Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat aduan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) melonjak signifikan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Adapun, kasus THR yang tidak dibayarkan menjadi keluhan paling dominan dari para pekerja.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Ismail Pakaya mengatakan selama periode 13–18 Maret 2026 hingga pukul 15.00 WIB, Posko THR dan Bonus Hari Raya (BHR) Keagamaan 2026 menerima 2.113 aduan yang melibatkan 1.388 perusahaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.273 laporan merupakan kasus THR tidak dibayarkan. Selain itu, terdapat 474 laporan terkait pembayaran THR yang tidak sesuai ketentuan dan 366 laporan terkait keterlambatan pembayaran.

“Kami tegaskan, setiap aduan yang masuk, terutama terkait THR yang tidak dibayarkan, menjadi prioritas pengawasan kami. Kami minta perusahaan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan agar hak pekerja dapat diterima tepat waktu,” kata Ismail dalam keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Ismail mengimbau perusahaan agar memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menunggu hingga batas akhir pembayaran.

Berdasarkan sebaran wilayah, aduan terbanyak berasal dari DKI Jakarta dengan 573 laporan dari 461 perusahaan. Disusul Jawa Barat dengan 461 aduan dari 173 perusahaan, serta Banten dengan 173 aduan.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 tetap beroperasi selama libur nasional dan cuti bersama Nyepi serta Lebaran. Langkah ini diambil untuk menjamin akses layanan pengaduan tetap terbuka di tengah meningkatnya kebutuhan pekerja.

“Pekerja/buruh yang ingin mengadukan THR maupun pengemudi dan kurir online yang ingin berkonsultasi seputar BHR tetap bisa menggunakan layanan yang kami sediakan, baik secara tatap muka maupun daring,” jelas Yassierli.

Dia menegaskan pengawasan juga diperketat dengan menyiagakan pengawas ketenagakerjaan guna mempercepat penanganan laporan.

“Khusus untuk aduan THR, kami juga menyiagakan Pengawas Ketenagakerjaan agar setiap laporan yang masuk dapat segera ditindaklanjuti. Kami juga akan berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi, jadi penanganannya akan lebih cepat,” terangnya.

Adapun, layanan ini tetap tersedia baik secara tatap muka maupun daring selama periode libur. Layanan langsung dibuka setiap hari pukul 08.00–15.00 WIB di Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemnaker.

Sementara itu, layanan online dapat diakses melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id dan WhatsApp di nomor 081280001112. Posko THR dan BHR Keagamaan 2026 Kemnaker direncanakan tetap dibuka hingga H+7 Idulfitri.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa selama periode 4–17 Maret 2026, Posko THR dan BHR Kemnaker telah menerima 2.488 layanan konsultasi. Dari jumlah tersebut, 1.993 konsultasi terkait THR dan 495 konsultasi terkait BHR.

Menurut Indah, kanal live chat pada situs poskothr.kemnaker.go.id menjadi layanan yang paling banyak digunakan masyarakat, yakni sebanyak 2.246 layanan, terdiri atas 1.752 konsultasi THR dan 494 konsultasi BHR.

Selain itu, Pusat Bantuan Kemnaker pada situs bantuan.kemnaker.go.id menerima 222 konsultasi yang seluruhnya terkait THR, sedangkan layanan tatap muka mencatat 20 layanan.

Bisnis.com, MEDAN — Dinas Ketenagakerjaan Sumatra Utara (Sumut) membuka tujuh posko pengaduan tunjangan hari raya (THR) mulai Jumat (13/3/2026) untuk memastikan hak pekerja jelang Idulfitri 1447 Hijriah dipenuhi oleh perusahaan.

Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar mengatakan ketujuh posko yang berlokasi di unit pelaksana teknis (UPT) di kabupaten/kota serta kantor Disnaker Sumut tersebut akan dibuka h-7 Idulfitri hingga setelah Lebaran.

"Posko nanti aktif mulai tanggal 13 Maret sampai dua minggu setelah lebaran. Lokasinya di 6 UPT kami dan kantor Disnaker Provinsi Sumut sendiri," ujar Yuliani, Rabu (11/3/2026).

Dijelaskan Yuliani pembentukan posko pengaduan THR di daerah merupakan instruksi langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR berjalan sesuai aturan.

Posko-posko tersebut nantinya akan menerima laporan dari pekerja terkait pembayaran THR. Setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas ketenagakerjaan.

"Jika nanti ditemukan perusahaan yang tidak membayarkan THR sesuai ketentuan, maka akan dilakukan pemeriksaan langsung oleh pengawas ketenagakerjaan," tegasnya.

Adapun perusahaan ditekankan untuk membayar THR kepada pekerja paling lama h-7 Idulfitri.

Besaran THR yang wajib dibayarkan perusahaan senilai satu bulan upah dengan komponen berupa upah tanpa tunjangan (upah bersih) atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Yuli mengatakan pengusaha bisa dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran jika terlambat membayar THR kepada para pekerja. Pengusaha juga bisa dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pelaporan langsung ke posko, pengaduan persoalan THR juga dapat disampaikan pekerja secara daring melalui laman resmi Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id.

Yuliani berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi ketentuan pembayaran THR yang diatur dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016 ini.

"Kami harap perusahaan-perusahaan patuh sehingga hubungan kerja yang harmonis di Sumut tetap terjaga dan hak pekerja menjelang hari raya keagamaan terpenuhi," ujarnya. (240)

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai melakukan pengawasan terhadap penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Idulfitri.

Posko THR didirikan di 7 lokasi, yaitu Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah dan Satuan Pengawas Ketenagakerjaan di Kota Semarang, Kabupaten Pati, Kota Surakarta, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Pekalongan.

"Posko THR beroperasi pada 2-31 Maret 2026. Selain layanan langsung di kantor di kantor pada jam kerja, pengajuan juga dapat disampaikan melalui kanal daring, yaitu LaporGub, Sistem Layanan Pengaduan Ketenagakerjaan (Siladu) Kementerian Ketenagakerjaan RI, serta WhatsApp di nomor 081919524945 (aduan), dan 082230376218 (konsultasi)," jelas Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Aziz, dikutip Kamis (5/3/2026).

Aziz memastikan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, berupaya hadir untuk menjamin kesejahteraan pekerja di momen Hari Raya Idulfitri.

Penyaluran THR tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan dan ditindaklanjuti oleh Permenaker No.6/2026 tentang THR. Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga telah memberikan imbauan kepada pelaku usaha untuk menuaikan kewajiban penyaluran THR sesuai jadwal.

"Sesuai ketentuan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima satu kali gaji.

Sementara pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan menerima secara proporsional," jelas Aziz. Adapun pekerja yang kehilangan pekerjaannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tetap berhak menerima THR apabila PHK tersebut dilakukan 30 hari sebelum hari raya.

Per Februari 2026, Aziz mengungkapkan bahwa tercatat ada 263.832 perusahaan dengan 2.497.000 pekerja yang bakal menerima THR. Sanksi administratif telah disiapkan bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan penyaluran THR tersebut. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran lisan hingga tertulis.

Pada 2025 silam, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah menerima 100 aduan terkait penyaluran THR. Dari laporan tersebut, 92 kasus telah diselesaikan dan masih ada 8 kasus yang belum tuntas.

Bisnis.com, PEKANBARU -- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau resmi membuka posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang Idulfitri 1447 H. Posko ini hadir untuk memastikan seluruh pekerja menerima haknya tepat waktu sesuai ketentuan.

Kepala Disnakertrans Riau, Roni Rakhmat, mengatakan seluruh perusahaan di Riau wajib membayar THR paling lambat 13 Maret 2026, sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja.

"Kami sudah mulai membuka posko pengaduan THR. Sesuai arahan Menteri Tenaga Kerja, pembayaran THR paling lambat tanggal 13 Maret," kata Roni, Selasa (3/3/2026).

Posko pengaduan dipusatkan di kantor Disnakertrans Riau, Jalan Sarwo Edhi, Kelurahan Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru.

Selain datang langsung, pekerja yang belum menerima THR juga dapat mengadu melalui link pengaduan di https://poskothr.kemenaker.go.id atau berkonsultasi melalui nomor telepon 081378888045 atas nama R Dedi Suganda.

Roni menegaskan posko ini tidak hanya menampung laporan pekerja yang belum menerima THR, tetapi juga menjadi sarana konsultasi seputar mekanisme pembayaran dan hak-hak ketenagakerjaan lainnya.

"Posko ini berguna untuk menerima laporan pekerja yang belum menerima haknya menjelang Hari Raya Idulfitri," jelasnya.

Disnakertrans Riau juga akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Riau. Bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban, pihaknya tidak segan mengambil tindakan tegas.

"Semua perusahaan wajib membayar THR kepada karyawannya pada tanggal 13 Maret. Apabila tidak dilaksanakan, kami akan melakukan penegasan kepada perusahaan-perusahaan tersebut," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan bahwa para ASN, PPPK, hingga pensiunan akan segera menerima THR dengan total nilai Rp55 triliun. THR juga sudah dicairkan secara bertahap.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa pemerintah memberikan beberapa paket stimulus ekonomi lanjutan terkait hari besar keagamaan nasional, yaitu Idulfitri 1447 H atau 2026 M, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Secara total, pemerintah menyiapkan Rp55 triliun untuk membayar THR kepada aparatur sipil negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, hingga pensiunan.

"Dibandingkan tahun lalu [anggaran THR] ini meningkat, tahun lalu Rp49 triliun, naik 10%," ujar Airlangga dalam konferensi pers mengenai THR 2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Airlangga juga menjelaskan bahwa pemerintah sudah mulai membayar THR secara bertahap. Pencairan THR sudah dimulai sejak 26 Februari 2026 dan akan berjalan hingga sebelum hari raya idulfitri atau lebaran 2026.

Pada pekan pertama, pemerintah membayarkan THR kepada pada PNS pemerintah pusat, CPNS, PPPK, pejabat negara, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah membayarkan THR secara penuh, 100% berdasarkan seluruh komponen.

"Komponen yang dibayarkan 100% penuh, meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," ujar Airlangga.

Berikut Rincian Besaran THR 2026:

ASN Pusat dan TNI/Polri

• Total penerima: 2,4 juta orang
• Total anggaran: Rp22 triliun
  

ASN Daerah

• Total penerima: 4,3 juta orang
• Total anggaran: Rp20,2 triliun
  

Pensiunan:

• Total penerima: 3,8 juta orang
• Total anggaran: Rp12,7 triliun

Apabila dihitung berdasarkan total anggaran dan jumlah penerimanya, rata-rata THR yang diterima oleh ASN Pusat dan TNI/Polri adalah Rp9,16 juta. Lalu, rata-rata THR ASN Daerah adalah Rp4,69 juta, sedangkan rata-rata THR pensiunan adalah Rp3,34 juta.

Namun demikian, nilai THR tetap bergantung kepada nominal gaji, pangkat/golongan, jabatan, maupun nilai pensiunan yang diterima orang bersangkutan sebelumnya.

Airlangga memastikan bahwa pembayaran THR berbeda dengan gaji ke-13. Artinya, seluruh pihak yang sudah menerima THR akan tetap mendapatakan gaji ke-13, tetapi tidak dalam waktu dekat.

"Untuk gaji ke-13 seperti biasa dibayarkan pada Juni," ujar Airlangga.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pemerintah akan mencairan tunjangan hari raya (THR) 2026 bagi ASN, PNS, TNI, Polri, dan pensiunan dilakukan dalam waktu dekat.

THR Lebaran biasanya menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi, khususnya pada masa-masa Hari Raya Idulfitri. Sebelumnya, DPR mengusulkan THR karyawan swasta dibayarkan H-14 sebelum Idulfitri guna menjaga daya beli dan kelancaran mudik Lebaran 1447 H.

Di sisi lain, aturan pembayaran THR swasta yang saat ini masih mengacu H-7 sebelum Lebaran dinilai perlu ditinjau ulang agar lebih efektif mendukung kebijakan Work From Anywhere (WFA) jelang dan sesudah Lebaran.

“Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (25/2/2026).

Jadwal dan Ketentuan THR ASN dan PNS 2026

Pemerintah menargetkan pencairan THR ASN dilakukan pada awal Ramadan 2026.

Perkiraan Jadwal Pencairan

- Pola tahun sebelumnya: sekitar 10–15 hari sebelum Idulfitri.

- Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026.

- Dengan asumsi H-15 hingga H-10, THR berpotensi cair pada 6–15 Maret 2026.

Namun, kepastian tanggal tetap menunggu regulasi resmi melalui Peraturan Pemerintah.

Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri

- Total anggaran 2026: sekitar Rp55 triliun.

- Naik dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp49,9 triliun.

Kenaikan anggaran ini diarahkan sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR ASN

Mengacu PP Nomor 11 Tahun 2025, komponen meliputi:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau umum

- Tunjangan kinerja sesuai kelas jabatan

Jadwal dan Usulan THR Karyawan Swasta 2026

Aturan saat ini masih mengacu pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni pembayaran paling lambat H-7 sebelum Lebaran. Jika Idulfitri jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pembayaran diperkirakan 13–14 Maret 2026.

Namun, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran dilakukan H-14 sebelum Lebaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar Edy, Rabu (25/2/2026).

Menurut Edy, percepatan pembayaran akan membantu pekerja menghindari kenaikan harga bahan pokok serta memperlancar arus mudik.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu Permenaker Nomor 6 Tahun 2016:

Komponen Upah

- Upah tanpa tunjangan (sistem tunggal), atau

- Upah pokok + tunjangan tetap

Masa Kerja ≥ 12 Bulan

Berhak menerima 1 bulan upah penuh.

Masa Kerja < 12 Bulan

Rumus: (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah.

Pekerja Harian Lepas

- ≥12 bulan: rata-rata 12 bulan terakhir.

- <12 bulan: rata-rata masa kerja.

Pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan, sementara DPR mendorong percepatan pembayaran THR swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran.

Kedua langkah tersebut sama-sama ditujukan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi menjelang Idulfitri 2026.

Bisnis.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi meluncurkan Posko Layanan Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026. Total sebanyak 54 titik posko disiapkan guna memastikan hak pekerja menerima THR dapat terpenuhi jelang Lebaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto membeberka posko-posko tersebut tersebar di 38 kabupaten/kota serta seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Sebanyak 54 Posko THR kita dirikan di 38 kabupaten/kota, dan di seluruh UPT yang kita miliki karena setiap Hari Raya Idulfitri, ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pekerja, baik yang berstatus PKWTT maupun PKWT,” ujar Sigit pada pekan lalu.

Dia membeberkan sesuai ketentuan pemerintah pusat, masing-masing pengusaha wajib membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Namun, berdasarkan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan, perusahaan diimbau untuk dapat mencairkan THR lebih awal, yakni dua pekan sebelum Lebaran.

“Karena ada kebijakan work from anywhere, maka diimbau agar H-14 Lebaran, THR sudah dicairkan oleh perusahaan kepada pekerja,” ucap Sigit.

Dirinya menegaskan THR bukan hanya sekadar tradisi tahunan, melainkan kewajiban para pemberi kerja yang melekat sebagai hak pekerja dan dilindungi peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

“Pemberian THR keagamaan bagi pekerja merupakan upaya membantu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam menyambut hari raya, di mana biasanya terdapat peningkatan pengeluaran,” bebernya.

THR keagamaan adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha menjelang hari raya keagamaan. Besarannya diatur berdasarkan masa kerja. Pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah.

Untuk pekerja dengan masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus, tetapi kurang dari 12 bulan tetap berhak memperoleh THR secara proporsional, dengan rumus masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan satu bulan upah.

Bagi pekerja harian lepas yang telah bekerja 12 bulan atau lebih, besaran satu bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Sedangkan bagi karyawan dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, perhitungan diambil dari rata-rata upah bulanan selama masa kerja.

Adapun, bagi pekerja dengan sistem upah satuan hasil, perhitungan satu bulan upah dilakukan berdasarkan rata-rata pendapatan yang diperoleh dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya.

Sigit juga mengungkapkan capaian penanganan pengaduan pada tahun sebelumnya. Pada 2025, tercatat 236 laporan pengaduan THR yang masuk ke Disnakertrans Provinsi Jawa Timur.

"Sebanyak 231 pengaduan berhasil kami selesaikan, sementara lima lainnya tidak dapat ditindaklanjuti karena data pengadu maupun teradu tidak terverifikasi," jelasnya.

Posko THR Keagamaan Jawa Timur 2026 mulai beroperasi pada 26 Februari hingga 17 Maret 2026, setiap hari kerja. Layanan dibuka pukul 08.00–15.00 pada Senin hingga Kamis, dan pada pukul 08.00–15.30 khusus hari Jumat.

Untuk tingkat provinsi, posko berada di Kantor Disnakertrans Jatim, Jalan Dukuh Menanggal 124–126 Surabaya. Selain itu, layanan serupa juga tersedia di 14 UPT Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Jatim yang tersebar di Pasuruan, Mojokerto, Singosari, Tulungagung-Trenggalek, Madiun, Kediri, Ponorogo, Tuban, Jombang, Nganjuk, Bojonegoro, Jember, Situbondo, dan Sumenep, serta di seluruh kantor dinas tenaga kerja kabupaten/kota se-Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat ketenagakerjaan mendorong agar ketentuan pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh perusahaan kepada pekerja selambat-lambatnya 14 hari sebelum hari raya tiba.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan yang berlaku saat ini menentukan tenggat pemberian THR maksimal H-7.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menyampaikan bahwa hal ini berkaitan dengan kepatuhan perusahaan serta mekanisme pengawasan oleh pemerintah.

Dia menyebut terdapat praktik klasik bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban pembayaran THR, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga tak membayar THR sesuai tenggat tersebut.

“Terutama untuk pekerja perusahaan outsourcing [alih daya] yang memang bargaining-nya rendah, karena kontraknya sering diputus lalu satu-dua bulan kemudian direkrut lagi,” kata Timboel kepada Bisnis melalui sambungan telepon, Kamis (26/2/2026).

Dia melanjutkan, celah berikutnya terdapat pada aspek pengawasan ketenagakerjaan. Menurut Timboel, pengawas ketenagakerjaan perlu menjemput bola dalam mengidentifikasi perusahaan yang melanggar kewajiban THR, alih-alih hanya menunggu laporan.

Jeda 7 hari sebelum hari raya tiba dinilai tidak cukup untuk tindak lanjut pengawas apabila menemukan pelanggaran kewajiban THR. Lebih lagi, pekerja juga membutuhkan THR untuk menyokong kebutuhan hari raya mereka.

Oleh karena itu, Timboel mendorong agar ketentuan waktu maksimal pemberian THR dapat direvisi menjadi H-14, guna memberikan kepastian bagi pekerja dan ruang gerak lebih bagi perusahaan dan pengawas.

“DPR dapat mendorong pemerintah merevisi Permenaker No. 6/2016 dari H-7 menjadi H-14. Kalau perusahaan pada H-14 tidak membayar, kan masih punya waktu sebelum hari raya. Pekerja bisa merancang mau beli ini-itu, pengawas punya waktu lebih satu minggu pengawasan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa pemberian THR wajib dilakukan maksimal H-7 Idulfitri 2026.

Dia menyebut bahwa hal ini telah diatur melalui regulasi yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016. Perusahaan pun dapat dikenai sanksi bilamana melanggar aturan pemberian THR.

“Kalau secara wajibnya kan memang H-7. Nanti kita tunggu, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Setneg,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengusulkan agar pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja dibayarkan pada H-14 atau dua pekan sebelum Hari Raya IdulFitri 2026.

Menurut Edy di Jakarta, Selasa, pembayaran THR pada H-14 Lebaran berguna mendukung kelancaran arus mudik sekaligus mendorong perputaran ekonomi dan memberikan ruang waktu penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

“Pembayaran THR lebih awal memberi ruang waktu bagi penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran,” ujar dia.

Usulan tersebut disampaikan Edy merespons imbauan pemerintah kepada perusahaan swasta untuk menerapkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) sebelum dan sesudah Lebaran, yakni pada 16–17 Maret serta 25–27 Maret 2026. Menurut dia, skema pembayaran THR yang masih mengacu pada H-7 berpotensi menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Lebih lanjut, Edy menyampaikan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ditemukan pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR tepat waktu. Akibatnya, penyelesaian sengketa kerap berlangsung setelah Idul Fitri. Ia menyampaikan pula bahwa kondisi libur bersama yang cukup panjang saat Lebaran juga berpotensi menyulitkan proses pengawasan.

“Bapak dan ibu Pengawas Ketenagakerjaan di daerah sudah libur dan ini tidak punya waktu kalau ada laporan,” ujarnya.

Selain aspek pengawasan, Edy menilai pembayaran THR pada H-14 akan memberi ruang bagi pekerja untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya dengan lebih baik. Dengan kecenderungan kenaikan harga bahan pokok menjelang Lebaran, pekerja dapat berbelanja lebih awal untuk menghindari lonjakan harga.

“THR bukan kebijakan baru. Ini kebijakan yang sudah lama berjalan dan setiap perusahaan sudah menganggarkannya. Semakin awal dibayarkan, justru semakin baik bagi pekerja maupun perputaran ekonomi,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, legislator daerah pemilihan Jawa Tengah III tersebut mendorong Kementerian Ketenagakerjaan merevisi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 yang mengatur pemberian THR paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

“Jangan H-7 tapi H-14 sebelum Hari Raya Idul Fitri,” kata Edy.

Di sisi lain, pemerintah memastikan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 2026 bagi aparatur negara akan dilakukan lebih awal dari perkiraan. Kebijakan tersebut berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas PNS dan PPPK, serta anggota TNI, Polri, dan pensiunan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan otoritas fiskal telah menyiapkan anggaran THR dan menargetkan pencairan dilakukan pada awal Ramadan 2026.

"Saya enggak tahu tanggal pastinya. Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan," ujar Purbaya usai menghadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Jadwal Pencairan THR PNS 2026

Hingga kini pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pencairan THR 2026. Namun, mengacu pada pola tahun-tahun sebelumnya, pembayaran THR aparatur negara umumnya dilakukan sekitar 10 hingga 15 hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis Kementerian Agama, Idulfitri 1447 H diperkirakan jatuh pada 21–22 Maret 2026. Dengan asumsi pencairan dilakukan pada rentang H-15 hingga H-10, maka jadwal penyaluran THR berpotensi berlangsung pada 6–15 Maret 2026.

Meski demikian, kepastian tanggal pencairan tetap menunggu regulasi resmi yang biasanya diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) menjelang Ramadan.

Besar Anggaran THR ASN, TNI, dan Polri 2026

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun yang dialokasikan khusus untuk pencairan THR aparatur negara termasuk ASN PNS, PPPK, TNI, Polri, serta pensiunan. Angka ini meningkat dibandingkan alokasi THR pada tahun sebelumnya yang diperkirakan mencapai sekitar Rp49,9 triliun.

Menurut pernyataan Menkeu Purbaya, kenaikan anggaran THR ASN dan TNI-Polri menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional sejak kuartal I 2026, dengan memanfaatkan belanja THR sebagai stimulus konsumsi rumah tangga menjelang Lebaran.

Komponen THR yang Akan Diterima ASN, TNI, dan Polri 2026

Secara umum, komponen THR aparatur negara mengacu pada regulasi pemerintah mengenai pemberian THR dan gaji ke-13. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2025 komponen yang dibayarkan meliputi:

• Gaji Pokok
• Tunjangan Keluarga
• Tunjangan Pangan
• Tunjangan Jabatan atau Umum
• Tunjangan Kinerja, sesuai kelas jabatan atau peringkat jabatan

Besaran akhir yang diterima masing-masing pegawai bergantung pada pangkat, golongan, jabatan, serta kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi resmi tahun berjalan. Pemerintah biasanya menerbitkan Peraturan Pemerintah dan petunjuk teknis dari Kementerian Keuangan sebagai dasar pelaksanaan pembayaran THR melalui satuan kerja dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan H-7 atau satu minggu sebelum Lebaran.

Jika Idulfitri 2026 jatuh pada 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Namun, apabila merujuk pada pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengenai ketentuan THR dibayarkan dua minggu sebelum Lebaran, maka karyawan berpotensi menerima THR pada 6 Maret 2026 atau 7 Maret 2026.

Cara Perhitungan THR Karyawan Swasta

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perhitungan THR didasarkan pada masa kerja dan komponen upah pekerja.

Komponen Upah yang Menjadi Dasar Perhitungan:

Upah tanpa tunjangan (jika menggunakan sistem pengupahan tunggal)
Upah pokok ditambah tunjangan tetap

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar:

• 1 bulan upah penuh (upah pokok + tunjangan tetap atau upah bersih dalam sistem upah tunggal).

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

THR diberikan secara proporsional dengan rumus:

• (Masa kerja ÷ 12) × 1 bulan upah

3. Pekerja Harian Lepas

• Masa kerja ≥ 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah 12 bulan terakhir.
• Masa kerja < 12 bulan: dihitung berdasarkan rata-rata upah selama masa kerja.

Ketentuan ini berlaku bagi seluruh kategori pekerja, termasuk pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Dengan demikian, di satu sisi DPR mendorong percepatan pembayaran THR pekerja swasta menjadi H-14 sebelum Lebaran, sementara di sisi lain pemerintah memastikan THR aparatur negara cair lebih awal pada awal Ramadan 2026. Kedua kebijakan tersebut sama-sama diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat, menjaga kelancaran mudik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menjelang Idulfitri.

Bisnis.com, JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi salah satu hal yang dinanti-nanti pekerja saat Lebaran Idulfitri tiba.

Menilik pada aturan tahun-tahun sebelumnya, pemberian THR oleh pemberi kerja diberikan minimal H-7 lebaran.

Pemberian THR ini pun bersifat wajib untuk pekerja yang sudah bekerja selama minimal 1 bulan atau sesuai dengan aturan perusahaan.

Pemerintah pun melarang perusahaan mencicil THR yang akan diberikan kepada karyawan. Perusahaan yang terlambat menyalurkan THR dapat dikenai denda sebesar 5% dari total kewajiban kepada pekerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menegaskan pembayaran tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja di sektor swasta harus dilakukan paling lambat dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri.

Irma mengatakan ketentuan tersebut merupakan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan telah dikomunikasikan kepada Komisi IX DPR RI.

"Kalau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan sudah dikomunikasikan kepada Komisi IX, THR paling lambat harus dibayarkan dua minggu sebelum hari raya. Ini yang harus ditegaskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Siapa yang melanggar harus diberikan sanksi," kata Irma dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026) dikutip dari Antaranews.

Ia menjelaskan ketentuan tersebut berlaku tegas, khususnya bagi sektor swasta.

DPR RI juga akan melakukan pengawasan agar tidak ada lagi perusahaan yang menunda atau mengabaikan kewajiban pembayaran THR kepada karyawan.

Ia juga menegaskan toleransi waktu pembayaran sudah sangat jelas yakni dua minggu sebelum hari raya. Bahkan menurutnya, pembayaran satu minggu sebelum hari raya pun seharusnya tidak lagi terjadi.

"Kalaupun paling lambat-lambatnya pun satu minggu itu sudah tidak boleh lagi sebetulnya. Toleransinya sudah jelas, dua minggu sebelum hari raya. Jadi, kalau ada yang melanggar memang harus ada ketegasan dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan tersebut," tuturnya.

Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta 2026

Apabila merujuk pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR untuk karyawan swasta dilakukan h-7 atau seminggu sebelum lebaran.

Jika Idul Fitri 2026 jatuh pada tanggal 21–22 Maret 2026, maka batas akhir pemberian THR diperkirakan pada 13 Maret 2026 atau 14 Maret 2026.

Kemudian apabila merujuk pada pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengenai ketentuan THR dibayarkan 2 minggu sebelum lebaran, maka karyawan akan mendapatkan THR pada 6 Maret 2025 atau 7 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada pekerja atau buruh menjadi kewajiban bagi perusahaan dalam momentum hari besar keagamaan nasional, tak terkecuali menjelang hari raya lebaran Idulfitri.

Namun demikian, status pekerjaan dan masa kerja karyawan turut menentukan hak seseorang untuk menerima THR, sama halnya dengan kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.

Aturan mengenai pemberian THR termaktub dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Pasal 7 Permenaker No. 6/2016 secara spesifik menjelaskan perihal hak menerima THR bagi pekerja yang terdampak PHK menjelang hari raya keagamaan.

Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa pekerja atau buruh dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) alias karyawan tetap yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya, maka mereka berhak atas THR.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa THR itu berlaku untuk tahun berjalan pada saat dilakukannya PHK oleh pengusaha.

Kendati demikian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan bahwa ketentuan pemberian THR itu tak berlaku bagi buruh dengan status kerja kontrak alias perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang berakhir sebelum hari raya.

Sejumlah ketentuan penting lainnya terkait pemberian THR bagi karyawan adalah bahwa THR keagamaan wajib diberikan bagi karyawan yang telah bekerja 1 bulan atau lebih, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2.

Besaran THR yang diberikan bagi pekerja yang telah bekerja 12 bulan atau lebih sama dengan besaran upah 1 bulan, sedangkan bagi yang bekerja kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Perhitungan proporsional yang dimaksud adalah masa kerja dibagi 12 bulan lalu dikali nilai upah satu bulan.

Di samping itu, Permenaker No. 6/2016 juga mengatur denda dan sanksi bagi perusahaan yang tak membayar THR sesuai ketentuan.

Perusahaan akan didenda 5% dari total THR yang harus dibayar apabila terdapat keterlambatan pembayaran THR pekerja, hingga dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Setiap pekerja berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) 2026, termasuk Hari Raya Idulfitri. Simak besaran dan cara menghitung THR Lebaran 2026 untuk pekerja lama dan baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 (Permenaker 6/2016) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih.

Adapun, THR tersebut diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

“THR Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,” demikian bunyi Pasal 5 ayat (4).

Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) belum menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah melalui sidang isbat. Adapun, sidang isbat dijadwalkan pada 17 Februari 2026. Namun, jika Lebaran 2026 diperkirakan jatuh pada 20 Maret 2026, maka THR wajib cair paling lambat 13 Maret 2026.

Namun, jika pengusaha terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh maka akan dikenai denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Adapun, pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja/buruh.

Sebaliknya, pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun, cara menghitung besaran THR ditetapkan sesuai dengan masa kerja.

Berikut Cara Menghitung THR 2026:

1. Masa Kerja 12 Bulan atau Lebih

Dalam Permenaker 6/2016 disebutkan bahwa besaran THR ditetapkan untuk pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka diberikan sebesar 1 bulan upah.

Upah satu bulan yang dimaksud terdiri dari upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.

Sebagai contoh, Mawar telah bekerja selama 2 tahun dan menerima upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Rp5.729.876. Karena masa kerja Mawar sudah 12 bulan atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah, yakni Rp5.729.876.

2. Masa Kerja Kurang dari 12 Bulan

Untuk pekerja buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan sesuai masa kerja dengan rumus: (masa kerja/12) × 1 bulan upah.

Jika mengacu pada UMP Jakarta Rp5.729.876 dan Mawar baru memiliki masa kerja 6 bulan, maka perhitungan THR yang diterima Mawar adalah (6/12) × Rp5.729.876 atau Rp2.864.938.

3. Pekerja/Buruh Harian Lepas

Di sisi lain, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, maka upah 1 bulan dihitung sebagai berikut.

Pertama, pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum Hari Raya.

Kedua, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.