Bisnis.com, PADANG - Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatra Barat menyampaikan perbaikan jalan di Malalak, Kabupaten Agam, masih terus dilakukan dan hal ini membuat Malalak tidak layak untuk menjadi jalur alternatif pada saat mudik Lebaran 2026 nanti.

Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menjelaskan bahwa titik lokasi KM 82+900 merupakan salah satu titik kerusakan paling parah akibat bencana yang terjadi pada November 2025 lalu. Saat ini, progres pengerjaan terus bergerak cepat, namun tidak disarankan untuk dilalui kendaraan untuk mudik Lebaran.

“Jalan Malalak ini saat kejadian bencana itu, badan jalan terputus sepanjang kurang lebih 150 meter, sehingga akses lalu lintas tidak dapat dilalui,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (10/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa untuk mengatasi kondisi tersebut, BPJN Sumbar telah melakukan penanganan darurat dengan menggeser badan jalan ke sisi tebing sehingga ruas jalan dapat tersambung kembali, dan saat ini jalur tersebut sudah kembali fungsional dan dapat dilalui secara teknis.

Namun demikian, secara keseluruhan progres penanganan masih sekitar 8% karena masih terdapat beberapa pekerjaan lanjutan, termasuk pembangunan sejumlah jembatan agar struktur jalan menjadi permanen.

“Secara keseluruhan, estimasi penyelesaian penanganan permanen ditargetkan pada Desember 2026,” sebutnya.

Di sepanjang ruas tersebut, lanjutnya, terdapat sembilan titik kerusakan akibat bencana, dan lokasi Simpang Koto Mambang–Balingka menjadi salah satu yang paling terdampak. Walaupun jalur saat ini telah tersambung, kondisi jalan masih belum ideal untuk dilalui kendaraan.

Hal tersebut disebabkan oleh sebagian ruas masih berupa jalan tanah dan terdapat beberapa titik yang rawan longsor, terutama apabila terjadi curah hujan tinggi. Selain itu, pekerjaan penanganan juga masih berlangsung dengan alat berat yang masih beroperasi di lapangan.

“Untuk pembukaan akses lalu lintas secara resmi masih menunggu hasil asesmen dari pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan,” jelasnya.

Dia menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait guna memastikan aspek keselamatan sebelum ruas jalan tersebut dibuka secara resmi untuk kendaraan.

“Meskipun ruas tersebut merupakan jalan provinsi, penanganannya dilaksanakan oleh BPJN Sumbar atas arahan Menteri Pekerjaan Umum setelah bencana yang terjadi pada November lalu,” tutupnya.

Kabupaten Agam (ANTARA) - Sejumlah guru, pelajar hingga petani dari arah Balingka tujuan Malalak maupun sebaliknya ramai melewati Jalan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), setelah berhasil terhubung pada Jumat (20/2).

"Waktu jalan ini putus, saya harus melewati Lembah Anai dan tidur di sekolah agar tetap bisa mengajar anak didik," kata Nelfi Yanti (55) salah seorang guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Malalak di Kabupaten Agam, Senin.

Nelfi Yanti mengatakan sejak Jalan Malalak terputus akibat dihantam banjir bandang di akhir November 2025, para guru terpaksa mengitari kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, dengan jarak tempuh sekitar 95 kilometer demi bisa mengajar anak didiknya.

Sebelum jalan itu terputus, ia mengatakan hanya menempuh sekitar 45 kilometer dari Kecamatan Kamang Magek menuju Kecamatan Malalak. Kini, dirinya bersama para guru lainnya bersyukur Jalan Malalak sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua sehingga tidak perlu menempuh jarak yang lebih jauh.

Kepala SMP Negeri 1 Malalak Haris Pratama mengatakan untuk pertama kalinya melintasi Jalan Malalak pascaterhubung. Tersambungnya jalan tersebut menjadi sangat penting bagi warga dari arah Balingka menuju Malalak karena mempercepat mobilitas.

"Saat jalan ini terputus, saya bersama beberapa guru di sini memutuskan untuk menginap di sekolah. Satu kali seminggu barulah kami pulang ke rumah," ujar dia.

Sementara itu, Pelaksana Lapangan Hutama Karya Infrastruktur Subiantoro mengatakan perusahaannya berhasil menghubungkan Jalan Malalak yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, namun Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujar dia.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Agam (ANTARA) - Pemerintah melalui PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) berhasil menghubungkan Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang sepanjang 300 meter lebih.

"Jalan Malalak sepanjang 200 hingga 300 meter yang sebelumnya terputus sudah berhasil dihubungkan dua hari yang lalu," kata Pelaksana Lapangan HKI Subiantoro di Kabupaten Agam, Minggu.

Jalan yang berhasil dihubungkan tersebut tepat berada di kilometer 82+600. Jalan alternatif yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tersebut longsor akibat hujan deras yang mengguyur Malalak selama beberapa hari pada November 2025.

Meskipun Jalan Malalak sudah terhubung, Subiantoro menegaskan akses itu belum dibuka untuk umum, atau bagi kendaraan dari luar Kecamatan Malalak. Saat ini jalan tersebut baru bisa dilintasi khususnya bagi masyarakat lokal yang ingin ke daerah Balingka atau sebaliknya.

"Jalan itu pun hanya bisa dilintasi pada saat jam istirahat yakni pukul 12.00 WIB hingga 13.00 WIB, dan pukul 17.00 WIB hingga sebelum pukul 08.00 WIB," ujarnya.

Ia menyampaikan meskipun sudah bisa dilalui, HKI terus mengingatkan masyarakat Malalak yang ingin bertolak ke daerah Balingka atau sebaliknya, untuk selalu berhati-hati. Selain itu, jalan tersebut baru bisa dilintasi kendaraan roda dua.

"Dari arah Balingka ke Malalak itu sudah lancar, sementara dari Malalak ke Balingka masih rawan karena ada tanjakan yang masih signifikan," ujarnya mengingatkan.

Tambahan informasi, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Agam (ANTARA) - Hasil bumi berupa kulit manis atau yang juga dikenal sebagai kayu manis (Cinnamomum ) dari para petani terdampak bencana banjir bandang akhir November 2025 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), berhasil menembus pasar Eropa.

"Kulit manis dari sini (Malalak) dijual ke Bukittinggi dulu kemudian baru diekspor ke Eropa dan Malaysia," kata salah seorang pengepul kulit manis, Roni di Jorong Toboh, Nagari Malalak Timur, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, Minggu.

Ia mengatakan harga rempah yang biasa digunakan untuk kue, minuman hingga masakan itu kini bervariatif di tingkat petani, atau tergantung dari tingkat kadar air. Paling rendah satu kilogram kulit manis dihargai Rp30 ribu dan paling tinggi Rp40 ribu per kilogram (kg).

"Hari ini harga beli kulit manis di tingkat petani paling tinggi Rp37 ribu (per kg) untuk kualitas terbaik, tapi itu masih ada kadar airnya," ujar dia.

Saat ini Roni memiliki pasokan sekitar 2,5 ton kulit manis yang siap dijual ke Kota Bukittinggi dan kemudian diekspor ke Eropa atau Malaysia. Biasanya, penjualan ke pihak pengekspor tergantung dari permintaan pasar luar negeri.

Pada saat bencana banjir bandang melanda Kecamatan Malalak pada 26 November 2025, Roni mengaku selama satu bulan sama sekali tidak bisa membeli atau menjual kulit manis.

Selain karena akses jalan menuju Kota Bukittinggi via Malalak yang putus total, para petani kulit manis juga tidak ada yang memanen tanaman rempah tersebut. Menurut dia, satu bulan pascabencana, umumnya warga setempat masih fokus pada pemulihan dan pencarian korban yang belum ditemukan.

Sementara itu, salah seorang petani kulit manis, Andri Yandra menyebutkan sebelum pandemi COVID-19 harga kulit manis per kilogram bisa mencapai Rp50 ribu. Namun, sejak pandemi melanda harganya turun drastis hingga mencapai Rp24 ribu per kilogram.

Menurut dia, harga beli kulit manis tersebut tidak sesuai dengan harapan para petani. Sebab, butuh waktu minimal tujuh hingga 15 tahun agar batang kulit manis baru bisa dipanen.

"Kami harus menunggu 15 tahun baru bisa panen, tetapi ketika dijual harganya hanya berkisar Rp30 ribu," ujar dia.

Ia berharap pemerintah melalui dinas terkait memperhatikan nilai jual kulit manis di tingkat petani. Sebab, kulit manis merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat selain bersawah.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, AGAM – Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI Dody Hanggodo meninjau langsung ruas jalan Malalak–Bukittinggi di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor dengan kondisi kerusakan yang cukup parah.

Pada kesempatan itu, Dody mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pembangunan jembatan permanen, sembari menuntaskan pemasangan jembatan sementara untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan arus logistik.

“Selain jembatan sementara armco dan bailey, kami juga menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen,” katanya, Rabu (28/1/2026).

Dia menjelaskan untuk penyusunan desain jembatan permanen menjadi tahapan penting, karena kondisi geografis jalur Malalak yang curam dan terjal, serta melintasi kawasan hutan lindung dan konservasi sehingga memerlukan penyesuaian desain dan perizinan lintas kementerian.

“Kami juga akan mengkaji pembangunan sabo dam untuk menahan aliran air dari kawasan pegunungan yang bermuara ke kilometer 74, titik yang sempat terputus akibat banjir bandang pada 26 November 2025. Kajian tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi risiko banjir bandang di masa mendatang,” ujarnya.

Dikatakannya guna penanganan ruas jalan tersebut, Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar yang akan dialokasikan pada tahun anggaran 2026–2027 yang diperuntukan bagi pemulihan dan perbaikan Jalan Malalak.

Gubernur Sumbar Mahyeldi yang turut mendampingi Menteri PU Dody menyambut baik komitmen pemerintah pusat dalam pemulihan infrastruktur strategis di Sumbar.

Oleh karena dia berharap, semua rencana tersebut dapat direalisasikan pemerintah pusat dalam waktu dekat agar konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat kembali normal.

“Jalan Malalak ini sangat vital bagi konektivitas wilayah dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kami berharap penanganan dilakukan tidak hanya cepat, tetapi juga berorientasi pada keamanan dan mitigasi bencana ke depan,” tutupnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen di jalur Malalak menuju Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah juga akan menuntaskan pengerjaan jembatan sementara guna memperlancar mobilitas masyarakat dan arus logistik.

“Oh iya, di samping pembangunan jembatan sementara (armco dan bailey), kami juga menyiapkan desain pembangunan jembatan permanen,” kata Menteri PU Dodi Hanggodo di Kabupaten Agam, Rabu (27/1/2026).

Hal tersebut disampaikan Menteri PU bersama Gubernur Sumbar, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, serta Bupati Agam saat meninjau langsung perkembangan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana alam pada akhir November 2025.

Menteri PU menjelaskan penyusunan desain sangat penting sebelum pembangunan jembatan permanen dilakukan. Selain kondisi lokasi yang curam dan terjal karena dikelilingi perbukitan serta jurang, sejumlah titik di jalur Malalak–Bukittinggi juga melintasi kawasan hutan lindung dan konservasi sehingga membutuhkan perizinan dari kementerian terkait.

Selain pembangunan jembatan, Kementerian PU juga mengkaji kemungkinan pembangunan sabo dam untuk menahan laju air dari kawasan pegunungan yang mengarah ke kilometer 74. Ruas jalan tersebut sempat terputus akibat banjir bandang pada 26 November 2025.

Dodi mengatakan kajian pembangunan sabo dam penting untuk mengantisipasi meningkatnya debit aliran sungai, terutama pada musim hujan, yang berpotensi memicu banjir bandang di kemudian hari.

Kementerian PU juga mengkaji kemungkinan pembangunan sabo dam yang dapat berfungsi ganda sebagai jembatan, bergantung pada kondisi lapangan dan efisiensi pelaksanaan. Infrastruktur tersebut disiapkan sebagai langkah mitigasi untuk meminimalkan risiko bencana banjir bandang.

Sementara itu, anggota DPR RI asal Sumbar Andre Rosiade menyebutkan Kementerian PU menyiapkan anggaran sebesar Rp 667 miliar untuk memulihkan dan memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam.

“Total Rp 667 miliar disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak pada tahun anggaran 2026 dan 2027,” kata Andre.

Bisnis.com, PADANG - Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian berharap seluruh hunian sementara (huntara) di Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) tuntas dibangun jelang Ramadan 2026.

Dia menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan, karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

"Kami tentu akan terus melakukan pengawasan agar masyarakat ditempatkan secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan," ucap Rustian dalam keterangan resmi, Senin (26/1/2026).

Rustian menjelaskan menjelang bulan suci Ramadan nanti seluruh kabupaten dan kota di Sumbar diharapkan segera menuntaskan pembangunan huntara dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH).

Dia menargetkan penyelesaian huntara paling lambat 5 hari sebelum Ramadan, atau pada 15 Februari 2026. Sementara penyaluran DTH diharapkan sudah terealisasi pada minggu pertama Februari 2026.

"Bagi masyarakat yang tidak ingin menempati huntara, pemerintah memberikan alternatif berupa DTH," ujarnya.

Meskipun masyarakat telah menempati huntara, lanjut Rustian, kebutuhan dasar tetap harus dipantau dan dipenuhi. Selanjutnya, kepada masyarakat terdampak bencana yang menempati huntara diharapkan bisa menjalani hari demi hari secara baik.

Rustian juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas kerja sama dan dedikasi dalam penanganan bencana selama 2 bulan terakhir.

"Semoga masyarakat terdampak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan tetap optimistis, sehingga tidak menimbulkan kemiskinan baru," ucap dia.

Rustian menegaskan pentingnya pelayanan yang maksimal dan tidak dilakukan secara asal-asalan karena kualitas pelayanan akan berdampak langsung pada kondisi masyarakat terdampak.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Lutfi menjelaskan bahwa progres pembangunan huntara di Kabupaten Agam telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati sebanyak 358 unit yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Palembayan, IV Koto, Malalak, dan Tanjung Raya.

Di Kecamatan Palembayan, sebanyak 256 unit huntara direncanakan dengan 117 unit telah diresmikan di lokasi pertama dan sisanya masih dalam tahap pembangunan. Lalu, di Kecamatan IV Koto telah dilakukan pembersihan lahan dan proses pembangunan.

Sementara di Kecamatan Malalak, saat ini tengah dilakukan pendataan lokasi dan direncanakan pembangunan sebanyak 14 unit, serta untuk Kecamatan Tanjung Raya, pembangunan huntara juga telah berjalan dengan target penyelesaian sebanyak 55 unit.

"Kami menargetkan seluruh pembangunan Huntara di Kabupaten Agam dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan suci Ramadan," tegasnya.

Terkait penyaluran DTH, Lutfi menyampaikan bahwa berdasarkan SK tahap pertama sebanyak 612 Kepala Keluarga (KK) ditetapkan sebagai penerima.

Dari hasil validasi, sebanyak 374 KK dinyatakan berhak menerima DTH, dan hingga saat ini telah direalisasikan kepada 297 KK.

Selain itu, untuk tahap kedua, Pemkab Agam saat ini masih melakukan proses verifikasi lanjutan terhadap jumlah penerima DTH.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp667 miliar untuk memulihkan atau memperbaiki Jalan Malalak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang terputus akibat bencana alam di akhir November 2025.

"Total Rp667 miliar yang disiapkan untuk pengerjaan Jalan Malalak tahun anggaran 2026 dan 2027," kata anggota DPR RI Andre Rosiade di Kota Padang, Selasa.

Untuk 2026 pemerintah terlebih dahulu menyiapkan anggaran sebesar Rp370 miliar. Sementara, sisanya disiapkan untuk pengerjaan 2027. Pemulihan Jalan Malalak tergolong vital sebab menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Ranah Minang.

Apalagi, selama beberapa tahun terakhir jalan yang dibangun pada masa Gubernur Gamawan Fauzi itu, menjadi jalur utama arus mudik Idul Fitri selain jalur Padang-Bukittinggi.

Andre mengatakan pemerintah pusat mengambil alih pengerjaan Jalan Malalak yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Langkah ini dilakukan mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan.

"Presiden Prabowo melalui Kementerian PU mengambil alih pengerjaan jalan ini agar secepatnya bisa kembali diakses masyarakat," kata dia.

Saat ini Kementerian PU terus mengebut pengerjaan Jalan Malalak dan diharapkan dapat dilalui masyarakat secara fungsional pada Desember 2026. Kendati demikian, jalan itu diperkirakan belum sepenuhnya bisa dilalui terutama dari kilometer 78 sampai ke kilometer 83.

"Khusus kilometer 78 sampai kilometer 83 itu akan kita selesaikan pada 2027," sebut dia.

Pada kesempatan itu, ia menyebutkan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sebesar 18,3 triliun untuk menangani dampak kerusakan akibat bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat. Dana itu akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, pembangunan serta perbaikan.

Khusus pembangunan infrastruktur Kementerian PU mengalokasikan sebesar Rp13,5 triliun. Sementara, sisanya berada di Kementerian Pertanian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan provinsi tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp21,44 triliun untuk memenuhi berbagai kebutuhan pascabencana yang terjadi di 16 kabupaten dan kota.

Mahyeldi mengatakan anggaran tersebut mencerminkan kebutuhan yang harus dipenuhi secara bertahap, dan terencana agar pemulihan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Dari sisi kewenangan, kebutuhan pascabencana terbagi ke dalam tiga tingkatan.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meninjau ruas Jalan Provinsi Malalak–Sicincin di Kabupaten Agam serta Jalan Nasional Padang–Bukittinggi di kawasan Lembah Anai yang terdampak banjir dan tanah longsor, Senin (8/12/2025). Ia memastikan seluruh pembiayaan penanganan infrastruktur konektivitas ditanggung pemerintah pusat melalui APBN atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Semua ditanggung pemerintah pusat. Sesuai komitmen Bapak Presiden, penanganan bencana harus berorientasi pada pemulihan kehidupan masyarakat. Arahnya jelas, build back better, membangun kembali dengan lebih baik,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dody menegaskan, perbaikan permanen Jembatan Malalak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Jika pekerjaan permanen membutuhkan waktu delapan hingga 12 bulan dan berpotensi mengganggu aktivitas sosial serta arus logistik, maka pemasangan Jembatan Bailey menjadi pilihan prioritas.

“Kalau perbaikan permanen butuh waktu dan kehidupan masyarakat terganggu serta logistik terputus, maka mau tidak mau harus dipasang Jembatan Bailey agar aktivitas warga tetap berjalan,” ucapnya.

Usai meninjau Malalak, Dody melihat kondisi Jalan Nasional Padang–Bukittinggi di Lembah Anai. Saat ini, jalur tersebut sudah bisa dilalui kendaraan roda dua, dan dalam waktu dekat ditargetkan fungsional untuk roda empat secara terbatas.

Dody meminta penanganan tebing rawan longsor dipercepat serta berkoordinasi dengan BNPB dan BMKG terkait kemungkinan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi risiko bencana susulan.

Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU akan mengkaji opsi jalur alternatif sebagai solusi permanen untuk mengurangi beban lalu lintas di Lembah Anai. Kajian mencakup kelanjutan Jalan Tol Padang–Sicincin dari Kota Padang menuju Bukittinggi melalui pembangunan flyover atau terowongan.

“Ini masih usulan awal dari balai. Kajian teknis akan segera dilakukan agar ke depan akses Padang–Bukittinggi lebih aman dan andal,” kata Dody.

Selain Malalak dan Lembah Anai, Dody juga meninjau Kecamatan Batipuah Selatan yang turut terdampak. Ia menekankan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo, penanganan tidak hanya fokus pada pemulihan fisik infrastruktur, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.