Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pembangunan Nagari, yang beralamat di Simpang Gudang Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat.

Kepala OJK Sumbar Roni Nazra mengatakan pencabutan izin usaha BPR Pembangunan Nagari itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-28/D.03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (31/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa sebelum adanya keputusan untuk mencabut izin usaha tersebut, pada tanggal 5 Maret 2025, OJK telah menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12%.

Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret 2026, OJK menetapkan PT BPR Pembangunan Nagari dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR), dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR Pembangunan Nagari, untuk melakukan upaya penyehatan khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Setelah kami memberikan pertimbangan untuk penyehatan, ternyata pengurus dan pemegang saham BPR Pembangunan Nagari tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud,” jelasnya.

Roni menyampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Nomor 46/ADK3/2026 tanggal 16 Maret 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR Pembangunan Nagari dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, lanjut Roni, OJK berdasarkan Pasal 19 POJK tersebut di atas melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari.

Menurutnya, dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Pembangunan Nagari agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Bisnis.com, PADANG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit macet alias non performing loan di Sumatra Barat tercatat mengalami kenaikan per triwulan III/2025.

Kepala OJK Provinsi Sumbar Roni Nazra mengatakan total aset perbankan Sumatra Barat per September 2025 mencapai Rp83,82 triliun. Jumlah aset itu tumbuh tipis 0,5% dari posisi yang sama pada tahun sebelumnya (yoy). Dari jumlah aset ini, sebesar Rp73,22 triliun merupakan penyaluran kredit. Jumlah kredit ini sendiri mencerminkan pertumbuhan 0,37% (yoy).

“Risiko kredit masih terjaga dengan rasio NPL 2,72%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 2,35%,” katanya dalam pernyataan resmi OJK, Jumat (21/11/2025).

Dia menambahkan penyaluran kredit untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mencapai Rp31,32 triliun dalam periode ini. Jumlah kredit ini sebesar 42,77% dari total kredit meski terkontraksi sebesar 1,15% (yoy).

OJK mencatat, hingga akhir September tabungan masyarakat dan dunia usaha yang tercermin dalam penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp58,49 triliun atau tumbuh sebesar 3,32% (yoy).

Sedangkan untuk perbankan syariah pada posisi September 2025 memiliki total aset sebesar Rp13,91 triliun, atau tumbuh sebesar 16,10% (yoy) dengan total penghimpunan DPK sebesar Rp11,15 triliun atau tumbuh sebesar 4,97% (yoy), dan total penyaluran pembiayaan sebesar Rp11,68 triliun atau tumbuh 16,09% (yoy).

“Kalau untuk risiko pembiayaan juga masih terjaga dengan rasio NPF 1,62%, meskipun terdapat sedikit peningkatan dibandingkan posisi yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 1,53%,” jelasnya.

Selanjutnya untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) baik konvensional maupun syariah pada posisi September 2025 juga tumbuh dengan baik.

Lalu untuk total aset sebesar Rp2,93 triliun atau tumbuh 10,13% (yoy), dengan total penghimpunan DPK adalah sebesar Rp2,13 triliun atau tumbuh 7,11% (yoy), dan total penyaluran kredit/pembiayaan sebesar Rp2,25 triliun atau tumbuh 8,95% (yoy), dengan 71,19% merupakan kredit/pembiayaan bagi UMKM.