Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Total sebanyak 54 titik posko disiapkan guna memastikan hak pekerja menerima THR dapat terpenuhi jelang Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto membeberka posko-posko tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sebanyak 54 Posko THR kita dirikan di 38 kabupaten/kota, dan di seluruh UPT yang kita miliki karena setiap Hari Raya Idulfitri, ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja, baik yang berstatus PKWTT maupun PKWT,” ujar Sigit pada pekan lalu.

Dia membeberkan sesuai ketentuan pemerintah pusat, masing-masing pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan diimbau untuk dapat mencairkan THR lebih awal, yakni dua pekan sebelum Lebaran.

“Karena ada kebijakan work from anywhere, maka diimbau agar H-14 Lebaran, THR sudah dicairkan oleh perusahaan kepada pekerja,” ucap Sigit.

Dirinya menegaskan THR bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan kewajiban para pemberi kerja yang melekat sebagai hak pekerja dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya, di mana biasanya terdapat peningkatan pengeluaran,” bebernya.

THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan tetap berhak memperoleh THR secara proporsional, dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran satu bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan diambil dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.

Adapun, bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sigit juga mengungkapkan capaian penanganan pengaduan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tercatat 236 laporan pengaduan THR yang masuk ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 231 pengaduan berhasil kami selesaikan, sementara lima lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena data pengadu maupun teradu tidak terverifikasi," jelasnya.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2026 mulai beroperasi pada 26 Februari hingga 17 Maret 2026, setiap hari kerja. Layanan dibuka pukul 08.00–15.00 pada Senin hingga Kamis, dan pada pukul 08.00–15.30 khusus hari Jumat.

Untuk tingkat provinsi, posko berada di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya. Selain itu, layanan serupa juga tersedia di 14 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim yang tersebar di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep, serta di seluruh kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepastian mengenai hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja magang menjelang Lebaran 2026 banyak dicari. Berdasarkan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, status hukum pemagang berbeda dengan pekerja dalam hubungan kerja, sehingga berimplikasi pada hak finansial yang diterima.

Merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, THR hanya wajib diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

"THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu [PKWTT] atau perjanjian kerja waktu tertentu [PKWT],” bunyi beleid tersebut, dikutip Minggu (8/2/2026).

Lebih lanjut, aturan itu juga mengatur kriteria utama penerima THR. Yakni adanya upah yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja. Sementara itu, pemagang dikategorikan sebagai peserta pelatihan kerja yang didasarkan pada perjanjian pemagangan, bukan perjanjian kerja.

Secara spesifik, Pasal 1 angka 11 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu. Karena tujuannya adalah penguasaan keterampilan, maka pemagang tidak menerima upah melainkan uang saku.

Kementerian Ketenagakerjaan melalui berbagai sosialisasi regulasi menegaskan bahwa uang saku yang diterima pemagang mencakup uang transpor, uang makan, dan insentif pelatihan, namun tidak termasuk dalam komponen upah yang menjadi dasar perhitungan THR.

Oleh karena itu, perusahaan secara hukum tidak memiliki kewajiban untuk membayar THR kepada pekerja magang.

Kendati demikian, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, pengusaha diperbolehkan memberikan fasilitas atau kesejahteraan tambahan di luar uang saku.

Hal ini berarti pemberian dana serupa THR kepada pemagang bersifat opsional dan bergantung pada kebijakan masing-masing internal perusahaan atau perjanjian pemagangan yang ditandatangani di awal.

Hingga saat ini, belum ada informasi lanjutan dari pemerintah. Dengan demikian, aturan bakal tetap mengacu pada instrumen regulasi tersebut guna memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara ihwal pegawai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) pada Hari Raya Idulfitri 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hak THR bagi pegawai dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (MBG) mengikuti ketentuan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia.

“Kalau ASN sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, sesuai dengan undang-undang ASN,” kata Dadan seusai rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Sayangnya, Dadan tak memberikan tanggapan lebih lanjut saat ditanya mengenai kemungkinan pegawai SPPG yang bukan merupakan ASN untuk mendapatkan THR.

Jika menengok pada 2025, pemberian THR tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 (PP 11/2025). Beleid itu mengatur tentang pemberian THR dan gaji ketiga belas kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025.

Seperti diketahui, BGN memastikan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) yang direkrut untuk mendukung program MBG akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola BGN.

Nantinya, BGN akan mengangkat sebanyak 32.000 PPPK pada Februari 2026. Pegawai tersebut merupakan personel BGN yang ditempatkan di SPPG di berbagai daerah.

Adapun, anggaran sumber daya manusia (SDM) yang dialokasikan mencapai Rp7,1 triliun pada 2026, termasuk untuk PPPK. Anggaran tersebut telah disetujui Komisi IX DPR dan mencakup belanja pegawai dengan kode 5.1 yang diperuntukkan bagi PPPK.

BGN menjelaskan, alasan tidak terserapnya anggaran SDM BGN pada 2025 senilai Rp1,5 triliun proses pembentukan ASN PPPK BGN baru terealisasi pada 2026.

Selain itu, perubahan kode belanja dari 5.1 ke 5.2 tidak dapat dilakukan secara otomatis, sehingga anggaran tersebut akhirnya dikembalikan ke kas negara.