggi terjadi di Maluku senilai Rp69.884 per kilogram, Papua Barat Rp68.879 per kilogram, Sulawesi Utara Rp62.690 per kilogram, Jakarta Rp55.333, dan Sumatra Selatan Rp39.156 per kilogram.

Di sisi lain, produksi terendah berada di Bengkulu, Jambi, Papua Barat, Sumatra Selatan, dan Sulawesi Barat, dengan harga produsen terendah di Banten, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kepulauan Riau.

“Dapat disimpulkan bahwa pasokan ikan selama Ramadan dan hari Raya nantinya di Idulfitri 1447 H tersedia dalam kondisi aman dan harga ikan relatif stabil sesuai dengan permintaan pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ishartini mengatakan pengawasan ikan selama Ramadan dilakukan secara menyeluruh oleh unit pelaksana teknis di bawah KKP, yang mencakup pasar tradisional, pasar modern, hingga pemasok (supplier), baik di pusat maupun daerah.

Terlebih, dia menambahkan, KKP juga melakukan pengujian meliputi uji organoleptik, mikrobiologi, kimia, serta pemeriksaan formalin dan histamin. Dengan pengawasan itu, KKP memastikan ikan yang beredar di pasar berada dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

“Pembeli juga harus cerdas bagaimana memilih ikan yang segar, matanya masih segar, masih merah, pencet kulitnya juga masih bagus. Ada tips-tips untuk itu,” pungkas Ishartini.

Bisnis.com, JAKARTA — Peralihan aset dan sumber daya manusia (SDM) terkait haji, dari Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah terus berlangsung.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin memastikan proses peralihan aset haji kepada Kementerian Haji dan Umrah berjalan lancar. Kemenag berkomitmen untuk menyukseskan transisi ini dan menjamin tidak ada kendala signifikan.

"Insya Allah tidak ada kendala yang signifikan. Secara teknis kami pastikan tidak ada kendala karena kita semua sama-sama punya komitmen. Kemenag sepenuhnya mendukung Kementerian Haji dan transisi ini harus disukseskan," ujar Sekjen Kemenag yang juga Ketua Tim Transisi, Kamaruddin di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Mengenai target waktu penyelesaian, Kamaruddin menyatakan prosesnya akan dilakukan secepat mungkin. Dia juga menjelaskan bahwa dasar hukum peralihan aset ini sangat jelas yakni merujuk pada Pasal 127 A Undang-undang No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi ini telah ditandatangani Presiden dan diundangkan sejak 4 September 2025.

"Semuanya memang butuh proses, harus ada surat-surat dan dokumen yang perlu diproses, dan juga melibatkan Kementerian Keuangan. Jadi Insya Allah tidak ada masalah," tambahnya.

Kamaruddin juga mengatakan aktivitas peralihan aset ini tidak akan mengganggu proses persiapan penyelenggaraan haji 2026.

"Harusnya tidak (mengganggu). Proses haji terus berjalan dan Kemenag lagi-lagi sepenuhnya akan membantu," jelas Kamaruddin Amin.

Selain peralihan aset, lanjutnya, saat ini juga telah berlangsung proses peralihan SDM. Kementerian Agama saat ini menunggu permohonan dari Kementerian Haji terkait pengalihan SDM.

"Karena yang selama ini menjalankan kan Kementerian Agama, tentu SDM nya yang paling paham tentu mereka yang sudah sejak lama. Ini juga sedang proses pengalihan," katanya.

Menurutnya, mekanisme peralihan SDM sedikit berbeda dengan peralihan aset, dan itu juga sudah diatur dalam undang-undang.

"Jadi ada komunikasi produktif antara Kemenag dan Kemenhaj sehingga kami dukung, kami perlancar prosesnya dan satu hal yang pasti kita bersama-sama mendukung penyelenggaraan haji tidak boleh gagal, harus lebih baik dari kemarin kemarin. Karena ini sudah dikelola langsung oleh Menteri yang khusus mengurus haji. Jadi harus lebih baik," jelasnya.